<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-3JPG-876191031.jpg" alt="Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga (EAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa. EAR terjaring dalam operasi tangkap tangan. Selain orang nomor satu di Labuhanbatu itu, ada tiga tersangka lain yang kini ditahan KPK. Salah satunya adalah Efendy Sahputra alias Asiong (ES), mantan terpidana kasus korupsi. Asiong merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK pada 2018. Saat itu dia terlibat kasus korupsi lantaran menyuap eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Lantaran mengulangi perbuatannya, KPK memastikan bakal memperberat hukuman dengan harapan membuat yang bersangkutan jera. &rdquo;Berdasar KUHP, pemberatan pidana bagi residivis adalah sepertiga,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media di Jakarta kemarin (12/1). Ghufron memastikan, instansinya memiliki pedoman penuntutan yang jelas. Dia mencontohkan, bila nanti Asiong divonis 12 tahun penjara, hukumannya ditambah menjadi 15 tahun. Selain Asiong dan EAR, dua tersangka lain yang diumumkan KPK kemarin adalah anggota DPRD Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) dan seorang pihak swasta bernama Fazar Syahputra alias Abe (FS). Dalam operasi yang digelar Kamis (11/1), turut diamankan barang bukti uang Rp 551,5 juta. Menurut Ghufron, uang tersebut merupakan bagian dari penerimaan suap yang mencapai Rp 1,7 miliar. EAR sebagai bupati di Labuhanbatu mengintervensi proyek pengadaan di berbagai SKPD yang berada di bawah naungan Pemkab Labuhanbatu. &rdquo;Proyek yang menjadi atensi EAR (Erik, Red) di antaranya di dinas kesehatan dan dinas PUPR,&rdquo; kata dia. (syn/c9/bay)

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga (EAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah.

Asiong, Eks Koruptor Jadi Penyuap Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-ott-kpk-rommy-diduga-terima-fulus-pengisian-jabatan-di-kemenag_m_.jpg" alt="ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Umar Ritonga, tangan kanan atau orang kepercayaan mantan Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap. Pria yang ditangkap pada Kamis (25/7) pagi itu merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.  Sebelum berhasil diringkus, Umar Ritonga sempat menjadi buron KPK selama setahun. "Pagi ini pukul 07.00, KPK menangkap seorang yang masuk DPO dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara yaitu UMR (Umar Ritonga)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (25/7).  Febri merinci, Umar ditangkap tim KPK ketika tengah berada di rumahnya, yakni Labuhanbatu. Dalam proses penangkapan Umar ini, tim KPK dibantu anggota Polres Labuhanbatu. Pihak keluarga hingga Lurah setempat juga koperatif dalam proses penangkapan terhadap Umar.  "UMR segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," ucap Febri.  Status buron ditetapkan lantaran Umar yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan tak kunjung menyerahkan diri. Padahal Umar sudah kali diultimatum lembaga antikorupsi tersebut.  KPK berharap penangkapan Umar ini menjadi pembelajaran juga bagi pelaku lain untuk bersikap koperatif dan tidak mempersulit proses hukum. "KPK berharap penangakapan DPO ini menjadi pembelajaran bagi pelaku lain untuk bersikap koperatif dan tidak mempersulit proses hukum. Baik yang telah menjadi DPO ataupun saat ini dalam posisi sebagai tersangka korupsi," tukasnya.

