<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuansing-Andi-Putra-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, PT. Adimulya Agrolestari memberikan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam pengurusan perpanjangan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Hal ini setelah tim penyidik KPK menelisik pejabat Kabupaten Kuansing hingga pihak-pihak dari PT. Adimulya Agrolestari. Adapun mereka yang diperiksa antara lain Agus Mandar, Pj Sekda Kabupaten Kuantan Singingi; Irwan Nazif, Kabag Perekonomian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuantan Singingi; Paino Harianto, Senior Manager PT Adimulya Agrolestari; Rudy Ngadiman alias Koko, Staf PT Adimulya Agrolestari; Fahmi Zulfadli, Staf Legal PT Adimulya Agrolestari; Yuhartaty, Staf PT Adimulya Agrolestari; Riana Iskandar, Staf PT Adimulya Agrolestari; Syahlevi, Kepala Kantor PT Adimulya Agrolestari; Indrie Kartika Dewi, PNS Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau; dan Joharnalis, Sopir. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pengajuan perpanjangan HGU oleh PT AA dan dugaan adanya pemberian fasilitas tertentu pada beberapa pihak terkait pengurusan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/11). Tim penyidik juga menelisik terkait peran Bupati Kuansing Andi Putra yang telah menyandang status sebagai tersangka dalam perkara ini. "Selain itu didalami juga mengenai posisi tersangka AP dalam memberikan persetujuan izin HGU tersebut," ucap Ali. Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka. KPK menduga, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan. Dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta. Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Duga Pejabat Kuansing Dapat Fasilitas dari Perpanjangan HGU PT AA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-5.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan mulai mengusut kasus suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Tim penyidik KPK menggeledah empat lokasi berbeda di Kabupaten Kuansing pada Jumat (22/10).  Empat tempat yang menjadi target penggeledagan itu yakni, Kantor Bupati Kuantan Singingi; Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Rumah kediaman pribadi tersangka Andi Putra.  "Tim penyidik KPK, (22/10/2021) telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/10).  Ali menyampaikan, dari 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan Andi Putra untuk perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari.  "Selanjutnya berbagai bukti ini, akan segera di teliti untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan kemudian dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka. KPK menduga, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.  Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan.  Dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.  Sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geledah 4 Tempat, KPK Temukan Bukti Rekomendasi Perpanjangan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra diterbangkan dari Provinsi Riau pada Rabu (20/10). Politikus Golkar itu direncanakan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 17.00 WIB.  "Bupati Kuansing pakai pesawat jam 3 sore, prediksi tiba di Jakarta jam 5," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/10).  Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso tidak dipajang dalam konferensi pers penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/10) malam. Hal ini berbeda dengan konferensi pers OTT KPK lainnya, karena setiap penetapan tersangka lembaga antirasuah memajang para tersangka.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, tidak dipajangnya para tersangka dalam konferensi pers terdapat masalah teknis. Terhalang jarak yang jauh, dan efisiensi waktu sehingga KPK mengumumkan lebih dulu penetapan tersangka.  "Memang hari ini kita belum menghadirkan sebagaimana keputusan pimpinan tentang menghadirkan orang saat penetapan tersangka, tentu kita melihat pada efisiensi jarak tempuh yang begitu jauh, kalaupun mau dihadirkan masih menunggu satu dari Kuansing," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).  Lili memastikan, KPK segera memperlihatkan Andi dan Sudarso mengenakan rompi tahanan KPK. Keduanya akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (20/10) besok.  "Besok dipastikan dua duanya akan hadir disini," tegas Lili.  Setibanya di Jakarta, Andi Putra dan Sudarso akan menjalani penahana untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021 di Rutan KPK. Keduanya akan menjalani penahanan di Rutan berbeda.  "Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan Andi Putra ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," ujar Lili.  Senada juga disampaikan Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dia menyampaikan, seharusnya memang para tersangka dihadirkan ke dalam konferensi pers, tetapi karena terhambat masalah teknis hal tersebut tidak dilakukan.  "Masalah kapan dibawa ke Jakarta secepatnya begitu kegiatan selesai bahwa saat ini tidak dihadirkan, harapan kami secepatnya bisa. Ada masalah teknis di lapangan," ungkap Setyo.  Oleh karena itu, karena membutuhkan waktu 1x24 jam KPK segera menetapkan keduanya sebagai tersangka. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.  "Ada kepentingan penyidik yg tentunya kami dibatasi waktu, penetapan waktu 1x24 jam harus segera diberikan kepastian, sehingga konpers dilakukan, kemudian menyelesaikan proses administrasi penyidikan," ucap Setyo.  Dalam perkaranya, KPK menduga Bupati Kuansing menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sore Ini Bupati Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kepulauan Riau. Tim penindakan KPK menggeledah rumah dinas hingga kantor Bupati Kuansing Andi Putra pada Selasa (19/10).  Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti dalam gelar operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK. Terlebih, KPK telah mengamankan bupati dan tujuh pihak lainnya dalam OTT ini.  "Terkait informasi yang sebelumnya sudah disampaikan, kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para penyelidik dan penyidik di lapangan untuk mencari bukti-bukti dan berbagai hal apakah itu dokumen, barang elektronik lainnya yang berhubungan dengan perkara," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).  Meski demikian, Setyo masih enggan menjelaskan secara rinci terkait hal ini. Sebab hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi terkait status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.  "Detailmya akan disampaikan lebih lengkap nanti," tegas Setyo.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menduga, Andi Putra bersama pihak-pihak yang diamankan karena ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan perkebunan. KPK hingga kini, belum bisa menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara OTT tersebut.  "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ucap Ali.  Dalam operasi senyap ini, lanjut Ali, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra. Pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan.  "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Geledah Rumah Dinas Hingga Kantor Bupati Kuansing, KPK Kumpulkan Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Barbuk-OTT-Rommy-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/10) malam. Dia diamankan bersama ajudan dan enam pihak lainnya.  Menelisik total harta kekayaan Andi Putra pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilihat JawaPos.com pada laman elhkpn.kpk.go.id Selasa (19/10), tercatat Andi Putra  memiliki total harta kekayaan senilai Rp 3.724.520.000 atau Rp 3,7 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 31 Maret 2021, saat akhir menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuansing dari Fraksi Golkar.  Andi Putra tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar sebanyak delapan titik di Kota Kuangsing. Total harta tidak bergerak milik Andi sejumlah Rp 3.150.000.000 atau Rp 3,1 miliar.  Politikus Golkar itu juga tercatat memiliki tiga kendaraan senilai Rp 860 juta. Kendaraan miliki Andi di antaranya satu unit mobil Honda Jeep 2012; satu unit motor Yamaha Solo 2018; dan satu unit mobil Mitshubishi Pajero 2019.  Andi tidak tercatat memiliki harta bergerak, surat berharga, maupun kas. Tetapi Andi mengaku memiliki utang sebanyak Rp 285.480.000.  KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam OTT ini, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra.  "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Tim penindakan melakukan pemeriksaan di Polda Kepulauan Riau.  "Hingga kini ini masih terus dilakukan pemeriksaan," ucap Ali.  Ali menduga, operasi tangkap tangan ini terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan di Kabupaten Kuansing. Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci adanya dugaan rasuah dalam OTT ini.  "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Terjaring OTT KPK, Segini Total Harta Bupati Kuansing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diamankan bersama ajudan dan pihak swasta. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menduga, Andi Putra bersama pihak-pihak yang diamankan karena ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan perkebunan. KPK hingga kini, belum bisa menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara OTT tersebut. "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," kata Ali dikonfirmasi, Selasa (19/10). Dalam operasi senyap ini, lanjut Ali, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam OTT ini, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra. Pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan. "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar Ali. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tegasnya. Senada juga disampaikan Ketua KPK Firli. Dia masih enggan menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. Tim Satgas hingga kini masih mencari alat bukti untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. "Beri kami waktu untuk bekerja kumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi," ucap Firli. Mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) ini memastikan akan menyampaikan informasi secara lengkap, konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diamankan dalam konferensi pers. "KPK pasti menyampaikan ke publik dan rekan-rekan media," pungkas Firli.

