<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JKT_Bupati-Bekasi-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-1-3368773072.jpg" alt="Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (tengah) bersama ayahnya H.M. Kunang (kanan) dan pihak swasta Sarjan (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Sal</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri pihak yang diduga memberi perintah penghapusan pesan elektronik, dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara, beserta sejumlah pihak lainnya. Temuan tersebut diperoleh saat penyidik menyita sejumlah telepon genggam dalam rangkaian penggeledahan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, pada Senin (22/12). &ldquo;KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (24/12). Budi menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut penyidik juga menyita berbagai dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025, serta rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026. KPK memastikan proses penggeledahan akan terus berlanjut untuk mendalami perkara ini. &ldquo;Hari ini kegiatan penggeledahan masih akan berlanjut ke titik-titik berikutnya,&rdquo; tegasnya. Dalam perkara ini, KPK turut memproses hukum ayah Bupati Bekasi, H.M. Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan. Berdasarkan hasil penyidikan, selama rentang waktu satu tahun sejak Desember 2024, Ade Kuswara diduga secara rutin meminta &lsquo;ijon&rsquo; paket proyek kepada Sarjan melalui perantara H.M. Kunang dan pihak lainnya. Total dana &lsquo;ijon&rsquo; yang diberikan Sarjan kepada Ade Kuswara bersama H.M. Kunang mencapai Rp 9,5 miliar. Pemberian uang tersebut dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui sejumlah perantara. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Ade Kuswara juga diduga menerima aliran dana lain dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 4,7 miliar. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. </div>

KPK tengah menelusuri pihak yang diduga memberi perintah penghapusan pesan elektronik, dalam kasus suap Bupati Bekasi Ade Koswara

KPK Kejar Pemberi Perintah Penghapusan Pesan Elektronik dalam Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-korupsi-suap-meikarta-aher-mangkir-dari-panggilan-kpk_m_.jpg" alt="Aher dipanggil hari ini sebagai saksi untuk Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin, dalam kasus dugaan korupsi suap proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Aher dipanggil hari ini sebagai saksi untuk Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin, dalam kasus dugaan korupsi suap proyek Meikarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) absen dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya belum mendapat kabar atau penjelasan terkait ketidakhadiran Aher. "Belum datang dan belum ada pemberitahuan ketidakhadiran yang kami ketahui," ucapnya pada awak media, Kamis (20/12). Mantan aktivis ICW ini juga menuturkan surat panggilan untuk Aher sudah dikirimkan dan diterima yang bersangkutan. Kendati demikian, pihaknya masih belum diketahui apakah KPK akan memanggil ulang Aher atau tidak. "Surat panggilan sudah disampaikan dan diterima. Sekitar 18 Desember," imbuhnya. Sekadar informasi, Aher dipanggil hari ini sebagai saksi untuk Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin. Lembaganya juga tak menjelaskan apa yang harusnya didalami dari pemeriksaan Aher. Selain Neneng, ada delapan orang lainnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar dari total commitment fee senilai Rp 13 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Dari 9 orang tersangka itu, ada 4 orang yanh sudah disidang, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Dalam dakwaan mereka itulah nama Aher disebut. Aher disebut mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat itu, Gubernur Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di daerah Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Lalu, Dinas PMPTSP Jawa Barat mengeluarkan surat yang ditujukan pada Bupati Neneng yang intinya Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai rapat pleno BKPRD Jawa Barat.

