<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 terus mendapat kritik. Musababnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak transparan dalam menangani perkara tersebut.   Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menilai, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serius menangani perkara dugaan suap yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku.   "Tidak salah jika publik memandang pimpinan KPK tidak serius menuntaskan perkara ini. Misalnya, merujuk pada kegagalan KPK menyegel kantor PDIP, kegagalan pimpinan KPK menjelaskan apa yang terjadi di PTIK, dan perihal kantor DPP PDIP yang sampai saat ini tak kunjung digeledah oleh KPK," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Selasa (11/2).  Ketidakseriusan tersebut kata Kurnia, bisa ditandai dengan seringnya pimpinan KPK safari ke beberapa lembaga negara. Padahal ada tugas yang dinilai lebih penting ketimbang melakukan safari politik ke beberapa lembaga negara.  "Justru pimpinan KPK bukannya malah serius menangani perkara ini akan tetapi malah terlalu sering safari ke beberapa lembaga negara. Bahkan Ketua KPK malah menunjukkan "gimmick" aneh dengan memasak nasi goreng disaat genting seperti ini," sindir Kurnia.  Selain itu, ia juga menyoroti belum tertangkapnya salah satu tersangka kasus itu, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR).  "Pimpinan KPK harus menjelaskan kepada publik tenggat waktu pencarian Harun Masiku. Sebab, proses ini sudah terlalu berlarut-larut," ujar dia.  Dalam kasus ini, sebelumnya KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP.  Sebagai penerima, yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buronan dan Saeful (SAE), swasta.  Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp 600 juta.

Pimpinan KPK Dinilai Tak Serius Tangani Perkara PAW Fraksi PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia mengklaim, tak mengetahui perihal kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Pernyataan ini dilontarkan Riezky usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.  "Intinya saya tidak tahu-menahu masalah PAW ini, karena saya tahunya saya kerja buat Sumatera Selatan, buat konstituen saya, sesuai amanah partai," kata Riezky usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumta (7/2).  Riezky menyatakan, dirinya tidak diminta mundur dari kursi DPR oleh partainya. "Enggak ada lah, partai ini kan ibu ketumnya itu perempuan, saya perempuan, Ketua DPR perempuan, semua perempuan. Masa (disuruh mundur) ya enggak lah," tegas Riezky.  Bahkan Riezky pun mengaku tidak mengenal Harun Masiku yang merupakan tersangka pemberi suap terkait kasus proses PAW anggota DPR RI. Sehingga tidak pernah berkomunikasi dengan Harun.  "Kalau harun saya tidak mengenal, bagaimana mau komunikasi," klaim Riezky.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yakni politukus PDI Perjuangan Harun Masiku, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF) dan Saeful (SAE) swasta.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful dijerat dengan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Politikus PDIP Riezky Aprilia Klaim Tak Tahu Soal PAW Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku hampir satu bulan lamanya belum juga ditemukan, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/2). Lembaga antirasuah dinilai tidak maksimal untuk menangkap politikus PDI Perjuangan itu.  "Tentu salah satu penyebabnya adalah tidak maksimalnya KPK era Firli Bahuri. Sedari awal KPK gagal menyentuh aktor-aktor penting kasus ini (PAW Fraksi PDIP)," kata Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari kepada JawaPos.com, Rabu (5/2).  Feri menilai, bukan hal rumit bagi KPK untuk menemukan Harun. Namun, menurutnya terdapat seseorang yang menghalang-halangi proses penangkapan Harun. Hal ini sama saja telah menghalang-halangi kinerja KPK.  "Padahal berkaca dari tindakan-tindakan KPK sebelumnya, menemukan Harun bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang melindungi Harun, sehingga KPK tak mampu menyentuhnya," ucap Feri.  