<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/wabup-asmar-1572359040.jpeg" alt="Wabup Asmar ditunjuk jadi Plt Bupati Meranti." width="100%">
<figcaption>Wabup Asmar ditunjuk jadi Plt Bupati Meranti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov Riau menunjuk Wakil Bupati Meranti Asmar menjadi pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti. Penunjukan Asmar sebagai Plt bupati setelah sang Bupati M Adil ditangkap tangan oleh KPK pada Kamis malam (6/4) lalu.</p> <p>Penunjukan itu berdasar pada surat Gubernur Riau Syamsuar pada Senin (10/4) bernomor 15/PEM-OTDA/1641 dengan perihal Plt dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Kabag Humas dan Prokopim Meranti Afrinas Yusran mengatakan, isi surat itu dikeluarkan sehubungan dengan dilakukannya penahanan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Adil oleh KPK pada tanggal 6 April 2023.</p> <p>Adapun lampiran dari surat itu yang diterima <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em> berisikan, pertama penerbitan surat berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.</p> <p>a. Pasal 65 ayat (3) ditegaskan bahwa "Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"</p> <p>b. Selain terusan Pasal 65 ayat (4) ditegaskan bahwa "Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."</p> <p>Sehubungan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Saudara Wakil Bupati Kepulauan Meranti melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kepulauan Meranti sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>"Tembusan surat yang kami terima juga diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. Setelah itu Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang," ujar Afrinas Yusran.</p>

Pemprov Riau menunjuk Wakil Bupati Meranti Asmar menjadi pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti. Penunjukan Asmar sebagai Plt bupati.

Wabup Asmar Jabat Plt Bupati Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-1-3136072812.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>M. Adil Terima Suap Rp 26,1 M</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Pejabat yang sempat bersitegang dengan Kemenkeu pada Desember tahun lalu itu juga diduga memberikan suap untuk pengondisian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Adil ditengarai terlibat dalam tiga kasus dugaan suap. Di dua kasus pertama, politikus yang digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Riau 2024 itu berperan sebagai penerima suap. Yakni, suap berupa setoran dari kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan suap fee pengadaan umrah.</p> <p>Alex &ndash;sapaan Alexander Marwarta&ndash; mengungkapkan, setoran kepala SKPD itu bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) SKPD. Setoran itu dibuat seolah-olah utang yang harus dibayarkan kepada Adil. Besaran potongan UP dan GUP yang disetorkan kepada bupati berkisar 5 persen sampai 10 persen per SKPD.</p> <p>Uang setoran itu kemudian dikumpulkan Fitria Nengsih, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Meranti yang diduga sebagai istri siri Adil. Dalam kasus ini, Fitria yang menikah siri dengan bupati sejak sebelum menjabat kepala BPKAD menjadi tersangka pemberi suap. &rdquo;Setoran UP dan GUP dalam bentuk tunai,&rdquo; kata Alex di KPK kemarin (8/4).</p> <p>KPK belum memerinci total suap yang diterima Adil dari penerimaan setoran UP dan GUP tersebut. Namun, diduga uang itu digunakan Adil untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk membiayai operasional kegiatan safari politik Adil. Safari tersebut merupakan bagian dari rencana Adil maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024.</p> <p>Selain setoran SKPD, Adil ditengarai menerima suap dari PT Tanur Muthmainnah. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel perjalanan umrah itu menyuap Rp 1,4 miliar agar bisa memenangi proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Meranti. Uang tersebut dikumpulkan Fitria pada Desember tahun lalu.</p> <p>Selanjutnya, di kasus ketiga, Adil disangka sebagai pemberi suap untuk M. Fahmi Aressa, pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau. <strong>(tyo/far/c14/oni)</strong></p>

Bupati (nonaktif) Kepulauan Meranti M. Adil resmi berstatus tersangka setelah terjaring OTT KPK. Adil disangka menerima suap Rp 26,1 miliar.

