<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-sidang-lanjutan-kaus-mantan-bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari-kpk-230522-rn-2.jpg" alt="Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Dipindah ke Porong, Suami ke Medaeng  JawaPos.com – Penahanan Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami, Hasan Aminudin, dipindah ke Surabaya kemarin (14/7). Pemindahan tempat penahanan dua terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo itu merupakan penetapan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Puput dipindah ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas II-A Surabaya di Porong, Sidoarjo. Sementara itu, suaminya dipindahkan ke Lapas Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Penetapan majelis tentang penahanan itu dilaksanakan jaksa KPK Wawan Yunarwanto.  Perkara korupsi pasangan suami istri (pasutri) tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebab, Puput dan Hasan memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Di pengadilan tingkat pertama itu, keduanya divonis bersalah dan dihukum penjara empat tahun.  Soal penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Puput dan Hasan, Ali menyebut pihaknya terus mengumpulkan alat bukti. Penelusuran kepemilikan aset dan penyitaan juga dilakukan dalam penyidikan tersebut.  ”Hasil penghitungan sementara, nilai perkiraan aset yang disita mencapai Rp 60 miliar,” jelas Ali.

Kasus TPPU Puput, Perkiraan Aset Disita Rp 60 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/penyuap-diangkut_bus.jpg" alt="BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rombongan tersangka pemberi suap Bupati Probolinggo (nonaktif) Puput Tantriana Sari menyusul ditahan KPK kemarin (4/9). Total ada 17 orang. Mereka diangkut dari Probolinggo ke Gedung Merah Putih KPK lewat jalur darat dengan menggunakan bus pariwisata Pandawa 87.  Pantauan Jawa Pos, rombongan tersangka yang dikawal ketat kepolisian itu tiba pukul 09.30.  Mereka langsung menjalani pemeriksaan. Kemudian, sekitar pukul 16.30, para tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di 6 rumah tahanan negara (rutan) berbeda. Perinciannya, 11 tersangka ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Yakni, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, M. Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, dan Nurul Hadi.  Berikutnya, 2 tersangka ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Yakni, Nurul Huda dan Hasan. Selanjutnya seorang tersangka, yakni Sugito, ditahan di Rutan Salemba. Kemudian Sahir ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat. Tersangka Samsudin ditahan di Rutan KPK Gedung Penunjang. Dan tersangka Maliha ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Juga agar para tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. ”Penahanan terhitung sejak 4 September sampai dengan 23 September mendatang,” ujarnya.  Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan 22 tersangka dalam perkara dugaan suap pengisian penjabat (Pj) kepala desa (Kades) di Probolinggo. Bupati Probolinggo (nonaktif) Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari 18 orang, mayoritas ASN.  Total dugaan duit suap yang berhasil dihitung KPK sejauh ini sebanyak Rp 352,5 juta. Uang itu diduga berasal dari setoran para aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi Pj Kades. Dalam perkara ini, Hasan diduga berperan aktif mengatur besaran tarif Pj Kades. Yakni, Rp 20 juta per orang.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menambahkan, dari hasil penggeledahan yang dilakukan beberapa hari terakhir di Probolinggo, pihaknya menemukan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, dan sejumlah barang elektronik. Uang yang ditemukan itu masih akan dianalisis. Ali menyebut, ada lebih dari satu satuan tugas (satgas) penyidikan yang dilibatkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan penyidikan perkara.

