<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/1000159742-534774861.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11)." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Selain Rohidin Mersyah, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, pihaknya tidak serta merta menangkap Rohidin Mersyah dalam giat OTT, pada Sabtu (23/11). Menurutnya, KPK sudah menerima laporan dari masyarakat sejak Mei 2024.</p> <p>"Proses penangkapan ini didahului sejak bulan Mei, terkait akan ikut sertanya yang bersangkutan (Rohidin Mersyah) akan mengikuti Pilkada yang hari Rabu nanti akan dilaksanakan," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</p> <p>Alex mengutarakan, pihaknya mendapatkan informasi pada Jumat (22/11) yang diduga terdapat penerimaan uang kepada Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF). Penerimaan uang itu tidak lain kepada Rohidin Mersyah.</p> <p>Menurutnya, KPK langsung bergerak untuk mengamankan pihak-pihak terkait di Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11). Tim penindakan KPK melakukan penangkapan terhadap delapan orang.</p> <p>Adapun, delapan orang yang diamankan itu yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi; Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera.</p> <p>Serta, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi&nbsp;Bengkulu, Tejo Suroso; Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah; Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC).</p> <p>Alex menegaskan, penangkapan terhadap Rohidin Mersyah tidak dilakukan saat yang bersangkutan berkampanye. Mengingat, Rohidin merupakan calon gubernur (cagub) petahana Bengkulu.</p> <p>Rohidin diamankan tim penindakan KPK sekitar pukul 20.30 WIB, pada Sabtu (23/11). Ia menyebut, tidak mungkin KPK mengamankan Rohidin Mersyah saat berkampanye lantaran banyak pendukungnya.</p> <p>"Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu diamankan di Serangai, Bengkulu Utara sekitar pukul 20.30," ungkap Alex.</p> <p>Menurut Alex, saat mengamankan delapan orang itu, pihaknya juga turut mengamankan sejumlah uang. Ia menyebut, dari mobil saksi Saidirman (SD) mengamankan uang tunai Rp 32.550.000.</p> <p>Serta, catatan penerimaan dan penyaluran uang, dan uang tunai sejumlah Rp 120 juta. Uang itu diamankan di rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera (FEP). Tak hanya itu, tim satgas juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp 370 juta pada mobil Rohidin Mersyah.</p> <p>"Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar Rp 6,5 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD) pada rumah dan mobil Sdr. EV," pungkas Alex.</p> <p class="class-paragraph">Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Alex menegaskan, penangkapan terhadap Rohidin Mersyah tidak dilakukan saat yang bersangkutan berkampanye. Rohidin merupakan cagub petahana.

Begini Kronologi OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, KPK Tegaskan Bukan saat Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/1000159744-3296991299.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11)." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai Rp 7 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.</p> <p>Selain itu, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka.</p> <p>"Total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar Rp 7 miliar dalam mata uang rupiah, Dollar Amerika (USD) dan Dollar Singapura (SGD)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</p> <p>Alex menjelaskan, barang bukti uang itu diamankan setelah tim penindakan KPK melakukan penangkapan terhadap delapan orang. Adapun, delapan orang yang diamankan itu yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi; Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera.</p> <p>Serta, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi&nbsp;Bengkulu, Tejo Suroso; Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah; Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC).</p> <p>Mereka yang sempat diamankan itu saat ini telah dipulangkan dan masih berstatus sebagai saksi. Mereka diamankan tim satgas KPK, pada Sabtu (23/11).</p> <p>Menurut Alex, saat mengamankan delapan orang itu, pihaknya mengamankan sejumlah uang. Ia menyebut, dari mobil saksi Saidirman (SD) mengamankan uang tunai Rp 32.550.000.</p> <p>Serta, catatan penerimaan dan penyaluran uang, dan uang tunai sejumlah Rp 120 juta. Uang itu diamankan di rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera. Tak hanya itu, tim satgas juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp 370 juta pada mobil Rohidin Mersyah.</p> <p>"Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar&nbsp;Rp 6,5 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar&nbsp;Singapura (SGD) pada rumah dan mobil Sdr. EV," ujar Alex.</p> <p>Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.</p>

Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

KPK Amankan Barang Bukti Uang Rp 7 Miliar dari OTT yang Menjerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/1000159742-534774861.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11)." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) sebagai tersangka, Minggu (24/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rohidin menyandang status tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11).</p> <p>Selain Rohidin, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC). "KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</p> <p>Alex menjelaskan, pihaknya tidak serta merta menangkap Rohidin Mersyah dalam giat OTT, pada Sabtu (23/11). Menurutnya, KPK menerima laporan dari masyarakat sejak Mei 2024.</p> <p>"Proses penangkapan ini didahului sejak bulan Mei, terkait akan ikut sertanya yang bersangkutan (Rohidin Mersyah) akan mengikuti Pilkada yang hari Rabu nanti akan dilaksanakan," ucap Alex.</p> <p>Alex menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi pada Jumat (22/11) yang diduga terdapat penerimaan uang kepada Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF). Penerimaan uang itu tidak lain kepada Rohidin Mersyah.</p> <p>KPK mengamankan barang bukti uang senilai total 7 miliar dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu diduga untuk pemenangan kebutuhan Rohidin Mersyah dalam Pilkada Benkulu 2024.</p> <p>"Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah&nbsp;total sekitar 7 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD)," ungkap Alex.</p> <p>Ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.</p> <p>Rohidin Mersyah bersama Isnan Fajri dan Anca lasung menjalani penahanan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta.</p> <p>"KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

"KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan," kata Alex.

KPK Resmi Tetapkan Gubernur Rohidin Mersyah dan Sekda Bengkulu Isnan Fajri sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/20241124144626_4J3A0679JPG-2592991616.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata pernah diperiksa penyidik lembaga antirasuah terkait kasus suap ekspor benih lobster alias benur yanf menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Rohidin saat itu diperiksa sebagai saksi, pada Senin, 1 Januari 2021.</p> <p>Rohidin bantah terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. Bahkan, Rohidin membantah menerima uang dari perizinan ekspor benur.</p> <div dir="auto">Namun, kali ini Rohidin Mersyah harus berurusan dengan KPK. Rohidin tertangkap tangan KPK, terkait dugaan suap untuk pendanaan pencalonannya pada Pilkada Bengkulu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pantauan <em>JawaPos.com,</em> Rohidin terlihat telah tiba sekitar pukul 14.32 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). Rohidin terlihat mengenakan topi dan masker.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin tak berkomentar apa pun kepada awak media saat memasuki markas lembaga antirasuah. Rohidin langsung masuk ke ruang pemeriksaan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan,&nbsp;mengamankan total delapan orang dalam OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, pada Sabtu (23/11) kemarin. Salah satu yang diamankan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," ucap Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain delapan pihak yang diamankan, tim penindakan KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang, dokumen dan alat elektronik. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang diamankan dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada aparat Kepolisian yang membantu mengamankan proses tangkap tangan di Pemprov Bengkulu. "KPK mengapresiasi Jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, S.Ik, M.Si khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, S.Ik. beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu," ujar Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara,&nbsp;Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, OTT yang dilakukan di Provinsi Bengkulu diduga berkaitan dengan pungutan untuk Pilkada 2024. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga melakukan pungutan untuk pendanaan pada kontestasi kepala daerah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,&rdquo; urai Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi senyap di Bengkulu itu menyasar tujuh orang, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, Alex enggan mengungkap secara rinci konstruksi perkara hingga identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkas Alex.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Saat itu, Rohidin bantah terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. Bahkan, Rohidin membantah menerima uang dari perizinan ekspor benur

Jauh Sebelum Terjaring OTT KPK, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Ternyata Pernah Diperiksa Kasus Suap Ekspor Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/20241124144628_4J3A0684JPG-3443420908.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 14.32 WIB. Bukan upaya mudah bagi KPK membawa Rohidin Mersyah dari Bengkulu ke Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Rohidin Mersyah merupakan calon gubernur (cagub) petahana pada Pilkada Bengkulu 2024. Rohidin Mersyah diamankan tim penindakan KPK, sejak Sabtu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Para pendukung Rohidin yang ramai memadati Gedung Mapolresta Bengkulu sejak Minggu pagi, membuat petugas keamanan mengatur strategi agar Rohidin bisa dibawa keluar guna langsung dibawa ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas mencoba membawa Rohidin keluar gedung Mapolres dengan menyamarkan menjadi seorang anggota polisi, lengkap dengan pakaian jaket polisi lalu lintas (Polantas) dan memakai masker. Upaya penyamaran ini dilakukan untuk mengelabui tim pendukung Rohidin yang sempat tegang di Gedung Mapolras minta Rohidin tidak dibawa ke Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan,&nbsp;mengamankan total delapan orang dalam OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, pada Sabtu (23/11) kemarin. Salah satu yang diamankan, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," ucap Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain delapan pihak yang diamankan, tim penindakan KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang, dokumen dan alat elektronik. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang diamankan dalam operasi senyap itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada aparat Kepolisian yang membantu mengamankan proses tangkap tangan di Pemprov Bengkulu. "KPK mengapresiasi Jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, S.Ik, M.Si khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, S.Ik. beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu," ujar Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara,&nbsp;Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, OTT yang dilakukan di Provinsi Bengkulu diduga berkaitan dengan pungutan untuk Pilkada 2024. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga melakukan pungutan untuk pendanaan pada kontestasi kepala daerah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya," urai Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi senyap di Bengkulu itu menyasar tujuh orang, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, Alex enggan mengungkap secara rinci konstruksi perkara hingga identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkas Alex.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Para pendukung Rohidin yang ramai memadati Gedung Mapolresta Bengkulu sejak Minggu pagi, membuat petugas keamanan mengatur strategi.