Diduga Istri Siri, Kepala BPKAD Jadi Pengumpul Suap untuk Bupati Meranti

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA), diduga akan menggunakan uang hasil korupsi pemotongan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai kampanye pencalonan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2024. Hal ini dikatakan&nbsp;Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-ANT-10586788.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikawal penyidik KPK menuju Rutan KPK, Sabtu (8/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikawal penyidik KPK menuju Rutan KPK, Sabtu (8/4/2023).</figcaption>
</figure> <br /><br />"Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," kata Alexander Marwata di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (8/4).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01475750/indonesia-desak-pbb-ambil-langkah-nyata-guna-hentikan-pelanggaran-israel-terhadap-masjid-al-aqsa">Indonesia Desak PBB Ambil Langkah Nyata Guna Hentikan Pelanggaran Israel terhadap Masjid Al Aqsa</a></strong><br /><br />Alex menjelaskan, ada tiga kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil, yang pertama adalah pemotongan anggaran SKPD, penerimaan&nbsp;<em>fee</em>&nbsp;dari kegiatan umrah dan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Penyidik juga menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Muhammad Adil, kemudian M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Alex juga mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti bawah Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak dan sebanyak Rp 1 miliar digunakan untuk menyuap MFA.<br /><br />Ada pun konstruksi kasus tersebut berawal saat MA diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.<br /><br />Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa&nbsp;<em>travel</em>&nbsp;perjalanan umrah.<br /><br />PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01475747/rumah-hingga-faskes-di-gaza-hancur-akibat-serangan-brutal-israel">Rumah Hingga Faskes di Gaza Hancur Akibat Serangan Brutal Israel</a></strong><br /><br />Perusahaan&nbsp;<em>travel</em>&nbsp;tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jamaah umrah maka akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang, namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Atas perbuatannya para tersangka tersebut disangkakan dengan pasal sebagai berikut, tersangka MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />Tersangka FN sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<br /><br />Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<br /><br />Ketiga tersangka kini ditahan selam 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 demi kepentingan penyidikan.</p>

Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik

KPK Sebut Bupati Meranti Akan Gunakan Uang Korupsi untuk Kampanye Pilgub Riau 2024

<div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Selain M. Adil, lembaga antirasuah juga turut menahan&nbsp;Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan&nbsp;Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aress.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pihak itu ditahan usai tim KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Ketiganya ditahan pada rumah tahanan yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/KPK-TANGKAP-BUPATI-MERANTI-FEDRIK-TARIGAN-1-2425102964.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil Ditahan untuk 20 hari pertama, usai ditetapkan tersangka" width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil Ditahan untuk 20 hari pertama, usai ditetapkan tersangka</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475513/akhir-kisah-bupati-kepulauan-meranti-sebut-kemenkeu-iblis-ingin-gabung-malaysia-kini-terjaring-ott-kpk">Akhir Kisah Bupati Kepulauan Meranti: Sebut Kemenkeu Iblis-Ingin Gabung Malaysia, Kini Terjaring OTT KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Adil dan Fitria Ningsih akan menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan) KPK pada gedung merah putih. Sementara, M Fahmi Aress akan menjalani penahanan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penahanan terhitung mulai 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi senyap di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, KPK mengamankan 28 orang. Namun, setelah gelar perkara diputuskan hanya tiga pihak yang menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dia menuturkan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan, akan ada penyerahan uang setoran para&nbsp;Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) kepada Adil, melalui ajudannya berinisial RP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kamis (6/4), tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau," ungkap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB, tim mengamankan Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Ningsih dan Kabag Umum berinisial TM. Hasil permintaan keterangan FN dan TM, diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475394/bupati-kepulauan-meranti-ditangkap-kpk-karena-diduga-peras-pejabat-opd">Bupati Kepulauan Meranti Ditangkap KPK karena Diduga Peras Pejabat OPD</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim yang berkoordinasi dengan Polres Merangin langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati.&nbsp;"Posisi MA (Adil), saat itu ada di dalam rumah dinas," ucap Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa Kepala SKPD. "Seluruhnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN (Fitria)," bebernya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau M Fahmi Aressa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditemukan uang tunai Rp 1 miliar yang merupakan total uang yang diberikan MA (Adil) untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti agar mendapatkan predikar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tutur Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam OTT tersebut, tim komisi antirasuah mengamankan uang sekitar Rp 1,7 miliar. Adil sendiri, diduga telah menerima total Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik," pungkas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama,"

