<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah" width="100%">
<figcaption>Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Kali ini menyasar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.  Dari OTT itu petugas menangkap hakim, panitera, dan pengacara. OTT tersebut pun dibenarkan oleh juru bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro. Dia membenarkan salah satu hakim di PN Surabaya ditangkap KPK.  "Benar (ada OTT KPK di PN Surabaya)," ujar Andi menjawab singkat konformasi yang dilayangkan JawaPos.com, Kamis (20/1).  Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa OTT diduga terkait dalam pengurusan perkara.  "Dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan tiga orang. Di antaranya hakim, panitera dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (20/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. "Perkembangannya akan disampaikan," tegas Ali.

MA Benarkan Ada Hakim dan Panitera di PN Surabaya Kena OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/icjr-panitera-berperan-penting-sebagai-palang-pintu-di-pengadilan_m_152848.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi kembali menambah deretan panjang panitera nakal yang terlibat kasus suap terkait pengurusan perkara di pengadilan. Tarmizi dicokok tim satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 Agustus 2017 lalu. Hal itu dinilai wajar mengingat peran panitera yang amat penting dalam administrasi berbagai perkara di pengadilan. "Mereka itu posisinya palang pintu. Penghubung penting dalam kasus-kasus di pengadilan," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Untuk diketahui, panitera pengganti memiliki tugas dan fungsi membantu Hakim atau Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang. Serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terdapat dalam persidangan perkara yang ditangani Hakim atau Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti. Panitera pengganti juga bertugas mengetik putusan atau penetapan berdasarkan naskah konsep putusan serta penetapan Hakim atau Ketua Majelis. "Tidak heran lah kalau mereka banyak yang kena OTT," ujar Supi. Supi tak menampik peran panitera juga sebagai penghubung antara hakim dan pihak berperkara. Termasuk, sebagai pihak yang menjadi perantara pemberian suap kepada hakim. Meski demikian, menut Supri, KPK tidak bisa dengan mudah menjerat hakim yang diduga terlibat kasus pemberian suap ke panitera. Sebab, dalam hal ini panitera juga yang berperan meminta uang kepada pihak berperkara. "Bisa jadi sulit juga karena ada kode-kode yang sulit dideteksi apakah hakimnya terlibat atau tidak," kata dia. Supri menambahkan, keterlibatan hakim dalam kasus suap itu juga bisa diungkap. Yakni, dengan cara menawarkan panitera menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus lebih besar. "Dicoba saja mereka jadi JC," pungkasnya.&nbsp;

ICJR: Panitera Berperan Penting sebagai "Palang Pintu'' di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-daftar-panitera-yang-pernah-jadi-pasien-kpk_m_152783.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Selasa (22/8). Penetapan tersangka Tarmizi setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya. Kasus yang menjerat Tarmizi menambah panjang daftar panitera yang memiliki skandal dugaan korupsi terkait penanganan perkara di pengadilan. Sebelum ini, sejumlah panitera juga tertangkap KPK dengan barang bukti uang suap ratusan juta rupiah. Berikut adalah daftar panitera pengadilan yang pernah terjaring OTT KPK: 1. Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan KPK menangkap Syamsir Yusfan pada 9 Juli 2016. Yusfan ditangkap bersama tiga hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi. Penangkapan dilakukan usai Syamsir ketahuan menerima suap sebesar USD 2.000 terkait gugatan atas penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara soal dugaan korupsi dana bansos mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Suap itu diberikan oleh Pengacara kondang OC Kaligis yang merupakan kuasa hukum Gatot. Selain Syamsir dan tiga hakim PTUN Medan, KPK turut menjerat Gatot Pujo dan istrinya Evy Susanti, serta OC Kaligis dan anak buahnya M Yagari Bastara alias Gary. Atas perbuatannya, Syamsir divonis bersalah dan dihukum tiga tahun penjara pada Desember 2015 lalu. 2. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution Edy ditangkap tim satgas KPK pada 20 April 2016. Edy ditangkap karena menerima suap dari Doddy Ariyanto Supeno, orang kepercayaan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Suap diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara perdata milik anak usaha Lippo Group di PN Jakpus. Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap. Pada Desember 2016, PN Tipikor Jakarta memvonis Edy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan. Vonis itu diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta pada 20 Maret 2017. 3. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi KPK menangkap Rohadi pada 15 Juni 2016. Dia ditangkap usai menerima suap Rp 250 juta dari pengacara Berthanatalia Ruruk Kariman. Bertha merupakan kuasa hukum dari Penyanyi Dangdut Saipul Jamil. Suap diberikan agar Rohadi bisa mengupayakan vonis seringan-ringannya untuk Saipul Jamil dalam kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara ini, KPK juga menjerat dua pengacara Saipul yakni Berthanatalia dan Kasman Sangaji, dan kakak kandung Saipul yaitu Samsul Hidayatullah. Belakangan, KPK juga menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka. Rohadi kemudian divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta. Selain kasus suap, KPK juga menjerat Rohadi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 4. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M Santoso KPK menangkap Santoso dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Juni 2016. Penangkapan dilakukan usai Santoso menerima suap SGD 28 ribu dari Pengacara PT Kapuas Tunggal Persada (KTP), Raoul Adhitya Wiranatakusumah melalui stafnya Ahmad Yani. Suap diberikan untuk memengaruhi putusan hakim terkait gugatan perdata antara PT Mitra Maju Sukses (MMS) melawan PT Kapuas Tunggal Persada (KTP). Suap yang diterima Santoso diduga juga turut melibatkan dua hakim PN Jakpus, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea. Namun, dugaan itu tidak terbukti lantaran hakim menyatakan tidak adanya kesepakatan antara Raoul selaku kuasa hukum PT KTP dan dua hakim tersebut. Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta terhadap Santoso pada Februari 2017.&nbsp;

