<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/aneh-eks-dirjen-hubla-klaim-tak-kenal-pemberi-suapnya_m_153848.jpeg" alt="Eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono saat akan dimasukkan ke rumah tahanan." width="100%">
<figcaption>Eks Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono saat akan dimasukkan ke rumah tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono mengklaim tidak mengenal Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Adiputra Kurniawan merupakan tersangka pemberi suap Rp 20 miliar kepada Tonny Budiono terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Kemenhub Tahun 2016-2017.&nbsp; "Saya tidak pernah mau mengenal PT. Kalau orang datang saya layani, karena tugas saya untuk melayani bukan dilayani. Saya tidak kenal dengan Pak Adiputra," kata Tonny Budiono saat memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (29/8).&nbsp; Tonny mengklaim selalu melayani siapapun pengusaha yang datang kepadanya. Baik yang sedang mengerjakan proyek atau tidak mengerjakan proyek-proyek milik Kemenhub.&nbsp; Menurutnya, banyak pengusaha yang menemuinya. Karena itu, dia tidak dapat menghapal satu-persatu nama pengusaha tersebut. "Pasti banyak banget bisa sampai 200-an mungkin lebih kartu nama yang datang ke saya," ucapnya. Pejabat yang pernah meraih penghargaan Satyalancana itu juga mengklaim bahwa pertemuannya dengan sejumlah pengusaha bukan untuk sengaja mengatur proyek.&nbsp; "Saya bukan mau memenangkan, tapi anda secara profesional lakukan tender. Kalau anda menang, pasti menang," ujarnya.&nbsp; Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hari ini penyidik memeriksa dua tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Yakni, Adiputra Kurniawan dan Antonius Tonny Budiono.&nbsp; Menurut Febri, keduanya akan diperiksa sebagai saksi secara silang. Dalam menangani perkara ini, KPK juga menggandeng pihak perbankan.&nbsp; "Penyidik lakukan koordinasi dengan pihak perbankan juga untuk memerinci indikasi penerimaan suap dan gratifikasi," papar Febri.&nbsp; Dalam perkara ini, Tonny Budiono diduga menerima suap sekitar Rp 20 miliar dari Adhiputra Kurniawan. Diduga pemberian itu terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta proyek-proyek lain yang dikerjakan Kemenhub.&nbsp; Penetapan tersangka keduanya menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 Agustus lalu. KPK menyebut suap Tonny Budiono menggunakan modus baru yaitu menggunakan ATM yang rekeningnya dibuka oleh Adiputra menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor&nbsp; Sementara selaku pemberi, Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Aneh, Eks Dirjen Hubla Klaim Tak Kenal Pemberi Suapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/modus-suap-eks-dirjen-hubla-kerap-digunakan-pelaku-pencucian-uang_m_153707.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono saat akan dimasukkan ke sel tahanan." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono saat akan dimasukkan ke sel tahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar menyebut modus praktik suap yang digunakan mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono sering kali digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Sebab, suap melalui transfer itu bertujuan untuk mengelabui dan menghilangkan jejak tindak pidana. "Modus-modus seperti ini seringkali digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu bagaimana mengelabui agar dapat menghilangkan jejak asal usul dari uang hasil kejahatan," kata Abdul Fikar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (28/8). Fikar mengatakan, meski menggunakan modus transfer, namun modus tersebut tergolong baru. Sebab, transfer dilakukan bukan kepada rekening atas nama Tonny Budiono selaku penerima. Melainkan atas nama orang lain dengan akses pengambilannya dengan kartu ATM. "Ini betul-betul cara yang dimaksudkan untuk mengelabui agar tidak ada yang mengira bukan merupakan "paket suap"," jelasnya. Dengan modus baru tersebut, hal itu menjadi bukti bahwa korupsi sudah mendarah daging tidak hanya pada birokrasi pemerintahan, tapi juga bagi dunia usaha. Karena itu, kasus yang juga menjerat Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adhiputra Kurniawan itu harus menjadi keprihatinan semua pihak agar tidak menghancurkan dunia usaha. "Demikian juga dengan jumlahnya yang cukup fantastis, jelas sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat. Terutama masyarakat bawah yang kesulitan mencari nafkah sehari-hari," pungkasnya. Dalam perkara ini, Tonny Budiono diduga menerima suap sekitar Rp 20 miliar dari Adhiputra Kurniawan. Diduga pemberian itu terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.&nbsp; Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut suap tersebut tergolong menggunakan modus baru. Sebab, penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM. Basaria mengatakan, dalam kasus ini, rekening tabungan dibuka oleh Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adhiputra Kurniawan selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima.&nbsp; "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, 24 Agustus 2017 lalu.