Usai Ditetapkan Tersangka, Bupati Kepulauan Meranti Ditahan

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Muhammad Adil dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adil ditangkap bersama sejumlah pihak lainnya, yang diduga terlibat perkara suap menyuap dan pemerasan.</p> <p>Nama Adil sempat mencuat dan menjadi buah bibir di masyarakat gegara menyebut&nbsp;Kemenkeu isinya iblis atau setan. Atas pernyataan kontroversialnya itu, orang nomor satu di &lsquo;Tanah Jantan&rsquo; dipanggil pihak Kemendagri.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis</strong></p> <div dir="auto">Emosi Muhammad Adil meledak terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, pada Kamis (8/12) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam forum tersebut, Adil menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475484/bupati-kepulauan-meranti-diduga-minta-setoran-up-dan-gu-10-persen-per-organisasi-perangkat-daerah">Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Adil pun menilai asumsi minyak mentah yang digunakan masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa USD 100 per barel, sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Itu yang hadir entah staf, endak tahulah. Sampai saya waktu itu ngomong 'orang kementerian keuangan ini isinya iblis atau setan'," ucap Adil beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Dipanggil Kemendagri Karena Sebut Kemenkeu Iblis</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat memanggil Bupati Meranti Muhammad Adil terkait pernyataan dirinya yang menyebut Kemenkeu iblis. Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai menimbulkan kegaduhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menasihati kepada Adil untuk menjaga etik, terlebih dirinya merupakan seorang kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,&rdquo; ucap Suhajar kepada wartawan, Selasa (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,&rdquo; harap Suhajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475461/bupati-kepulauan-meranti-terima-duit-panas-melalui-ajudannya">Bupati Kepulauan Meranti Terima Duit Panas Melalui Ajudannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah ( Ditjen Bina Keuda) bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,&rdquo; jelas Suhajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Bupati Meranti Ancam Angkat Senjata dan Gabung Malaysia</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Meranti Muhammad Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia. Ia menilai, pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.</div> <div dir="auto">Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp 10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata Adil dalam koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Rabu 9 November 2022 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adil kembali mempertanyakan terkait pendapatan dari tambang minyak di Meranti yang disebut bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang. Adil lantas melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," tegas Adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Bupati Meranti Terjaring OTT KPK&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Salah satu yang ditangkap disinyalir merupakan Bupati Meranti Muhammad Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, tadi malam Kamis (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ucap Ali Fikri, Jumat (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan termasuk Bupati Meranti Muhammad Adi sedang dalam pemeriksaan. KPK pun turut mengamankan alat bukti dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," ungkap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475370/tangkap-bupati-kepulauan-meranti-kpk-amankan-duit-ratusan-juta">Tangkap Bupati Kepulauan Meranti, KPK Amankan Duit Ratusan Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nama Adil sempat mencuat dan menjadi buah bibir di masyarakat gegara menyebut Kemenkeu isinya iblis atau setan.

Akhir Kisah Bupati Kepulauan Meranti: Sebut Kemenkeu Iblis-Ingin Gabung Malaysia, Kini Terjaring OTT KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/4) malam. KPK menduga, pihak-pihak yang diamankan, salah satunya Bupati Meranti Muhammad Adil. Selain mengamankan Bupati Meranti, KPK juga turut menangkap puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti. Serta pihak swasta juga turut diamankan dalam operasi kedap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon, sang bupati diduga menerima suap terkait pengadaan jasa ibadah umrah. Selain itu juga melakukan pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Suap pengadaan jasa umrah, itu yang tercapture awal selanjutnya kami kembangkan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475484/bupati-kepulauan-meranti-diduga-minta-setoran-up-dan-gu-10-persen-per-organisasi-perangkat-daerah">Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Ghufron, pihaknya juga menduga terdapat pemotongan uang lersediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Kabupaten Meranti. Hal ini disinyalir, turut dimainkan oleh sang Bupati Muhammad Adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemotongan uang persediaan dan danti uang persediaan (UP dan GUP ) dipotong 5-10 persen," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, pihaknya turut mengamankan barang bukti uang dalam kegiatan OTT yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada Kamis (6/4) malam. Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disinyalir, barang bukti uang yang diamankan tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Namun, KPK saat ini masih menghitungnya untuk kemudian dikonfirmasi ke pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," papar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475461/bupati-kepulauan-meranti-terima-duit-panas-melalui-ajudannya">Bupati Kepulauan Meranti Terima Duit Panas Melalui Ajudannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi. Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janjipun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai&nbsp; penyelenggara, sudah masuk kategori tindak pidana korupsi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon, sang bupati diduga menerima suap terkait pengadaan jasa ibadah umrah.

KPK Duga Bupati Meranti Terima Suap Pengadaan Jasa Ibadah Umrah

<p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan (KPK) menangkap&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/Bupati-Kepulauan-Meranti">Bupati Kepulauan Meranti</a>, Provinsi Riau, Muhammad Adil. Tak hanya Muhammad Adil, dalam operasi senyap yang dilakukan di Bumi 'Tanah Jantan' tersebut, turut juga diamankan sejumlah pihak lain dan barang bukti uang ratusan juta.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, penyebab ditangkapnya orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.</p> <p>Adapun, para korban adalah para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) setempat yang menjadi bawahan Muhammad Adil.</p> <p>Diduga, Muhammad Adil meminta setoran UP (uang persediaan) dan GU (ganti uang persediaan) sebesar 10 persen per&nbsp;organisasi perangkat daerah (OPD). Uang pemerasan tersebut, diterima sang bupati melalui ajudannya.&nbsp;</p> <p>Diduga, pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya, sehingga tim meyakini sang bupati telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.</p> <p>Terpisah, Terkait adanya OTT ini, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Ali Fikri, membenarkanya.</p> <p>"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).</p> <p>Ali menambahkan, usai dilakukan penangkapan, para pihak ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.</p> <p>"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tukas Ali.</p> <p>&nbsp;</p>

