<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki awal tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1) melakukan Operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap itu, lembaga antirasuah meringkus Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini merupakan operasi senyap kedua pada awal tahun 2020, setelah lembaga antirasuah meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.  OTT yang meringkus Wahyu Setiawan mengejutkan publik, karena mantan Anggota KPU RI itu diringkus tidak lama setelah Indonesia menggelar pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) pada 2019. Wahyu lantas pada Kamis, 9 Januari 2020 ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Selain Wahyu, KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan, Harun Masiku dan seorang swasta, Saeful Bahri.  Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/1), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful senilai Rp 900 juta. Diduga uang suap tersebut diberikan agar Harun ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDI Perjuangan atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.  Dalam proses penanganan perkara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan. Saat dalam proses penyidikan, KPK meminta keterangan terhadap Hasto soal aliran uang atau barang bukti suap kepada Wahyu Setiawan.  Bahkan, elite PDI Perjuangan itu juga dicecar soal pengetahuannya mengenai proses PAW. Hasto usai dilakukan pemeriksaan penyidik KPK mengklaim tidak mengetahui aliran uang kepada Wahyu Setiawan.  "Sebaiknya kita percayakan proses penegakan hukum ini," ucap Hasto, Jumat, 24 Januari 2020 lalu.  Usai menjadi tersangka KPK, Wahyu lantas dicopot dari jabatan Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wahyu dinilai melanggar kode etik, karena menerima suap terkait pengurusan PAW politikus PDIP Harun Masiku.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2020/eks-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-divonis-6-tahun-penjara/">Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara</a>  Buntut dari operasi senyap ini, sempat menimbulkan gejolak di internal KPK. Karena pada Januari 2020, jaksa penuntut umum (JPU) Yadyn Palebangan yang sejak awal menangani kasus tersebut, harus ditarik ke lembaga asalnya ke Kejaksaan Agung, padahal masa tugasnya di KPK belum selesai.  Hal serupa juga sempat dialami oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Rossa yang juga merupakan penyidik dalam kasus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan politikus PDIP harus dipulangkan secara sepihak Mabes Polri.    Pemulangan Rossa menuai polemik, karena dilakukan secara sepihak oleh pimpinan KPK, terlebih masa tugas Rossa sebagai penyidik KPK belum selesai. Hingga akhirnya, Rossa hingga kini masih bertugas sebagai penyidik KPK.  Dalam perjalanan kasus proses PAW Anggota DPR RI fraksi PDIP, Wahyu bersama Agustiani Tio telah divonis bersalah. Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, karena terbukti menerima suap dari kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri senilai Rp 600 juta.  Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 150 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan badan selama empat bulan.  Selain itu, mantan anggota Bawaslu yang juga kader PDI Perjuangan, Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara. Agustiani Tio juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.  Kendati demikian, Majelis Hakim tidak mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik usai menjalani pidana pokok. Namun Wahyu dan Agustiani Tio hingga kini belum dieksekusi pidana penjara, karena lembaga antirasuah mengajukan kasasi untuk kedua terdakwa.  Sementara itu, pihak swasta yang juga mantan caleg PDI Perjuangan Saeful Bahri tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin selama satu tahun dan delapan bulan penjara. Selain itu, diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsidair empat bulan kurungan.  Saeful Bahri selaku kader PDIP terbukti bersalah bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Namun hingga kini, semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku masih buron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fda1fEmJnKc

Kaleidoskop 2020: KPK OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wahyu-setiawan-miftah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sidang terdakwa mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina. Padahal, Hasto turut diperiksa dan tertulis di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).  Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan menyampaikan, alasan Hasto tak dihadirkan ke persidangan karena berbeda pembuktiannya dengan terdakwa mantan caleg PDIP Saeful Bahri. Dia merupakan terpidana pemberi suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP.  ”Jadi berbeda saat kami itu memeriksa Pak Saeful sebagai pemberi, memang kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan (Hasto Kristiyanto). Tapi membuktikan perbuatan terdakwa (Wahyu dan Agustiani) menurut JPU (saksi-saksinya) sudah cukup,” kata Ronald di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7).  Ronald menuturkan, tak semua saksi yang di BAP di KPK akan bersaksi lagi di persidangan. Tapi sesuai kebutuhan untuk membuktikan dakwaan.   ”Ya kan tidak semua saksi yang di BAP itu kan , tetep kami akan memilah apa yang kami butuhkan untuk dakwaan, itu yang kami panggil. Itu ya,” ucap Ronald.  Kendati demikian, Ronald tak menyimpulkan kesaksian Hasto tak berkaitan dengan Wahyu dan Agustiani. Namun, dia menyebut saksi fakta yang dihadirkan Jaksa di persidangan sudah cukup membuktikan dakwaan.  “Saya tidak mengatakan (kesimpulan) itu, tapi untuk dakwaan penerima menurut jaksa sudah cukup,” tegasnya.  Dalam perkara ini, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina didakwa menerima suap dari Harun Masiku dan Saeful Bahri.  Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Namun hingga kini, Harun belum juga berhasil ditemukan. Mantan Caleg PDIP itu masih menjadi buronan lembaga antirasuah.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio didakwa melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Saeful Bahri telah menjadi terpidana dan tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Saeful divonis hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 150 juta.

