<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-hakim-medan-kpk-panggil-ketua-pn-medan_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Febry mengkonfirmasi akan manggil Ketua PN Medan" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Febry mengkonfirmasi akan manggil Ketua PN Medan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK memanggil Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan. Rencananya, dia akan diperiksa terkait kasus suap dalam menangani perkata korupsi yang menyeret Hakim Adhoc PN Medan, Merry Purba. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut Marsudin akan diperiksa sebagai saksi untuk pengusaha Tamin Sukardi . "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk TS," ujarnya pada awak media, Jumat (14/9). Tak hanya itu, penyidik juga memanggil beberapa pihak lain yakni Staff Honorer Wakil Ketua PN Medan Raymondus Candra Lubis, dua pengacara bernama Fachrudin Rifai dan Suhardi juga dua pihak wiraswasta bernama Tadjjudin dan Tandeanus sebagai saksi Tamin. Untuk diketahui, Marsudin sempat diamankan lembaga antirasuah terkait kasus suap ini namun karena tak ada kecukipan bukti maka penyidik melepaskannya. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Dalam kasus ini diduga total pemberian yang sudah terealisasikan dalam kasus suap ini mencapai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Hakim Merry Purba.

OTT Hakim Medan, KPK Panggil Ketua PN Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-ott-kpk-hakim-pn-medan-gagal-promosi-jabatan_m_.jpg" alt="Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dikabarkan akan promosi jabatan. Namun, pasca-OTT KPK yang dilakukan pada Selasa lalu, tampaknya promosi itu dibatalkan. Marsudin, awalnya akan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar Bali. Sedangkan Wahyu Prasetyo akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten. Namun, Mahkamah Agung sudah membatalkan promosi jabatan keduanya. Mereka akan ditarik ke Mahkamah Agung. Termasuk Sontan Merauke yang juga terjaring OTT. "Mereka dimutasi ke pusat, ke kantor MA. Sebentar lagi SK-nya turun," kata Humas PN Medan Djamaluddin, Jumat (31/8). Mutasi ke MA, kata Djamal, berdasarkan musyawarah pimpinan MA. Ketiganya jadi pembahasan serius di dunia peradilan Indonesia setelah OTT yang membuat Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba, Panitera Pengganti PN Medam Helfandi, dan terpidana Tamin Sukardi menjadi tersangka. "SK mutasi menyatakan, ketiga hakim itu akan berdinas di MA, bukan seperti yang dijadwalkan sebelumnya," ucapnya. Soal pemeriksaan Badan Pengawas MA, Djamaluddin mengaku belum mengetahui hasilnya. Namun, pemeriksannyaa sudah selesai. Hasilnya nanti akan diumumkan di laman daring milik MA. "Pemeriksaan sudah siap semalam, hasilnya kita tidak tahu. Mekanismenya, tim Bawas MA akan mengkaji dan memutuskan hasil investigasi, lalu hasilnya akan diberitahu ke masing-masing hakim," tandasnya Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa (28/8) kemarin. Ada enam orang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan. Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. &lrm;KPK juga mencokok Tamin Sukardi. Merry Purba selaku hakim yang menyidang Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka. Selain itu KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin. "Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," ucap Agus. Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Di-OTT KPK Hakim PN Medan Gagal Promosi Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kata-sandi-yang-dipakai-hakim-medan-yang-di-ott-kpk_m_.jpg" alt="Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka yang ditetapkan KPK menambah sederet aparat penegak hukum dari jajaran peradilan berurusan dengan lembaga superbodi tersebut. Terbaru hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba dan panitera pengganti Elpandi sebagai tersangka kemarin (29/8). Keduanya diduga menerima suap SGD 280 ribu atau setara Rp 3,01 miliar. Sebelum mereka, pada Maret lalu KPK juga menetapkan seorang hakim dan panitera pengganti sebagai tersangka korupsi. Yakni, hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika. Itu berarti tahun ini sudah dua hakim dan dua panitera pengganti yang mendekam di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Di PN Tangerang, KPK membongkar indikasi suap untuk putusan perkara perdata. Sedangkan di PN Medan, hakim ad hoc dan panitera pengganti diduga menerima uang sogok terkait putusan perkara korupsi. Suap sebesar SGD 280 ribu itu diberikan bertahap. Pertama, SGD 150 ribu. Sisanya, SGD 130 ribu (bukan SGD 13 ribu seperti tertulis di berita sebelumnya), diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dalam OTT itu sejatinya juga diamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Merauke Sinaga, dan panitera pengganti Oloan Sirait. Namun, empat aparatur itu dilepas karena tidak cukup bukti. "Sampai 1 x 24 jam itu, kami belum menemukan alat bukti yang cukup kuat," ujarnya. Agus mengungkapkan, Merry dan Elpandi diduga menerima suap dari Tamin Sukardi, pengusaha kondang di Medan yang menjadi terdakwa. Uang itu ditengarai diberikan untuk memengaruhi putusan kasus tipikor 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn yang disidangkan Merry sebagai hakim ad hoc dan dua hakim lain, yakni Wahyu Prasetyo Prabowo (ketua majelis hakim) dan Sontan (hakim anggota). "Hakim MP (Merry Purba, Red) menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut (Tamin Sukardi)," ungkap Agus di gedung KPK. Uang untuk Merry diberikan melalui orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan, yang kini masih berkeliaran bebas meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "KPK mengingatkan HS (Hadi) segera menyerahkan diri," tegas Agus. Yang menarik, dalam suap di lingkungan peradilan tersebut, ada sandi dan kode yang diduga digunakan kedua pihak untuk mengaburkan transaksi korupsi. Sementara ini, kode yang teridentifikasi adalah "pohon" yang artinya uang dan "ratu kecantikan" sebagai kata ganti nama hakim. Kode dan sandi lain masih dipelajari hingga kemarin. KPK menjerat hakim ad hoc dan panitera dengan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk Tamin dan stafnya yang belum tertangkap hingga tadi malam, KPK menjeratnya dengan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah diperiksa kemarin, Merry yang tampak lelah membantah sangkaan KPK terhadap dirinya. Hakim yang kini ditahan di rutan cabang KPK di gedung penunjang itu mengaku tidak pernah menerima uang sebagaimana disangkakan KPK. Dia pun menyebut alasan dissenting opinion murni dari dirinya sendiri, bukan karena suap. "Saya nggak pernah menerima uang. Saya nggak tahu, makanya saya bingung. Sampai sekarang saya bingung," ujarnya saat keluar dari gedung KPK petang kemarin. Tamin dan Elpandi tidak berbicara sepatah kata pun ketika masuk kendaraan tahanan KPK. Mereka memilih bungkam ketika melintasi kerumunan awak media yang menghadang di lobi gedung 16 lantai tersebut. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan, instansinya mengirim tim badan pengawas (bawas) ke Medan guna mencari tahu lebih lanjut implementasi pembinaan dan pengawasan hakim di sana. "Dipimpin kepala tim bawas langsung berangkat ke Medan untuk melakukan klarifikasi," ungkap dia. Itu penting lantaran sanksi berjenjang yang berlaku di lembaga peradilan harus dibuktikan sebelum diterapkan.

