<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami penerimaan suap senilai Rp 1,5 miliar yang diduga diterima Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin secara tunai. Pasalnya, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (15/10) malam, Dodi yang diamankan pada salah satu hotel di Jakarta turut membawa tas merah berisikan tumpukan uang sebanyak Rp 1,5 miliar.  "Kami pastikan akan di dalami lebih lanjut melalui pemanggilan para saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (21/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, setiap informasi yang bekembang dalam proses penyidikan akan di dalami oleh tim penyidik KPK. KPK menegaskan tidak pandang bulu dalam mengusut suatu perkara korupsi.  "Segala informasi yang KPK terima akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi," tegas Ali.  Senada juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto. Menurut Setyo uang senilai Rp 1,5 miliar itu diamankan tim penindakan KPK saat menjaring Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin. Uang tersebut dibawa oleh seorang ajudan bupati.  "Uang itu diamankan dari ajudan bupati, artinya posisinya ada di Jakarta saat mengambil. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang menarik oleh penyidik berdasarkan temuan tersebut," kata Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10) malam.  Setyo memastikan, pihaknya akan mendalami temuan tersebut. Lembaga antirasuah akan mengusut, dari mana uang miliaran rupiah itu didapatkan.  "Nantinya akan kami dalami yang pertama adalah sumbernya, asalnya dari mana uang tersebut," tegas Setyo.  KPK juga akan mendalami peruntukan uang senilai Rp 1,5 miliar tersebut. Karena itu, tim penyidik KPK nantinya akan mengumpulkan bukti perihal maksud uang miliaran rupiah itu.  "Maksud dan tujuan uang itu dibawa untuk apa keperluannya, atau kepentingannya, dari situ nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bukti dari beberapa yang tadi saya sampaikan," ujar Setyo.  Selain mengamankan uang senilai Rp 1,5 miliar, KPK juga turut uang sejumlah Rp 270 juta dengan dibungkus kantung plastik saat melakukan OTT di Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan uang seluruhnya 1,77 miliar.  Selain Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin yang menyandang tersangka KPK, tiga pihak lainnya juga terjerat perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Mereka di antaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Duit Rp 1,5 M yang Dibawa Anak Alex Noerdin ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Penyidik masih mendalami asal usul dan peruntukan uang yang disita dari para pelaku.  "Terkait peruntukkan suap kita belum mendalami. Kalau suap Rp 270 juta itu terkait dengan proyek yang dimenangkan oleh SUH bagian dari sekitar 15 persen dari komitmen fee yang akan diberikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (17/10).  Selain uang tersebut, ada pula uang Rp 1,5 miliar yang disita dari ajudan Dodi. Penyidik akan mendalami aliran uang tersebut.  "Itu masih didalami peruntukkan termasuk asal uang Rp 1,5 miliar itu dari mana dan akan didalami dalam proses penyidikan," jelas Alex.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Dodi sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (15/10) malam, di salah satu hotel kawasan Jakarta.  KPK juga turut menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Sebagai penerima, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Aliran Dana Suap Rp 1,7 Miliar Bupati Musi Banyuasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan pada Jumat (15/10). Dalam operasi penindakan ini, Tim Satgas lembaga antirasuah dikabarkan mengamankan kepala daerah, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.  Menelisik harta kekayaan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dodi Reza Alex Noerdin dalam laman elhkpn.kpk.go.id pada Sabtu (16/10), dia memiliki total harta kekayaan senilai Rp 38.464.418.969 atau Rp 38 miliar.  Dodi Reza Alex Noerdin tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sejumlah Rp 31.500.000.000. Harta tidak bergerak miliki Dodi tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Australia dan Kota Palembang.  Anak dari politikus Golkar Alex Noerdin ini hanya tercatat memiliki satu unit mobil Porsche Sedan tahun 2012 senilai Rp 300.000.000. Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 600.000.000, serta surat berharga Rp 2.000.000.000, kas dan setara kas Rp 5.964.418.969.  Tetapi Bupati Musi Banyuasin ini mempunyai utang sejumlah Rp 1.900.000.000. Sehingga total harta kekayaan milik Dodi senilai Rp 38.464.418.969  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, Tim Satgas lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut.  "Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, penyelidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan beberapa orang," ujar Nurul Ghufron.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, operasi senyap yang dilakukan KPK dengan mengamankan sejumlah pihak di Kabupaten Musi Banyuasin, diduga terkait dugaan korupsi pengadaan proyek infrastruktur.  "Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur, semua masih akan didalami keterlibatannya," ucap Ghufron.  Meski demikian, Ghufron belum bisa menjelaskan rinci terkait operasi kedap KPK tersebut. Sebab hingga kini, Tim Satgas sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.  "Mohon bersabar, kami masih menyelidik segera akan kami jelaskan lebih detail setelah penyelidikan," tegas Ghufron.  Senada juga disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Dia menuturkan, pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan tim penindakan KPK. Ali belum bisa menjelaskan secara rinci, terkait perkara dalam operasi senyap terhadap Bupati Musi Banyuasin.  "Saat ini, para pihak yang ditangkap dan diamankan tersebut, masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK," ucap Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Kekayaan Bupati Musi Banyuasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah," width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin pada Jumat (15/10) malam. Tim Satgas Penindakan lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut.  "Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, penyelidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan beberapa orang," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dikonfirmasi, Sabtu (16/10).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, operasi senyap yang dilakukan KPK dengan mengamankan sejumlah pihak di Kabupaten Musi Banyuasin, diduga terkait dugaan korupsi pengadaan proyek infrastruktur.  "Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur, semua masih akan didalami keterlibatannya," ucap Ghufron.  Meski demikian, Ghufron belum bisa menjelaskan rinci terkait operasi kedap KPK tersebut. Sebab hingga kini, Tim Satgas sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.  "Mohon bersabar, kami masih menyelidik segera akan kami jelaskan lebih detail setelah penyelidikan," tegas Ghufron.  Senada juga disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Dia menuturkan, pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan tim penindakan KPK. Ali belum bisa menjelaskan secara rinci, terkait perkara dalam operasi senyap ini.  "Saat ini, para pihak yang ditangkap dan diamankan tersebut, masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK," ucap Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.

OTT Bupati Muba Diduga Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Barang-Bukti-OTT-GUBERNUR-SULSEL-Dery-Rxidwansah-2.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10) malam. Dalam operasi ini, tim penindakan KPK dikabarkan membekuk Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Alex Noerdin.  Kegiatan operasi penindakan ini dibenarkan oleh pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Dia menyampaikan, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah pihak di wilayah Sumatera Selatan.  "Benar, Jumat (15/10/2021), Tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (16/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan tim penindakan KPK. Ali belum bisa menjelaskan secara rinci, terkait perkara dalam operasi senyap ini.  "Saat ini, para pihak yang ditangkap dan diamankan tersebut, masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK," ucap Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Gelar OTT, KPK Ciduk Bupati Muba Anak Alex Noerdin

OTT Bupati Muba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Bupati Muba

Berita Terkini

KPK Dalami Duit Rp 1,5 M yang Dibawa Anak Alex Noerdin ke Jakarta

KPK Dalami Aliran Dana Suap Rp 1,7 Miliar Bupati Musi Banyuasin

Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Kekayaan Bupati Musi Banyuasin

OTT Bupati Muba Diduga Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

Gelar OTT, KPK Ciduk Bupati Muba Anak Alex Noerdin

Download Aplikasi JawaPos.com