Soal Korupsi Suap Meikarta, Aher Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/deddy-mizwar-saya-tau-dari-awal-wajar-kpk-manggil_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar ketika menyambangi Gedung KPK, Rabu (12/12)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar ketika menyambangi Gedung KPK, Rabu (12/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus suap proyek kerjasama pembangunan proyek Meikarta. Menanggapi pemanggilannya, Deddy yang tiba sekitar pukul 10:15 WIB sempat berkomentar terkait pemeriksaan yang akan dijalaninya. Dia mengaku diperiksa untuk semua tersangka. "Saya kira wajar lah kalau KPK minta keterangan saya, karena saya tau dari awal. Saya ikuti semua proses rekomendasi bukan di kabupaten ya tapi yang di provinsi," tegas Deddy pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/12). Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa sejak awal rencana pembangunan Meikarta, dirinya sudah menduga ada&nbsp;masalah.&nbsp; "Pertama karena itu di kawasan strategis provinsi yang harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi, menyangkut tata ruang," tuturnya. "Karena setiap kawasan strategis provinsi (KSP) harus ada rekomendasi dari provinsi. Makanya saya begitu dipromosikan saya katakan 'ini apa?' Haha," tambahnya. Dilain sisi, dia mengaku sama sekali tidak tau perihal permohonan rekomendasi pembangunan meikarta dari pemerintah kabupaten. Karena, sebutnya pihak provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi sebesar 84,6 hektar. "Saya enggak tau, pemkab bukan urusan kita. Yang jelas pertengahan 2017 provinsi mengeluarkan rekomendasi hanya 84,6 hektar saja sesuai SK gubernur tahun 1993 karena belum terjadi perubahan tata ruang," jelasnya. "Yang jadi haknya harus segera kita berikan, yang bukan haknya enggak bisa karena pelanggaran tata ruang adalah pidana. Jadi bukan meikarta yang meminta pada provinsi tapi bupati yang memohon pada provinsi karena kewenangannya ada di kabupaten," pungkasnya. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ). Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat &lrm;MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR). Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Deddy Mizwar: Saya Tau dari Awal, Wajar KPK Manggil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-kecipratan-proyek-meikarta-kpk-endus-aliran-dananya_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 16 Oktober 2018." width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 16 Oktober 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik kasus suap Meikarta. Kemarin, KPK memeriksa tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana. Tujuannya untuk mengurus perubahan perda terkait tata ruang dalam pembangunan proyek Meikarta. "KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana untuk mengurus perubahan perda tersebut," ucapnya pada awak media, Rabu (12/12). Menurutnya, dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya juga menelusuri lebih lanjut perihal tata ruang di Bekasi. Adapun, tiga pihak tersebut ialah Ketua DPRD Sunandar dan dua Wakil Ketua DPRD Mustakim dan H Daris. "Kami duga perubahan perda akan disesuaikan untuk memuluskan pembangunan proyek Meikarta seluas sekitar 500 hektare," tegasnya. Oleh sebab itu, mantan aktivis ICW ini mengingatkan pada pihak-pihak yang diperiksa agar membukanya secara gamblang. "Kami ingatkan untuk membuka seterang-terangnya terkait proses perizinan, tata ruang dan janji ataupun aliran dana untuk meloloskan proyek Meikarta. Sikap kooperatif tersebut akan kami hargai," tutup Febri. Sekadar informasi, KPK telah menetapkan sembilan tersangka diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap. Yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare dan fase ketiga 101,5 hektare. KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas. Pemberikan dilakukan pada April, Mei dan Juni 2018.

