<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tamparan-bagi-penegak-hukum-di-daerah_m_138910.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> SETIAP Ramadan, intensitas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) selalu tinggi. Tahun ini saja ada empat OTT KPK. Pada 26 Mei lalu, dilakukan penangkapan terhadap Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Jarot Budi Prabowo (PNS Kemendes PDTT) yang kedapatan bertransaksi suap dengan auditor BPK Ali Sadli dan pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.  Selanjutnya, pada 5 Juni lalu OTT dilakukan terhadap Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch. Basuki beserta dua kepala dinas Pemprov Jatim (Kadis Pertanian Bambang Heryanto dan Kadis Perkebunan Rohayati). Empat hari kemudian (9/6) terjadi lagi OTT di Bengkulu. KPK menangkap Kasi III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba yang menerima fee pelunasan dari pejabat pembuat komitmen (PPK) di BWS Sumatera VII Amin Anwari dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto Murni Suhardi.  Terkini, OTT kembali terjadi di Jatim, tepatnya di Mojokerto. Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dibekuk setelah menerima suap dari Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Mojokerto Wiwit Febriyanto melalui dua perantara suap.  Seolah-olah menjadi tradisi bahwa OTT banyak terjadi saat Ramadan. Kita masih ingat, dulu OTT skandal kardus durian yang melibatkan pejabat Kemenakertrans juga terjadi saat Ramadan. Ada semacam korelasi bahwa tingginya kebutuhan menjelang Idul Fitri turut menyuburkan praktik korupsi.  OTT terhadap pejabat daerah tentu tak terlepas dari adanya pelapor. KPK sepatutnya membuat aturan yang mewadahi pengaduan melalui whistle-blowing system yang akuntabel di daerah. Tujuannya, memudahkan pengaduan tanpa membuat takut para whistle-blower di daerah.  Banyaknya OTT di daerah juga memunculkan pertanyaan besar terhadap kinerja penegak hukum kasus korupsi di daerah. Kejati, badan pengawas daerah (bawasda), polda, serta tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) seolah tidak berdaya. Padahal, mereka selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di daerah.  Kita tidak berharap lembaga-lembaga penegakan hukum itu justru menjadi simpul baru membudayanya praktik korupsi. Jangan-jangan suburnya korupsi di daerah merupakan indikasi kemalasan penegak hukum di daerah untuk menangani kasus korupsi. Kita tentu menyesalkan bila fenomena itu juga menjadi tren baru sebagaimana banyaknya OTT KPK di sejumlah daerah. (*)

Tamparan bagi Penegak Hukum di Daerah

Kerja Keras KPK Memberangus Korupsi di Bulan Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jika-benar-kadernya-terkena-ott-kpk-ini-sikap-tegas-pdip_m_138512.jpeg" alt="Barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, jika benar telah menjadi tersangka operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan protap partai berlogo kepala banteng yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia.&nbsp;Saat ini, ia pun mengaku terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDIP Jawa Timur untuk mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut.&nbsp; "Dari informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap Rp 30 juta yang alasannya untuk keperluan lebaran 2017," ujar Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (17/6). Bagi PDIP menurutnya, apabila ada kader &nbsp;yang menjadi tersangka OTT KPK, sudah tidak ada toleransi lagi untuk dilakukan pemecatan. Sanksi pemberhentian ini, otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDIP dalam mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi.&nbsp; "Jadi memang itu sebagai komitmen PDIP dalam mendukung KPK," tukas Anggota Komisi III DPR tersebut. Salah satu tujuan pemberhentian bagi kader yang terkena OTT menurutnya, dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain, agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.(cr2/JPG)

‎Jika Benar Kadernya Terkena OTT KPK, Ini Sikap Tegas PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ott-dprd-mojokerto-kpk-amankan-duit-thr-rp-400-juta_m_138504.jpeg" alt="Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK" width="100%">
<figcaption>Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Mojokerto, Jatim Jumat (17/6) malam. Dari informasi yang dihimpun Jawapos.com, ada delapan orang yang berhasil diamankan. Meraka antara lain, Ketua DPRD Mojokerto berinisial P (PDIP), wakil Ketua DPRD berinisial UF( PAN) dan Ketua Komisi III berinisial&nbsp; AF( PKB). Selain itu turut juga diciduk Kadis PU Mojokerto berinisial WF dan empat orang pihak lain yang diduga turut serta terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penyuapan. Mereka diciduk tak lama pasca&nbsp;hearing&nbsp;proyek pembangunan perguruan tinggi (PT) yang digelar Jumat malam (16/6). Dari hasil OTT tersebut, KPK berhasil amankan sejumlah uang suap senilai ratusan juta rupiah.&rsquo;&rsquo;Dapat Rp 400 juta (DPRD-red),&rsquo;&rsquo; tutur sumber internal KPK, kepada JawaPos.com Sabtu (17/6). Uang tersebut menurut sumber tersebut, diduga sebagai setoran untuk tunjangan hari raya (THR) menjelang lebaran.&rsquo;&rsquo;Setoran proyek mau lebaran, &lsquo;&rsquo; imbuh sumber tersebut. Perihal adanya OTT ini, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkannya.&lsquo;&rsquo;Jumat (16/8) tengah malam kemarin ada kegiatan OTT oleh tim KPK di Mojokerto, &lsquo;&rsquo; terang Febri ketika dikonfirmasi Sabtu (17/6). Atas penangkapan beberapa anggota dewan dan kepala dinas Mojokerto tersebut, KPK berencana akan menggelar konferensi pers Sabtu (17/6) petang. ''Semoga sore ini bisa konferensi pers ya, &lsquo;&rsquo; tukas Febri. Saat ini, kedelapan pihak yang ditangkap tengah digelandang ke Gedung KPK Merah Putih Jakarta, guna dilakukan pemeriksaan dan ditentukan status hukumnya di tingkat penyidikan.(wnd/jpg)

