<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4591JPG-3144455601.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo mengunakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pihaknya menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka, kasus dugaan jual beli perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Hal ini setelah Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (19/1). Diketahui, Sudewo merupakan politikus Partai Gerindra. Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. "Ya yang pertama kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menegaskan, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra telah berulang kali mengingatkan untuk mengedepankan integritas. Terlebih, bagi mereka yang duduk di jabatan publik. "Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas sendiri," tegasnya. Karena itu, Dasco menyesalkan jeratan hukum terhadap Sudewo. Namun, ia menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka. "Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku demikian," ujarnya. Sementara terkait nasib Sudewo di Partai Gerindra, lanjut Dasco, saat ini tengah dalam pembahasan Mahkamah Partai. "Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu aja hasilnya demikian," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Sudewo yang merupakan politikus Partai Gerindra diduga memeras para calon perangkat desa yang ingin mengisi jabatan tertentu, dengan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo. Nominal setoran tersebut berkisar antara Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per orang. Pemerasan itu dilakukan melalui perantara Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut diamankan dari penguasaan mereka yang telah menyandang status tersangka.

Dasco pastikan Gerindra hormati keputusan KPK jerat Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli perangkat desa di Pati.

Dasco Pastikan Gerindra Hormati Jeratan Tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/bupati-pati-1858313117.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan foto uang senilai Rp 2,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan foto uang senilai Rp 2,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan foto uang senilai Rp 2,6 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Uang miliaran rupiah itu dikumpulkan di dalam karung dan kantong kresek hitam yang terikat karet. Karung hingga plastik itu berisikan uang miliaran rupiah hasil pemerasan praktik pengumpulan uang dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan uang itu diamankan dari penguasaan empat orang sebagai tersangka, di antaranya Sudewo selaku Bupati Pati, Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis Kecamatan Jaken, serta Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun Kecamatan Jaken. "Diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," kata Budi kepada wartawan, Rabu (21/1). Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pengumpulan uang hingga mencapai Rp 2,6 miliar itu dari para calon perangkat desa yang ingin mengisi jabatan tertentu diwajibkan menyetorkan sejumlah uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo. Nominal setoran tersebut berkisar antara Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per orang. "Berdasarkan arahan SDW (Sudewo), Saudara JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp 165 juta sampai Rp 225 juta setiap calon perangkat desa," ucap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). "Jadi, tiap perangkat desa itu dimintai antara nominal tersebut untuk mendaftar besaran tarif tersebut, tapi angkanya sudah di-mark up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp 125 juta sampai Rp 150 juta,&rdquo; sambungnya. Menurut Asep, dari seluruh setoran tersebut, terkumpul uang tunai dengan total mencapai Rp 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan secara bertahap dari para pemberi dan dimasukkan ke dalam sebuah karung tanpa pengemasan khusus. "Jadi, uang ini dikumpulin dari beberapa orang, dimasukin karung kan ada karung warna ijo (hijau), dibawa karungnya, kaya ngarungin ular gitu. Jadi, dikarungin dari si ini dan si anu, mungkin kalau mau dibawa pakai tangan kan susah," ujar Asep. Ia menegaskan, penggunaan karung bukan merupakan perintah khusus untuk menyamarkan uang. Cara tersebut dilakukan semata-mata karena para pemberi kebingungan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Asep juga menyebutkan, uang yang ditampilkan sebagai barang bukti dalam konferensi pers telah dirapikan oleh penyidik. Namun, secara jenis dan pecahan tetap sesuai dengan kondisi saat ditemukan di lapangan. "Kan kelihatan tadi uangnya ada pecahan Rp 50 ribuan, ada pecahan kecil, tapi tadi kelihatan rapi karena sudah di-packing ulang. Sebetulnya kalau mau aslinya itu dari karung tadi dan ada ikatnya pakai karet, jadi karung itu alat untuk membawa uang," pungkasnya. &nbsp;

KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar hasil pemerasan Bupati Pati Sudewo yang disimpan di karung. Simak kasus jual beli jabatan perangkat desa.