DPRD 'Kecipratan' Proyek Meikarta, KPK Endus Aliran Dananya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-kpk-kami-bisa-ott-tiap-hari-habis-itu-pejabat_m_-1.jpg" alt="Agus Rahardjo dalam acara hasil review konvensi pbbanti korupsi (uncac) di gedung penunjang KPK Selasa (27/11)." width="100%">
<figcaption>Agus Rahardjo dalam acara hasil review konvensi pbbanti korupsi (uncac) di gedung penunjang KPK Selasa (27/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik korupsi para pejabat masih sangat tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengklaim bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari. Hanya saja, hal itu urung dilakukan mengingat terbatasnya jumlah personel KPK. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua KPK, Agus Rahardjo disela acara diskusi publik Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), Selasa (27/11). "Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Kalau kita punya orang banyak, para pejabat itu bisa habis hari ini," katanya pada awak media, di Gedung Penunjang KPK, Selasa (27/11). Lebih lanjut, dia menduga masih ada pejabat negara yang terlibat korupsi. Menurutnya, jika tidak ada perbaikan yang dilakukan maka para pejabat akan habis diciduk lembaganya. "Hampir semua bupati dan banyak pejabat masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat ini. Kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya)," tegasnya. Oleh sebab itu, agar KPK mendapat tambahan tenaga, harus dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor atau dibuat Perppu. Nantinya, dia meminta dalam revisi UU Tipikor nantinya dimasukkan pasal yang mengatur peran serta masyarakat. "Kita ingatkan mengenai Tap MPR 11 Tahun 1998 tadi kalau diterjemahkan salah satunya jadi Undang-Undang 31/1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah di dalamnya saya ingin garis bawahi yang perlu segera masuk kalau baca UU 31/1999 ada pasal 8 yang sebetulnya perlu masuk UU Tipikor, yaitu peran serta masyarakat," beber Agus. Di sisi lain, Agus mengungkapkan dalam UU 31/1999 pasal 8 disampaikan peran masyarakat dalam negara merupakan hak dan kewajiban, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari KKN. "Itu esensinya penting karena selama ini aparat penegak hukum yang bergerak, masyarakat belum diberdayakan. Jadi kegentingannya kalau kita punya orang hari ini yang namanya penyelenggara negara bisa habis," tutup Agus.

Ketua KPK: Kami Bisa OTT Tiap Hari, Habis Itu Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-kpk-kami-bisa-ott-tiap-hari-habis-itu-pejabat_m_.jpg" alt="Agus Rahardjo dalam acara hasil review konvensi pbbanti korupsi (uncac) di gedung penunjang KPK Selasa (27/11)." width="100%">
<figcaption>Agus Rahardjo dalam acara hasil review konvensi pbbanti korupsi (uncac) di gedung penunjang KPK Selasa (27/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik korupsi para pejabat masih sangat tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengklaim bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari. Hanya saja, hal itu urung dilakukan mengingat terbatasnya jumlah personel KPK. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua KPK, Agus Rahardjo disela acara diskusi publik Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), Selasa (27/11). "Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Kalau kita punya orang banyak, para pejabat itu bisa habis hari ini," katanya pada awak media, di Gedung Penunjang KPK, Selasa (27/11). Lebih lanjut, dia menduga masih ada pejabat negara yang terlibat korupsi. Menurutnya, jika tidak ada perbaikan yang dilakukan maka para pejabat akan habis diciduk lembaganya. "Hampir semua bupati dan banyak pejabat masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat ini. Kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya)," tegasnya. Oleh sebab itu, agar KPK mendapat tambahan tenaga, harus dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor atau dibuat Perppu. Nantinya, dia meminta dalam revisi UU Tipikor nantinya dimasukkan pasal yang mengatur peran serta masyarakat. "Kita ingatkan mengenai Tap MPR 11 Tahun 1998 tadi kalau diterjemahkan salah satunya jadi Undang-Undang 31/1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah di dalamnya saya ingin garis bawahi yang perlu segera masuk kalau baca UU 31/1999 ada pasal 8 yang sebetulnya perlu masuk UU Tipikor, yaitu peran serta masyarakat," beber Agus. Di sisi lain, Agus mengungkapkan dalam UU 31/1999 pasal 8 disampaikan peran masyarakat dalam negara merupakan hak dan kewajiban, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari KKN. "Itu esensinya penting karena selama ini aparat penegak hukum yang bergerak, masyarakat belum diberdayakan. Jadi kegentingannya kalau kita punya orang hari ini yang namanya penyelenggara negara bisa habis," tutup Agus.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kasus-proyek-meikarta-kpk-ingatkan-ridwan-kamil_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK mengingatkan Emil terkait rencana pertemuan sang gubernur dengan pihak terkait proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK mengingatkan Emil terkait rencana pertemuan sang gubernur dengan pihak terkait proyek Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikabarkan akan memanggil sejumlah pihak terkait proyek Meikarta yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima informasi tersebut. Terutama soal rencana pemanggilan pihak Pemkab Bekasi dan Meikarta. "Kami membaca informasi, bahwa Gubernur Jabar berencana memanggil pihak Pemkab dan pihak Meikarta," ucap Juru Bicara KPK Febry Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat (26/10). Kendati demikian, menurut mantan aktivis ICW ini hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Mengingat adanya risiko yakni bisa terhambatnya penanganan perkara yang tengah masuk tahap penyidikan. "Jika itu benar, kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK," imbuhnya. "Karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Dua di antaranya selaku pemberi dan penerima suap, yakni Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap komitmen fee suap dari pihak Meikarta ini sekitar Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap baru sekitar Rp 7 miliar.

