<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Kerja Keras KPK Memberangus Korupsi di Bulan Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/auditor-bpk-kena-ott-kpk-cba-awas-disusupi_m_133325.jpeg" alt="Irjen Kemendes dan PDT, Sugito kini menjadi tahanan KPK. Sugito diketahui menyuap auditor BPK." width="100%">
<figcaption>Irjen Kemendes dan PDT, Sugito kini menjadi tahanan KPK. Sugito diketahui menyuap auditor BPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai &lrm;operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat oknum pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini, merupakan pukulan telak bagi pengawasan pengelolaan anggaran. Lembaga yang diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk melakukan audit keuangan di instansi pemerintah, malah terindikasi melakukan persengkongkolan jahat guna mengelabui publik.&nbsp; "Jual beli opini dalam penentuan penilaian BPK yang sebelumnya banyak diisukan, dengan adanya OTT KPK terhadap oknum BPK membuka mata publik bahwa hal tersebut nyata adanya," ujar Jajang kepada JawaPos.com, Senin (29/5). Dengan adanya kejadian seperti ini, BPK khusus pemimpinnya harus melakukan banyak evaluasi. Kualitas dan integritas auditor di tubuh BPK perlu dijaga. Minimal ada upaya pencegahan sejak awal misalnya mulai dari proses rekrutmen auditor BPK. "Jadi jangan sampai disusupi oknum-oknum yang tidak memiliki kualitas dan kredibilitas," tegasnya. Sebelumnya, dalam kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK ke Kemendes, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka suap. Mereka diantaranya adalaj Irjen Kemendes Sugito, Eselon III Kemendes JDT, Eselon I BPK RS dan Auditor BPK ALS. Sugito dan JDT disanga telah memberikan uang kepada RS dan ALS supaya Kemendes memperoleh predikat opini WTP dalam laporan keuangannya. Uang senilai Rp 40 juta disita KPK yang merupakan sisa dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta. Sugito dan JDT disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan RS dan ALS disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 19999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(cr2/JPG)

Auditor BPK Kena OTT KPK, CBA: Awas Disusupi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kisah-tim-penguntit-di-salat-jumat-sebelum-ott-auditor-bpk_m_133289.jpeg" alt="Ali Sadli usai menjalani pemeriksaan di KPK. Dia langsung di tahan beserta tiga tersangka lainnya." width="100%">
<figcaption>Ali Sadli usai menjalani pemeriksaan di KPK. Dia langsung di tahan beserta tiga tersangka lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terik matahari menyinari langit Jakarta Jumat (26/5) siang. Adzan sholat Jumat di penghujung bulan Syaban pun berkumandang dari sebuah masjid di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Atas panggilan Tuhan tersebut, pegawai eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo, bergegas mengayunkan langkah kaki menuju masjid kantornya. Penuh semangat, sama seperti puluhan jamaah lain yang hendak menunaikan sholat Jumat terakhir sebelum memasuki Ramadan. Jarot tidak pernah menyangka, bahwa salat Jumat itu menjadi yang terakhir kali baginya sebagai orang bebas. Sebab, hari itu menjadi Jumat keramat (istilah kegiatan penindakan di KPK), sehingga menjadikan ritual itu sebagai salat berjamaah terakhir di lembaga yang membesarkan namanya. Kini dia harus berurusan dengan KPK karena diduga melakukan penyuapan yang melibatkan dirinya dan Irjen Kemendes PDTT Sugito. Dia tak sadar, dalam beberapa bulan terakhir telepon selulernya disadap. Tidak hanya itu, gerak-geriknya juga sudah dipantau tim Satgas penindakan lembaga antirasuah. Saat itu, dia diduga menjadi messenger Sugito untuk memberikan &rsquo;&rsquo;perhatian&rsquo;&rsquo; kepada dua auditor BPK yakni Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri. Perhatian