<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/icjr-panitera-berperan-penting-sebagai-palang-pintu-di-pengadilan_m_152848.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi kembali menambah deretan panjang panitera nakal yang terlibat kasus suap terkait pengurusan perkara di pengadilan. Tarmizi dicokok tim satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 Agustus 2017 lalu. Hal itu dinilai wajar mengingat peran panitera yang amat penting dalam administrasi berbagai perkara di pengadilan. "Mereka itu posisinya palang pintu. Penghubung penting dalam kasus-kasus di pengadilan," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Untuk diketahui, panitera pengganti memiliki tugas dan fungsi membantu Hakim atau Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang. Serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terdapat dalam persidangan perkara yang ditangani Hakim atau Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti. Panitera pengganti juga bertugas mengetik putusan atau penetapan berdasarkan naskah konsep putusan serta penetapan Hakim atau Ketua Majelis. "Tidak heran lah kalau mereka banyak yang kena OTT," ujar Supi. Supi tak menampik peran panitera juga sebagai penghubung antara hakim dan pihak berperkara. Termasuk, sebagai pihak yang menjadi perantara pemberian suap kepada hakim. Meski demikian, menut Supri, KPK tidak bisa dengan mudah menjerat hakim yang diduga terlibat kasus pemberian suap ke panitera. Sebab, dalam hal ini panitera juga yang berperan meminta uang kepada pihak berperkara. "Bisa jadi sulit juga karena ada kode-kode yang sulit dideteksi apakah hakimnya terlibat atau tidak," kata dia. Supri menambahkan, keterlibatan hakim dalam kasus suap itu juga bisa diungkap. Yakni, dengan cara menawarkan panitera menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus lebih besar. "Dicoba saja mereka jadi JC," pungkasnya.&nbsp;

ICJR: Panitera Berperan Penting sebagai "Palang Pintu'' di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-daftar-panitera-yang-pernah-jadi-pasien-kpk_m_152783.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti transfer bank yang digunakan sebagai media penyuapan panitera PN. Jaksel Tarmizi, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Selasa (22/8). Penetapan tersangka Tarmizi setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya. Kasus yang menjerat Tarmizi menambah panjang daftar panitera yang memiliki skandal dugaan korupsi terkait penanganan perkara di pengadilan. Sebelum ini, sejumlah panitera juga tertangkap KPK dengan barang bukti uang suap ratusan juta rupiah. Berikut adalah daftar panitera pengadilan yang pernah terjaring OTT KPK: 1. Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan KPK menangkap Syamsir Yusfan pada 9 Juli 2016. Yusfan ditangkap bersama tiga hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi. Penangkapan dilakukan usai Syamsir ketahuan menerima suap sebesar USD 2.000 terkait gugatan atas penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara soal dugaan korupsi dana bansos mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Suap itu diberikan oleh Pengacara kondang OC Kaligis yang merupakan kuasa hukum Gatot. Selain Syamsir dan tiga hakim PTUN Medan, KPK turut menjerat Gatot Pujo dan istrinya Evy Susanti, serta OC Kaligis dan anak buahnya M Yagari Bastara alias Gary. Atas perbuatannya, Syamsir divonis bersalah dan dihukum tiga tahun penjara pada Desember 2015 lalu. 2. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution Edy ditangkap tim satgas KPK pada 20 April 2016. Edy ditangkap karena menerima suap dari Doddy Ariyanto Supeno, orang kepercayaan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Suap diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara perdata milik anak usaha Lippo Group di PN Jakpus. Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap. Pada Desember 2016, PN Tipikor Jakarta memvonis Edy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan. Vonis itu diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta pada 20 Maret 2017. 3. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi KPK menangkap Rohadi pada 15 Juni 2016. Dia ditangkap usai menerima suap Rp 250 juta dari pengacara Berthanatalia Ruruk Kariman. Bertha merupakan kuasa hukum dari Penyanyi Dangdut Saipul Jamil. Suap diberikan agar Rohadi bisa mengupayakan vonis seringan-ringannya untuk Saipul Jamil dalam kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara ini, KPK juga menjerat dua pengacara Saipul yakni Berthanatalia dan Kasman Sangaji, dan kakak kandung Saipul yaitu Samsul Hidayatullah. Belakangan, KPK juga menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka. Rohadi kemudian divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta. Selain kasus suap, KPK juga menjerat Rohadi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 4. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M Santoso KPK menangkap Santoso dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Juni 2016. Penangkapan dilakukan usai Santoso menerima suap SGD 28 ribu dari Pengacara PT Kapuas Tunggal Persada (KTP), Raoul Adhitya Wiranatakusumah melalui stafnya Ahmad Yani. Suap diberikan untuk memengaruhi putusan hakim terkait gugatan perdata antara PT Mitra Maju Sukses (MMS) melawan PT Kapuas Tunggal Persada (KTP). Suap yang diterima Santoso diduga juga turut melibatkan dua hakim PN Jakpus, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea. Namun, dugaan itu tidak terbukti lantaran hakim menyatakan tidak adanya kesepakatan antara Raoul selaku kuasa hukum PT KTP dan dua hakim tersebut. Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta terhadap Santoso pada Februari 2017.&nbsp;

Ini Daftar Panitera yang Pernah Jadi Pasien KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-resmi-tetapkan-panitera-pengganti-dan-pengacara-sebagai-tersangka_m_1503389831_152537.jpeg" alt="Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8)." width="100%">
<figcaption>Dua penyidik KPK menunjukan bukti transfer uang suap panitera pengganti PN. Jaksel, Selasa(22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8) kemarin. Mereka adalah Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi (TMZ) dan Pengacara Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection.&nbsp; Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan kedua tersangka itu berdasar gelar perkara dan pemeriksaan intensif 1x24 jam pasca OTT.&nbsp; "Disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh panitera pengganti PN Jaksel. Dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan," terangnya, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).&nbsp; Agus mengatakan, Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi diduga menerima uang suap dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dalam beberapa kali pemberian melalui transfer ke rekening tabungan seorang pegawai honorer PN Jaksel. Pemberian dilakukan sejak Juni 2017 hingga kemarin keduanya tertangkap tim satgas KPK.&nbsp; Diduga, pemberian dilakukan untuk memenangkan gugatan perdata yang sedang dijalani PT ADI di PN Jaksel. PT ADI merupakan perusahaan konstruksi dan survei bawah laut. "Diduga total penerimaan sebesar Rp 425 juta," ujarnya. Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Resmi Tetapkan Panitera Pengganti dan Pengacara Sebagai Tersangka

ott pan jaksel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott pan jaksel

Berita Terkini

ICJR: Panitera Berperan Penting sebagai "Palang Pintu'' di Pengadilan

Ini Daftar Panitera yang Pernah Jadi Pasien KPK

KPK Resmi Tetapkan Panitera Pengganti dan Pengacara Sebagai Tersangka

Download Aplikasi JawaPos.com