Dihadang Pendukung Gubernur Bengkulu, KPK Samarkan Rohidin Mersyah dengan Jaket Polisi saat Hendak Bawa ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/selain-di-bengkulu-ternyata-kpk-juga-gelar-ott-di-kota-ini_m_155734.jpeg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam, ternyata bukan hanya di Bengkulu, melainkan juga di Bogor. Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.&nbsp;</p><br /> <p>"Benar OTT kita lakukan mulai dari kemarin malam di Bengkulu dan Bogor," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9).&nbsp;</p><br /> <p>Adapun transaksi yang berhasil dibongkar KPK itu diduga terkait pemberian hadiah atau janji kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Bengkulu.&nbsp;</p><br /> <p>Namun, kata Febri, rinciannya akan disampaikan pimpinan KPK dala konferensi pers petang atau malam nanti bersama Mahkamah Agung (MA).&nbsp;</p><br /> <p>Dalam OTT di Bengkulu dan Bogor tersebut, KPK mengamankan tujuh orang. Sebagian dari mereka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dan siang ini akan dibawa ke Jakarta.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Dalam waktu 24 jam, status mereka pun akan ditentukan. Dan ada sekitar tujuh orang dari informasi yang kita dapatkan," tutur Febri.</p><br /> <p>Berdasar informasi, tujuh orang yang ditangkap tersebut diantaranya, hakim karir berinisial S, hakim adhoc berinisial HA, Panitera Pengganti berinisial HK, dan eks Panitera Pengganti berinisial DA.&nbsp;</p><br /> <p>Namun diklnfirmasi lebih lanjut, Febri masih enggan memastikan identitas pihak yang terjaring OTT itu.&nbsp;Akan tetapi, dia tidak menyangkal,&nbsp;dari tujuh orang yang ditangkap terdapat pihak yang berprofesi sebagai hakim.</p><br /> <p>"Secara rinci kami sampaikan di konferensi pers. Tapi benar ada hakim yang kita amankan karena itu penting juga kami sampaikan kami melakukan koordinasi dengan MA," katanya.&nbsp;</p><br /> <p>Selain mengamankan pelaku, KPK juga menyita sejumlah uang yang menjadi barang bukti. "Informasi rinci nanti kita sampaikan. Ada sejumlah uang yang kita amankan dan informasi-informasi lain sudah kami telusuri," pungkas Febri.</p>