adalah kata yang menjadi kode untuk pemberian duit suap terhadap keduanya. Uang itu belakangan terungkap sebagai mahar atas pemberian predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kementerian yang kini dipimpin Eko Putro Sandjojo itu. Jarot, begitu sapaan akrabnya, juga tak menyadari jika di dalam masjid tempatnya salat, sedang dikuntit rombongan tim antirasuah. Saat itu, personil KPK memang memilih menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid Kemendes PDTT. Di waktu yang bersamaan, untuk memastikan uang tersebut sampai ke tangan dua auditor BPK, tim KPK berpencar. Ada yang menunaikan salat Jumat di luar Gedung BPK. Sebab mereka tidak ingin terdeteksi oleh Ali Sadli yang tengah menunaikan salat Jumat di Masjid Baitul Hasib, kantor BPK. &rsquo;&rsquo; Tim lain mengikuti Jumatan di kantor lain, karena ALS (Ali Sadli) ada di sana (masjid BPK),&rsquo;&rsquo; tutur sumber internal KPK, saat berbincang dengan JawaPos.com, Sabtu (27/5) malam. Sesuai rencana, selesai salat Jumat, Jarot bergegas menunaikan perintah atasannya untuk memberikan uang Rp 40 juta. Jumlah itu untuk menggenapi permintaan sang auditor. Sebelumnya, mereka sudah menerima duit pelumas sebesar Rp 200 juta di awal Mei. Bakda salat Ashar, sekitar pukul 15.30 Wib, Jarot keluar dari lembaga auditor keuangan negara yang dipimpin Moerhadi Soerja Djanegara itu. Paket berisikan uang tunai Rp 40 juta tidak lagi ada di tangannya. Usai mobil yang dikendarai Jarot bersama sopirnya keluar dari gedung BPK yang terletak di Jalan Gatot Soebroto Jakarta, petugas KPK langsung menghentikan laju kendaraan yang ditumpanginya. Setelah dilakukan interogasi sesaat, Jarot tak bisa mengelak dan mengakui perbuatan yang dilakukannya. &rsquo;&rsquo;Prosesnya cepat,&rsquo;&rsquo; sambung sumber lain. Jarot langsung di gelandang tim KPK ke ruang Ali Sadli. Benar saja, duit pelumas sebesar Rp 40 juta sebagai upeti pembelian WTP untuk Kemendes PDTT yang baru diserahkan Jarot ke Ali berhasil ditemukan KPK. Sementara tim lain, langsung menciduk Rochmadi bersama sekretarisnya. &rsquo;&rsquo;Di sana kita temukan duit lain Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu,&rsquo;&rsquo; papar sumber pertama. Dari penangkapan Rochmadi, petugas KPK terpaksa menggelandang satuan keamanan (Satpam) yang berjaga dan menyaksikan penangkapan Rochmadi. Hal yang sama juga dilakukan petugas KPK kepada sopir Jarot. Mereka dijadikan saksi penangkapan atasannya, sebelum akhirnya dibebaskan karena tidak terlibat perkara. Selanjutnya, setelah peristiwa BPK selesai, tim lain langsung menangkap Sugito sekitar pukul 16.20 WIB yang kala itu masih berada di kantornya. Sugito tak menyangka, jika idenya memberi suap kepada auditor BPK berbuah derita. Kini, keempat orang tersebut terpaksa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena sudah ditetapkan tersangka. (wnd/JPG)

Kisah Tim Penguntit di Salat Jumat Sebelum OTT Auditor BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/dikenal-banyak-musuh-karena-antikorupsi-sugito-malah-suap-bpk_m_133126.jpeg" alt="Irjen Kemendes dan PDT Sugito kini menjadi tahanan KPK" width="100%">
<figcaption>Irjen Kemendes dan PDT Sugito kini menjadi tahanan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak&nbsp;orang terkaget-kaget ketika Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dicokok KPK. Salah satunya Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo. Politikus PKB itu seolah masih tak percaya Sugito terjaring OTT KPK karena diduga menyuap auditor BPK. Sebab, Sugito selama ini menjadi mitranya dalam menjalankan program antikorupsi di Kemendes.