Klaim Beda Pembuktian, Sekjen PDIP Tak Dihadirkan ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Barbuk-OTT-Sidoarjo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Politikus PDIP Harun Masiku, ternyata berbuntut panjang. Gara-gara hendak menciduk Harun yang diduga kabur ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Rabu (8/1) lalu, beredar informasi 1 anggota tim OTT beserta 1 orang tim analisis yang berasal dari jaksa dicopot dan ditarik ke institusi asalnya. Mereka merupakan tim yang menangani perkara tersebut.  Keduanya yakni, Rosa seorang polisi aktif dan Yadyn, seorang jaksa senior. Keduanya ditarik tanpa alasan yang jelas. ”Infonya Rosa ditarik,” kata seorang sumber JawaPos.com di KPK, Minggu (26/1). Hal senada juga dikatakan sumber lain yang mengetahui ihwal kabar tersebut.”Iya Rosa ditarik, Yadyn juga ditarik,” imbuh sumber tersebut.  Dikonfirmasi perihal adanya informasi penarikan dirinya dari KPK, hingga berita ini diturunkan, Rosa belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigejn Pol Argo Yuwono membantah adanya penarikan anggota dari KPK."Nggak ada penarikan," kata Argo.  Terpisah, Yadyn membenarkan jika ada informasi perihal penarikan dirinya dari KPK. “Saya mendengar informasi tersebut,” kata Yadyn kepada JawaPos.com. Kendati demikian, dia mengaku belum menerima SK nya secara langsung. “Tapi belum menerima SK penarikan,” imbuh Yadyn.   Karena belum menerima SK penarikannya secara langsung, dia pun tetap akan bekerja seperti biasa. ”Saya masih tetap melaksanakan tugas-tugas saya di KPK,” imbuhnya.  Lebih lanjut, ketika ditanya lebih jauh perihal alasannya ditarik apakah berkaitan dengan OTT terhadap politikus PDIP, dia enggan berspekulasi. “Silahkan wartawan cek ke Biro SDM KPK. Saya tidak ada kapasitas menjawab pertanyaan tersebut,” tukasnya.  Terkait adanya informasi penarikan dua orang yang menangani OTT PAW Fraksi PDIP, Kepala Biro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo enggan mengomentari hal tersebut. ”Mungkin bisa ditanyakan ke juru bicara,” kata Chandra ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Sementara anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku belum mengetahui adanya kabar tersebut.   “Maaf mas, saya nggak ada info masalah itu,” kata anggota Dewas yang berasal dari Hakim tersebut.  Di lain pihak, Ketua KPK Firli Bahuri hanya membaca pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, namun tak kunjung membalasnya. Sementara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengklaim jika penarikan tersebut berkaitan dengan habisnya masa tugas penegak hukum tersebut. Sehingga harus dikembalikan ke institusi asalnya.  “Yang saya tahu hanya penarikan karena berakhirnya masa kerjanya,” kata Nawawi. Hal ini terlihat janggal, sebab berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, masa kerja Jaksa Yadyn berakhir pada 2022 mendatang. Ketika dikonfirmasi ulang terkait hal tersebut, Nawawi mengaku tak mengetahui secara persis mengenai batas waktu masa penugasan penegak hukum tersebut di KPK. “Beberapa surat penarikan yang masuk hanya menyebut berakhirnya masa penugasan. Orang-orangnya juga belum terlalu saya kenal kalau yang mana saja,” elaknya.   Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut kenapa penarikan selalu dilakukan ketika pihak yang ditarik tengah menangani kasus sensitif dan besar, lagi-lagi Nawawi hanya menjawab diplomatis. ”Di masa kami yang belum genap sebulan ini tidak melihat hal itu (ditarik karena menangani kasus besar-Red), yang ada penarikan karena habisnya masa penugasan, dan yang menariknya adalah instansi asalnya,” tukasnya.