Diangkut Bus Pariwisata, 17 Tersangka Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/geledah-rumah-puput.jpg" alt="GELEDAH RUMAH TERSANGKA: Tim KPK menggeledah rumah pribadi dan kantor Bupati (nonaktif) Probolinggo Tantri di Kota Probolinggo kemarin (2/9). (ZAENAL ARIFIN/JAWA POS RADAR BROMO)" width="100%">
<figcaption>GELEDAH RUMAH TERSANGKA: Tim KPK menggeledah rumah pribadi dan kantor Bupati (nonaktif) Probolinggo Tantri di Kota Probolinggo kemarin (2/9). (ZAENAL ARIFIN/JAWA POS RADAR BROMO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiga hari setelah operasi tangkap tangan (OTT), tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Probolinggo kemarin (2/9). Mereka menggeledah beberapa lokasi. Di antaranya adalah rumah pribadi Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari.  Penggeledahan rumah pribadi Tantri (sapaan Puput Tantriana Sari) di Jalan A. Yani, Kota Probolinggo, itu terhitung paling lama.  Tim datang sekitar pukul 11.00 dan baru keluar pukul 19.27. Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, kedatangan tim KPK dikawal anggota Sabhara Polres Probolinggo. Ada delapan penyidik KPK yang datang dengan menggunakan lima mobil Toyota Innova Reborn warna hitam.  Selama penggeledahan yang berlangsung tertutup untuk wartawan tersebut, tim KPK ditemani dua ajudan bupati, yaitu Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman. Keduanya sempat diamankan saat OTT bersama delapan orang lain pada Senin (30/8) dini hari. Namun, mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka dan diperbolehkan pulang.  Setelah tiga jam menggeledah, tim KPK diduga menemukan uang tunai dalam jumlah banyak di rumah Tantri. Indikasinya, tim sampai harus mendatangkan mesin penghitung uang ke rumah itu kemarin. Sekitar pukul 14.00 petugas Polres Probolinggo yang mengenakan seragam warna biru datang membawa mesin penghitung uang. Sekitar pukul 17.50 sebagian anggota tim KPK terlihat keluar dari rumah Tantri dengan membawa koper yang diduga berisi uang tunai. Sebagian lagi meneruskan penggeledahan di rumah tersebut.  Selain menggeledah rumah Tantri, tim KPK yang lain mendatangi Pendapa Kabupaten Probolinggo. Tim melakukan penggeledahan mulai pukul 13.30 sampai 15.30. Penggeledahan baru dilakukan siang. Sebab, hari itu Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko memimpin rapat koordinasi dengan deputi pencegahan KPK secara virtual.  Diperkirakan, Plt bupati meninggalkan pendapa pukul 13.00. Baru kemudian tim menggeledah pendapa pukul 13.30. Tidak banyak yang diamankan tim dari pendapa. Hanya sejumlah berkas atau dokumen. Tim lantas meluncur ke rumah pribadi Tantri, bergabung dengan tim pertama yang sudah di sana.  Sementara itu, di rumah Tantri, tim KPK terus bekerja sampai malam. Sekitar pukul 19.18 tim mengeluarkan lagi satu koper berukuran kecil yang diduga berisi dokumen. Terakhir, pukul 19.27 tim mengeluarkan tiga koper berukuran besar yang juga diduga berisi dokumen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kantor-bupati-kpk_1-750x434.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GELEDAH RUMAH TERSANGKA: Tim KPK menggeledah rumah pribadi dan kantor Bupati (nonaktif) Probolinggo Tantri di Kota Probolinggo kemarin (2/9). (ZAENAL ARIFIN/JAWA POS RADAR BROMO)  Tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain. Salah satunya adalah kantor Pemkab Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan. Sekitar pukul 11.00 lima mobil Innova datang ke kantor Pemkab Probolinggo. Sekitar delapan orang penyidik KPK masuk ke gedung pemkab. Di dalam gedung beberapa polisi dan anggota satpol PP bersiaga, mengawasi semua pergerakan orang yang hendak masuk dan keluar. Hanya ASN pemkab yang diperbolehkan masuk. Sekitar pukul 13.15 tim KPK selesai melakukan penggeledahan. Beberapa petugas keluar membawa sebuah koper hitam dan sebuah kardus.  Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, penggeledahan rumah dinas Tantri –sapaan Puput Tantriana Sari– merupakan bagian dari upaya penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti. Namun, hingga tadi malam, Ali belum bisa menjabarkan secara detail apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah dinas Tantri.  ”Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud akan segera kami sampaikan,” kata Ali saat dikonfirmasi. Sementara itu, terkait 17 tersangka yang belum ditahan, Ali menyebut pihaknya akan menginformasikan perkembangannya dalam waktu dekat. Dikonfirmasi terkait rencana membawa 17 tersangka secara bersamaan ke Jakarta, Ali belum bisa memastikan. ”Nanti kalau ada perkembangan segera kami kabari,” tutur pria yang berasal dari institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) itu.

