<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-ke-panitera-pn-jaksel-gunakan-sandi-sapi-dan-kambing_m_152572.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian suap ke Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi diduga menggunakan sandi sapi dan kambing. Diduga, istilah sandi itu digunakan untuk menyamarkan praktik suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspections di PN Jaksel. Hal itu diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers bersama jajaran Mahkamah Agung (MA), di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). "Dalam komunikasi antara AKZ (Akhmad Zaini, kuasa hukum PT ADI) dan TMZ digunakan sandi Sapi merujuk nilai ratusan juta, dan sandi kambing puluhan juta. Mungkin ini karena situasi mendekati hari korban," kata Agus. Menurur Agus, Tarmizi sempat meminta tujuh sapi dan lima kambing. Yang artinya adalah permintaan senilai Rp 750 juta. Namun, akhirnya disepakati pemberian senilai Rp 400 juta untuk penanganan perkara PT ADI. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Akhmad Zaini dan Tarmizi sebagai tersangka. Penetapan keduanya setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jaksel pada Senin, 21 Agustus 2017. Tarmizi diduga telah menerima suap secara bertahap sebesar Rp 425 juta dari Zaini. Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan 21 Agustus 2017 kemarin. Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap ke Panitera PN Jaksel Gunakan Sandi Sapi dan Kambing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kronologis-ott-panitera-dan-empat-pihak-lain-di-pn-jaksel_m_152543.jpeg" alt="Dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti transfer uang senilai total Rp 300 juta, yang diserahkan Akhmad Zaeni selaku pengacara pihak tergugat kepada Tarmizi, panitera PN. Jaksel, (22/8)." width="100%">
<figcaption>Dua penyidik KPK menunjukkan barang bukti transfer uang senilai total Rp 300 juta, yang diserahkan Akhmad Zaeni selaku pengacara pihak tergugat kepada Tarmizi, panitera PN. Jaksel, (22/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Agustus kemarin. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap lima orang termasuk Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Tarmizi, mereka yang diamankan adalah Pengacara Akhmad Zaini (AKZ) selaku kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Pegawai Honorer PN Jaksel Teddy Junaedi (TJ), Pengacara yang juga kuasa hukum PT ADI Fajar Gora (FJG), dan sopir rental yang disewa Zaini bernama Solihan (S).&nbsp; Agus mengatakan, pada pukul 12.30 WIB kemarin, KPK menangkap lima orang tersebut di PN Jaksel secara berturut-turut. Orang yang pertama kali dicokok adalah Akhmad Zaini di depan masjid PN Jaksel. Setelah itu, KPK menangkap Teddy Junaedi di parkiran motor pengadilan. "Setelah itu tim masuk ke ruang kerja TMZ dan mengamankan yang bersangkutan dari ruangannya. Selain itu tim juga amankan FGJ di ruang sidang dan S di parkiran mobil," kata Agus dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).&nbsp; Menurut Agus, tim satgas sebelumnya telah memantau Akhmad Zaini sejak pagi setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai penerbangan Surabaya-Jakarta. Setiba di Jakarta, Zaini menemui Tarmizi di PN Jaksel.&nbsp; Dalam pertemuan itu, Zaini menerima pengembalian cek senilai Rp 250 juta dari Tarmizi karena cek tersebut tidak dapat dia cairkan. "Kemudian AKZ mencairkan cek tersebut dan cek lainnya yang dibawa senilai Rp100 juta dan memasukan ke rekening BCA miliknya," papar Agus.&nbsp; Setelah itu, Zaini melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekening BCA ke rekening Teddy Junaedi sebesar Rp 300 juta. Bukti pemindahbukuan antar rekening itulah yang disita KPK saat OTT. Yakni, senilai Rp100 juta pada 16 Agustus 2017 dan&nbsp;Rp 300 juta pada 21 Agustus 2017 yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan disimpan dalam tas Zaini.&nbsp; "KPK juga mengamankan buku tabungan dan ATM milik TJ sebagai penampungan dana. Sekitar pukul 13.00 WIB kelimanya dibawa ke KPK," pungkas Agus.&nbsp; Dalam perkara ini, KPK kemudian menetapkan Akhmad Zaini dan Tarmizi sebagai tersangka. Tarmizi diduga telah menerima suap secara bertahap sebesar Rp 425 juta dari Zaini. Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan 21 Agustus 2017 kemarin.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. &nbsp;

Ini Kronologis OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pn-jaksel-belum-tahu-pangkal-kasus-yang-menjerat-pegawainya_m_152370.jpeg" alt="Mobil milik panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, terlihat diberi garis KPK Line,Senin(21/8)." width="100%">
<figcaption>Mobil milik panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, terlihat diberi garis KPK Line,Senin(21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humas PN Jaksel I Made Sutrisna mengaku belum mengetahui perkara yang menyeret beberapa koleganya hingga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin(21/8). "Itu belum tahu ya OTT atau bukan, tapi itu dijemput," terangnya. Karena belum mengetahui perkara yang menjadi pangkal kasus dugaan penyuapan tersebut, hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KPK. Hal ini karena ketika datang ke PN Jaksel, penyidik KPK tak memberitahukan kasus apa yang menyebabkan dua orang yang berinisial T itu dibawa. "Jadi dia ke ruangan, terus nanya, anda yang namanya ini kan? Habis itu dibawa sudah begitu saja," sambungnya. Akan tetapi Sutrisna menambahkan, panitera itu memang banyak menangani kasus di PN Jaksel. Apakah itu perdata dan pidana. Sutrisna belum bisa memastikan penjemputan itu berkaitan kasus apa. "Jadi sekali lagi, kami tidak tahu kasusnya apa, sekarang masih menunggu konfirmasi," tukasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Uang suap diduga sebagai pelicin untuk mengamankan perkara perdata yang sedang bergulir di PN.Jakarta Selatan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

PN. Jaksel Belum Tahu Pangkal Kasus yang Menjerat Pegawainya

ott di pn jaksel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott di pn jaksel

Berita Terkini

Suap ke Panitera PN Jaksel Gunakan Sandi Sapi dan Kambing

Ini Kronologis OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel

PN. Jaksel Belum Tahu Pangkal Kasus yang Menjerat Pegawainya

Download Aplikasi JawaPos.com