Modus Suap Eks Dirjen Hubla Kerap Digunakan Pelaku Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gurita-korupsi-melilit-kemenhub-menteri-budi-karya-layak-diganti_m_153390.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana korupsi yang menjerat oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terjadi beberapa kali. Terparah terjadi di lingkungan Hubla. Dua kali orang tertinggi di ditjen tersebut menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempertimbangkan untuk mencari menteri perhubungan yang baru. Sebab, gurita korupsi di tubuh Kemenhub sejauh ini belum lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, malah lebih buruk. "Kemenhub yang dinakhodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi," kritiknya. Di sisi lain, KPK terus mendalami tiga kartu debit yang diberikan PT Adhi Guna Keruktama (AGK) ke Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono diduga sebagai sarana baru penyerahan uang suap. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik juga menelusuri bagaimana Tonny mengambil uang miliaran rupiah dengan kartu itu. "Yang jelas tidak bisa sehari," ujarnya. Sebab, pengambilan uang tunai dalam jumlah besar dengan mesin ATM sangat terbatas. Selain itu, penyidik mendalami indikasi bahwa praktik suap di pengadaan pengerukan alur pelayaran yang diduga sudah berlangsung lama. Indikasi tersebut mencuat seiring besarnya jumlah uang. Tidak tertutup kemungkinan, uang itu merupakan bagian fee dari proyek-proyek yang dikerjakan PT AGK selama ini. "Itu masih kami dalami," ungkapnya. KPK kemarin menyelesaikan penghitungan uang suap Rp 20 miliar yang terdiri atas beberapa pecahan mata uang asing. Perinciannya, USD 479.700, SGD 660.249, pound sterling 5.540, dong Vietnam (VND) 50.000, euro 4.200, ringgit Malaysia 11.212, dan Rp 5,7 miliar. Uang itu diamankan di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Tonny di Mess Perwira Bahtera Suaka. Selain memerinci jumlah uang, KPK kemarin melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda. Yakni, di ruang kerja Tonny di gedung Karsa Kemenhub; mes yang ditempati Tonny; apartemen tersangka Adiputra di Kemayoran, Jakarta Pusat; dan kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Salah satunya rekaman closed circuit television (CCTV).

Gurita Korupsi Melilit Kemenhub, Menteri Budi Karya Layak Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/geledah-mess-ditjen-hubla-kpk-sita-keris-tombak-dan-benda-unik-lain_m_153347.jpeg" alt="Eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono saat akan ditahan, Jumat(25/8) pagi." width="100%">
<figcaption>Eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono saat akan ditahan, Jumat(25/8) pagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai menetapkan eks Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dan Adhi Putra Kurniawan pihaknya penyuapnya sebagai tersangka, tim penyidik KPK bergerak cepat melakukan serangkaian tindak penggeledahan. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, tim mendapatkan beberapa barang bukti lain yang diduga sebagai hasil dari gratifikasi yang diterima mantan pejabat eselon satu tersebut. &ldquo;Dari Mess Perwira Ditjen Hubla di Gunung Sahari (Jumat,25/8), penyidik menemukan sekitar 5 buah keris, 1 tombak, lebih dari 5 jam tangan dan lebih dari 20 cincin dan batu akik dengan ikatan yang diduga emas kuning dan putih. Total sekitar 50 items yang disita,&rdquo; terang juru bicara KPK Febri Diansyah, kepada wartawan, Sabtu(26/8). Atas penemuan barang tersebut, penyidik melakukan tindakan penyitaan. "Barang-barang tersebut disita karena diduga merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tersangka,&rdquo; jelasnya. Usai disita, selanjutnya pihak direktorat gratifikasi KPK akan melakukan penilaian, apakah barang tersebut memang dibeli oleh APB sendiri, atau hasil dari gratifikasi. Terkait penemuan barang-barang tersebut, Febri mengimbau agar ke depannya, para pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk berani menolak adanya gratifikasi yang ditawarkan kepadanya. &ldquo;Perlu kami ingatkan, agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara dan PNS untuk membiasakan menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Hal ini lebih tepat dilakukan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari,&rdquo; pintanya. Febri menambahkan, jika memang dalam kondisi tertentu tidak dapat menolak, misalnya diberikan secara tidak langsung, maka wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sesuai aturan di Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.