<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/20251218_192733-3630275418.jpg" alt="Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis (18/12) malam. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)" width="100%">
<figcaption>Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis (18/12) malam. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi senyap itu, ruang kerja Bupati Bekasi disegel. Tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada Kamis (18/12) pukul 19.00 WIB. "Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi dilansir Antara. Ketiga orang tersebut langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel. Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut, diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain. Sebelumnya, lembaga Antirasuah melaksanakan operasi senyap di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut. Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT tersebut. Dia menyatakan bahwa Tim KPK memang tengah bekerja dalam operasi senyap di Bekasi. Namun demikian, dia belum merinci kasus yang melatari dilakukannya operasi tersebut. &rdquo;Sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan (Bekasi),&rdquo; ungkap Budi kepada awak media pada Kamis malam. Menurut Budi pihaknya belum bisa mengungkap secara detail OTT tersebut lantaran petugas masih bekerja di lapangan. Nama-nama dari 10 orang yang diamankan melalui OTT tersebut juga masih dirahasiakan. Dia belum bisa menyampaikannya kepada publik. &rdquo;Saat ini tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,&rdquo; terang dia singkat. Sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku, KPK punya waktu 1x24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Apakah menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi atau dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sebelumnya, KPK mengamankan 9 orang melalui OTT di Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12). Rinciannya seorang jaksa, 2 orang penasihat hukum, dan 6 orang pihak swasta. Semua pihak yang terjaring dalam OTT itu sudah dibawah ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. &rdquo;Bahwa sejak sore sampai dengan malam (kemarin), tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,&rdquo; jelasnya. Budi memastikan bahwa OTT di Bekasi berbeda dengan OTT di Banten dan Jakarta. Meski belum disampaikan secara detail ihwal konstruksi kasus mapun kronologi OTT secara terperinci, kedua operasi senyap itu dipastikan tidak memiliki kaitan sama sekali.

Tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada Kamis (18/12) pukul 19.00 WIB.

OTT di Bekasi, KPK Segel Ruang Kerja Bupati 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Banten dan Jakarta. Hari ini (18/12), Lembaga Antirasuah juga melaksanakan operasi senyap di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut.&nbsp; Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT tersebut. Dia menyatakan bahwa Tim KPK memang tengah bekerja dalam operasi senyap di Bekasi. Namun demikian, dia belum merinci kasus yang melatari dilakukannya operasi tersebut.&nbsp; &rdquo;Sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan (Bekasi),&rdquo; ungkap Budi kepada awak media pada Kamis malam. Menurut Budi pihaknya belum bisa mengungkap secara detail OTT tersebut lantaran petugas masih bekerja di lapangan. Nama-nama dari 10 orang yang diamankan melalui OTT tersebut juga masih dirahasiakan. Dia belum bisa menyampaikannya kepada publik.&nbsp; &rdquo;Saat ini tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,&rdquo; terang dia singkat. Sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku, KPK punya waktu 1x24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Apakah menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi atau dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus tersebut.&nbsp; Sebelumnya, KPK mengamankan 9 orang melalui OTT di Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12). Rinciannya seorang jaksa, 2 orang penasihat hukum, dan 6 orang pihak swasta. Semua pihak yang terjaring dalam OTT itu sudah dibawah ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. &rdquo;Bahwa sejak sore sampai dengan malam (kemarin), tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,&rdquo; jelasnya. Budi memastikan bahwa OTT di Bekasi berbeda dengan OTT di Banten dan Jakarta. Meski belum disampaikan secara detail ihwal konstruksi kasus mapun kronologi OTT secara terperinci, kedua operasi senyap itu dipastikan tidak memiliki kaitan sama sekali.&nbsp; &nbsp;

KPK mengamankan 10 orang dalam operasi senyap di Bekasi, setelah sebelumnya menangkap 9 orang di Banten dan Jakarta.