Menurutnya, kejahatan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara pribadi. Tapi juga diindikasikan terdapat orang-orang yang turut serta melakukan kejahatan luar biasa tersebut.  "Ini kejahatan korupsi. Harun tidak mungkin melakukannya sendirian, tanpa perlindungan mustahil dapat menghindar selama ini," tegas Feri.  Oleh karena itu, Feri mengharapkan pimpinan KPK segera menangkap Harun. Hal ini sebagai upaya membuka kasus PAW Fraksi PDIP agar terang-benderang. Feri pun tak ingin KPK era Firli Bahuri ada kompromi terhadap pelaku kejahatan tipikor.  "KPK harus segera menangkap harun atau KPK di bawah Firli memang dirancang untuk berkompromi dengan para politisi seperti Harun," sesalnya.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengaku belum ada informasi terbaru terkait penangkapan Harun Masiku. Padahal, politikus PDI Perjuangan itu telah 27 hari menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kasua proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  "Ya kita memang belum ada update yang bisa disampaikan, tetapi proses pencarian terus dilakukan sampai hari ini. Jadi belum ada yang terbaru untuk kami sampaikan ke teman," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/2).  Ali membantah, belum juga terangkapnya Harun Masiku kegagalan bagi kinerja KPK. Menurutnya, tim dari KPK dibantu dengan aparat kepolisian masih mencari keberadaan Harun. Meski memang Harun telah berada di Indonesia Sejak Selasa (7/1) lalu.  "Jadi tidak bisa disimpulkan ini adalah sebuah kegagalan, tetapi ini adalah proses yang masih berjalan dan terus dilakukan, proaktif KPK termasuk peran serta masyarakat ketika mengetahui ditunggu juga infonya di call center 198, atau di informasi lain yang kemudian sebagai bentuk informasi yang kita dapat tindak lanjuti," tuka Ali.  Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

KPK Era Firli Dinilai Tak Maksimal Tangkap Politikus PDIP Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK bersama aparat kepolisian masih mencari Harun Masiku, tersangka pemberi dugaan suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW). Harun Masiku setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) lalu, kini sudah menyandang status buron selama 22 hari.  Meski sudah sekitar tiga pekan, lembaga antirasuah enggan disebut gagal membekuk Harun. KPK mengklaim terus berupaya mencari keberadaan Harun.  "Bukan tidak berhasil atau tidak bisa menangkap. Tapi belum (berhasil)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/1) malam.  Meski dipastikan Harun telah berada di Indonesia sebelum berlangsungnya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) lalu, Harun hingga kini masih melenggang bebas. Padahal, Harun disebut telah berada di Tanah Air sejak Selasa (7/1) lalu.  Juru bicara berlatarbelakang Jaksa ini mengklaim, lembaga antirasuah bersama aparat kepolisian masih terus berupaya untuk membekuk Harun. Ali optimistis, penangkapan terhadap Harun hanya persoalan waktu.  "Ini soal waktu kapan kami bisa menemukan yang bersangkutan dan menangkap serta membawa ke KPK untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tegas Ali.  Menurutnya, berbagai cara telah dilakukan untuk membekuk Harun. Bahkan memajang foto Harun di website KPK untuk memudahkan proses pencarian terhadap Harun. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun bisa melaporkan ke aparat penegak hukum terdekat atau menghubungi call center KPK pada nomor 198.  "Berbagai cara dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain mengandalkan informasi dari teman-teman, dari masyarakat kami tunggu. Kami juga menyampaikan daftar pencarian orang itu ke publik. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang terbaru, sehingga kami bergerak dan menangkap yang bersangkutan," harap Ali.  Untuk dikstahui, KPK sebelumnya mengakui Harun sempat berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada operasi senyap yang digelar pada Rabu (8/1). KPK mendeteksi keberadaan Harun, namun malah penyidik KPK yang diduga diperiksa oleh petugas keamanan di PTIK.  Meski demikian, KPK gagal membekuk Harun saat OTT dilancarkan. Lembaga antirasuah mengklaim kelihangan jejak Harun.