KPK Amankan 5 Koper di Rumah Bupati Probolinggo, 1 Diduga Berisi Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 17 aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat (3/9). Mereka semua merupakan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, yang turut menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.  "Pemeriksaan diagendakan dilakukan di Polres Probolinggo terhadap 17 tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/9).  Ali menyebut, 17 orang tersangka yang dipanggil itu yakni Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin. KPK berharap mereka semua dapat kooperatif memenuhi panggilan penyidik.  Dalam perkara rasuah ini, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil 17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Karir politik Hasan Aminuddin di Partai Nasdem berakhir. DPP Partai Nasdem menyatakan bahwa Hasan dan istrinya, Puput Tantriana Sari, sudah bukan lagi kader partainya. Secara otomatis, semua jabatan politik yang disandang Hasan akan dilucuti.  Hal itu disampaikan Ahmad Ali, wakil ketua umum DPP Partai Nasdem.  Dia mengatakan, kader Nasdem yang menjabat anggota DPR, menteri, atau kepala daerah, kemudian tersangkut kasus hukum dan ditetapkan menjadi tersangka, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. “Baik itu karena kena operasi tangkap tangan (OTT) atau kasus lainnya,” terang dia.  Jadi, kata Ali, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Hasan dan Puput tidak lagi dianggap sebagai kader Nasdem. Jabatan Hasan sebagai ketua DPP Partai Nasdem dan DPW Partai Nasdem DKI Jakarta akan diganti kader lain. Begitu juga posisinya sebagai anggota DPR. Pihaknya akan melakukan pergantian antarwaktu (PAW).  Terkait dengan bantuan hukum, Ali mengatakan bahwa partainya mempunyai lembaga hukum. Jika Hasan dan Puput yang sekarang tersangkut perkara di KPK meminta bantuan hukum, partainya bakal memberikan bantuan. Bahkan, masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum pun akan dibantu. ”Lembaga itu dibentuk untuk membantu masyarakat yang butuh perlindungan hukum,” terang dia.  Jadi, lanjut Ali, partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Hasan dan Puput jika keduanya memang meminta bantuan. Pihaknya siap mendampingi hak-hak hukum Hasan dan istrinya selama menghadapi kasus di KPK. ”Bukan hanya Hasan Aminuddin, masyarakat umum pun akan kami bantu,” tegasnya.  Sebagaimana diberitakan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin terjaring operasi tangkap tangan KPK. Pasangan suami istri itu diduga mematok tarif Rp 20 juta kepada ASN yang ingin ditunjuk sebagai penjabat (Pj) kepala desa. Selain mereka, KPK menetapkan 20 orang lagi sebagai tersangka.  Dugaan suap terkait dengan jual beli jabatan di Probolinggo menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerumus dalam kasus yang sama. KPK mencatat, sejak 2016 ada tujuh kepala daerah (kada) yang menjadi tersangka terkait dengan pengisian jabatan. Tiga di antaranya dari Jawa Timur (Jatim).  Yakni, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Sementara itu, empat kada lagi berasal dari sejumlah daerah lain. Yaitu, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Kudus M. Tamzil, serta Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menjelaskan, jual beli jabatan memang menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kada. Pemetaan yang pernah dilakukan KPK, modus itu bersanding dengan titik rawan korupsi di beberapa sektor lain. Misalnya, pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pendapatan daerah yang bersumber dari anggaran pusat.  ”KPK mengingatkan para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN,” kata Ipi kemarin (1/9). KPK sejatinya telah mencegah penyalahgunaan kada terkait dengan pengisian jabatan itu. Salah satunya mendorong penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit.  Menurut Ipi, KPK juga telah mendorong pemerintahan di daerah untuk menerapkan monitoring center for prevention (MCP). Nah, manajemen ASN merupakan salah satu dari area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang ada dalam aplikasi tersebut.  Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang harus dipenuhi. Yakni, ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa peraturan kepala daerah (perkada) atau SK kepala daerah, sistem informasi, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi, tata kelola SDM, serta pengendalian dan pengawasan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/nasdem_lucuti_1-750x374.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (FOTO-FOTO GRAFIS: DOK. JAWA POS)  Menurut Ipi, keberhasilan mewujudkan manajemen ASN yang profesional sangat bergantung pada komitmen kada dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. ”Termasuk tidak menjadikan pengisian jabatan sebagai lahan untuk korupsi,” tegas perempuan berjilbab itu.  Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kasus yang terjadi di Probolinggo adalah gambaran dinasti politik. Menurut dia, dinasti politik kerap membuat kontrol legislatif dan masyarakat lemah. Legislatif seolah-olah tak berdaya terhadap kepala daerah karena kuatnya dinasti politik, termasuk kasus di Probolinggo.  Masyarakat juga tidak mempunyai nyali untuk mengawasi. Ada kehawatiran psikis dan fisik masyarakat bila melakukan pengawasan. Akibat lemahnya pengawasan dari DPRD dan masyarakat, bupati kerap lepas kendali. ”Bupati akhirnya melakukan apa saja, termasuk berperilaku koruptif,” terang dosen Universitas Esa Unggul itu.  Salah satunya soal permintaan tarif khusus bagi pejabat yang ingin menduduki posisi strategis. Tentu hal itu merupakan perbuatan yang semena-mena. Mereka melakukan itu dengan sadar karena merasa memiliki power yang tidak dapat digoyahkan orang lain. Bagi mereka, daerah yang menjadi kekuasaan harus tunduk.  Karena itu, dinasti politik memang harus ditiadakan. Sebab, pengawasan akan lemah dan demokrasi tidak dapat berjalan. Hal itu dengan sendirinya akan menghambat kemajuan daerah. Otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik karena kuatnya dinasti politik. ”Probolinggo kiranya menjadi contoh nyata tidak majunya wilayah tersebut karena dominannya dinasti politik,” ungkapnya. (tyo/lum/c19/oni)

Nasdem Lucuti Semua Jabatan Hasan Aminuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/calon_pj_kades_1.jpg" alt="UPETI BUPATI: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) menunjukkan uang yang berhasil disita dalamm OTT di Kabupaten Probolinggo. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UPETI BUPATI: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) menunjukkan uang yang berhasil disita dalamm OTT di Kabupaten Probolinggo. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak tiba di gedung KPK Senin (30/8) sore, Hasan Aminuddin tak pernah jauh dari istrinya, Puput Tantriana Sari. Mereka berjalan bersama sejak kali pertama masuk ke gedung KPK dan ruang pemeriksaan.  Dalam kondisi tangan terborgol, keduanya juga berjalan beriringan ketika masuk dan keluar aula serbaguna di Gedung Penunjang dini hari kemarin (31/8).  Pantauan Jawa Pos, kebersamaan itu makin tampak saat Hasan-Tantri dan tiga tersangka meninggalkan aula Gedung Penunjang yang berada di belakang gedung utama KPK. Pelan-pelan Hasan-Tantri menuruni tangga dari lantai 3 menuju lantai 1. Kebetulan lift gedung tersebut sedang tidak berfungsi. Karena itu, mau tidak mau Hasan-Tantri harus turun lewat tangga.  Dini hari kemarin Jawa Pos berjalan tepat di belakang Hasan-Tantri. Sayangnya, keduanya enggan berbicara ketika Jawa Pos berkali-kali melontarkan pertanyaan. Mereka terus berjalan selangkah demi selangkah sambil sesekali berpegangan tangan. Mereka tampak santai menuruni anak tangga satu per satu dengan dikawal dua petugas pengamanan KPK.  Menurut sumber Jawa Pos di internal KPK, Hasan cenderung lebih berkuasa di Probolinggo daripada istrinya. Bahkan, pegawai tersebut mengatakan, Hasan adalah bupati di atas bupati. Maklum, Hasan yang saat ini menjabat wakil ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem pernah menjadi bupati di Probolinggo selama dua periode berturut-turut. Yakni, 2003–2008 dan 2008–2013.  ”Kurang lebih (Hasan) seperti bupati di atas bupati,” kata sumber tersebut. Maka tak heran, sejauh ini terungkap bahwa Hasan cenderung aktif dalam pengaturan jabatan Pj Kades di Probolinggo. Bahkan, Hasan sampai mensyaratkan parafnya sebagai tanda persetujuan proposal usulan nama Pj Kades sebelum diajukan kepada Tantri.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, pendalaman tentang peran Hasan dalam kasus tersebut menjadi salah satu poin. Pihaknya juga berjanji mendalami seberapa jauh peran Hasan dalam tata kelola pemerintahan di Probolinggo. ”Nanti kami tanyakan melalui pemeriksaan (tersangka, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi.  Bukan hanya soal peran, Karyoto menyebut pihaknya akan menelusuri lebih dalam terkait dugaan tindak pidana lain di luar yang sedang ditangani KPK saat ini. Sebab, tidak tertutup kemungkinan praktik pemungutan yang dilakukan Hasan bersama istrinya pernah terjadi sebelumnya. ”Kami berkewajiban men-trace hasil-hasil (uang korupsi) lain,” imbuhnya.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, uang hasil korupsi Hasan-Tantri tentu bisa digunakan untuk macam-macam hal. Termasuk untuk kepentingan pribadi mereka. Namun, hal tersebut akan terus didalami untuk mengungkap motif di balik praktik culas pasutri itu. ”Kalau korupsi itu motifnya tentu saja untuk mendapatkan sesuatu, dalam hal ini uang,” paparnya.  Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, kasus yang menjerat Hasan Aminuddin dan istrinya tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap Partai Nasdem. Sebab, Hasan adalah orang penting di partai yang mengusung jargon restorasi itu.  Hasan menjabat ketua bidang agama dan masyarakat adat DPP Partai Nasdem sekaligus menjadi ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Di DPR, Hasan menjabat wakil ketua Komisi IV DPR. ’’Jabatannya sangat strategis,’’ terang Ujang kepada Jawa Pos kemarin.  Dengan jabatan yang mentereng, kasus Hasan sedikit banyak akan berdampak buruk bagi citra Partai Nasdem. Tentu, kata dia, Partai Nasdem akan berusaha untuk menangkal dampak buruk dari pemberitaan kasus Hasan.  Misalnya, kata dia, dengan menyatakan bahwa Partai Nasdem prihatin, menyerahkan kasus tersebut kepada KPK, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. ’’Tentu Partai Nasdem harus pintar merespons kasus itu karena Hasan bukan sembarang orang,’’ terangnya.  Ujang mengatakan, setelah OTT tersebut, muncul berbagai spekulasi. Misalnya, ada anggapan bahwa operasi penangkapan itu sengaja menyasar kader Partai Nasdem. Hal tersebut dilakukan untuk memberi tekanan kepada partai itu yang dinilai tidak terlalu loyal kepada presiden.  Menurut dia, penilaian itu wajar saja muncul. Sebab, banyak kasus hukum yang bermuatan politik. Bahkan, kasus hukum dijadikan alat politik. ’’Masyarakat sah-sah saja beranggapan seperti itu,’’ ungkap pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia itu.  Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, kasus Hasan bisa dimanfaatkan lawan politik Partai Nasdem untuk menjatuhkan citra, bahkan elektabilitas partai tersebut menjelang Pemilu 2024. ’’Tahun depan persaingan mulai ramai,’’ tutur Ujang.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Lain di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pasangan suami istri (pasutri) itu disangka menerima suap Rp 352,5 juta terkait dengan pengaturan jabatan penjabat (Pj) kepala desa (Kades) di lingkungan Pemkab Probolinggo.  Selain Hasan-Tantri, KPK menetapkan 20 orang lain sebagai tersangka. Dengan demikian, total ada 22 orang yang dijadikan tersangka dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Perinciannya, 4 orang tersangka penerima suap dan 18 lainnya pemberi suap. Jumlah tersangka yang ditetapkan secara bersamaan dalam satu OTT itu tercatat paling banyak yang pernah dilakukan KPK selama ini.  ”Betul (tersangka terbanyak saat OTT). Ini (OTT Probolinggo) terbanyak yang ditetapkan sejak penyidikan awal setelah ekspose (gelar perkara, Red),” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan (nonjob) KPK Harun Al Rasyid kepada Jawa Pos kemarin (31/8). Harun merupakan pegawai KPK yang memberikan arahan dalam OTT itu.  Sebelumnya, KPK pernah mengumumkan penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka sekaligus pada September 2018. Namun, penetapan itu merupakan pengembangan dari penyidikan kasus sebelumnya. Yakni, kasus suap dan gratifikasi terkait dengan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD 2015 Kota Malang.  Penetapan tersangka jual beli jabatan di Probolinggo diumumkan KPK sekitar pukul 02.00 kemarin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, dalam OTT yang dilakukan pada Senin dini hari (30/8) itu, pihaknya mengamankan barang bukti uang tunai Rp 352,5 juta dan sejumlah dokumen. Salah satunya dokumen proposal usulan nama Pj Kades.  Alex, sapaan Alexander Marwata, menyebutkan, Hasan-Tantri diduga menerima suap bersama dua orang lain. Yakni, Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton M. Ridwan. Saat diamankan, Doddy tengah membawa uang tunai Rp 240 juta dan proposal berisi nama-nama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo yang ingin menjadi Pj Kades.  Sementara itu, M. Ridwan diamankan di kediamannya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigaran, bersama barang bukti Rp 112,5 juta. Setelah mengamankan barang bukti, tim KPK menjemput Hasan yang tengah berada di salah satu rumah di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo, bersama Camat Gading Hary Tjahjono, Camat Kraksaan Ponirin, dan dua ajudan Hasan.  ”Semua pihak yang diamankan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan. Selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lebih lanjut,” ungkapnya. Dari pemeriksaan terungkap, uang yang diamankan rencananya diberikan kepada Hasan, mantan bupati Probolinggo sekaligus suami Tantri (bupati Probolinggo saat ini).  Alex menjelaskan, dari pemeriksaan juga terungkap, uang yang diamankan merupakan setoran dari sejumlah ASN di Probolinggo yang ingin diangkat sebagai Pj Kades di wilayah tertentu. Total ada 18 ASN yang diduga menjadi sumber uang itu. Yakni, Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, M. Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, dan Jaelani.  