Soal Kasus Proyek Meikarta, KPK Ingatkan Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ridwan-kamil-perizinan-proyek-meikarta-kewenangan-pemkab-bekasi_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus suap Meikarta melalui akun Instagram pribadinya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara soal kasus suap Meikarta melalui akun Instagram pribadinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus suap izin proyek properti Meikarta yang menjerat Wali Kota Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat, membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Dia berkomentar melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil. Menurutnya berbagai perizinan untuk proyek Meikarta adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara di tingkat provinsi hanya memberikan rekomendasi tata ruang yang diajukan oleh Pemkab Bekasi. "MEIKARTA. Perijinan (Tata ruang, Amdal, IMB dll) Meikarta adalah wewenang Pemkab Bekasi. Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi. Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah. Dari 500 Ha yang direncanakan dan 143 Ha yang diajukan Pemkab, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 Ha. _____ Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 Ha. _____ Jika ada masalah suap menyuap pada ijin-ijin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana, sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil. ______ Sementara itu sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang. Hatur Nuhun." tulis Ridwan Kamil, Minggu (21/10) malam. Bersama unggahannya tersebut, Ridwan kamil menyertakan gambaran alur pemberian izin terkait dengan proyek Meikarta yang ditulis dengan tangan. Dirinya meminta agar KPK menegakan hukum dengan tegas dan adil. Telebih pada kasus ini terdapat kasus suap yang menjerat beberapa pejabat di Pemkot Bekasi termasuk Bupati Bekasi. Seperti diketahui&nbsp;KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka, Senin (15/10). Neneng diduga terkait kasus suap izin proyek properti Meikarta. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, juga turut menyandang status tersangka sebagai orang yang memberi suap. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan total 9 orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konfrensi pers, dikantornya, Senin malam (15/10). Lebih lanjut, La Ode juga menyebut penetapan tersangka pada beberapa pihak ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Persisnya soal pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Adapun orang yang diduga berperan sebagai penyuap adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). Sementara pihak yang diduga penerima yakni Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Ridwan Kamil: Perizinan Proyek Meikarta Kewenangan Pemkab Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-kena-ott-eka-supria-atmaja-ditunjuk-jadi-plt_m_.jpg" alt="Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi." width="100%">
<figcaption>Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi. Prosesi penyerahan surat tugaspun dilakukan di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/10). Wakil Gubernur Jawa Barat,Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat tugas tersebut yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa. Juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Uu mengatakan agenda tersebut adalah kegiatan kedinasan yakni memberikan surat penugasan atau menegaskan bahwa pimpinan Kabupaten Bekasi diganti oleh Eka Supria Atmaja. Sebab, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap KPK, Minggu (14/10) lalu. "Dalam undang-undangnya, mempertegas bahwa ini surat dari Mendagri dan Pak Plt Bupati bisa melaksanakam tugasnya dengan baik," ujar Uu, Kamis (18/10). Dengan banyaknya pemimpin di Jawa Barat yang tekena OTT karena korupsi, berharap ini adalah kasus yang terakhir. Dirinya berharap agar Plt Bupati pun bisa bekerja dengan profesional. Sementara seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih hati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang menjerat hukum atau pidana. "Harapan kami, tidak ada lagi (pemimpin korupsi). Kami akan lebih hati-hati terhadap yang sudah dilakukan, semakin waspada, hati-hati dan tidak melakukan hal itu lagi," ungkapnya. Mantan Bupati Tasikmalaya ini pun, menitipkan tiga pesan kepada Plt Bupati Bekasi. Pertama harus mampu menjaga kebersamaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Pasalnya tugas seorang Bupati ada tiga macam diantaranya pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan. "Dan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang ada," ucapnya. Kedua harus membangun komunikasi yang baik dengan lapisan masyarakat. Termasuk ulama, anak muda, wartawan dan lainnya. Pada dasarnya, komunikasi ini tersumbat karena satu dan lain hal, tetapi dengan berani berkorban dalam membangun komunikasi maka akan menghasilkan suatu hal yang baik. Ketiga pesan meninggalkan korupsi. Bahkan itu sudah ada dalam aturan tinggal pelaksanaannya. "Kita harus melaksanakan kegiatan secara legalitas, ada payung hukumnya. Aturan itu untuk membebaskan kita (dari penyimpangan)," pungkasnya.