KPK Enggan Disebut Gagal Bekuk Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPU-soal-OTT-WS.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman bersama komisioner lainnya di kantor KPK usai salah satu rekannya, Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman bersama komisioner lainnya di kantor KPK usai salah satu rekannya, Wahyu Setiawan terjaring OTT KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.  Selain Arief, KPK juga memanggil Komisioner KPU, Viryan Arief; Bagian Legal VIP Money Changer, Carolina; Kabag Umum KPU, Yayu Yuliana; Kabiro Tekhnis KPU, Nur Syarifah; serta Kasubag Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu KPU, Andi Bagus Makawaru.  Keenam saksi tersebut akan dimintai keterangannya terkait kasus PAW fraksi DPIP. Kesaksian mereka untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka Saeful Bahri (SAE).  "Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi guna penyidikan tersangka SAE," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (28/1).  Komisioner KPU, Viryan Arief sudah memenuhi panggilan pemeriksaan sekitar pukul 09.45 WIB. Dia mengaku, akan menjelaskan ke penyidik KPK terkait penetapan PAW anggota DPR yang kini tengah ditangani KPK.  "Yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan. Perihal penetapan calon terpilih, kemudian seputar pergantian antar waktu yang sudah kami kerjakan kemarin," ucap Viryan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.  Sementara itu, tak berselang lama Ketua KPK Arief Budiman menyatakan PDIP tidak hanya menyodorkan nama Harun untuk diproses PAW. Tapi juga terdapat nama lainnya yang kini menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju.  "Ada beberapa karena calon terpilihnya itu jadi Menteri, nah yang jadi menteri itu kan mengajukan PAW," ujar Arief.   Oleh karena itu, Arief menyebut PAW dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan UU yang berlaku. Sehingga tidak menyalahi aturan. "Ya dia harus memenuhi syarat," pungkasnya.

KPK Periksa Ketua Hingga Sejumlah Pejabat KPU Terkait Kasus PAW PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredarnya isu mutasi sepihak oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang tim operasi tangkap tangan (OTT) kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) bernama Rosa dan seorang jaksa bernama Yadyn, dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Mutasi atau penarikan kinerja dipandang harus berdasarkan pada aturang kepegawaian KPK.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, jika mutasi itu didasarkan pada aturan kepegawaian KPK yang diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK, maka tidak melanggar aturan. Namun, jika kontrak kerjanya belum, itu dinilai bentuk kesewenang-wenangan.  "Jika kontraknya masih panjang tetapi diputus atau dikembalikan pada instansi asal, maka ini dapat diklasifikasi sebagai kesewenangan, ini suasana tidak sehat," kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (27/1).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, suasana di internal lembaga antirasuah sedang tidak sehat. Menurutnya, mutasi itu seharusnya didasari dengan aturan yang sesuai.  "Ini suasana tidak sehat, jika mutasi itu didasarkan pada aturan kepegawaian KPK, berdasar berakhirnya kontrak adalah hal biasa," ucap Fickar.  Kendati demikian, Fickar mengharapkan kasus PAW yang menyeret-menyeret PDI Perjuangan tetap profesional ditangani KPK. Karena masih terdapat penyidik lainnya yang dapat mendalami kasus tersebut.  "Penyidikan diharapkan tetap jalan oleh (penyidik) yang lain," tukasnya.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri belum juga mau merespons terkait adanya rotasi di tubuh KPK yang dipandang secara sepihak. Ali mengklaim, belum mendapat informasi tersebut secara pasti.  "Nanti saya konfirmasi dulu (soal mutasi penyidik dan jaksa)," tegas Ali.  Sebelumnya, Jaksa Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn kepada JawaPos.com. Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” imbuh Yadyn.  Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” ucapnya.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigejn Pol Argo Yuwono membantah adanya penarikan anggotanya dari KPK. Sebab Rosa merupakan penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri. ”Nggak ada penarikan,” jelas Argo, Minggu (26/1).