Buntut OTT PAW Fraksi PDIP, 1 Penyidik dan 1 Jaksa Dikabarkan Ditarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Yasona-Konpers_RDW.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly kabur saat awak media hendak menanyakan terkait polemik keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Yasonna memilih meninggalkan awak media setelah dirinya melakukan konferensi pers permintaan maaf kepada warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.  Pantauan JawaPos.com, Yasonna langsung meninggalkan awak media setelah dia memberikan keterangan pers. Karena waktunya bertepatan dengan ibadah salat Maghrib sekitar pukul 18.16 WIB.  "Udah ya mau maghrib, ini satu aja," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Mendapat pengawalan ketat, Yasonna enggan ditanya awak media soal polemik keberadaan Harun. Awak media pun sulit mendapat keterangan rinci soal Harun, karena Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan jajaran di bawah kepemimpin Yasonna di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.  "Itu Dirjen Imigrasi," singkat Yasonna.  Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengakui terlambat menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1) lalu.  Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atay delay system sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung. Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi.  "Tidak lazim terjadi (delay system, tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman," kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Arvin menyebut, pihaknya melakukan pendalaman mengapa terjadi delay system. Pihaknya saat ini belum mengetahui secara rinci mengapa hal itu bisa terjadi.  "Maka dilakukan pendalaman. Itu merupkan bagian pengawasan dan pemantauan pelintasan. Hasilnya tentunya kita akan terbuka dengan penyidik," terang Arvin.  Terkait lamanya informasi yang disampaikan pihak Imigrasi, kata Arvin, karena masih mengumpulkan informasi yang valid. Karena hilangnya Harun Masiku saat ini tengah menjadi sorotan publik.  "Kalau imigrasi tentu akan sangat terbuka sekali untuk menyampaikan pelintasan. Tidak ada spekulasi kita menghambat, kita hanya memastikan yang bersangkutan (Harun Masiku)," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Ditanya Soal Keberadaan Harun Masiku, Menkumham Yasonna Laoly Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan terlambatnya menginformasikan keberadaan politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku. Tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu telah berada di Indonesia sejak Senin (7/1) lalu.  Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan adanya gangguan atau delay system, sehingga Imigrasi telah mengetahui keberadaan Harun. Delay system itu diduga terjadi karena proses restrukturisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sedang berlangsung. Hal ini berimbas pada terganggunya sumber informasi.  "Tidak lazim terjadi (delay system, tapi kalau mati lampu di Bandara Soeta itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kita lakukan pendalaman," kata Arvin di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).  Arvin menyebut, pihaknya melakukan pendalaman mengapa terjadi delay system. Pihaknya saat ini belum mengetahui secara rinci mengapa hal itu bisa terjadi.  "Maka dilakukan pendalaman. Itu merupkan bagian pengawasan dan pemantauan pelintasan. Hasilnya tentunya kita akan terbuka dengan penyidik," terang Arvin.  Terkait lamanya informasi yang disampaikan pihak Imigrasi, kata Arvin, karena masih mengumpulkan informasi yang valid. Karena hilangnya Harun Masiku saat ini tengah menjadi sorotan publik.  "Kalau imigrasi tentu akan sangat terbuka sekali untuk menyampaikan perlintasan. Tidak ada spekulasi kita menghambat, kita hanya memastikan yang bersangkutan (Harun Masiku)," pungkasnya.  Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham akhirnya mengakui bahwa politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak Selasa (7/1) lalu. Harun yang merupakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu melintas masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Batik Air.  "Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun Masiku melintas masuk," kata Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie kepada JawaPos.com, Rabu (22/1).  Ronny menyampaikan, pihaknya akan segera memberikan penjelasan mengapa terjadi keterlambatan informasi terkait pulangnya Harun ke Tanah Air. Namun, dia memastikan pihaknya juga telah meninndaklanjuti pencegahan keluar negeri atas dasar perintah pimpinan KPK.  "Hal tersebut telah terhubung ke seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia, melalui sistem yang tergelar dan menjadi tulang punggung Ditjen Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan pelayanan keimigrasian," tukas Ronny.  Imigrasi belakangan sempat tidak mau membuka suara terkait keberadaan Harun. Begitupun juga pimpinan KPK yang hanya mengandalkan data Imigrasi untuk mengejar keberadaan Harun.   Ketua KPK Firli Bahuri meminta agar Harun dapar kooperatif memenuhi panggilan KPK. Sebab kini Harun yang merupakan tersangka dugaan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan masih menjadi buronan KPK.  Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baru Akui Soal Keberadaan Harun, Imigrasi Bantah Hambat Penyidikan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Firli-Nasgor-IST.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat memasak nasi goreng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat memasak nasi goreng. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri unjuk kebolehan memasak nasi goreng di depan awak media, pimpinan KPK hingga Dewan Pengawas KPK lainnya. Penampilan Firli memasak nasi goreng ini dilakukan ditengah-tengah proses pencarian politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan.  Firli mengaku, aksinya memasak nasi goreng upaya untuk mendekati awak media. Firli yang tampil bak master chef ini pun memuji kinerja wartawan yang tak henti-hentinya memberitakan KPK.  "Wartawan sudah memberikan andil besar, tidak hanya memberikan informasi, tidak hanya mendistribusikan informasi yang harus diketahui oleh seluruh warga. Tetapi rekan-rekan sudah andil besar salam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Firli di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/1).  Sikap Firli yang tampil beda dengan Ketua KPK pada periode sebelum-sebelumnya ini mendapat kritik dari sejumlah aktivis antikorupsi. Erwin Natosmal Oemar menilai, sikap Firli yang membuat kehebohan dengan memasak nasi goreng ini dipandang bertentangan dengan semangat antikorupsi.  Erwin menilai, pimpinan KPK periode sebelum-sebelumnya selalu tampil sederhana dan tidak pernah berfoya-foya. Dia menilai, penampilan Firli tak mencerminkan keseriusan dan menghilangkan marwah KPK.  "Saya khawatir preseden ini akan jadi pintu masuk menurunnya standar etika publik yang dianut lembaga antikorupsi tersebut di masa mendatang," kata Erwin kepada JawaPos.com.  Terlebih, aktivitas ini dilakukan ditengah-tengah proses pencarian buronan KPK, Harun Masiku. Firli tak mencerminkan keseriusannya untuk menyelesaikan kasus yang diduga menyeret partai penguasa itu.  "Aktivitas Firli membuat nasi goreng, tidak serius menuntaskan kasus suap KPU dan berkeliarannya buronan KPK sangat membuat publik marah. Perlu disadari oleh dirinya, bahwa ini aktivitas yang tidak lucu dan mendegradasi jejak rekam yang telah dibangun panjang KPK selama ini," sesal Erwin.  Hal Senada juga disampaikan pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Penggugat UU Nomor 19/2019 ini menilai, aktivitas Firli bagai master chief telah menurunkan marwah KPK.  "Menurunkan marwah independensi pemberantasan korupsi, buktinya road show ke berbagai instansi kaya lembaga selebriti saja," cetus Fickar.  Bahkan, Fickar pun menyoroti sikap Firli yang hingga kini belum juga melepas bajunya sebagai anggota Polri. Dia menilai, seharusnya pimpinan KPK tidak berada di dua sisi.  "Begitulah kalau pimpinan KPK itu dari ASN yang tidak independen dan tidak mau pensiun," urai Fickar.  Tak hanya itu, Fickar pun mengkritik pedas, bahwa KPK era Firli tak lagi mementingkan kinerjanya. Karena kini merupakan bagian dari jajaran eksekutif.  "Dia (Firli Bahuri) justru menghayati bahwa KPK itu lembaga di bawah eksekutif tak beda dengan kementerian, ukuran prestasi bisa diatur. Tidak punya marwah dan semangat independensi," sesal Fickar.