Selain di Bengkulu, Ternyata KPK Juga Gelar OTT di Kota Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/gubernur-bengkulu-pasutri-ke-7-terjerat-korupsi-siapa-saja-lainnya_m_139647.jpeg" alt="Istri Gubernur Bengkulu, Lily Martiani Maddari saat dibawa ke gedung KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan." width="100%">
<figcaption>Istri Gubernur Bengkulu, Lily Martiani Maddari saat dibawa ke gedung KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan.</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Kekompakan pasangan suami istri (pasutri) bisa menjadi kunci rumah tangga bahagia. Namun, jika terkait urusan rasuah, kekompakan itu bisa menjadi kunci menuju bui.&nbsp;<br /><br />Dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah tersebut sudah menjerat enam pasutri yang terlibat korupsi Nah, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (RM) dan Lily Martiani Maddari (LMM) dipastikan menjadi pasutri ketujuh (selengkapnya lihat grafis).&nbsp;<br /><br />Setelah memeriksa Ridwan dan Lily selama 1 x 24 jam, KPK akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka penerima suap Rp 1,26 miliar dari Joni Wijaya, direktur PT Statika Mitra Sarana (SMS).<br /><br />Hasil pemeriksaan awal KPK, Ridwan dan Lily bersama dengan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bengkulu Rico Diansari diduga menerima tunjangan hari raya (THR) haram dari Joni.&nbsp;<br /><br />Uang itu merupakan bagian&nbsp;fee&nbsp;proyek Rp 4,7 miliar atau 10 persen dari dua proyek peningkatan jalan (hotmix) senilai Rp 47 miliar yang dikerjakan PT SMS di Rejang Lebong, Bengkulu, tahun ini.&nbsp;<br /><br />Hasil penyidikan awal KPK, istri gubernur Bengkulu tersebut memiliki peran aktif dalam indikasi suap. Lily yang pernah menjadi anggota DPRD Sumsel Fraksi Partai Golkar periode 2005-2015 diduga berpe&Acirc;&shy;ran sebagai pengepul uang komisi proyek dari para pengusaha. Salah satunya dari Joni yang kemarin turut ditetapkan sebagai tersangka.<br /><br />Lily ditengarai menjadi representasi sang gubernur Bengkulu yang baru menjabat setahun terakhir tersebut. Untuk memuluskan praktik kotor itu, Rico Diansari ditengarai sengaja diplot sebagai perwakilan pengusaha. Dalam kasus ini, Rico yang juga pengusaha berperan sebagai perantara penerima uang dari Joni.&nbsp;<br /><br />Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, uang Rp 1,26 miliar diamankan dari dua lokasi berbeda. Pertama, uang Rp 1 miliar dibawa dari rumah pribadi gubernur Bengkulu di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Sisanya diamankan dari tangan Joni yang ditangkap di sebuah hotel di Kota Bengkulu. "Masyarakat yang menyampaikan laporan ini ke KPK," ujarnya di gedung KPK, kemarin (21/6).&nbsp;<br /><br />Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, total ada empat orang yang dijadikan tersangka kemarin. Yakni, Ridwan, Lily, dan Rico sebagai penerima serta Joni sebagai pemberi. Seorang staf Rico bernama Aris yang juga digiring ke KPK pada Selasa (20/6) hanya berstatus saksi. Dia dikembalikan ke Bengkulu.&nbsp;<br /><br />Setelah menetapkan tersangka, tim KPK melakukan penyegelan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Di antaranya, kantor gubernur, rumah gubernur, dan kantor perusahaan Rico. Tim penyidik langsung mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu. Khususnya terkait peningkatan jalan di jalur TES-Muara Aman dan di Curuk Air Dingin yang menjadi objek suap.&nbsp;<br /><br />Alexander menyebutkan, KPK sejatinya menyayangkan terjadinya OTT itu. Sebab, tahun lalu Ridwan berkomitmen menjadikan Bengkulu sebagai provinsi bebas korupsi. Ridwan sempat meminta KPK melakukan kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsup) di Bengkulu. Ada empat bidang yang menjadi prioritas, yakni&nbsp;e-planning,&nbsp;e-procurement, e-PTSP, dan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).&nbsp;<br /><br />"Masalah pengadaan barang dan jasa di daerah itu masih menjadi pusaran korupsi yang dilakukan pejabat," ungkapnya.&nbsp;<br /><br />Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemarin langsung diinapkan di rumah tahanan negara cabang KPK selama 20 hari ke depan. Ridwan ditahan di Rutan Cabang KPK di Guntur, Lily di Rutan Cabang KPK di kantor KPK lama Kavling C1 Jalan HR Rasuna Said, Rico di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan Joni di Rutan Polres, Cipinang, Jakarta Timur.<br /><br />Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari KPK terkait dengan status gubernur Bengkulu. Jika nanti gubernur Bengkulu dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, pihaknya akan menyiapkan pelaksana tugas (Plt).&nbsp;<br /><br />Mengenai maraknya pejabat yang terkena OTT KPK, Tjahjo merasa prihatin. Sebab, terungkapnya berbagai skandal seolah tidak menjadi pelajaran bagi para pemangku kebijakan. Korupsi masih terus dilakukan.<br /><br />Disinggung soal langkah konkretnya ke depan, Tjahjo mengatakan bahwa sebagaimana hasil koordinasi dengan KPK, kampanye penggunaan&nbsp;e-government&nbsp;akan kembali digencarkan. Tujuannya, perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara transparan. Dengan demikian, celah-celah penyimpangan tertutup.<br /><br />Selain itu, lanjut dia, penguatan lembaga inspektorat daerah yang kuat dan independen akan dilakukan. Saat ini pihaknya masih menyusun regulasi agar lembaga pengawas internal tersebut bisa menjalankan fungsinya secara baik. Salah satunya dengan tidak menempatkan inspektorat di bawah kepala daerah.<br /><br />Selama ini, kata dia, inspektorat cenderung tidak memiliki keberanian untuk mengawasi kepala daerah. Sebab, secara struktural, kepala daerah menjadi atasannya. Untuk itu, nanti pertanggungjawaban dilakukan ke kepala daerah satu level di atasnya. "Nanti pengangkatan dan pemberhentian inspektur kabupaten/kota atas persetujuan gubernur. Inspektur provinsi atas persetujuan Mendagri."&nbsp;<strong>(tyo/far/c7/owi)&nbsp;</strong><br /><br />---<br /><br /><strong>Pasangan Suami Istri di Pusaran Korupsi&nbsp;</strong><br /><br />- M. Nazaruddin (mantan bendahara umum Partai Demokrat)-Neneng Sri Wahyuni:&nbsp;<br /><br />Kasus pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang (Nazaruddin) dan kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemenakertrans 2008 (Neneng).&nbsp;<br /><br />- Romi Herton (wali kota Palembang)-Masyitoh: Kasus suap sengketa pilkada di MK pada 2014.&nbsp;<br /><br />- Ade Swara (bupati Karawang)-Nurlatifah: Kasus dugaan suap izin penerbitan surat permohonan pemanfaatan tata ruang guna pembangunan mal di Karawang pada 2014.&nbsp;<br /><br />- Budi Antoni Aljufri (bupati Empat Lawang)-Suzanna: Kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Empat Lawang di MK pada 2015.&nbsp;<br /><br />- Gatot Pujo Nugroho (gubernur Sumatera Utara)-Evi Susanti: Kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera pengadilan tata usaha negara di Medan pada 2015.&nbsp;<br /><br />- Fahri Azhari (bupati Musi Banyuasin)-Lucianty: Kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin terkait LKPj 2014 dan pengesahan APBD Musi Banyuasin 2015.&nbsp;<br /><br />- Ridwan Mukti (gubernur Bengkulu)-Lily Martiani Maddari: Kasus dugaan suap peningkatan konstruksi jalan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.&nbsp;</p>