KPK Tangkap Orang Kepercayaan Eks Bupati Labuhanbatu yang Sempat Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-bupati-labuhanbatu-kotraktor-dituntut-4-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Asiong saat menjalani persidangan. " width="100%">
<figcaption>Asiong saat menjalani persidangan. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap yang menjerat Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap terus berlanjut di meja hijau. Sidang lanjutan digelar dengan agenda tuntutan menghadirkan Effendy Syahputra alias Asiong, kontraktor yang memberikan fee proyek keopada Pangonal.&nbsp; Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (22/11). Asiong dinyatakan terbukti bersalah karena memberikan suap kepada Pangonal untuk mendapatkan proyek pada tahun 2016,2017 dan 2018 sebesar Rp42 miliar lebih ditambah 218 ribu Dollar Singapura. Dia dituntut empat tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan. "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara,denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan kepada terdakwa Effendy Syahputra alias Asiong,"pinta JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Irwan Effendy.&nbsp; Menurut JPU KPK, Dody Sukmono dan Agung Prasetyo Wibowo ,terdakwa Asiong terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,jo pasal 20 sebagaimana diubah dalam&nbsp; UU no 31 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat KUHPidana. Hal yang memberatkan terdakwa, kata JPU bahwa perbuatannya bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Dari fakta persidangan berupa keterangan 19 orang saksi, surat dan bukti petunjuk, terungkap sejak tahun 2016,2017 dan 2018,terdakwa Effendy Syahputra telah melakukan penyuapan terhadap Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Labuhan Batu. Diuraikan JPU, pada akhir tahun 2016 terdakwa mengucurkan dana total Rp 12 miliar untuk Pangonal melalui Bank Sumut,Bank BCA melalui sejumlah rekening orang kepercayaan Bupati Pangonal Harahap,seperti Abu Yazid,Antony Hasibuan. Pemberian uang kepada Bupati Pangonal oleh terdakwa terus berlangsung hingga tahun 2018. Termasuk pemberian 218 ribu Dollar Singapura. Dirincikan lagi, uang juga beberapa kali diserahkan sebagai komitmen fee melalui cek dan transfer. Selain itu juga melaui Abu Yazid, Anthony Hasibuan, Thamrin Ritonga dan Umar Ritonga. "Pemberian uang kepada Bupati Pangonal, melalui orang yang sama baik melalui tranfers, cek maupun pemberian langsung di rumah dinas Bupati terus berlangsung hingga tahun 2018,"ungkap JPU. Suap itu diberikan untuk meloloskan proyek pembangunan sejumlah ruas jalan di Labuhanbatu.&nbsp;