Kemudian, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Para ASN yang ingin menjadi Pj Kades itu juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dari sekian banyak nama itu, baru Sumarto yang ditahan KPK. Selebihnya belum bisa diamankan karena KPK baru mengetahui nama-nama tersebut saat gelar perkara kemarin.  Pungutan untuk menjadi Pj Kades tersebut tidak lepas dari mundurnya agenda pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap II di Probolinggo. Awalnya, pilkades diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, pelaksanaan diundur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mundurnya jadwal itu membuka celah 252 jabatan Kades di 24 kecamatan kosong pada 9 September mendatang.  Celah itulah yang kemudian dilihat sebagai peluang oleh para ASN di Pemkab Probolinggo. Sebab, sesuai dengan ketentuan, jabatan Kades yang kosong diisi Pj Kades yang berasal dari ASN. Penunjukan Pj Kades merupakan hak prerogatif kepala daerah. ”Pengusulannya (Pj Kades) dilakukan melalui camat,” kata Alex.  Selain syarat administratif, ada persyaratan lain bagi ASN yang ingin menjadi Pj Kades. Yakni, persetujuan Hasan selaku suami bupati Probolinggo. Alex menyebut ada kesepakatan tidak tertulis yang mengisyaratkan agar proposal usulan nama-nama Pj Kades itu dibubuhi paraf Hasan sebagai representasi Tantri.  Selain paraf, ada syarat menyetor Rp 20 juta bagi calon Pj Kades. Ditambah upeti penyewaan tanah kas desa (bengkok) dengan tarif Rp 5 juta/hektare. Diduga, syarat-syarat tersebut merupakan perintah Hasan. ”Juga diduga ada perintah dari HA (Hasan) memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa purnatugas,” jelasnya. ”HA meminta kepala desa itu tidak datang menemui HA secara perseorangan, tetapi dikoordinasi melalui camat,” lanjut Alex.  Syarat-syarat itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan 12 Pj Kades di salah satu tempat di Krejengan pada Jumat pekan lalu (27/8). Pertemuan itu menyepakati pemberian setoran kepada Tantri melalui suaminya. Mereka juga sepakat menjadikan Doddy sebagai perantara setoran Rp 240 juta yang terkumpul dari sejumlah ASN.  Alex menambahkan, Hasan, Tantri, Doddy, dan Ridwan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, 18 tersangka pemberi suap disangka pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Bagaimana dengan tersangka lain yang belum ditahan? KPK segera menindaklanjuti penyidikan tersebut dengan memanggil para tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban. ”KPK mengimbau kepada para tersangka lain untuk kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini dilakukan KPK,” ujar Alex.  Pada bagian lain, Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko kemarin ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Probolinggo. Surat perintah tugas (SPT) diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.

Dari OTT Bupati Probolinggo, Calon Pj Kades Wajib Setor Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali prihatin atas peristiwa yang menimpa salah seorang kader Nasdem, Hasan Aminuddin, yang ikut diamankan KPK. "Kami sangat prihatin dan sedih atas peristiwa itu," ucap Ali saat konferensi pers di gedung DPR.  Hingga kemarin (30/8), lanjut Ali, DPP Partai Nasdem masih mencermati dan menelaah apa yang sebenarnya terjadi.  Dia berharap asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.  Meski demikian, kata Ali, Partai Nasdem tidak akan menghambat proses hukum yang tengah berjalan. Nasdem akan menghormati segala proses hukum di negeri ini. ’’Kita taat aturan dan akan menghormati semua proses yang ada. Kita juga tidak akan menghalang-halangi,’’ ungkap ketua Fraksi Nasdem DPR itu.  Ali menerangkan, Nasdem sudah memiliki aturan internal jika ada kadernya yang terlibat kasus hukum. Pilihannya adalah mengundurkan diri dari semua jabatan dan berhenti dari keanggotaan partai. Aturan tersebut, lanjut dia, sudah lama berlaku. Sejauh ini seluruh kader memahami dan menaatinya. Sebagai anggota DPR, semua kader telah menandatangani pakta integritas. Jika ada kasus hukum, baik pada tahap penangkapan ataupun tahap lainnya, meski belum dinyatakan sebagai tersangka, yang bersangkutan akan langsung mengundurkan diri.  Pemprov Siapkan Plt Bupati  Pemprov Jatim langsung menyikapi OTT KPK Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Wakil Bupati Timbul Prihanjoko akan ditunjuk sebagai Plt bupati. Langkah tersebut diambil untuk menghindari kekosongan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun mengatakan, pengangkatan Plt bupati dilakukan setelah semua prosedur dilalui. Pemprov Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.  