Gubernur Bengkulu Pasutri Ke-7 Terjerat Korupsi, Siapa Saja Lainnya?

Kerja Keras KPK Memberangus Korupsi di Bulan Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1479_18344_WSTACC-2-2.jpg" alt="White Shoes and The Couples Company" width="100%">
<figcaption>White Shoes and The Couples Company</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com -&nbsp; </strong>Grup musik indie beraliran&nbsp;pop, White Shoes &amp; The Couples Company (WSATCC) tengah siap &ndash; siap dengan agenda tour keliling Pulau Jawa. Kelompok musik asal Jakarta ini akan memulai tour, setelah mereka kembali dari festival musik di Finlandia. Di Eropa timur itu WSATCC&nbsp; diundang untuk tampil dalam acara Modern Sky Festival 2015&nbsp; yang digelar di Helsinki, Finlandia pada 28 dan 29 Agustus 2015.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Mulainya antara tanggal 1 sampai 5 September 2015,&quot; kata Aprilia Apsari kepada <em>JawaPos.com</em> usai mengisi sebuah acara di kawasan Pancoran, Jakarta, Sabtu malam (22/8).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pemilik lagu Kisah dari Selatan Jakarta ini akan menjalani tour melalui jalur darat. Karena, jarak satu kota ke kota lain di Pulau Jawa yang tidak terlalu jauh. Sehingga bisa mampir ke kota tujuan secara teratur.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Ya nanyi kita keliling naik bus,&quot; ungkap Sari sapaan akrabnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Hanya sayangnya, pemilik rambut pendek itu, masih malu &ndash; malu memberi bocoran kota apa saja yang akan disinggahi WSATCC,</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Rangkaian <em>show </em>keliling ini bertujuan untuk mengisi rutinitas sekaligus ajang promosi band yang digawangi Aprilia Apsari (vokal), Ricky Virgana (bass), John Navid (drum), Aprimela Prawidyanti (keyboard), Saleh Husein (gitar), dan Yusmario Farabi (gitar). Sari mengaku mereka hanya membawa lagu bukan dalam bentuk album. Alasannya, mereka memang tidak pernah merencanakan untuk mengeluarkan album tiap tahunnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Namun bukan berarti tak ada keinginan memproduksi album. Mereka akan mengawali dari rekaman satu per satu. Nantinya ketika &nbsp;lagu-lagu sudah terkumpul banyak, barulah dibahas untuk dibuatkan album baru. &quot;Jadi mengalir aja gitu, secara proses aja,&quot; jelas Sari. <strong>(ded/JPG)</strong></p>