OTT Bupati Kuansing Diduga Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam OTT ini, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra.  "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Tim penindakan melakukan pemeriksaan di Polda Kepulauan Riau.  "Hingga kini ini masih terus dilakukan pemeriksaan," ucap Ali.  Ali menduga, operasi tangkap tangan ini terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan di Kabupaten Kuansing. Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci adanya dugaan rasuah dalam OTT ini.  "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK Bersama Ajudan dan Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rumah-Bupati-Kuansing-Digeledah-Riau-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar berita adanya pejabat tinggi Kuansing yang di OTT KPK, Senin (18/10) malam di Teluk Kuantan, mulai terungkap. Pantauan Riaupos.co (Jawa Pos Group), Selasa (19/10) pagi, terlihat aktivitas di kediaman dinas Bupati Kuansing Andi Putra dan Kantor Bupati Kuansing dijaga aparat kepolisian bersenjata lengkap. Terlihat dua orang berpakaian bebas yang terbilang masih muda menggunakan sebuah mobil berwarna silver, dengan dikawal tiga unit mobil Polres Kuansing sekitar pukul 09.00 WIB mendatangi kediaman Bupati Kuansing Andi Putra SH MH di Desa Koto Taluk.  Riaupos.co yang berada di lokasi kejadian, tak bisa masuk. Pagar pintu kediaman di tutup dan dijaga Satpol PP. Beberapa anggota polisi bersenjata terlihat berjaga di luar halaman.  Tak lama kemudian, mereka meninggalkan kediaman Andi Putra dan langsung menuju Kantor Bupati Kuansing. Saat keluar dari kendaraan, dua pria diduga penyidik KPK tersebut coba didokumentasikan Riaupos.co. Tapi salah seorang dari mereka yang menggunakan baju kaos yang diduga penyidik KPK menunjuk tidak boleh ambil foto dan dokumen lainnya sambil mendatangi Riaupos.co.  "Bang, Abang dari mana,” tanya pria berpakain bebas itu. “Dari Riau Pos Mas,” jawab Riaupos.co dihampiri pria tersebut. Lalu pria itu menjawab, kalau kegiatan belum tuntas, sambil berlalu masuk ke Kantor Bupati.  Mereka kemudian langsung masuk ke ruang kerja Bupati Kuansing Andi Putra SH di lantai dua. Di lobi, terlihat menunggu Asisten 1 Mujelan Arwan dan Kabag Pembangunan Andriyama. Personel Polres yabg berjaga meminta RiauPos .co dan awak media lainnya untuk turun dan menunggu di bawah. Hingga berita ini dipublikasikan, tiga orang yang berpakaian bebas itu dengan dikawal beberapa personel Polres Kuansing masih berada di ruang bupati. Sekitar pukul 10. 00 WIB, Wakil Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby AK MM tiba di Kantor. Namun ia enggan berkomentar apa pun.  "No Comment ya," kata Suhardiman sambil menuju ke lantai dua.

KPK Geledah Rumah dan Kantor Bupati Kuansing Andi Putra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Bupati Kuansing

Berita Terkini