Penampakan Uang Rp 2,6 Miliar dalam Kresek Hitam dan Karung Hijau Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/w4XQJtgzCu1lCLubZgNbDRtICk3KfLZ6gw6wUdxi-3357768645.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Wakil Kepala Daerah di Kota Madiun dan Kabupaten Pati sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, menyusul penetapan tersangka terhadap dua kepala daerah tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membenarkan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat radiogram terkait penunjukan pelaksana tugas kepala daerah di dua wilayah berbeda itu. &ldquo;Sudah dikeluarkan surat radiogram kepada gubernur untuk menunjuk wakil sebagai plt kepala daerah,&rdquo; kata Bima Arya dikonfirmasi, Rabu (21/1). Menurut Bima, radiogram tersebut berisi penugasan otomatis kepada wakil kepala daerah masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan sementara waktu. Penunjukan Plt dilakukan melalui gubernur setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Langsung wakilnya sebagai Plt, melalui gubernur,&rdquo; jelasnya. Surat penunjukan tersebut disampaikan melalui Gubernur Jawa Tengah untuk Kabupaten Pati dan Gubernur Jawa Timur untuk Kota Madiun. Dengan terbitnya radiogram itu, pemerintahan daerah tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Dengan demikian, Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Sementara itu, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. Sebagai informasi, Wali Kota Madiun Maidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (19/1). Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi berupa fee proyek dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Bupati Pati Sudewo juga ditangkap KPK dalam OTT pada kasus yang berbeda. Sudewo diduga terlibat dalam praktik suap jual beli jabatan terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Penunjukan Plt kepala daerah ini dilakukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pelayanan publik di masing-masing daerah selama proses hukum berjalan. &nbsp;

Kemendagri menunjuk Wakil Kepala Daerah di Kota Madiun dan Kabupaten Pati sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah

Kemendagri Tunjuk Wakil Kepala Daerah Madiun dan Pati jadi Plt Wali Kota dan Bupati 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rengkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari menuai keprihatinan. Sebab, KPK menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1). Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan. &ldquo;Ini merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kami di Komisi II DPR RI sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jabatan jangan pernah dijadikan alat untuk memperkaya diri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,&rdquo; kata Toha kepada wartawan, Selasa (20/1). Menurut Toha, dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih menghadapi persoalan serius terkait integritas. Hal serupa juga terlihat dalam dugaan penyimpangan dana CSR di Kota Madiun. Ia menegaskan, semestinya dana CSR dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan penyakit lama yang harus segera diputus. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka birokrasi di bawahnya dipastikan tidak akan berjalan secara profesional,&rdquo; tegas legislator PKB tersebut. Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_2596JPG-2753198157.jpg" alt="Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. &ldquo;Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa pengawasan tidak pernah lengah. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk melakukan korupsi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK OTT dua kepala daerah di satu hari, DPR ingatkan jangan main-main dengan jabatan. DPR Dukung penuh terhadap KPK dalam perangi korupsi

KPK OTT Dua Kepala Daerah dalam Sehari, DPR Imbau Tak Main-main dengan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4061JPG-3161973201.jpg" alt="Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan status hukum terhadap sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara atas operasi senyap tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Bupati Pati Sudewo. &ldquo;Ada empat tersangka. Bupati dan kawan-kawan,&rdquo; kata sumber yang enggan disebutkan identitasnya, Senin (20/1). Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa delapan orang yang diamankan dalam OTT tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/1) pagi. &ldquo;Pagi ini, delapan orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih, yakni Bupati Pati, dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa,&rdquo; ujar Budi. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK dalam batas waktu 1x24 jam. KPK akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka dalam konferensi pers sore ini. &ldquo;Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Nanti akan kami sampaikan status hukum dari para pihak yang diamankan,&rdquo; ucapnya. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai miliaran rupiah. Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. &ldquo;Tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai miliaran rupiah. Detailnya akan kami sampaikan kemudian,&rdquo; tutur Budi. Ia menambahkan, dugaan korupsi tersebut terkait jual beli jabatan, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Jabatan yang diduga diperjualbelikan antara lain kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), hingga sekretaris desa (sekdes). &ldquo;Ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan oleh Bupati Pati dalam proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa,&rdquo; imbuhnya. Diketahui, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT yang digelar di wilayah Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1). Usai ditangkap, Sudewo sempat menjalani pemeriksaan awal oleh tim penindakan KPK di Mapolres Kudus, Jawa Tengah. &nbsp;