Kasus Suap Bupati Labuhanbatu, Kotraktor Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-bupati-labuhanbatu-kotraktor-dituntut-4-tahun-penjara_m_-1.jpg" alt="Asiong saat menjalani persidangan. " width="100%">
<figcaption>Asiong saat menjalani persidangan. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus suap yang menjerat Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap terus berlanjut di meja hijau. Sidang lanjutan digelar dengan agenda tuntutan menghadirkan Effendy Syahputra alias Asiong, kontraktor yang memberikan fee proyek keopada Pangonal.&nbsp; Sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (22/11). Asiong dinyatakan terbukti bersalah karena memberikan suap kepada Pangonal untuk mendapatkan proyek pada tahun 2016,2017 dan 2018 sebesar Rp42 miliar lebih ditambah 218 ribu Dollar Singapura. Dia dituntut empat tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan. "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara,denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan kepada terdakwa Effendy Syahputra alias Asiong,"pinta JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Irwan Effendy.&nbsp; Menurut JPU KPK, Dody Sukmono dan Agung Prasetyo Wibowo ,terdakwa Asiong terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, yakni pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,jo pasal 20 sebagaimana diubah dalam&nbsp; UU no 31 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat KUHPidana. Hal yang memberatkan terdakwa, kata JPU bahwa perbuatannya bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Dari fakta persidangan berupa keterangan 19 orang saksi, surat dan bukti petunjuk, terungkap sejak tahun 2016,2017 dan 2018,terdakwa Effendy Syahputra telah melakukan penyuapan terhadap Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Labuhan Batu. Diuraikan JPU, pada akhir tahun 2016 terdakwa mengucurkan dana total Rp 12 miliar untuk Pangonal melalui Bank Sumut,Bank BCA melalui sejumlah rekening orang kepercayaan Bupati Pangonal Harahap,seperti Abu Yazid,Antony Hasibuan. Pemberian uang kepada Bupati Pangonal oleh terdakwa terus berlangsung hingga tahun 2018. Termasuk pemberian 218 ribu Dollar Singapura. Dirincikan lagi, uang juga beberapa kali diserahkan sebagai komitmen fee melalui cek dan transfer. Selain itu juga melaui Abu Yazid, Anthony Hasibuan, Thamrin Ritonga dan Umar Ritonga. "Pemberian uang kepada Bupati Pangonal, melalui orang yang sama baik melalui tranfers, cek maupun pemberian langsung di rumah dinas Bupati terus berlangsung hingga tahun 2018,"ungkap JPU. Suap itu diberikan untuk meloloskan proyek pembangunan sejumlah ruas jalan di Labuhanbatu.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-bupati-labuhanbatu-wakil-pangonal-diangkat-jadi-plt_m_230674.jpg" alt="Andi Suhaimi akhirnya diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Labuhanbatu setelah Pangonal Harahap terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Andi Suhaimi akhirnya diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Labuhanbatu setelah Pangonal Harahap terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andi Suhaimi diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu setelah Pangonal Harahap terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu. Dengan pengangkatan ini, artinya Pangonal menjadi Bupati Labuhanbatu nonaktif. Pengangkatan Andi Suhaimi langsung dilakukan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo di ruang kerjanya, Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/7). "Saya menyerahkan surat penunjukan Pelaksana Tugas Bupati kepada Wakil Bupati untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Labuhan Batu," ujar Eko, Rabu (25/7). Eko pun berharap, agar seluruh pimpinan daerah tetap waspada terhadap area rawan korupsi. Para kepala daerah, diminta menjauhi diri dari tidakan yang berpotensi menjadi korupsi. Penunjukan Andi sebagai Plt Bupati, berdasar pada keluarnya surat Deputi Bidang Penindakan KPK RI No.B/518/dik.00/23/7/2018 tanggal 18 Juli 2018, tentang pemberitahuan penahanan Bupati Labuhan Batu. Bahwa KPK melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sejak 18 Juli 2018 hingga 6 Agustus 2018. Berdasarkan surat itu, Mendagri lalu menyurati Eko untuk menindaklanjutinya dan menunjuk Andi Suhaimi. "Supaya tidak ada kekosongan jabatan. Pelayanan harus tetap dilakukan," ujarnya. Sementara itu, Plt Bupati Labuhan Batu, H Andi Suhaimi mengatakan, dalam sisa masa jabatan 2,5 tahun kedepan akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Labuhan Batu. "Insha Allah, saya akan memberi yang terbaik kepada masyarakat Labuhan Batu dan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya," ujarnya.

OTT Bupati Labuhanbatu, Wakil Pangonal Diangkat Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-bupati-labuhan-batu-giliran-umar-ritonga-diburu-kpk_m_230417.jpg" alt="Ilustrasi KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umar Ritonga yang disebut-sebut orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harap tengah diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Umar juga sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lembaga antirasuah itu. Surat DPO itu, juga sudah diterbitkan disertai dengan foto Umar Ritonga. Dalam surat tersebut, KPK meminta Umar menyerahkan diri. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah juga meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Kepolisian setempat jika menemukan Umar. Dalam surat itu, KPK juga menyertakan nomor telepon agar masyarakat yang memiliki informasi soal Umar dapat memberitahukan langsung ke KPK di nomor 021-25578300. "Kami ingatkan, bahwa Pihak-pihak yang mencoba melindungi tersangka akan ada resiko hukum berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun (Pasal 21 UU tipikor)," kata Febri lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/7). Umar, sudah diingatkan untuk bersikap kooperatif. Pihak keluarga dan para koleganya juga diimbau untuk meminta agar Umar menyerahkan diri. Sebelumnya, Umar sudah dianggap tidak kooperatif saat akan ditangkap pada Selasa (17/7) lalu. Penangkapan itu dilakukan setelah Umar mengambil uang Rp 500 juta. "UMR (Umar) tidak kooperatif, di luar bank, tim menghadang mobil UMR dan memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu, Umar nyaris menabrak pegawai KPK yang bertugas. Kejar-kejaran juga sempat terjadi, namun umar berhasil lolos. Sebelumnya diberitakan, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, Selasa (24/7). Selain Pangonal, KPK juga mencokok beberapa koleganya. Penangkapan itu berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR labuhanbatu.

OTT Bupati Labuhan Batu, Giliran Umar Ritonga Diburu KPK