Dua Kata Sandi yang Dipakai Hakim Medan yang Di-OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-hakim-yang-kena-ott-kpk-akan-promosi-jabatan_m_.jpg" alt="Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan saat diboyong KPK dari Kejati Sumut, Selasa (29/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan saat diboyong KPK dari Kejati Sumut, Selasa (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humas Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik mengatakan, harusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan, Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo akan melakukan serah terima jabatan dalam waktu dekat. Rencana itu berubah karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Selasa (28/8). Marsudin dan Wahyu memang sempat dibawa KPK. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Status keduanya masih menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dalam kasus penjualan aset negara yang menjerat Tamin Sukardi, pengusaha tersohor asal Medan. Begitu juga dengan Sontan yang terbukti belum bersalah. Erintuah menyebutkan, Marsudin akan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua PN Medan kepada Janiko Girsang. Pada tanggal 5 September. Karena OTT, PN Medan diperintahkan untuk langsung melantik Janiko sebagai Ketua yang baru. "Saya terima perintahnya tetap pelantikan. Sertijab bisa belakangan," ujar Erintuah, Rabu (29/8). Sedangkan untuk Wakil Ketua PN Medan baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Wahyu akan digantikan Abdul Aziz. "Sama-sama sudah dari sini juga. Janiko juga dari sini," ujarnya. Pindah dari Medan, Marsudin dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Denpasar, Bali. Sedangkan Wahyu akan menjabat sebagai Ketua PN Serang, Banten. Namun, Erintuah enggan membeberkan apakah ada penyambutan khsusus untuk para petunggi yang keciduk OTT KPK itu. Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa kemarin. Ada 9 0rang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan. Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. ‎KPK juga mencokok Tamin Sukardi. Merry Purba selaku hakim yang menyidang Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin. "Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," ucap Agus. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dua Hakim yang kena OTT KPK akan Promosi Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiba-di-kpk-hakim-merry-purba-saya-belum-tahu-apa-apa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah KPK memboyong sebanyak empat orang hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) Hakim PN Medan pada Rabu (29/8) dini hari, lembaga antirasuah kembali mendatangkan satu orang pihak yang terjaring dari OTT di Medan tersebut. Dia adalah Merry Purba, salah satu majelis hakim sidang perkara dugaan korupsi yang melilit terdakwa Tamin Sukardi. Saat hendak masuk ke lobby gedung yang digawangi Agus cs ini, Merry Purba memilih irit bicara ketika ditanyai peristiwa penangkapan yang dilakukan tim satgas penindakan lembaga antikorupsi. "Saya belum tahu apa-apa," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/8). Saat disinggung perihal penangkapannya apa berkaitan dengan perkara yang sudah dia tangani dengan terdakwa Tamin Sukardi, Merry enggan menjelaskan lebih detail. Dia memilih berlalu begitu saja menuju lobby KPK. "Sementara belum. Belum," imbuh Merry. Sebelum Merry Purba tiba, Tamin Sukardi yang juga terjaring operasi senyap KPK sudah lebih dahulu tiba di markas antirasuah sekitar pukul 00.05 WIB dini hari. Tak lama berselang, Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan bersama dua orang lainnya yakni Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo dan Hakim Sontan Merauke juga sudah tiba. Diketahui, Tamin ialah seorang terdakwa yang baru saja divonis dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dia telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp 132 miliar. Atas kasus yang melilitnya, dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Meski dari diamankan beberapa orang itu diduga ada praktik suap menyuap yang menyeret nama Hakim, KPK belum menyampaikan status empat orang itu. Belum jelas sampai sekarang, siapa saja para tersangkanya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara pada Selasa (28/8) tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, di antaranya seorang yang berprofesi sebagai hakim dan panitera. Selain menangkap seorang hakim, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan duit suap yang diberikan pihak penyuap terhadap hakim tersebut.