Ini Daftar Panitera yang Pernah Jadi Pasien KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/panitera-kena-ott-fp-bumn-minta-kpk-tegas-tindak-penegak-hukum-nakal_m_152717.jpeg" alt="Gedung PN. Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Gedung PN. Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Tarmizi. Penangkapan dilakukan setelah KPK menduga adanya suap dalam perkara PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI). Tarmizi diduga menerima suap Rp 425 juta untuk menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Forum Peduli BUMN Romadhon Jasn meminta KPK bersikap tegas terhadap para aparatur negara yang menyeleweng. "Kami bukan hanya mendukung, bahkan kami mendorong KPK untuk menangkap tangan aparat hukum yang nakal. Entah itu panitera pengganti, majelis hakim, dan aparat lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/8). Romadhon menjelaskan, Tarmizi saat ini juga tengah menangani beberapa kasus, salah satunya kasus dari perusahaan plat merah yakni PT Geo Dipa Energi (persero). Hanya saja, belum ada penjelasan lebih lanjut perihal keterkaitan tersebut. Ia menduga adanya permainan hukum yang berpotensi membahayakan keuangan negara melalui kriminalisasi BUMN. Menurut Romadhon, persidangan terhadap mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Samsudin Warsa mengundang kecurigaan publik karena untuk penuntut Umum memerlukan penundaan sidang sampai 7 minggu untuk pembacaan surat tuntutannya. "Mereka meminta agar persidangan ditunda sampai 7 minggu, nyaris 2 bulan. Ini kan lucu. Setelah JPU minta ditunda sampai 3 kali, akhirnya sidang pembacaan tuntutan dibacakan pada 2 Agustus 2017 dari semula dijadwalkan 5 Juli 2017, ada apa ini?," kata dia. Karena itu Romadhon jauh-jauh hari mendesak agar KPK dan KY mencermati secara seksama persidangan ini, sekaligus bersikap tegas setelah memantau persidangan yang berpotensi besar merugikan keuangan negara ini. "Surat tuntutan yang belum siap tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum, sebagai aparat penegak hukum, sangat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, perkara ini terlihat dipaksakan" tandasnya. Perihal OTT itu terkait kasus Geoa Dipa, Romadhon mengaku masih belum mengetahuinya. Dirinya meminta media menunggu konfirmasi dari KPK langsung. Harapannya, kasus seperti ini yang membahayakan keuangan negara bisa ditindak secara lebih tegas. "Tunggu informasi dari KPK saja. Tapi kami mendukung sepenuhnya manuver KPK untuk OTT aparat-aparat yang nakal. Kalau KPK fokus terhadap persidangan-persidangan yang memiliki unsur kriminalisasi, saya kira aparat-aparat nakal bisa habis," tandasnya.