Hingga tadi malam, tahapan menuju proses pengangkatan Plt bupati belum dilakukan. Jempin menunggu proses pemeriksaan di KPK. Idealnya, KPK menetapkan status 1 x 24 jam sejak OTT. ’’Kami belum tahu apakah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,’’ jelas dia. Tahapan baru dimulai setelah ada ketetapan KPK bahwa Bupati Tantri resmi tersangka. Dengan begitu, bupati akan menjalani proses hukum.  OTT Dijaga Ketat  Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, OTT KPK dikawal khusus oleh personel Polres Probolinggo Kota. Polisi mengamankan sejumlah titik di sepanjang Jalan A. Yani hingga menuju kediaman bupati. Di sekitar rumah yang terletak di pinggir jalan protokol itu, berjejer sejumlah mobil polisi, mobil pribadi, dan bus mini. Bahkan, di tiap persimpangan jalan menuju rumah bupati, jalan ditutup dan dijaga petugas kepolisian.  Setelah tim KPK dan 10 orang yang diamankan berangkat ke Polda Jatim, suasana di sekitar kediaman Bupati Tantri terlihat kembali normal. Sekitar pukul 07.00, tidak ada lagi keramaian di sana. Rumah yang tertutup pagar cokelat tersebut tampak lengang. Hanya ada satpam yang berjaga di pos depan. Sesekali satpam itu keluar dari pos dan berjaga di depan rumah.  Slamet Riyadi, warga setempat, mengaku sempat mengetahui penjagaan ketat di Jalan A. Yani Senin pagi. Saat itu sekitar pukul 05.00, Slamet seperti biasa datang ke sebuah kantor di Jalan A. Yani untuk bersih-bersih. Namun, dia terkejut karena semua akses jalan dijaga dan ditutup petugas kepolisian. Slamet bahkan sampai tidak bisa lewat. Namun, setelah dijelaskan akan bekerja bersih-bersih, akhirnya petugas mempersilakan dia lewat. ’’Mobil-mobil itu baru pergi pukul 05.15,” tutur lelaki asal Jrebeng, Kota Probolinggo, tersebut.  Kondisi lengang juga terlihat di pendapa Kabupaten Probolinggo di Jalan A. Yani, sekitar 500 meter dari kediaman Bupati Tantri. Tidak seperti biasanya, hingga pukul 07.30 belum terlihat ada aktivitas di sana. Saat Jawa Pos Radar Bromo bertanya kepada salah seorang petugas dan pegawai protokol, ternyata memang kemarin tidak ada jadwal kegiatan apa pun di pendapa. Termasuk tidak ada informasi soal kegiatan Bupati Tantri. ”Ini saya lihat di HP tidak ada info giat Ibu hari ini (kemarin, Red),” kata pegawai yang mengenakan seragam ASN itu.  Sampai berita ini ditulis tadi malam, belum ada komentar apa pun dari pejabat Pemkab Probolinggo. Sejumlah pejabat yang dihubungi enggan memberikan konfirmasi. Sementara itu, HP beberapa pejabat tidak aktif. Ada juga yang aktif, tapi tidak memberikan respons sama sekali saat dikonfirmasi.

Nasdem Janji Tak Intervensi Kasus OTT di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bupati_probolinggo_1.jpg" alt="JALANI PEMERIKSAAN: Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (berjaket merah) dan suaminya, Hasan Aminuddin (berjaket biru putih), tiba di gedung KPK, Jakarta, kemarin (30/8). Tantri ditangkap di rumahnya Senin dini hari. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JALANI PEMERIKSAAN: Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (berjaket merah) dan suaminya, Hasan Aminuddin (berjaket biru putih), tiba di gedung KPK, Jakarta, kemarin (30/8). Tantri ditangkap di rumahnya Senin dini hari. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi di Jawa Timur. Mereka menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang menjabat anggota DPR dari Partai Nasdem, Hasan Aminuddin.  Bupati Tantri dan Hasan diduga terlibat dalam jual beli jabatan kepala desa. Di Kabupaten Probolinggo ada 252 jabatan Kades yang bakal berakhir pada 9 September 2021. Diperkirakan ada 240 Kades yang bakal mencalonkan kembali dalam pilkades serentak tahun 2022.  Dini hari kemarin (30/8), pasangan suami istri (pasutri) itu dicokok KPK bersama delapan orang lain. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, delapan orang lain itu adalah lima orang camat, seorang Pj Kades, dan dua ajudan. Lima camat yang diamankan adalah Camat Kraksaan Ponirin, Camat Paiton Muhammad Ridwan, Camat Gading Hari Cahyono, Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Banyuanyar Imam Syafi’i. Lalu, staf kecamatan yang juga sopir Camat Krejengan, Sumarto. Dia belum sepekan dilantik sebagai Pj Kades Karangren. Sedangkan dua ajudan yang diamankan adalah Pitra Jaya Kusuma (PJK) dan Faisal Rahman (FR).  Tim KPK mendatangi rumah pribadi Bupati Tantri di Kota Probolinggo, Jalan A. Yani, Senin (30/8) pukul 02.00. Selanjutnya, sekitar pukul 05.15, tim KPK membawa Bupati Tantri dan suaminya, Hasan Aminuddin, ke Polda Jatim. Delapan orang lain juga diamankan dari rumah pribadi bupati. Sebelum diterbangkan ke gedung KPK di Jakarta, mereka diperiksa penyidik di Polda Jatim di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim. Mereka diperiksa selama sekitar lima jam.  Sekitar pukul 11.15, Tantri dan Hasan keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Jatim bersama delapan orang lain. Semuanya lantas naik bus menuju Bandara Juanda Surabaya dengan dikawal anggota Brimob Polda Jatim. Selanjutnya terbang ke Jakarta menuju kantor KPK.  