Tiba di KPK, Hakim Merry Purba: Saya Belum Tahu Apa-apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-medan-integritas-masih-jadi-masalah-hakim-di-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial langsung merespon Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa (28/8). Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi turut prihatin atas kejadian itu. Menurut dia, sejak tiga tahun lalu, KY sudah terus mewanti-wanti pentingnya integritas hakim. Nyatanya, hal itu seperti angin lalu. Masih ada hakim yanv terlibat kasus dugaan suap-menyuap. "KY telah berupaya melakukan serangkaian usaha percegahan agar kejadian ini tidak berulang kembali. Namun, hari ini kembali terulang peristiwa yang mencoreng dan menjadi tamparan bagi dunia peradilan," kata Farid Wajdi, Selasa (28/8). Dia pun berharap, kejadian ini jadi pembelajaran. Jajaran peradilan harus bangkit. "Jangan sampai ulah beberapa oknum tersebut menjadi stigma negatif terhadap usaha perbaikan peradilan," ujarnya. KY juga sudah menggandeng unsur pimpinan pengadilan untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran kode etik. KY terus mengingatkan Pimpinan pengadilan harus menjadi teladan yang menampilkan kemuliaan profesi. Sekalipun OTT Kali ini justru melibatkan unsur pimpinan, tetapi KY akan terus melakukan hal itu. "Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret. Lebih dari sekadar peraturan. Sebagai pimpinan harus memberikan teladan kepada bawahan," katanya. Lebih jauh lagi dia memaparkan, hakim harus sadar dan menjaga kewibawaan. Namun yang lebih penting, korps para hakim tidak terletak pada profesi tetapi pada nilai. "Mari sama-sama menjauhi korupsi untuk mengembalikan kepercayaan publik demi terwujudnya peradilan bersih dan agung," tandasnya. Sebelumnya, KPK melakukan OTT di PN Medan. Mereka menangkap empag hakim dan dua Panitera. Mereka membawa Ketua PN (Marsudin Nainggolan), Wakil Ketua PN (Wahyu Prasetyo Wibowo), Pak (hakim) Sontan (Meraoke Sinaga), (hakim ad hoc tipikor) Merry (Purba), Elpandi (panitera), Oloan (Sirait) (panitera). Selain itu mereka mencokik dua orang dari pihak swasta. Begitupun Tamin Sukardi. Terpidana kasus penjualan aset negara itu, juga ikut diangkut oleh KPK. Kuat dugaan OTT yang dilakukan berkaitan dengan suap menyuap kasus yang mendera Tamin.

OTT PN Medan, Integritas Masih Jadi Masalah Hakim di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harta-kekayaan-hakim-sidang-vonis-meiliana-yang-ditangkap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPK meringkus hakim di PN Medan. Salah satunya hakim yang menjadi majelis perkara Meiliana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPK meringkus hakim di PN Medan. Salah satunya hakim yang menjadi majelis perkara Meiliana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu hakim yang ikut diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yakni berisial WPW. Sebelumnya sosok hakim ini cukup mendapat sorotan karena ikut menjadi anggota majelis dalam perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Meiliana. Sebagai aparat negara yang bertugas di bidang peradilan, WPW diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas harta kekayaannya ke Direktorat LHKPN KPK. Terakhir kali WPW melaporkan LHKPN pada 2 Desember 2015 lalu. Dikutip dari laman https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/,&nbsp;WPW terakhir kali melaporkan LHKPN ketika menjabat Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Batam. Saat itu total kekayaannya tercatat senilai Rp 1,12 miliar. Dibandingkan pada LHKPN pada 15 Agustus 2001, jumlah kekayaan WPW hanya sekitar Rp 217 juta. Artinya sepanjang 14 tahun dia mengalami kenaikan harta kekayaan sebesar Rp 1 miliar. Dalam catatan tersebut, terungkap WPW memiliki harta tidak bergerak berbentuk bangunan dan tanah sejumlah 6 buah yang berlokasi di Banyumas dan Cilacap senilai Rp 582 juta lebih. Selain itu, dia juga mempunyai harta bergerak berbentuk transportasi yakni satu buah mobil bermerk Toyota Rush dan dua buah motor bermerk Honda senilai Rp 175 juta. Tak hanya itu, dia juga memiliki harta bergerak lainnya berbentuk logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik senilai Rp 111 juta. WPW mempunya giro setara kas senilai Rp 260 juta tapi dia tak mempunyai hutang dalam bentuk apapun. Diketahui sebelumnya Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan sembilan orang dalam OTT di Medan. Hingga saat ini, lembaga antirasuah masih dilakukan proses pemeriksaan di Medan terkait dugaan kasus suap yang melibatkannya.