Panitera Kena OTT, FP BUMN Minta KPK Tegas Tindak Penegak Hukum Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kronologis-ott-panitera-dan-empat-pihak-lain-di-pn-jaksel_m_152543.jpeg" alt="Dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti transfer uang senilai total Rp 300 juta, yang diserahkan Akhmad Zaeni selaku pengacara pihak tergugat kepada Tarmizi, panitera PN. Jaksel, (22/8)." width="100%">
<figcaption>Dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti transfer uang senilai total Rp 300 juta, yang diserahkan Akhmad Zaeni selaku pengacara pihak tergugat kepada Tarmizi, panitera PN. Jaksel, (22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Agustus kemarin. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap lima orang termasuk Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Tarmizi, mereka yang diamankan adalah Pengacara Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Pegawai Honorer PN Jaksel Teddy Junaedi (TJ), Pengacara yang juga kuasa hukum PT ADI Fajar Gora (FJG), dan sopir rental yang disewa Zaini bernama Solihan (S).&nbsp; Agus mengatakan, pada pukul 12.30 WIB kemarin, KPK menangkap lima orang tersebut di PN Jaksel secara berturut-turut. Orang yang pertama kali dicokok adalah Akhmad Zaini di depan masjid PN Jaksel. Setelah itu, KPK menangkap Teddy Junaedi di parkiran motor pengadilan. "Setelah itu tim masuk ke ruang kerja TMZ dan mengamankan yang bersangkutan dari ruangannya. Selain itu tim juga amankan FGJ di ruang sidang dan S di parkiran mobil," kata Agus dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).&nbsp; Menurut Agus, tim satgas sebelumnya telah memantau Akhmad Zaini sejak pagi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai penerbangan Surabaya-Jakarta. Setiba di Jakarta, Zaini menemui Tarmizi di PN Jaksel.&nbsp; Dalam pertemuan itu, Zaini menerima pengembalian cek senilai Rp 250 juta dari Tarmizi karena cek tersebut tidak dapat dia cairkan. "Kemudian AKZ mencairkan cek tersebut dan cek lainnya yang dibawa senilai Rp100 juta dan memasukan ke rekening BCA miliknya," papar Agus.&nbsp; Setelah itu, Zaini melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekening BCA ke rekening Teddy Junaedi sebesar Rp 300 juta. Bukti pemindahbukuan antar rekening itulah yang disita KPK saat OTT. Yakni, senilai Rp100 juta pada 16 Agustus 2017 dan&nbsp;Rp 300 juta pada 21 Agustus 2017 yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan disimpan dalam tas Zaini.&nbsp; "KPK juga mengamankan buku tabungan dan ATM milik TJ sebagai penampungan dana. Sekitar pukul 13.00 WIB kelimanya dibawa ke KPK," pungkas Agus.&nbsp; Dalam perkara ini, KPK kemudian menetapkan Akhmad Zaini dan Tarmizi sebagai tersangka. Tarmizi diduga telah menerima suap secara bertahap sebesar Rp 425 juta dari Zaini. Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan 21 Agustus 2017 kemarin.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. &nbsp;

Ini Kronologis OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-ditangkap-panitera-pn-jaksel-masih-jalani-pemeriksaan-intensif_m_152490.jpeg" alt="Barang bukti mobil milk panitera PN Jaksel berinisial T diberi KPK line, Senin(21/8)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti mobil milk panitera PN Jaksel berinisial T diberi KPK line, Senin(21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa intensif sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk, panitera pengganti PN Jaksel yang ditangkap pada Senin, (21/8) kemarin. "Sejumlah pihak yang diamankan kemarin dalam proses pemeriksaan intensif, dan dalam waktu paling lambat 24 jam akan ditegaskan status hukumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/8). Menurut Febri, usai diperiksa selama 1x24 jam, akan diketahui status hukum para pihak terjaring OTT apakah akan ditingkatkan menjadi tersangka. Dia menambahkan, KPK juga akan membeberkan kronologis OTT pada pukul 13.00 WIB. Terkait hal ini, kata Febri, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. "Kami juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Dan nanti akan bergabung di konferensi pers Ketua Muda Pengawasan MA, Sunarto dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah," papar Febri. Sebelumnya, selain menangkap panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, tim penyidik KPK turut menciduk dua pengacara dan seorang office boy (OB). Panitera berinisial T itu diduga menerima suap Rp300 juta dari dua pengacara tersebut. Pemberian uang diduga terkait dengan pengamanan perkara perdata yang tengah disidangkan di PN Jaksel. Selain menangkap empat orang, KPK juga telah menyegel satu unit mobil dan ruang kerja panitera berinisial T di PN Jaksel.