Bupati Kena OTT, Eka Supria Atmaja Ditunjuk Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-isyaratkan-panggil-petinggi-lippo_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febry Diansyah belum bisa memberikan keterangan apakah KPK akan menjerat Lippo Grup dengan pidana korporasi" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febry Diansyah belum bisa memberikan keterangan apakah KPK akan menjerat Lippo Grup dengan pidana korporasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap perizinan pembangunan mega proyek Meikarta di Bekasi terus bergulir di meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu petinggi Lippo Group selaku korporasi pemegang proyek tersebut juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya berhenti di Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, komisi antirasuah pun akan akan terus mendalami kasus ini. KPK bahkan berencana akan memanggil petinggi Lippo Group untuk menelusuri adanya keterlibatan korporasi atau tidak dalam dugaan suap ini. "Nanti KPK akan mencoba melakukan pemeriksaan apakah terhadap pegawai dan pejabat di kabupaten Bekasi atau pihak terkait perizinan ini, atau pihak swasta di Lippo Group jika diperlukan," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/10). Meski demikian, mantan Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu masih enggan mengutarakan apakah Lippo Group akan dijerat pidana korporasi atau tidak. Dia berpendapat belum ada bukti kuat ke arah itu. Penyidik, lanjut Febri saat ini tengah berfokus mencari fakta dalam kasus suap yang menyeret nama Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Jika fakta ini telah terungkap maka dengan sendiri akan menuntut ke tahap selanjutnya, dalam membuktikan adanya keterlibatan pihak lain atau tidak dalam perkara ini. "Sebaiknya saya tidak berandai-andai dulu saat ini yah. Jika ada atau tidak (pidama korporasi) yang pasti kami telusuri dulu bagaimana fakta dan peristiwanya satu per satu," jelasnya. Febri meminta semua pihak terkait kasus ini untuk kooperatif dalam menyelesaikan perkara ini. Febri tidak ingin terjadi adanya upaya penghalangan penyidikan, karena berpotensi dijerat dengan pidana atas tuduhan perintangan penyidikan. "Kami harapkan juga dan ingatkan agar pihak-pihak yang dipanggil bersikap kooperatif. Jangan lagi ada kejadian penangan perkara sebelumnya ketika kami harus menggunakan pasal 21 bagi pihak-pihak yang mencoba menghalangi pekerjaan KPK," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott bupati bekasi

Berita Terkini

KPK Kejar Pemberi Perintah Penghapusan Pesan Elektronik dalam Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi

Soal Korupsi Suap Meikarta, Aher Mangkir dari Panggilan KPK

Deddy Mizwar: Saya Tau dari Awal, Wajar KPK Manggil

DPRD 'Kecipratan' Proyek Meikarta, KPK Endus Aliran Dananya

Ketua KPK: Kami Bisa OTT Tiap Hari, Habis Itu Pejabat

Ketua KPK: Kami Bisa OTT Tiap Hari, Habis Itu Pejabat

Soal Kasus Proyek Meikarta, KPK Ingatkan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil: Perizinan Proyek Meikarta Kewenangan Pemkab Bekasi

Bupati Kena OTT, Eka Supria Atmaja Ditunjuk Jadi Plt

KPK Isyaratkan Panggil Petinggi Lippo

Download Aplikasi JawaPos.com