<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/jaringan_internet-ikn.jpg" alt="MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>MEMBELAH HUTAN: Jalan poros di Sepaku, Kalimantan Timur, akan menjadi akses menuju IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure><h3>Bupati Kena OTT, Pemkab PPU Tunggu Regulasi Perizinan</h3> JawaPos.com - Sejumlah pihak mempertanyakan keberlangsungan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Ada yang mengkhawatirkan kelanjutan pembangunan IKN terganggu setelah Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu (12/1) lalu.  ”Potensi terganggu bisa terjadi karena perizinan, terutama izin prinsip pada lokasi pembangunan IKN, menjadi wewenang kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah berhalangan akibat kasus pidana, bagaimana?” kata beberapa tokoh masyarakat PPU kepada Kaltim Post kemarin.  Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Ahmad Usman mengatakan, saat ini Pemkab PPU menunggu UU IKN yang di dalamnya memerinci batas wilayah. ”Apakah 100 persen wilayah Kecamatan Sepaku masuk IKN Nusantara. Jika 100 persen, menjadi kewenangan otorita untuk mengelola seluruh wilayah tersebut,” ujar Ahmad Usman.  Namun, lanjut dia, jika masih ada sebagian wilayah Kecamatan Sepaku yang tidak masuk IKN Nusantara, perizinan dan lainnya akan menjadi kewenangan Pemkab PPU. Sepanjang Otorita IKN Nusantara belum berlaku, menurut dia, semua perizinan tetap mengikuti regulasi Pemkab PPU. Apakah kekosongan kepala daerah berpengaruh pada perizinan? Ahmad Usman menyatakan, kaidah umumnya tidak ada kekosongan pimpinan daerah walaupun satu detik. ”Akan ada pejabat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan yang sama. Sehingga dapat dipastikan proses-proses perizinan dan hal lainnya berjalan simultan sesuai regulasi,” tegasnya.  Dari Senayan, DPR meminta pemerintah menyosialisasikan UU IKN setelah aturan tersebut diundangkan. Pemerintah bisa membentuk tim sosialisasi terbaik yang akan memberikan penjelasan kepada publik. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. ”Tim sosialisasi harus segera dibentuk dan secara masif menyampaikan kepada publik,” terang Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar kemarin.  Pemerintah juga perlu menyiapkan aturan turunan dari UU IKN. Tujuannya, aturan itu dapat segera diimplementasikan serta menjadi payung hukum pemindahan dan pembangunan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN mengenai mekanisme dan skema pemindahan ke IKN. Dengan begitu, para ASN yang akan dipindahkan ke Kaltim dapat mempersiapkan diri. Apalagi, jumlah ASN yang dipindahkan diperkirakan 116.157 orang. Ada juga 2.356 pejabat struktural.  Muhaimin juga mengusulkan agar pendanaan IKN melalui investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. ”Serta menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari,” paparnya.  Dia juga meminta pemerintah menetapkan kepala Otorita IKN setelah dua bulan UU IKN diundangkan.  Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu yakin keberadaan IKN menjadi momentum untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional. Menurut dia, itu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi.  Sebagai gambaran, PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi sampai 80 persen PDB nasional sejak 1983 hingga 2018. ”Dalam konteks ini, pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis dalam menyelesaikan masalah ketidakmerataan tersebut. IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN,” jelas Febrio.  Pemilihan Kalimantan Timur dilakukan dengan pertimbangan yang kuat. Misalnya, soal lokasi yang aman dan minim ancaman bencana. Lalu, aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang, ketersediaan sumber air baku, ketersediaan lahan luas milik pemerintah atau BUMN sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, dan potensi konflik sosial yang rendah.  Febrio menjelaskan, dalam jangka pendek, pembangunan IKN dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur, mendorong perdagangan antarwilayah, serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya.  Selain itu, pembangunan IKN akan menjadi pionir untuk pengembangan konsep smart and green city ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. ”Ini sebagai langkah adaptasi atas perubahan global yang tengah terjadi terkait kesadaran baru atas konsep ekonomi hijau,” imbuh Febrio.  Dia melanjutkan, IKN adalah program strategis pemerintah yang didukung melalui berbagai skema pendanaan. Di antaranya, APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Jaringan Internet IKN Pakai Teknologi 5G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Barbuk-OTT-Sidoarjo-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (12/1) kemarin. Dia diamankan bersama 10 pihak lainnya.  