Usai Ditangkap, Panitera PN Jaksel Masih Jalani Pemeriksaan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-perkara-yang-menjadi-pangkal-ott-oknum-penegak-hukum-pn-jaksel_m_152473.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya telah menciduk empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin(21/8)kemarin, di PN. Jakarta Selatan. Dalam operasi senyap itu, selain menangkap para pihak yang diduga tengah melakukan transaksi suap menyuap, tim Satgas Penindakan KPK juga telah mengamankan bukti pentransferan uang suap senilai ratusan juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pangkal kasus penyuapan tersebut ternyata berkaitan dengan sengketa perdata yang dilakukan sebuah perusahaan konstruksi dan survey bawah laut dengan satu perusahaan lain. Untuk mengamankan gugatan perdata dengan nilai fantastis tersebut, pihak berperkara tersebut memberikan &ldquo;pelumas&rdquo;, agar perkara gugatannya dimenangkan oleh majaelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. &ldquo;(Soal) sengketa Aqua Marine dan satu perusahaan lagi,&rsquo;&rsquo; terang sumber internal KPK kepada JawaPos.com Selasa (22/8). Namun, kendati menyebut perihal adanya sengketa perdata dua perusahaan tersebut, sumber tersebut belum memberikan informasi secara detail, apakah pihak Aqua Marine yang melakukan suap atau justru perusahaan lawannya, pasalnya pihaknya belum melakukan gelar perkara. &rdquo;Ekspose (gelar perkara) pagi ini nanti,&rdquo; imbuhnya. Dikonfirmasi secara terpisah, perihal adanya penanganan sengketa dua perusahaan di lembaganya, juru bicara PN. Jaksel I Made Sutrisna mengaku belum tahu, apakah benar sengketa gugatan perdata PT. Aqua Marine, yang menjadi pangkal kasus penyuapan yang menjerat pegawai di lembaganya. "Saya belum tahu informasi tentang gugatan perusahaan itu, kemudian kaitan dengan siapa. Kami masih menunggu konferensi pers dari KPK," kata Made ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Untuk diketahui, sebelumnya Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Namun, ketika dikonfirmasi, KPK hanya menyebut oknum panitera saja yang diciduk, tidak ada unsur hakim saat menggelar operasi tersebut. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti transferan uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Hingga saat ini, para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 setelah ditangkap. Pemeriksaan ini dilakukan guna menentukan status hukum para pihak yang diciduk kemarin. &nbsp;

Ini Perkara yang Menjadi Pangkal OTT Oknum Penegak Hukum PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pn-jaksel-belum-tahu-pangkal-kasus-yang-menjerat-pegawainya_m_152370.jpeg" alt="Mobil milik panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, terlihat diberi garis KPK Line,Senin(21/8)." width="100%">
<figcaption>Mobil milik panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, terlihat diberi garis KPK Line,Senin(21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humas PN Jaksel I Made Sutrisna mengaku belum mengetahui perkara yang menyeret beberapa koleganya hingga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin(21/8). "Itu belum tahu ya OTT atau bukan, tapi itu dijemput," terangnya. Karena belum mengetahui perkara yang menjadi pangkal kasus dugaan penyuapan tersebut, hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KPK. Hal ini karena ketika datang ke PN Jaksel, penyidik KPK tak memberitahukan kasus apa yang menyebabkan dua orang yang berinisial T itu dibawa. "Jadi dia ke ruangan, terus nanya, anda yang namanya ini kan? Habis itu dibawa sudah begitu saja," sambungnya. Akan tetapi Sutrisna menambahkan, panitera itu memang banyak menangani kasus di PN Jaksel. Apakah itu perdata dan pidana. Sutrisna belum bisa memastikan penjemputan itu berkaitan kasus apa. "Jadi sekali lagi, kami tidak tahu kasusnya apa, sekarang masih menunggu konfirmasi," tukasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Uang suap diduga sebagai pelicin untuk mengamankan perkara perdata yang sedang bergulir di PN.Jakarta Selatan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PN. Jaksel Belum Tahu Pangkal Kasus yang Menjerat Pegawainya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott panitera

Berita Terkini