Tampil Bak Master Chef, Firli Bahuri Dinilai Lunturkan Marwah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak henti-hentinya mengultimatum politikus PDI Perjuangan Harun Masiku untuk dapat kooperatif menyerahkan diri ke KPK. Sebab, Harun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) lalu belum juga menyerahkan diri.  "Saya imbau dan saya sampaikan kepada saudara HM (Harun Masiku) di manapun anda berada silakan anda bekerja sama, kooperatif apakah dalam bentuk menyerahkan diri, baik ke penyidik KPK, maupun pejabat kepolisian," kata Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1).   Keberadaan Harun hingga kini masih simpang siur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut, Harun pergi ke Singapura pada Senin (6/1). Kepergian Harun ke Singapura sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh otang lainnya.  Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.  Langkah lembaga antirasuah mencari Harun berkoordinasi dengan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia. Bahkan, Harun Caleg daerah pemilihan Sumatera Selatan satu itu masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).  Penyidik KPK juga akan mendalami keberadaan Harun melalui sejumlah alat elektronik yang berhasil disita dari apartemen Harun pada Selasa (14/1) lalu. KPK mengharapkan, Harun dapat kooperatif mendatangi gedung lemnaga antirasuah.  "Penyidik akan analisa lebih jauh, kita juga ada dapat perangkat elektronik yang bisa konfirmasi. Kita lihat dan periksa dari alat elektronik yang kita temukan di apartemen itu," jelas Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Kembali Ultimatum Harun Masiku untuk Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, pernyataan mantan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Yenti Garnasih yang menduga terdapat praktik penipuan dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terlalu dini untuk disimpulkan. KPK bekerja sesuai aturan hukum dan profesionalitas.  "Saya kira terlalu dini menyimpulkan demikian. Penyidik KPK tentu akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi profesionalisme," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (20/1).  Ali menyampaikan, dari bukti yang didapat dari operasi tangkap tangan (OTT), KPK hingga kini masih mendalami kasus tersebut. Sehingga tidak serta-merta disimpulkan adanya penipuan dalam kasus tersebut.  "Dari bukti-bukti permulaan yang dimiliki sehingga dapat dilakukan kegiatan tangkap tangan, KPK masih akan terus mendalami dan mengembangkan pada tingkat penyidikan," tegas Ali.  Kendati demikian, kata Ali, KPK tak menutup kemungkinan untuk memeriksa saksi yang dianggap mengetahui alur suap dalam kasus ini. Seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.  "Tidak menutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain atas dugaan penyuapan yang melibatkan mantan komisioner KPU tersebut," jelas Ali.  Sebelumnya, pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menduga, terdapat modus penipuan yang terjadi saat politikus PDIP Harun Masiku hendak menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.  "Saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya, ada korupsinya, tetapi kalau pun pakai pasal korupsi harus sesuai dengan unsur yang ada," kata Yenti Garnasih, Minggu (19/1) kemarin.  Yenti menyebutkan KPK harus memeriksa rincian kronologi dugaan kasus suap itu, misalnya dengan melihat hasil penyadapan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui modus sebenarnya di balik kasus suap tersebut.  "Meski inisiatif dari penyuap, bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras," tukas Yenti.