OTT DPRD Mojokerto, KPK Amankan Duit THR Rp 400 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/siang-ini-pihak-yang-terjaring-ott-kpk-di-mojokerto-digiring-ke-jakarta_m_138502.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mojokerto yang ditangkap tangan oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (16/6) malam, diterbangkan ke Jakarta siang ini, Sabtu (17/6). "Siang ini akan dibawa melalui jalur udara ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (17/6). KPK akan melakukan pemeriksaan 1x24 jam untuk menentukan status para pihak terjaring OTT dan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Sebelumnya, KPK dikabarkan menangkap delapan orang dalam OTT di Mojokerto, Jawa Timur. Informasi dihimpun, di antaranya tim menangkap kepala dinas Pekerjaan Umum dan tiga pimpinan anggota dewan di Mojokerto. Dalam OTT, KPK turut menyita uang ratusan juta rupiah. Para pihak yang tertangkap diduga baru saja melakukan transaksi suap terkait pemulusan anggaran. Sementara itu, KPK berjanji akan mengumumkan identitas para pihak yang tertangkap dan kronologis OTT sore ini. (Put/jpg)

Siang Ini Pihak yang Terjaring OTT KPK di Mojokerto Digiring ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ott-mojokerto-total-kpk-tangkap-8-orang_m_138484.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (16/6) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan menangkap beberapa anggota dewan dan seorang kepala dinas di wilayah Mojokerto, Jatim. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, total pihak yang ditangkap sebanyak 8 orang. ''Ada sekitar 8 orang yang berhasil diamankan, '' tutur sumber internal KPK kepada JawaPos.com, di Jakarta Sabtu (17/6). Dari hasil penangkapan, KPK turut menyita uang ratusan juta rupiah. Para pihak yang tertangkap diduga baru saja melakukan transaksi suap terkait pemulusan anggaran. Sementara itu, KPK berjanji akan mengumumkan identitas para pihak yang tertangkap dan kronologis OTT dalam waktu dekat. "Semoga sore ini bisa konferensi pers," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (17/6). (Put/jpg)

OTT Mojokerto, Total KPK Tangkap 8 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ott-di-mojokerto-diduga-terkait-pemulusan-anggaran_m_138475.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/6) malam. Dalam OTT ini, KPK disebut menangkap anggota DPRD Mojokerto. Tak hanya itu, KPK juga dikabarkan menangkap seorang pejabat di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mojokerto. Mereka ditangkap lantaran diduga tengah melakukan transaksi suap. Informasi dihimpun, suap diduga berkaitan dengan pemulusan anggaran di salah satu dinas di Mojokerto. "Ini terkait anggaran," kata seorang sumber internal KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan kabar OTT tersebut. "Jumat menjelang tengah malam kemarin ada kegiatan OTT oleh tim KPK di Mojokerto," kata Febri saat dikonfirmasi pagi ini. Meski demikian, Febri belum dapat menjelaskan lebih detail perihal OTT&nbsp; tersebut. Menurut dia, KPK akan memberikan keterangan resmi sore ini. (Put/JPG)

OTT di Mojokerto Diduga Terkait Pemulusan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1002_17774_Battle-of-Surabaya-ok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAKARTA - Kabar baik datang dari dunia perfilman Indonesia. Film animasi asal Tanah Air berjudul Battle of Surabaya sukses membuat production house paling populer Walt Disney Pictures kepincut.&nbsp; Menurut penuturan sutradara&nbsp; Battle of Surabaya Aryanto Kurniawan, awal ketertarikan rumah produksi asal Amerika Serikat ini yakni ketika trailer disebarluaskan. Tim produksi langsung dikontak dan ditawari kerja sama oleh Disney. Opsi yang diberikan yakni Battle of Surabaya akan didukung dari segi teknis dan mendapat bantuan distribusi film di seluruh jaringan Disney di dunia. &quot;Disney juga memberi masukan, saran, dan beberapa opsi. Tapi kami memilih opsi memperluas jaringan ke jaringan Disney,&quot; kata Ary saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (18/8). Prestasi lain juga diraih trailer Battle of Surabaya yakni penghargaan People&#39;s Choice Awards IMTF (International Movie Trailer Festival) 2014, Digital Animation INAICTA 2012, dan Nominasi Best Foreign Animation Award 2014. Film produksi MSV Pictures ini dikerjakan selama tiga tahun. Ceritanya diadaptasi dari peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Musa, seorang remaja penyihir sepatu yang kemudian membawa misi sebagai kurir surat rahasia untuk tentara dan milisi pejuang Indonesia. Tokoh utama tersebut mengalami pertualangan hebat bersama Yumma dan Danu, hingga banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Pengisi suara pada&nbsp; Battle of Surabaya juga melibatkan artis beken. Seperti, Ian Saybani, Reza Rahadian, Maudy Ayunda, Alejandro Esteban, dan beberapa artis lainnya. (ded/JPG)

Walt Disney Akan Distribusikan Film Animasi Battle of Surabaya

ott mojokerto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott mojokerto

Berita Terkini