&nbsp; &ldquo;Jika gratifikasi tersebut dilaporkan ke KPK sebelum 30 hari kerja maka ancaman pidana di Pasal 12 B UU Tipikor yang cukup berat, yaitu seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dihapus sesuai Pasal 12 C UU Tipikor,&rsquo;&rsquo; jelas mantan aktivis anti korupsi tersebut.&nbsp; Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan dengam cara langsung datang ke KPK atau melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui mekanisme pelaporan Gratifikasi Online di&nbsp;www.gol.kpk.go.id.&nbsp; Selain itu, laporan juga bisa dilakukan ke unit pengendali gratifikasi (UPG) yang dibentuk sebagai mitra KPK di inspektorat/unit pengawasan internal atau kepatuhan masing-masing kementerian/lembaga. &ldquo;Jadi laporan bisa disampaikan ke UPG setempat, selanjutnya UPG yg akan berkoordinasi dengan KPK. Ini sepatutnya menjadi salah satu perhatian jika ingin memperkuat pencegahan korupsi dengan penguatan inspektorat,&rdquo; tukasnya. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Geledah Mess Ditjen Hubla, KPK Sita Keris, Tombak dan Benda Unik Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/atb-resmi-jadi-pesakitan-kpk-menhub-tunjuk-plt-dirjen-hubla-baru_m_153160.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Resminya Antonius Tonny Budiono menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap yang diterimanya membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bergerak cepat. Dia menunjuk Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mokhamad Bay Hasani sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Laut yang baru. &ldquo;Mulai hari ini, kami telah menunjuk Mokhamad Bay sebagai Dirjen Perhubungan Laut,&rdquo; sebut Budi Karya Sumadi saat berada di kantor Wali Kota Solo, Jumat (25/8). Pengisian Plt Hubla ini disertai dengan pengisian Dirjen Perkeretaapian yang selama ini sudah kosong. Kini jabatan itu diemban oleh Umiyatun. Sebagaimana diketahui Antonius Tonny Budiono sejak Kamis (24/8) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah dia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (23/6) di Mess Dirjen Perhubungan Laut, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dalam OTT itu KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

ATB Resmi Jadi Pesakitan KPK, Menhub Tunjuk Plt Dirjen Hubla Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-detik-detik-ott-dirjen-hubla-ada-duit-rp20-miliar-di-mess-perwira_m_153093.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono (ATB). Dalam OTT tersebut, Antirasuah itu menangkap lima orang. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengungkapkan, penangkapan dilakukan di beberapa tempat di Jakarta. Awalnya, tim satgas menangkap empat orang secara berturut-turut sejak pukul 10.00 WIB.&nbsp; Pertama, KPK menangkap Antonius di rumah dinasnya Mess Perwira, Gunung Sahari Jakarta Pusat. Kemudian, disusul dengan penangkapan Manajer Keuangan PT Adhi Guna Keruktama inisial S dan Direktur PT Adhi Guna Keruktama inisiap DG di daerah Sunter, Jakarta Utara. Kemudian tim bergerak ke Jakarta Pusat dan mengamankan APK selaku komisaris PT AGK di kediaman yang bersangkutan di Kemayoran pada pukul 14.30 WIB.&nbsp; Lalu tim mengamankan W selaku kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla pukul 15.00 WIB di kantor Ditjen Hubla &ldquo;Setelah itu, KPK membawa kelima orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Basaria, KPK menyita sejumlah uang tunai dan empat kartu ATM dari bank berbeda,&rdquo; papar Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8). Uang itu ditemukan di dalam 33 tas ransel. Uang tersebut terdiri atas beberapa mata uang yakni Rupiah, Dollar Amerika Serikat (AS), Poundsterling, Euro, dan Ringgit Malaysia senilai Rp 18,9 miliar.&nbsp; &ldquo;Sementara dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp 1,174 miliar. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria.&nbsp; Setelah gelar perkara dan melakukan pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka.&nbsp; Tonny diduga menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Adhi Putra Kurniawan. "Diduga pemberian uang oleh APK selaku komisaris PT AGK kepada ATB, Dirjen Hubla Kemenhub untuk terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang," papar Basaria.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor&nbsp; Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ini Detik-detik OTT Dirjen Hubla, Ada Duit Rp20 Miliar di Mess Perwira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menhub-tunjuk-plt-tiga-posisi-dirjen-perhubungan-yang-kosong_m_153075.