Menelisik harta kekayaan Abdul Gafur dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (13/1). Tercatat Abdul Gafur memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 36.725.376.075 atau Rp 36,72 miliar yang dilaporkan pada 26 Februari 2021.  Politikus Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 10 bidang yang tersebar di Balikpapan dan Jakarta Barat. Total harta tidak bergerak milik Abdul Gafur senilai Rp 34.295.376.075.  Dia juga tercatat memiliki harta berupa kendaraan bermotor di antaranya mobil Ford Fiesta tahun 2011, mobil Honda City tahun 2009, mobil Honda CRV tahun 2008 dan Yamaha Mio Soul tahun 2007. Total harta begerak milik Abdul Gafur mencapai Rp 509.000.000.  Abdul Gafur juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.375.000.000, kas dan setara kas Rp 546.000.000. Sehingga jumlah seluruhnya harta milik Abdul Gafur sebesar Rp 36.725.376.075.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, gelar tangkap tangan di wilayah calon ibu kota baru itu diduga terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi. Lembaga antirasuah masih mengumpulkan bukti dalam giat penindakan ini.  "Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin, 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," ungkap Ghufron.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini berujar, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. KPK akan menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.  "Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," ucap Ghufron.  Dikonfirmasi terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, gelar operasi senyap di Kabupaten Paser Penajam Utara dilakukan sejak Rabu (12/1) sore kemarin. Dalam giat penindakan ini tim satgas masih memeriksa intensif pihak-pihak yang diamankan.  Ali menyampaikan, pihaknya memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini. KPK akan menaikan status hukum ke penyidikan setelah adanya penetapan tersangka.  "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Terjaring OTT KPK, Segini Total Kekayaan Bupati Penajam Paser Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-9-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (12/1). Dalam giat operasi senyap ini, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan 10 orang lainnya turut diamankan.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, gelar tangkap tangan di wilayah calon ibu kota baru itu diduga terkait dengan penerimaan suap dan gratifikasi. Lembaga antirasuah masih mengumpulkan bukti dalam giat penindakan ini.  "Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin, 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," kata Ghufron dikonfirmasi, Kamis (13/1).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini berujar, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. KPK akan menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.  "Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," ucap Ghufron.  Dikonfirmasi terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, gelar operasi senyap di Kabupaten Paser Penajam Utara dilakukan sejak Rabu (12/1) sore kemarin. Dalam giat penindakan ini tim satgas masih memeriksa intensif pihak-pihak yang diamankan.  Ali menyampaikan, pihaknya memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini. KPK akan menaikan status hukum ke penyidikan setelah adanya penetapan tersangka.  "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkas Ali.

OTT Bupati Penajam Paser Utara Tekait Dugaan Suap dan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/FIRLI3.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu yang ditangkap dalam operasi senyap ini yakni, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.  Selain Bupati Penajam Paser Utara, tim satuan tugas (Satgas) bidang penindakan juga turut mengamankan 10 pihak lainnya. Giat penindakan ini dilakukan KPK sejak Rabu (12/1) kemarin.  "KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kalimantan Timur yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim kedeputian bidang penindakan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Kamis (13/1).  Firli meminta publik bersabar lantaran tim satgas saat ini masih bekerja. Bupati dan 10 pihak yang diamankan saat ini sedang dalam pemeriksaan intensif.  "Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," tegas Firli.  Senada juga disampaikan, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Menurutnya, pihak-pihak yang diamankan tengah dalam pemeriksaan tim penindakan KPK.  Lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini. KPK akan menaikan status hukum ke penyidikan setelah adanya penetapan tersangka.  "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,"

KPK OTT Bupati Penajam Paser Utara dan 10 Pihak yang Terlibat Suap