Tarik Penyidik dan Jaksa Sepihak, Pimpinan KPK Dinilai Sewenang-Wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku sudah berada di Jakarta pada 7 Januari 2020. Namun belum diketahui keberadaanya sampai dengan hari ini.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengatakan, pihaknya sudah mencari Harun Masiku ke beberapa lokasi ‎yang terindikasi keberadaannya.  Namun Firli mengungkapkan, dari pencarian tersebut, KPK masih belum menemukan keberadaan Harun Masiku tersebut.  "Kami sudah cari ke semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya, apakah di Sulawesi, apakah di Sumatera Selatan, sudah kita lakukan semua. Tapi belum ada dan belum ketangkap," ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1). Hal senada juga dikatakan Plt Juru Bicara KPK ALi Fikri. "Kami sedang upaya terus menerus ke daerah-daerah," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (27/1).  Firli mengatakan mencari boronan tidaklah mudah. Sehingga lembaga antirasuah ini akan terus mencari keberdaan politikus PDIP tersebut.  ‎"Mencari orang itu enggak gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam," katanya.  Namun demikian, Firli berjanji akan menangkap Harun Masiku jika keberadaanya sudah diketahui. Harun Masiku harus mempertangung jawabkan perbuatannya.  ‎"Jadi pasti akan ketangkap," ungkapnya.  Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Sompie mengatakan Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan lembaga itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.  “Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk,” kata Ronny Sompie.  Ronny menyampaikan, pihaknya akan segera memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan informasi terkait pulangnya Harun ke tanah air. Namun, dia memastikan pihaknya juga telah menindaklanjuti pencegahan keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK.  Dalam kasus PAW ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Soal Harun Masiku, Firli: Seperti Mencari Jarum Dalam Sekam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Barbuk-OTT-Sidoarjo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Politikus PDIP Harun Masiku, ternyata berbuntut panjang. Gara-gara hendak menciduk Harun yang diduga kabur ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Rabu (8/1) lalu, beredar informasi 1 anggota tim OTT beserta 1 orang tim analisis yang berasal dari jaksa dicopot dan ditarik ke institusi asalnya. Mereka merupakan tim yang menangani perkara tersebut.  Keduanya yakni, Rosa seorang polisi aktif dan Yadyn, seorang jaksa senior. Keduanya ditarik tanpa alasan yang jelas. ”Infonya Rosa ditarik,” kata seorang sumber JawaPos.com di KPK, Minggu (26/1). Hal senada juga dikatakan sumber lain yang mengetahui ihwal kabar tersebut.”Iya Rosa ditarik, Yadyn juga ditarik,” imbuh sumber tersebut.  Dikonfirmasi perihal adanya informasi penarikan dirinya dari KPK, hingga berita ini diturunkan, Rosa belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigejn Pol Argo Yuwono membantah adanya penarikan anggota dari KPK."Nggak ada penarikan," kata Argo.  Terpisah, Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn kepada JawaPos.com. Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” imbuh Yadyn.   Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” imbuhnya.  Lebih lanjut, ketika ditanya lebih jauh perihal alasannya ditarik apakah berkaitan dengan OTT terhadap politikus PDIP, dia enggan berspekulasi. “Silahkan wartawan cek ke Biro SDM KPK. Saya tidak ada kapasitas menjawab pertanyaan tersebut,” tukasnya.  Terkait adanya informasi penarikan dua orang yang menangani OTT PAW Fraksi PDIP, Kepala Biro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo enggan mengomentari hal tersebut. ”Mungkin bisa ditanyakan ke juru bicara,” kata Chandra ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Sementara anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku belum mengetahui adanya kabar tersebut.   “Maaf mas, saya nggak ada info masalah itu,” kata anggota Dewas yang berasal dari Hakim tersebut.  Di lain pihak, Ketua KPK Firli Bahuri hanya membaca pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, namun tak kunjung membalasnya. Sementara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengklaim jika penarikan tersebut berkaitan dengan habisnya masa tugas penegak hukum tersebut. Sehingga harus dikembalikan ke institusi asalnya.  “Yang saya tahu hanya penarikan karena berakhirnya masa kerjanya,” kata Nawawi. Hal ini terlihat janggal, sebab berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, masa kerja Jaksa Yadyn berakhir pada 2022 mendatang. Ketika dikonfirmasi ulang terkait hal tersebut, Nawawi mengaku tak mengetahui secara persis mengenai batas waktu masa penugasan penegak hukum tersebut di KPK. “Beberapa surat penarikan yang masuk hanya menyebut berakhirnya masa penugasan. Orang-orangnya juga belum terlalu saya kenal kalau yang mana saja,” elaknya.   Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut kenapa penarikan selalu dilakukan ketika pihak yang ditarik tengah menangani kasus sensitif dan besar, lagi-lagi Nawawi hanya menjawab diplomatis. ”Di masa kami yang belum genap sebulan ini tidak melihat hal itu (ditarik karena menangani kasus besar-Red), yang ada penarikan karena habisnya masa penugasan, dan yang menariknya adalah instansi asalnya,” tukasnya.