Harta Kekayaan Hakim Sidang Vonis Meiliana yang Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-medan-total-9-orang-diperiksa-kpk_m_.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan orang terjaring Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (28/8). Hingga kini, kesemilan orang itu masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Hal itu diungkapkan Sumanggar Siagian, Kasipenkum Kejati Sumut. Hingga Selasa sore, KPK masih memeriksa kesembilan orang mulai dari petinggi Pengadilan Negeri Medan, pihak swasta hingga Tamin Sukardi, terpidana kasus penjualan aset negara. "Hari ini KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di Pengadilan Negeri Medan. Dimana pejabat tersebut, ada yang diperiksa delapan orang. Enam orang dari PN Medan, PN Tipikor Medan dan dua orang swasta," kata Sumanggar. Sumanggar menjelaskan, KPK hanya meminjam tempat di Kejati Sumut. Sumanggar juga enggan membeberkan ihwal kasus apa OTT yang dilakukan KPK. "Kami berkoordinasi dengan KPK. Segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan itu tidak bisa kita sampaikan. Humas KPK nanti yang menyampaikan. Kita cuma memfasilitasi," katanya. Sebelum diperiksa, oknum yang dicokok KPK datang secara bertahap. Masing-masing didampingi penyidik dari KPK. Begitu pun Tamin Sukardi yang datang belakangan. Terpidana kasus penjualan aset negara itu mendapag pengawalan penyidik KPK saat tiba di Kejati Sumut. Soal barang bukti yang diamankan KPK, Sumanggar juga bungkam. Karena itu bukan domainnya. Sebelumnya KPK melakukan OTT di pengadilan Negeri Medan, Selasa (28/8) pagi. Mereka mencokok enam oknum. Antara lain, Wahyu Prasetyo Wibowo. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua PN Medan. Selain Wahyu, KPK juga dikabarkan menangkap Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim bernama Sontan Meraoke Sinaga, Hakim ad hoc Tipikor Merry Purba, hingga Penitera Elpandi dan Oloan. Penangkapan itu disebut-sebut berkaitan dengan kasus oenjualan aset negara yang mendera Tamin Sukardi, pengusaha tersohor di Kota Medan. Kuat dugaan ada suap menyuap dalam kasus itu.

OTT PN Medan, Total 9 Orang Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tamin-nyaris-terjatuh-saat-masuk-ke-kejati-sumut_m_.jpg" alt="Tamin Sukardi saat berada di Kejati Sumut, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>Tamin Sukardi saat berada di Kejati Sumut, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tamin Sukardi dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/8). Kuat dugaan, terpidana kasus penjualan aset negara itu dibawa KPK karena berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat para petinggi Pengadilan Negeri Medan. Tamin tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Dia dibawa KPK menggunakan sebuah mobil minibus berwarna silver. Seorang petugas perempuan dari KPK pertama kali turun dari mobil. Disusul Tamin yang keluar dari pintu penumpang. Tamin tampak rapi. Ia Tidak memakai rompi tahanan. Dia memakai kemeja putih dan celana kain berwarna hitam. Di kantong kemeja, tampak sebuah aksesoris menyerupai pena. Dia pun bisa berjalan dengan normal. Tidak seperti pada saat persidangan, Tamin selalu memakai kursi roda. Saat naik ke tangga gedung Kejati, langkahnya juga biasa. Tidak tampak seperti orang yang sakit. Padahal sebelumnya, Tamin dikabarkan menderita sakit. Ditambah usianya yang juga sudah tua. Awak media langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Kebanyakan menanyakan keterlibatan dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PN Medan yanga kena OTT KPK pagi tadi. Namun Tamin tetap bungkam. Menatap kamera juga dia tidak berani. Hanya tertunduk hingga masuk ke dalam gedung. Saat di pintu pemeriksaan Kejati Sumut, Tamin nyaris terjatuh. Langkahnya gontai, beruntung ada kursi petugas pengamanan di dekatnya. Kursi itu langsung diraihnya. Dia dikawal oleh petugas KPK masuk ke Kejati Sumut. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi tentang keterkaitan Tamin dengan OTT yang dilakukan KPK kepada Hakim PN Medan dan Panitera. Mereka dikabarkan masih berada di Kejati Sumut hingga kini. Sebelumnya, Tamin Sukardi divonis enam tahun oleh Pengadilan Negeri Medan atas kasus penjualan aset negara sebesar Rp 132 miliar yang menderanya. Vonis itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun penjara. Sidang putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/8) siang. Dalam persidangan kemarin, Ketua majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim anggota I, Sontan Merauke Sinaga, menyatakan Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair. Sementara hakim anggota II, Merry Purba berpendapat dakwaan tidak terbukti. Salah satu alasannya, objek yang dijual Tamin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dua hakim lain berpandangan aset itu masih milik negara karena belum dihapusbukukan.