&nbsp; "Pak Sugito itu selama ini ada di garda terdepan dalam memerangi korupsi di kementerian ini, banyak dimusuhi orang tidak benar," ujar Eko saat ditemui di kantornya kemarin (27/5). Menurut Eko, sebagai Irjen, Sugito punya banyak inovasi. Di antaranya, memelopori program agen perubahan birokrasi. Ironi kian menyeruak karena Sugito adalah orang yang membentuk sekaligus memimpin Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di internal Kemendes. "Makanya, saya kaget sekali (dia terjerat kasus korupsi, Red)," katanya. Eko menambahkan, selama Sugito menjadi Irjen, indeks akuntabilitas kinerja Kemendes naik dari kategori C ke B.&nbsp;Rating&nbsp;serapan anggaran juga membaik dari peringkat ke-78 dari total 86 kementerian dan lembaga (KL) menjadi ke-15 pada 2016.&nbsp; Menurut Eko, di internal Kemendes, perbaikan integritas dan akuntabilitas menjadi prioritas. Bahkan, sejak menjabat pada Juli 2016, sudah tiga kali dia memfasilitasi KPK untuk memberikan pembinaan terhadap seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di Kemendes. Sebagai bentuk komitmen mendorong akuntabilitas, Eko mempersilakan KPK untuk menyelidiki seluruh satuan kerja (satker) di lingkup Kemendes. "Lihat saja, enam jabatan eselon 1 kami masih kosong, itu karena saya memang ketat sekali soal integritas," ujarnya. Terkait kemungkinan BPK akan mengkaji lagi status wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah diberikan untuk laporan keuangan Kemendes 2016, Eko menyerahkan sepenuhnya kepada BPK. "Silakan kalau mau diperiksa lagi," ucapnya. Dalam waktu dekat, Eko berencana meminta izin KPK agar diperkenankan menemui Sugito untuk mengklarifikasi apa saja kesepakatan dengan auditor BPK serta dari mana uang yang digunakan untuk menyuap. "Saya juga sudah perintahkan Dharma Wanita Kemendes untuk menemani keluarga Pak Sugito. Rumah beliau kecil, ada di gang sempit," ujarnya. Di lingkungan pegawai Kemendes, Sugito juga dikenal sebagai sosok sederhana. Sebagian besar staf dan pegawai Kemendes PDTT mengenal Sugito memiliki kepribadian baik dan dekat anak buahnya. Baik itu staf aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai honorer. "Dia perhatian sama anak buah," ujar salah seorang staf Kemendes PDTT yang namanya enggan dipublikasikan kemarin.&nbsp; Bagi beberapa staf, pria yang pernah menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga terkenal sederhana. Misalnya, saat pejabat-pejabat ingin mengundang ustad-ustad terkenal untuk pengajian, Sugito yang tinggal di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, itu justru mengusulkan ustad-ustad sederhana.&nbsp; "Ah, ustad-ustad di TV itu sudah kaya. Kita undang ustad-ustad yang biasa mengisi acara di masjid saja," kata staf tersebut menirukan pernyataan Sugito di hadapan pejabat-pejabat Kemendes sebelum puasa beberapa waktu lalu.&nbsp;(tau/tyo/c10/owi)

Dikenal Banyak Musuh karena Antikorupsi, Sugito Malah Suap BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ternyata-cuma-segini-harga-opini-wtp-kalau-lewat-suap-ke-oknum-bpk_m_133124.jpeg" alt="Auditor BPK Ali Sadli menjadi tahanan KPK" width="100%">
<figcaption>Auditor BPK Ali Sadli menjadi tahanan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbukti menjadi objek basah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/5), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik kotor oknum auditor itu. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, seusai pemeriksaan 1 x 24 jam, KPK menetapkan empat tersangka dalam dugaan rasuah jual beli predikat WTP bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mereka adalah Auditor Utama III BPK Rochmadi Saptogiri, Kepala Auditorat III BPK Ali Sadli, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, dan Kabag Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo. "KPK mengamankan uang tunai Rp 40 juta dari OTT di kantor BPK," ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin (27/5). Menurut Agus, uang Rp 40 juta itu diamankan penyidik KPK dari ruangan Ali Sadli. Dari pemeriksaan, terungkap