KPK: Kasus PAW Fraksi PDIP Tidak Bisa Disimpulkan Kasus Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merombak para personel penyidik yang menangani dugaan suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kebijakan tersebut dianggap tidak lazim oleh sebagian pegawai KPK. Sebab, pergantian personel dianggap bakal makin menyulitkan pengungkapan kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku itu.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengakui adanya perombakan pegawai yang menangani kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.  Menurut dia, perubahan formasi pegawai yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) adalah hal wajar. ”Pasti ganti (pegawai, Red) karena sudah naik sidik (penyidikan),” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (19/1).  Lili menyebutkan, perombakan itu dilakukan lantaran perubahan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Menurut dia, pola tersebut juga diterapkan beberapa lembaga lain. Lili lantas mencontohkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ”Di LPSK, ketika kasus masih di divisi penerimaan permohonan, lalu masuk pendalaman investigasi dan setelah diputus, maka petugasnya ganti,” ujar mantan wakil ketua LPSK itu.  Namun, sumber Jawa Pos di internal KPK menyampaikan pernyataan berbeda. Dia menyebutkan, perombakan tim satgas itu tidak lazim di lingkungan komisi antirasuah tersebut. Pimpinan KPK periode sebelumnya, kata sumber itu, hampir jarang mengganti personel. Selama ini penyidik KPK umumnya merangkap sebagai penyelidik. Karena itu, ketika kasus tersebut naik ke penyidikan, pimpinan tidak perlu lagi menunjuk penyidik lain. ”Pergantian (personel satgas, Red) itu memang wewenang pimpinan, tapi sangat tidak wajar,” ucapnya kepada Jawa Pos.  Sumber lain menjelaskan, penunjukan pegawai lain untuk menangani sebuah perkara akan menghambat kinerja. ”Secara aturan memang tidak ada yang dilanggar pimpinan (dalam perombakan tim penindakan, Red), tapi memang tidak wajar,” ungkapnya.  Harun Masiku Masih Diburu  Di sisi lain, KPK memastikan bakal menerima semua informasi yang berkaitan dengan posisi Harun Masiku, mantan caleg PDIP yang menjadi tersangka suap. Bukan hanya informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, tapi juga dari semua pihak yang punya data dan fakta tentang jejak politikus yang diduga menyuap mantan Komisioner KPK Wahyu Setiawan tersebut. Baik itu jejak di dalam negeri maupun luar negeri. ”Informasi selain dari imigrasi tentu menjadi bahan yang berharga bagi KPK,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Jawa Pos.  KPK, tegas Ali, masih berpegang pada pernyataan imigrasi bahwa Harun ada di Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT). Namun, berdasar penelusuran Jawa Pos, Harun sejatinya berada di Indonesia pada 7 Januari atau sehari sebelum OTT. Keberadaan Harun di dalam negeri itu dikuatkan pengakuan istrinya, Hildawati. Hilda –sapaan Hildawati– mengatakan, Harun berada di Jakarta pada 7 Januari. Informasi serupa disampaikan petugas Bandara Soekarno-Hatta. Menurut petugas tersebut, Harun ada dalam daftar manifes penerbangan Batik Air rute Singapura–Jakarta.  Namun, Lili kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berpegang pada informasi selain dari instansi berwenang. Dengan kata lain, KPK tetap berpegang pada keterangan imigrasi soal lalu lintas Harun. ”Sampai sekarang belum ada info dari imigrasi terkait keberadaannya (Harun) di Indonesia,” ungkapnya.  Menurut Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar, perbedaan sikap di lingkungan KPK menunjukkan adanya dua gerbong berbeda. Gerbong pertama diisi golongan yang terkesan ingin melindungi Harun. Sedangkan gerbong lain berupaya agar Harun cepat tertangkap. ”Jadi, sepertinya ada orang yang kerja dan ada orang yang menghalangi orang kerja,” terangnya.  Haris mengatakan, situasi itu memunculkan persepsi buruk terhadap kinerja pimpinan KPK saat ini. Bahkan, bukan tidak mungkin pimpinan KPK akan dicap sebagai pembohong jika pernyataan tentang posisi Harun yang masih di luar negeri (sebagaimana informasi dari Ditjen Imigrasi) bisa dipatahkan dengan bukti dan keterangan pihak lain.  Persepsi buruk tersebut juga mengancam kredibilitas Polri. Sebab, Polri dianggap terlibat dalam upaya menghalangi penyidik KPK saat mengejar Harun. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan, Polri dalam kepemimpinan Jenderal Idham Azis hanya terpaku pada membangun pencitraan. Namun tidak memperhatikan substansi penegakan hukum. ”Ukuran dari kinerja Polri itu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya,” tutur dia.  Saat polisi memeriksa penyidik KPK di PTIK, menurut Bambang, sebenarnya itu sudah jauh dari tupoksinya. Seharusnya seorang tersangka yang masuk ke wilayah kepolisian justru ditangkap untuk membantu penegakan hukum. ”Bukan malah dilindungi. Saya yakin lah dalam mengejar semacam itu sudah ada surat tugas ya,” terangnya.  Kinerja kepolisian belakangan tentu memiliki risiko. Kepercayaan publik yang menurun bisa memicu masyarakat menarik dukungan terhadap Polri. ”Saat itu terjadi, bisa jadi ada desakan kuat untuk merevisi UU 2/2002 tentang Kepolisian,” ujarnya. Bambang mengatakan, memang saat ini UU tersebut telah berusia 18 tahun. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi. ”Seperti isu Polri perlu di bawah kementerian,” ucapnya.  Begitu juga halnya soal pengawasan terhadap kinerja Polri. Saat ini memang ada Itwasum dan Propam Polri yang bertugas mengawasi internal polisi. ”Namun, itu hanya mengawasi personel, bukan Polri sebagai institusi,” terangnya.  Kompolnas juga bukan lembaga pengawas Polri. Dalam UU 2/2002, Kompolnas hanya memiliki tugas memberikan masukan ke presiden terkait Polri. ”Tidak ada yang mengikat. Sanksi juga tidak bisa diberikan,” ujarnya.  Bambang menambahkan, Polri yang ideal merupakan institusi yang menjaga jarak dengan kekuasaan. Bukan sebagai aparat rezim atau petugas partai, melainkan sebagai aparat negara. ”Yang dilayani negara dan masyarakat,” tuturnya.