Penyebab ditangkapnya orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut, dilakukan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi

Bupati Kepulauan Meranti Diduga Minta Setoran UP dan GU 10 Persen Per Organisasi Perangkat Daerah

<p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap tersebut, tim penindakan lembaga antirasuah menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <p>Selain orang nomor satu di bumi 'Tanah Jantan, tim KPK juga menjaring beberapa pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara dugaan pemerasan, seperti pihak pemberi dan perantaranya.</p> <p>Lebih lanjut, tim KPK&nbsp; juga mengamankan sejumlah barang bukti uang senilai ratusan juta yang diterima bupati, dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga diperasnya.</p> <p>"Diterima melalui ajudannya uangnya," ujar sumber JawaPos.com, di Jakarta, Jumat (7/4).</p> <p>Diduga, pemberian uang tersebut bukan yang pertama kalinya, sehingga tim meyakini sang bupati telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan.</p> <p>Terpisah, Terkait adanya OTT ini, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Ali Fikri, membenarkanya.</p> <p>"Benar, tadi malam, (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten kepulauan Meranti Riau," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).</p> <p>&nbsp;<strong>Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475370/tangkap-bupati-kepulauan-meranti-kpk-amankan-duit-ratusan-juta">Tangkap Bupati Kepulauan Meranti, KPK Amankan Duit Ratusan Juta</a></strong>,&nbsp;</p> <p>Ali menambahkan, usai dilakukan penangkapan, para pihak ini tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.</p> <p>"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tukas Ali.</p> <p>&nbsp;</p> <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center>

Selain orang nomor satu di bumi 'Tanah Jantan', tim KPK juga menjaring beberapa pihak lain yang diduga turut terlibat

Bupati Kepulauan Meranti Terima Duit Panas Melalui Ajudannya

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil. Selain menangkap Adil, KPK juga turut mengamankan sejumlah pihak lainnya, yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tersebut.</p> <p>&ldquo;Bupati Diduga lakukan pemerasan,&rdquo; kata sumber JawaPos.com, di Jakarta, Jumat (7/4).</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <p>Sang bupati, kata sumber tersebut, meminta uang GU (Ganti Uang Persediaan) 10 persen per OPD.</p> <p>&ldquo;Uang GU 10 persen per OPD,&rdquo; imbuh sumber tersebut.</p> <p>Dari barang bukti sementara yang diamankan, tim mengamankan duit senilai ratusan juta, yang diduga diterima Adil melalui orang kepercayaannya.</p> <p>Sebelumnya, KPK sebelumnya membenarkan pihaknya melakukan OTT di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Salah satu yang ditangkap merupakan Bupati Meranti Muhammad Adi.</p> <p>"Benar, tadi malam Kamis (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ucap Ali.</p> <p>"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.</p> <p>Ali menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan termasuk Bupati Meranti Muhammad Adi sedang dalam pemeriksaan. KPK pun turut mengamankan alat bukti dalam operasi senyap itu.</p> <p>"Saat ini tim KPK masih bekerja.&nbsp;Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," ungkap Ali.</p> <p>KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.</p> <p>"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkasnya.</p>

Dari barang bukti sementara yang diamankan, tim mengamankan duit ratusan juta, yang diduga diterima Adil melalui orang kepercayaannya

Bupati Kepulauan Meranti Ditangkap KPK karena Diduga Peras Pejabat OPD

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil. Selain menangkap Adil, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang dugaan suap yang diterima orang nomor satu di &lsquo;Tanah Jantan&rsquo; itu.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Bupati Meranti Muhammad Adil diduga memeras sejumlah pejabat operasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan yang dipimpinnya.</p> <p>Sementara itu, dari barang bukti sementara yang diamankan, tim mengamankan duit senilai ratusan juta, yang diduga diterima Adil melalui orang kepercayaannya.</p> <p>&ldquo;Barbuk sementara masih dihitung, baru ratusan juta,&rdquo; tutur sumber JawaPos.com, Jumat (7/4).</p> <p>Sebelumnya, KPK membenarkan pihaknya melakukan OTT di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Salah satu yang ditangkap merupakan Bupati Meranti Muhammad Adi.</p> <p>"Benar, tadi malam Kamis (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ucap Ali.</p> <p>"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.</p> <p>Ali menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan termasuk Bupati Meranti Muhammad Adi sedang dalam pemeriksaan. KPK pun turut mengamankan alat bukti dalam operasi senyap itu.</p> <p>"Saat ini tim KPK masih bekerja.&nbsp;Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," ungkap Ali.</p> <p>KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.</p> <p>"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkas Ali.</p>

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Bupati Meranti Muhammad Adil diduga memeras sejumlah pejabat operasi perangkat daerah (OPD)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Bupati Kepulauan Meranti

Berita Terkini