keterangan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari total komitmen yang diberikan Sugito dan Jarot kepada Rochmadi dan Ali agar memberikan opini WTP kepada Kemendes PDTT. "Total&nbsp;fee-nya Rp 240 juta," katanya. Namun, uang yang diamankan KPK bukan hanya itu. Agus menyebutkan, penyidik juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3.000 (setara Rp 39 juta) yang disimpan di dalam brankas. Namun, uang tersebut belum bisa dipastikan apakah berkaitan dengan suap atau bukan. "Untuk pengamanan, di BPK kami segel dua ruangan, di Kemendes empat ruangan," ungkapnya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menambahkan, motif suap diduga kuat berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan (audit) laporan keuangan Kemendes PDTT yang dilakukan BPK Maret lalu. Sugito, kata dia, diketahui melakukan pendekatan kepada auditor BPK dengan memberi kode "perhatian" tahun anggaran 2016. "Setelah diperiksa 1 x 24 jam, dilakukan gelar perkara," ucapnya. KPK menjerat Rochmadi dan Ali dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan Sugito dan Jarot dikenai pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Laode mengatakan, selain mempelajari uang di luar&nbsp;commitment fee&nbsp;yang disita penyidik, pihaknya akan menggali informasi tentang asal duit Rp 240 juta yang digunakan Sugito untuk menyuap auditor BPK. Hal itu penting dilakukan. Sebab, urusan yang menjadi objek suap umumnya diselesaikan secara kelembagaan. Bukan individu ke individu. "Itu akan menjadi bagian penyidikan." Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berjanji mendukung upaya KPK menegakkan hukum terhadap dua pejabatnya tersebut. Pihaknya menilai kasus itu sebagai pembelajaran untuk lebih serius menjaga kredibilitas BPK. "Kami akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan," tutur pria yang baru satu bulan menduduki kursi ketua BPK tersebut. Apakah predikat WTP Kemendes PDTT akan dianulir? Moermahadi belum bisa memastikan. Pihaknya masih perlu melihat secara mendalam hasil penyidikan KPK. Sejauh ini penyidik KPK belum memberikan gambaran umum terkait objek suap dalam OTT tersebut. "Kalau secara teori, kalau ada kesalahan bisa&nbsp;restatement," ujarnya. Di tempat terpisah, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, setelah penetapan sebagai tersangka oleh KPK, pihaknya segera mengevaluasi posisi Sugito sebagai inspektur jenderal. "Besok pagi (hari ini, Red) akan kami rapatkan untuk mekanisme penggantiannya," ujar dia. Menurut aturan, pejabat yang telah berstatus tersangka harus dicopot dari jabatannya. Namun, Eko mengaku masih akan menunggu proses hukum yang berjalan. "Kalau nanti tidak terbukti bersalah, ya pasti hak-hak beliau dikembalikan," katanya. Sementara itu, Mukhamad Misbakhun (anggota Komisi XI DPR yang membidangi sektor keuangan) menerangkan, kasus suap yang melibatkan auditor utama BPK bukanlah keputusan kelembagaan. "Itu perilaku yang dilakukan oknum yang harus diperbaiki," ucap dia saat dihubungi kemarin. Kasus suap tersebut tidak boleh dibiarkan. BPK harus secepatnya memperbaiki diri. Misbakhun yakin masih banyak pegawai atau auditor yang idealistis. Mereka bekerja untuk memperbaiki sistem keuangan negara. Jadi, tidak bisa digeneralisasi seolah-olah semua pegawai menerima suap. Itu hanya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dan tergoda oleh uang. Menerima status WTP, jelas Misbakhun, tidaklah mudah. Status tersebut tidak hanya didapat dari audit, tapi juga dilihat segi pelayanannya. Kementerian atau lembaga yang pelayanannya jelek dan akuntabilitasnya rendah tidak mungkin mendapatkan status WTP. "Jangan beranggapan, kasih suap, kemudian dapat WTP. Itu tidak bisa," tutur dia. Johnny G. Plate, anggota komisi XI yang lain, menduga pemberian opini WTP sarat dengan korupsi. Khususnya, kata dia, laporan keuangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dia mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Komisi antirasuah itu harus mengungkap praktik-praktik penyimpangan penggunaan anggaran negara. Opini dari BPK, tutur Johnny, tidak boleh sampai bersifat politis dan menjadi komoditas auditor. Anggota BPK harus tegas terhadap bawahannya sehingga terhindar dari praktik korupsi.