KPK Rombak Satgas Kasus Suap KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/images-44-1.jpeg" alt="Ilutraisi: WhatsApp. (BusinessToday)" width="100%">
<figcaption>Ilutraisi: WhatsApp. (BusinessToday)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Informasi yang menyebutkan Harun telah berada di Indonesia dikuatkan pengakuan istri Harun Masiku, Hildawati. Sebagaimana dilaporkan Fajar, Hildawati membantah bahwa saat ini suaminya berada di kediaman, Perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.  Hilda menuturkan kali terakhir bertemu suaminya pada 31 Desember di Makassar. Setelah itu, Harun kembali ke Jakarta dan pada 6 Januari terbang ke Singapura.  ”Saya terakhir ketemu malam tahun baru, setelah itu kembali ke Jakarta, lalu ke Singapura tanggal 6 Januari. Waktu ke Makassar, saya yang jemput di bandara, namun tidak menginap di rumah, tetapi di hotel,” kata Hilda.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/01/2020/kpk-segera-pastikan-status-dpo-harun-masiku/">Harun sempat menghubungi</a> melalui aplikasi pesan WhatsApp pada 7 Januari tengah malam, sekitar pukul 00.00. Dia mengatakan ada di Jakarta. Namun, tidak ada lagi percakapan lanjutan. Hilda juga tidak membalas. ”Saya baru tahu ada masalah pada 8 Januari. Itu pun dari pemilik rental mobil yang bilang bahwa nomor Pak Harun tidak aktif. Hingga kini saya tidak ada kabar lagi,” ungkapnya.  Perempuan kelahiran Makassar, 1993, itu mengaku pertama mengenal Harun pada 2014. Saat itu dia bekerja di Partai Demokrat dan menjadi staf Harun Masiku. Kala itu Harun mendekati pihak keluarga untuk meminangnya. Hal tersebut disambut baik oleh keluarganya.  Kemarin Harian Fajar mengunjungi rumah di Perumahan Bajeng Permai tersebut. Pintu rumah bercat oranye itu terkunci rapat. Hanya pintu belakang yang terbuka. Namun, tampak sepi. Tidak ada aktivitas apa pun.  Sri, ipar Harun, membantah bahwa Harun pernah berada di Perumahan Bajeng Permai setelah penetapan tersangka oleh KPK. ”Tidak pernah ke sini, tidak disembunyikan. Coba ada, saya langsung suruh menyerahkan diri,” katanya.  Namun, cerita berbeda sempat diperoleh dari tetangga sekitar. Harun sempat dilihat di kediamannya pada Minggu dini hari (12/1). Seorang tetangga sempat melihat Harun turun dari mobil hitam tanpa pengawalan. ”Saya yakin itu dia, tetapi tidak pernah keluar rumah. Begitu juga dengan istrinya,” kata tetangga Hildawati yang tak mau disebutkan namanya.

Pesan WhatsApp Harun Masiku Terakhir Sehari sebelum OTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott komisioner kpu

Berita Terkini