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sasaran operasi tangkap tangan (OTT) KPK kembali menimpa pejabat Kementerian Perhubungan. Kali ini kepada Dirjen Perhubungan Laut ATB yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas (PLT) Dirjen Perkeretaapian. Jika telah dinyatakan secara resmi bahwa Dirjen Hubla terkena kasus OTT dan ditetapkan tersangka, maka ada tiga posisi Dirjen di Kemenhub yang kosong, karena ditambah posisi Dirjen Hubungan Darat (Hubdar) yang ditinggal pensiun pejabat sebelumnya, Pudji Hartanto Iskandar. Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa secara aturan kepegawaian, hal itu dimungkinkan diadakannya pelaksanan tugas (PLT). Posisi Dirjen Kereta Api dan Hubdar, kata Budi, akan ditentukan pada hari ini. Sementara itu, untuk Hubla masih menunggu kepastian KPK. "Hari ini untuk kereta api dan darat. Sementara laut, jika sudah ada kepastian tentang itu (OTT)," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Kamis (24/8). Persetujuan yang diajukan Budi Karya memakan waktu satu sampai dua bulan. Kemudian menurutnya, para pejabat baru pengisi kursi Dirjen yang kosong adalah tenaga ahli yang mumpuni. "Assessment untuk Dirjen Perhubungan Darat mungkin butuh waktu 1-2 bulan, begitu juga dengan Dirjen Perkeretaapian. Namun demikian, saya sampaikan bahwa walaupun PLT, namun kapasitas teman-teman yang menggantikan cukup mumpuni," tukasnya.

Menhub Tunjuk PLT Tiga Posisi Dirjen Perhubungan yang Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/fahri-hamzah-sebut-istilah-ott-kpk-kacaukan-kaidah-bahasa-indonesia_m_153043.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ATR, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Laut. Namun istilah OTT ini mendapat kritikan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya istilah itu sangatlah janggal. Melalui akun twitternya, @Fahrihamzah, legislator asal NTB itu menyimpulkan OTT KPK adalah aktivitas penyidik secara independen. Dimana tidak ada yang tahu kapan dimulainya kegiatan yang berujung pada penangkapan seseorang berikut alat bukti. Bahkan tidak diketahui oleh pimpinan KPK itu sendiri. Padahal, sambungnya, praktik sebelum OTT tidak dibenarkan. "KPK akhirnya sibuk menggunakan alat sadap, mengintip dan memantau percakapan orang. Dianggap sah dan benar," tulis Fahri dalam akun twitternya, Kamis (24/8). Dia berpendapat, OTT adalah istilah yang janggal dan juga tidak ada dalam hukum formal atau materil. "Kebenaran konsepsi #OTTKPK tidak ada. O dan TT tidak berjodoh, nanti kita urai agar dunia tidak nampak kelam," sebut dia. Dia mengatakan, istilah OTT mengandung ambiguitas makna yang merusak tata frasa (frasiologi) Bahasa Indonesia. Sebab dalam kaidah bahasa Indonesia, membuat frasa, tidak boleh dengan menggabungkan dua kata yang memiliki arti yang kontradikitif. Jika dianalisis, struktur dari frase OTT, bukan istilah hukum yang benar. Pertama, kata operasi dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Itu artinya, operasi adalah sebuah tindakan yang didahului oleh serangkaian kegiatan pendahuluan bukan mendadak. Sementara arti tertangkap tangan dalam KBBI adalah kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan. Berdasar kamus Hukum J.C.T, tertangkap tangan sama dengan &ldquo;heterdaad&rdquo; yaitu kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah. Kedapatan atau ketahuan pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang. Sementara dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat. "Dari beberapa pengertian tersebut, maka operasi dan tangkap tangan itu contradictio interminis. Karena operasi harus didahului oleh serangkain kegiatan tapi tangkap tangan adalah sebuah tindakan seketika," tutur Fahri. Di dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP ditegaskan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Maka kata Fahri, lucu jika ada penyidik yang membawa surat tugas apalagi surat penangkapan atas sebuah kasus OTT. "Bagaimana dia tahu bahwa di situ akan terjadi kejahatan? Tangkap tangan tak mengenal operasi pendahuluan apalagi sempat buat surat," sindirnya. Jika ada surat tugas dan surat penangkapan, lanjut dia, maka namanya bukan tangkap tangan tapi penangkapan biasa. Jadi penggunaan istilah OTT KPK harus dihentikan karena tidak hanya mengacaukan kaidah bahasa Indonesia tetapi juga hukum acara. "Hukum acara dikacaukan oleh istilah #OTTKPK karena Tertangkap Tangan dan Penangkapan adalah dua istilah yang sangat berbeda," tulisnya.