Tamin Nyaris Terjatuh Saat Masuk ke Kejati Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-hakim-di-medan-diduga-berhubungan-dengan-kasus-tamin-sukardi_m_.jpg" alt="Tamin Sukardi menutup wajahnya saat tiba di Kejati Sumut, Selasa (28/8)." width="100%">
<figcaption>Tamin Sukardi menutup wajahnya saat tiba di Kejati Sumut, Selasa (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencuat kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Medan berkaitan dengan kasus yang menjerat Tamin Sukardi, pengusaha ternama di Kota Medan. OTT itu pun dilakukan, satu hari setelah Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo memvonis enam tahun penjara atas kasus penjualan aset negara sebesar Rp 132 miliar yang mendera Tamin. Vonis itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun penjara. Sidang putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/8) siang. Pasca OTT di PN Medan, beberapa penyidik KPK memboyong Tamin Sukardi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Kabarnya akan dilakukan pengembangan atas kasus dugaan suap kepada hakim yang menangani kasus itu. Dia turun dari sebuah mobil Avanza Silver bersama petugas KPK. Saat turun, Tamin berjalan dengan normal. Tidak seperti saat beberapa persidangan, dia harus dibantu kursi roda. Awak media lengsung mencecarnya dengan pertanyaan. Namun Tamin tetap diam. Dia menutup wajahnya dengan masker dan tangannya. Mencoba menghindar dari sorotan kamera para awak media. Tamin langsung masuk ke gedung utama Kejati Sumut. Dikawal oleh oetugas keamanan. Dalam sidang vonis Tamin Sukardi, terjadi perbedaan pendapat antar hakim. Kuat dugaan, ada 'main' antara Tamin dengan hakim. Dalam persidangan kemarin, Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo dan hakim anggota I, Sontan Merauke Sinaga menyatakan, Tamin terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair. Sementara Hakim Anggota II, Merry Purba berpendapat, dakwaan tidak terbukti. Salah satu alasannya, objek yang dijual Tamin bukan lagi milik negara karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dua hakim lain berpandangan aset itu masih milik negara karena belum dihapusbukukan. Majelis memutuskan dengan suara terbanyak dan Tamin dinyatakan terbukti bersalah. "Menyatakan terdakwa Tamin Sukardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan primair. Dua, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Wahyu. Selain hukuman penjara, Tamin Sukardi juga didenda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 132.468.197.742. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Terpisah, Humas PN Medan Erintuah Damanik membenarkan ada penangkapan sejumlah hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Medan. "Mereka membawa Ketua PN (Marsudin Nainggolan), Wakil Ketua PN (Wahyu Prasetyo Wibowo), Pak (hakim) Sontan (Meraoke Sinaga), (hakim ad hoc tipikor) Merry (Purba), Elpandi (panitera), Oloan Sirait Sirait (panitera),&rdquo; kata Erintuah. Untuk diketahui, Wahyu Prasetyo Wibowo adalah hakim yang juga menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Meliana. Wahyu menjatuhi hukuman 18 bulan penjara untuk Meliana karena terbukti melanggar Pasal 156a KUHPidana.

OTT Hakim di Medan Diduga Berhubungan Dengan Kasus Tamin Sukardi?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott hakim medan

Berita Terkini