&nbsp;(tyo/tau/lum/c9/owi) Hasil OTT di Ruang Auditor BPK Ali Sadli:&nbsp; Rp 40 juta&nbsp;dari total komitmen Rp 240 juta. Rp 200 juta sudah diserahkan. Rp 1,145 miliar dan USD 3.000 (setara Rp 39 juta) di dalam brankas. Belum diketahui keterkaitannya dengan perkara. Jejak "Jual Beli" Opini&nbsp; 6 kasus suap melibatkan 23 auditor/pejabat/staf BPK sepanjang 2015 hingga 2017. 3 kasus suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 1 kasus suap untuk mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK. 1 kasus suap untuk "membantu" kelancaran proses audit BPK. Sumber: KPK dan ICW&nbsp;

Ternyata, Cuma Segini Harga Opini WTP Kalau Lewat Suap ke Oknum BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/833_17588_Elanto-bersepeda.jpg" alt="Elanto Wijoyono (mengenakan helm untuk pengendara sepeda) di sela-sela aksinya menghadang konvoi motor gede di Yogyakarta, Sabtu (15/8). Foto: Rizal S Nugroho/Radar Jogja/JPG" width="100%">
<figcaption>Elanto Wijoyono (mengenakan helm untuk pengendara sepeda) di sela-sela aksinya menghadang konvoi motor gede di Yogyakarta, Sabtu (15/8). Foto: Rizal S Nugroho/Radar Jogja/JPG</figcaption>
</figure><a href="https://www.jawapos.com">JawaPos.Com</a> - Nama Elanto Wijoyono, warga Condongcatur, Sleman, Yogyakarta jadi perbincangan di media dan publik dalam dua hari ini. Aksi nekatnya menghentikan konvoi motor gede (moge) di Ring Road Utara Yogyakarta mengundang pujian dari banyak kalangan. &nbsp; Pria 32 tahun itu merasa kesal karena beberapa hari ini di Yogyakarta banyak konvoi moge tanpa mematuhi lampu lalu lintas. Kekesalan Elanto pun memuncak sehingga melakukan aksi nekat menghadang konvoi moge di lampu lalu lintas alias traffic light Condong Catur, Sabtu (15/8) sore. Sebab, aksi konvoi moge tanpa mematuhi lampu lalu lintas itu juga mengakibatkan kemacetan. &quot;Sudah kali kesekian di Jogja konvoi Harley menyebabkan kemacetan dan merugikan pengendara lain. Selain itu juga ada penggunaan patroli pengawalan yang saya sebagai warga memandangnya seharusnya hanya untuk kepentingan darurat, bukan mengawal rombongan yang nggak penting ini,&quot; katanya kepada Radar Jogja. Konvoi moge yang dikawal polisi tak membuat Elanto ciut nyali. Ia bahkan melakukan aksi nekatnya di depan petugas polisi lalu lintas. Dengan menggunakan sepeda genjot, pekerja swasta itu langsung beraksi. Menurutnya, konvoi moge cenderung menggangu lalu lintas. Dia justru heran dengan polisi yang malah membiarkannya. &quot;Ini kan sudah berkali-kali setiap tahun, saya&nbsp; sebagai warga berharap polisi melakukan tugasnya,&quot; imbuhnya. Elanto bukannya langsung ujuk-ujuk menghadang konvoi moge. Sebelumnya ia terlebih dulu mengeluhkan konvoi moge yang menganggu pengguna lalu lintas lainnya itu ke petugas kepolisian, bahkan dengan mendatangi kantor polisi.&nbsp; &quot;Saya ke Ditlantas Polda, tapi alasannya pejabat berwenang tidak ada di tempat,&quot; terangnya. Kesal keluhannya tak digubris, Elanto mulai menyampaikan protes melalui media sosial. Setelah itu barulah ia melakukan aksi turun ke jalan dengan dukungan warga. &quot;Awalnya ngetwit (mengunggah komentar di Twitter, red), tapi banyak temen yang ternyata punya kepedulian sama. Akhirnya tanpa dikoordinasi spontan saja kita sama-sama turun ke jalan,&quot; ujarnya.(riz/radarjogja/ara/JPG)

Elanto Nekat Hadang Konvoi Moge, Ini Alasannya

ott bpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott bpk