Fahri Hamzah Sebut Istilah OTT KPK Kacaukan Kaidah Bahasa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kesaksian-warga-kala-sang-dirjen-hubla-ditangkap-tangan-kpk_m_153039.jpeg" alt="Kondisi Mess Perwira Bahtera Suaka, tempat tinggal ATB, Dirjen Hubla." width="100%">
<figcaption>Kondisi Mess Perwira Bahtera Suaka, tempat tinggal ATB, Dirjen Hubla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penangkapan ATB Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung tengah malam. Rabu malam (23/8), memang tidak banyak warga yang tinggal di sekitar kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B 1-2, Jalan Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat kejadian itu, walaupun sempat terdengar suara gaduh. Andrew (54), salah seorang warga mengaku mendengar suara keramaian di sekitar komplek Mess Perwira Bahtera. Kejadiannya tidak berlangsung lama sehingga tidak banyak yang tahu. "Ketika itu jam sepuluh malam kenanya, kayanya ramai juga ada wartawan," ungkapnya kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Andrew mengaku terakhir kali bertemu dengan ATB pada dua pekan lalu. "Saya terakhir ketemu itu dua minggu lalu kalau enggak salah," kata dia. Sementara sosok ATB, menurut Andrew adalah pribadi yang baik dan ramah. Kepada sesama penghuni kompleks, dia selalu bertegur sapa. JawaPos.com pun mencoba menyambangi Mess Perwira Bahtera Suaka ATB. Siang tadi ditemukan kondisi penginapan ATB sudah dalam keadaan tersegel dengan KPK Line. Keadaan komplek ini juga tampak kumuh. Kondisi yang jauh berbeda dengan kompleks pejabat lain yang selama ini distigmakan kondisinya elite dan dijaga oleh petugas. Perumahan dinas itu sana tak ada petugas jaga. Bahkan warga luar bebas keluar masuk ke kompleks yang berada tepat di pinggir jalan raya itu. Sedangkan ukuran messnya sangatlah kecil. Bisa dikatakan tak layak untuk kediaman seorang Dirjen. Lebarnya hanya sekitar empat meter dan panjang lima meter. Penampakannya hampir-hampir rumah susun Diketahui, pasca penangkapan Rabu malam hingga kini ATB masih diperiksa oleh penyidik KPK.

Kesaksian Warga Kala Sang Dirjen Hubla Ditangkap Tangan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/budi-karya-ott-dirjen-hubla-jadi-momentum-bersih-bersih-bagi-kemenhub_m_153033.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirjen Perhubungan Laut ATB. Dia berharap, OTT yang menimpa bawahannya tersebut, dijadikan sebagai suatu momentum Kemenhub untuk melakukan pembersihan dari dalam. "Terkait kejadian itu, harapannya ini jadi satu momentum bagi Kemenhub untuk melakukan pembersihan, dan secara konsisten sesuai program Presiden yang ingin membuat pembersihan terhadap korupsi," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Kamis (24/8). Budi mengaku tidak menyangka bahwa OTT kembali terjadi terhadap pejabat di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut. "Atas nama pribadi dan Kemenhub saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," pintanya. Padahal menurutnya, pihaknya telah berulang kali pernah melakukan OTT sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenhub. "Sudah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Kami sudah melakukan OTT satu tahun yang lalu, di Medan, Jakarta, Surabaya, bahkan di Samarinda ada satu penemuan yang signifikan," ucap Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu menyebut. Lebih lanjut, dia mengapresiasi kinerja KPK serta berjanji akan meneruskan program pemerintah untuk memberantas korupsi. "Saya sampaikan permohonan maaf disertai apresiasi pada KPK. Semoga kami tetap bisa melakukan apa yang jadi program pemerintah," tukasnya.

Budi Karya: OTT Dirjen Hubla Jadi Momentum Bersih-bersih Bagi Kemenhub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott dirjen hubla

Berita Terkini