Hasan, Tantri dan 8 orang lain tiba di gedung KPK sekitar pukul 17.00. Mereka langsung digiring ke ruang pemeriksaan. Saat melewati kerumunan awak media, Hasan-Tantri yang berjalan bersamaan masuk ke gedung KPK enggan berkomentar. Begitu pula pihak-pihak lain yang dibawa tim KPK.  Untuk diketahui, Hasan merupakan bupati Probolinggo dua periode. Yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Selepas menjadi bupati, Hasan melanjutkan karir politiknya menjadi anggota DPR Fraksi Nasdem pada 2014 sampai sekarang. Sementara Tantri menjadi suksesor suaminya. Dia menjabat bupati pada periode 2013-2018. Kemudian kembali terpilih untuk periode 2018-2023.  Merujuk informasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di situs KPK, Tantri tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 2020 sebesar Rp 10,01 miliar. Sementara kekayaan yang dilaporkan Hasan kepada KPK sebanyak Rp 7,32 miliar. Hasan terakhir melaporkan kekayaannya pada 2019 lalu atau saat menjadi anggota DPR periode ke dua.  Fenomena pasutri ditangkap KPK bukan kali pertama. Sebelumnya, KPK pernah melakukan OTT terhadap Walikota Cimahi Atty Suharti dan suaminya Itoc Tochija di 2016. Kemudian 2017, KPK menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti bersama istrinya Lily Martiani Maddari. Tahun lalu, KPK juga menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgansih.  Tantri bukan kepala daerah pertama di Jatim yang ditangkap KPK. Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT pada 2020 lalu. OTT KPK di Jatim paling banyak di tahun 2018. Diantaranya Walikota Pasuruan Setiyono, Walikota Blitar M. Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, dan Bupati Jombang Nyono Wiharli Suhandoko.  Sementara itu, hingga tadi malam KPK belum mengumumkan status hukum Hasan-Tantri dan pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menerangkan, pemeriksaan lanjutan dilakukan sampai tadi malam. Sementara informasi yang dihimpun Jawa Pos, dalam OTT kemarin KPK mengamankan uang ratusan juta yang ditengarai berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. ”Kami akan informasikan perkembangannya setelah tim selesai melakukan permintaan keterangan dan menyimpulkan hasil kegiatan tangkap tangan,” kata Ali saat dikonfirmasi.

OTT Bupati Probolinggo dan Suami, 5 Camat dan 2 Ajudan Ikut Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran Anggota DPR Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hasan Aminuddin (HA), dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo, Jawa Timur. Lembaga antirasuah menyebut, Hasan mempunyai peran penting dalam jual beli jabatan di Probolinggo.  Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, para calon kepala desa di Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai tiket untuk memuluskan jabatannya. Tanda tangan Hasan, sebagai representasi dari istrinya, Puput Tantriana Sari (PTS) yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo  "Ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan Aminuddin dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama, sebagai representasi dari Puput Tantriana Sari dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).  Tarif untuk menjadi pejabat Kepala Desa di Probolinggo sebesar Rp 20 juta. Bahkan, para calon kepala desa juga diminta untuk memberikan upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.  Harga yang dipatok untuk menjadi kades tersebut, diduga berasal dari Hasan Aminuddin melalui para camat. "Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas," ujar Alex.  Hasan yang juga merupakan mantan Bupati Probolinggo ini juga meminta para calon kepala desa tidak langsung datang menemuinya. Tetapi harus melalui koordinasi para camat di Probolinggo.  "Hasan Aminuddin meminta agar kepala desa tidak datang menemui secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui camat," tegas Alex.  Memuluskan upaya jahatnya itu, Hasan yang merupakan legislator NasDem ini telah mengantongi uang sebesar Rp 362.500.000 yang diduga dari hasil jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. Uang itu diduga akan dinikmati bersama istrinya, Puput Tantriana Sari.  Uang ratusan juta itu berhasil diamankan tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) kemarin. Uang tersebut akan dijadikan barang bukti untuk mendalami perkara dugaan suap jual beli jabatan kades di Probolinggo.  "Barang bukti, yang saat ini telah diamankan, diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 362.500.000," pungkas Alex.  KPK lantas menetapkan 22 orang sebagai tersangka, Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peran Legislator NasDem dalam Jual Beli Jabatan Kades Probolinggo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Bupati Probolinggo

Berita Terkini