Buntut OTT PAW Fraksi PDIP, 1 Penyidik dan 1 Jaksa Dikabarkan Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Hasto-diperiksa-KPK-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut dirinya tidak mengetahui keberadaan kadernya, Harun Masiku. Diketahui, Harun merupakan tersangka kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1), Harun belum juga kooperatif mendatangi gedung KPK. Mantan caleg PDIP itu kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh KPK.  "Saya tidak tahu (posisi Harun Masiku sekarang dimana)," kata Hasto usai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).  Kendati demikian, lanjut Hasto, PDIP mengimbau Harun untuk bersikap kooperatif. Namun, dia pun mengklaim bahwa Harun menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.  "Tim hukum kami mengimbau untuk bersikap kopratif, tidak perlu takut karena dari seluruh konstruksi yang dilakukan tim hukum beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan itu," ucap Hasto.  Hasto memandang, kasus yang menyeret-nyeret partainya dinilai dapat diselesaikan secara sederhana. Dia menyebut, sesuai putusan MK dan fatwah MA, Harun dinyatakan sebagai calon anggota legislatif terpilih.  "Hanya, ada pihak yang menghalang-halangi," cetus Hasto.  Petinggi partai berlambang kepala banteng ini pun lagi-lagi membantah tidak mengetahui adanya suap dari proses PAW yang melibatkan partainya. Dia pun mengklaim, pihaknya sscara tegas menyatakan enggan untuk menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melawan hukum.  "Sebaiknya kita percayakan proses penegakan hukum ini, saya hadir karena saya percaya kepada seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK," pungkasnya.  Untuk diketahui, hingga kini Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya. Namun, Ditjen Imigrasi Kemenkumham belakangan membenarkan bahwa Harun telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu, atau sehari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang pada saat itu meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Dicecar Soal Keberadaan Harun Masiku, Hasto: Saya Tidak Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Hasto-diperiksa-KPK-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.10 WIB. Selama enam jam Hasto dicecar soal kasus PAW yang melibatkan partainya.  Petinggi PDIP itu enggan merinci apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Menurutnya, itu merupakan kewenangan KPK untuk menyampaikannya. Namun, ada sekitar 24 pertanyaan yang ditujukan kepadanya.  "Kalau pemeriksaan ini kan nanti garis besarnya dari pihak KPK yang menyampaikan, karena terkait materi yang masih dalam proses untuk penegakan hukum," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).  Hasto menyebut, dirinya ditelisik soal kronologis mengapa partainya mengambil keputusan terkait pemindahan suara Nazarudin Kiemas. Hal itu dilakukan karena Nazarudin meninggal dan harus digantikan oleh kader PDIP.  "Pemindahan suara almarhum Nazarudin Kiemas, karena itu adalah sebagai kedaulatan partai politik dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik," ucap Hasto.  Sebagai Sekjen PDIP, kata Hasto, alasannya ingin menunjuk Harun Masiku unyuk menggantikan Nazarudin karena Harun dinilai mempunyai perilaku yang baik. Meski belakangan diketahui, bahwa posisi Nazarudin itu digantikan oleh Riezky Aprilia yang juga kader PDIP.  "Kami memberikan keterangan terkait hal tersebut mengapa saudara Harun, karena punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di dalam international economic law," ujar Hasto.  Hasto menyebut tak mempermasalahkan meski suara Harun lebih sedikit dari Riezky. Menunurutnya hal ini pernah terjadi di internal PDIP.  "Ya sama waktu Bapak Ginting digantikan oleh Pak Irvansyah, Pak Irvansyah juga memiliki suara yang lebih dikit," tukas Hasto.  Selain Hasto, KPK juga turut memeriksa dua Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Evi Novida terkait kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Keduanya hingga kini masih dalam proses pemeriksaan penyidik KPK.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diperiksa 6 Jam, Hasto Dicecar Soal Penunjukan Harun Masiku Masuk PAW

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott paw fraksi pdip

Berita Terkini