KPK dikabarkan telah menetapkan status hukum terhadap sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), di Kabupaten Pati, Jateng

KPK Dikabarkan Tetapkan 4 Tersangka dari OTT di Kabupaten Pati, Termasuk Bupati Sudewo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_2596JPG-2753198157.jpg" alt="Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah mengamankan uang tunai senilai miliaran rupiah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pihak lainnya. OTT tersebut digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1). Uang miliaran rupiah itu menjadi salah satu barang bukti yang disita penyidik KPK untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang nomor satu, di Kabupaten Pati tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan uang tunai tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Nilai pastinya akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers. &ldquo;Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah, nanti kami akan sampaikan,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). Budi menjelaskan, uang miliaran rupiah tersebut diduga berasal dari praktik korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dugaan praktik tersebut terjadi pada level pemerintahan desa. &ldquo;Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindakan pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di lingkungan pemerintah desa. Jadi ada Kaur, ada Kasi atau Kepala Seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa,&rdquo; ungkap Budi. Ia menambahkan, penerimaan uang tersebut diduga berkaitan langsung dengan peran Bupati Pati dalam proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. &ldquo;Itu penerimaan-penerimaan dari Bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa,&rdquo; tegas Budi. KPK diketahui menangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT yang digelar di wilayah Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1). Usai penangkapan, Sudewo sempat menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik KPK di Mapolres Kudus, Jawa Tengah. Saat ini, Bupati Sudewo telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ia tiba sekitar pukul 10.35 WIB bersama tujuh pihak lainnya yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Seluruh pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK dalam waktu 1x24 jam. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan status hukum dari masing-masing pihak yang diamankan. &nbsp;

KPK mengungkapkan telah mengamankan uang tunai senilai miliaran rupiah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo

KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah saat OTT Bupati Pati Sudewo, Diduga Terkait Penerimaan Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Screen-Shot-2026-01-20-at-111105-907118557.png" alt="Bupati Pati Sadewo tiba di gedung KPK, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sadewo tiba di gedung KPK, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Pati, Sudewo, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/1). Sudewo diamankan tim penindakan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1). Pantauan JawaPos.com, Sudewo tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 10.35 WIB. Politikus Partai Gerindra tersebut terlihat mengenakan jaket hitam dipadu kaus putih. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Sudewo memilih bungkam. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun meski sejumlah pertanyaan dilontarkan awak media yang telah menunggu di lokasi. Hingga saat ini, KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait status hukum Sudewo maupun detail perkara yang menjeratnya. Pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan masih terus dilakukan oleh KPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya membawa sekitar delapan orang, ternasuk Bupati Pati Sudewo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Hal itu dilakukan setelah tim penindakan KPK memeriksa Sudewo secara intensif di Polres Kudus, sejak Senin (19/1). "Yang dibawa 8 orang," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (20/1). Meski demikian, KPK masih enggan mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. KPK menduga, OTT yang menyasar Bupati Pati Sudewo terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara tersebut. Sebab, salah satu yang diamankan dari operasi senyap itu yakni, pihak yang bertugas sebagai pengepul. "Koordinator kecamatan (pengepul)," ungkap Budi. Dalam OTT ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. KPK akan mengumumkannya ke publik dalam konferensi pers, berkaitan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. &nbsp;

Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK di Jakarta terkait dugaan jual beli jabatan. KPK amankan 8 orang dan masih periksa intensif kasus ini.

Terjaring OTT, Bupati Pati Sudewo Bungkam saat Tiba di Gedung KPK 

OTT Bupati Pati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Bupati Pati

Berita Terkini