Awal September, Grup Musik Ini Tour Pulau Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/926_17686_Mobil-ITS.jpg" alt="GENERASI KELIMA: Mobil Widya Wahana bertenaga surya buatan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya." width="100%">
<figcaption>GENERASI KELIMA: Mobil Widya Wahana bertenaga surya buatan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.</figcaption>
</figure><p><span style="line-height:1.6em"><strong>JawaPos.com - &lrm;</strong>Upaya mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengembangkan mobil tenaga surya selangkah lebih maju. Mobil dengan nama Widya Wahana V tengah diuji&nbsp;dengan melintasi Jakarta hingga Bali.</span></p><br /> <br /> <p>Mobil itu merupakan generasi kelima yang pernah dirancang kampus yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, itu. Meski generasi sebelumnya tidak membuahkan hasil maksimal, namun kali ini, mobil dengan kapasitas dua penumpang itu siap bertanding di ajang World Solar Challenge (WSC) di Australia, 17-25 Oktober mendatang.</p><br /> <br /> <p>ITS sebelumnya merancang mobil Widya Wahana I (WW I) yang dibuat sekitar tahun 1985.&lrm; Ini merupakan mobil tenaga surya pertama di Indonesia. Sayangnya, mobil itu gagal bertarung di WSC karena masalah teknis.</p><br /> <br /> <p>Beberapa tahun kemudian, ITS kembali menciptakan mobil WW II. Namun, hasil yang didapat sama seperti generasi pertama, gagal bertanding di WSC. Saat ini, WW I dan WW II dipajang di Museum Energi Indonesia.</p><br /> <br /> <p>Dua kali gagal, tak menyiutkan nyali mahasiswa ITS untuk tetap berkarya. WW III pun diluncurkan pada 1993. Namun, inovasi anak bangsa itu tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah maupun swasta sehingga mobil ini mengalami nasib yang sama dengan dua generasi.</p><br /> <br /> <p>Keikutsertaan mahasiswa ITS di WSC baru terpenuhi pada 2012 dengan mobil WW IV. Ketidakberuntungan lagi-lagi harus diterima oleh satu-satunya tim perwakilan dari Indonesia itu.</p><br /> <br /> <p>Tahun ini, Widya Wahana V &lrm;kembali akan melawan pesaing dari penjuru dunia. Mobil yang telah menghabiskan dana sekitar Rp 900 juta itu akan berkompetisi di ajang internasional WSC di Australia.</p><br /> <br /> <p>Manajer Tim Muhammad Nur Yuniarto mengatakan, saat ini mobil WW V tengah memasuki tahap uji coba dengan melintasi Jakarta-Bali dengan jarak tempuh sekitar 1.200 kilometer.</p><br /> <br /> <p>Sementara di WSC, setiap peserta akan menempuh perjalanan sejauh 3.000 kilometer dari Darwin, Australia Utara, hingga Adelaide, Australia Selatan.</p><br /> <br /> <p>&quot;Tantangannya ya salah satunya temperatur udara di Australia sangat panas antara 30 sampai 40 derajat celcius, kita akan antisipasi itu,&quot; katanya saat acara pelepasan uji coba WW V di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Senin (17/8).</p><br /> <br /> <p>Dalam perjalanan 3.000 kilometer itu, lanjut dia, setiap peserta diberi waktu selama enam hari dan hanya sembilan jam (08.00-17.00 waktu setempat) per harinya.&lrm;</p><br /> <br /> <p>&quot;Untuk kecepatan maksimal dalam perlombaan 100 kilometer per jam, tapi mobil ini (WW V) sudah mampu mencapai (kecepatan) 150 kilometer per jam,&quot; ujarnya.(fab/JPG)</p><br /> <br /> <p>&nbsp;</p>

Selangkah Lebih Maju, Mobil Tenaga Surya Mahasiswa ITS Akan Jajal Australia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott bengkulu

Berita Terkini