KPK Lakukan OTT di Bekasi, 10 Orang Diamankan dalam Operasi Senyap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kontraktor-meikarta-janji-ke-konsumen-proyeknya-tetap-berjalan_m_.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi suap perizinan proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi suap perizinan proyek Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontraktor Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), meyakini proyek pembangunan Meikarta akan tetap berjalan meski ada dugaan suap yang dilakukan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin perihal izin pembangunan Meikarta. PT MSU juga menyatakan akan bersikap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses hukum yang sedang berjalan.  "Bahwa sebagaimana dapat dipahami secara hukum, dan sejalan dengan keterangan KPK, proses hukum yang saat ini berlangsung di KPK adalah hal yang terpisah dan berbeda dari proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta. Atas keterangan yang bijak dan baik tersebut, PT MSU sangat berterima kasih," ucap kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (18/10).  Lebih lanjut, Denny juga mengatakan karena penanganan hukum KPK terpisah dengan proses pembangunan, maka MSU ingin meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan, sesuai dengan komitmennya kepada pembeli.  "PT MSU akan bertanggung jawab dan berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarta. Agar semua prosesnya berjalan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.  "Kami dapat meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan sesuai dengan komitmen pada pembeli," tambahnya.  Denny juga menegaskan PT MSU akan menghormati proses hukum dan bertindak kooperatif serta bekerjasama dengan KPK.  Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan penyidik tengah mendalami mengenai proses perizinan proyek Meikarta. Salah satu yang ditelisik KPK berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang diduga dilakukan sebelum terbit izin mendirikan bangunan (IMB).  "Karena sebelum IMB diterbitkan seharusnya ada beberapa izin yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum proyek itu dibangun IMB udah harus ada. Ini salah satu poin yang sedang didalami," imbuhnya.  Oleh karena itu, menurut mantan aktivis ICW ini penting bagi pihaknya untuk menelusuri hal tersebut demi mendapatkan fakta dan membuat kasus suap ini bisa terang benderang.  "Hal ini sedang didalami lebih lanjut, termasuk apakah proses pembangunan telah dilakukan saat proses perizinan IMB belum selesai? Karena rincian fakta penting bagi kami di proses pembuktian," pungkasnya.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap, yakni Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkap komitmen fee suap dari pihak Meikarta ini sejumlah Rp 13 miliar. Namun, realisasi pemberian suap yang sudah diberikan sekitar Rp 7 miliar.

Kontraktor Meikarta Janji ke Konsumen Proyeknya Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karding-tidak-fair-nyamuk-mati-jokowi-disalahkan_m_.jpg" alt="Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap proyek Meikarta." width="100%">
<figcaption>Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap proyek Meikarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin resmi menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Neneng merupakan anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding berharap tidak ada pihak menyalahkan Jokowi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Neneng. Menurutnya, hal itu tidak ada hubungannya dengan Jokowi. "Kalau ada bupati yang ditangkap atau pejabat ditangkap jangan semuanya disalahkan Pak Jokowi. Sangat tidak fair jika nyamuk mati pun Pak Jokowi disalahkan. Nggak bisa itu," ujar Karding di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Rabu (17/10). Dia bilang, jika ada kepala daerah yang mendukung Jokowi dan tersangkut masalah korupsi, maka hal tersebut adalah masalah pribadi orang itu. Karding pun memastikan masalah pribadi kepala daerah tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi ataupun koalisi. "Pokoknya siapapun yang bermasalah secara hukum itu urusan pribadi. Dan memang tidak ada urusannya dengan tim pemenangan," tegasnya. Karding pun menyerahkan proses hukum kasus yang menjerat Neneng kepada KPK. Dia memastikan, tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf tidak akan ikut campur dalam permasalah itu. "Pak Jokowi tegas bahwa seluruh proses hukum tidak akan ikut campur," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan telah menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, sebagai salah satu tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. Neneng diduga menerima hadiah dari pengusaha yang berasal dari Lippo Group. Neneng Hasanah merupakan incumbent di Kabupaten Bekasi dalam Pilkada 2017 lalu. Dia bersama Eka Supriatmaja memenangi Pilkada Kabupaten Bekasi dengan mengantongi 471.585 suara. Dia diusung oleh Partai Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura. KPK mengungkap kasus ini melalui operasi tangkap tangan yang digelar di Jakarta dan Surabaya pada 14 Oktober 2018. Dalam operasi itu KPK menangkap 10 orang dan menyita uang dollarSingapura 90 ribu dan Rp 513 juta.&lrm;

Karding: Tidak Fair Nyamuk Mati Jokowi Disalahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-sita-mobil-mewah-yang-dipakai-kabur-neneng_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Barang yang disita kali ini dari tersangka Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Kabupaten Bekasi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik menyita sebuah mobil mewah berwarna putih. Kendaraan itu diduga digunakan Neneng untuk melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. "KPK telah lakukan penyitaan terhadap mobil BMW yang diduga digunakan saat NR melarikan diri pada Minggu siang," ujar Febri kepada wartawan, Selasa (16/10). Lebih lanjut, mantan Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menjelaskan, saat ini sudah ada 3 unit mobil di tangan penyidik. Keseluruhannya diduga berkaitan dengan kasus Meikarta. "Sampai saat ini telah disita tiga mobil yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," sambung Febri. Penyitaan barang bukti ini sendiri dilakukan penyidik saat Neneng masih menjalani pemeriksaan di kantor KPK. Diketahui, KPK menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian izin pembangunan properti di Kabupaten Bekasi. Selain Neneng, KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Dia diduga sebagai pemberi suap. Total dalam kasus ini terdapat sembilan orang tersangka. Semua itu termasuk dengan Neneng Hasanah, Billy Sindoro, dan Kadis PUPR, Neneng Rahmi. Wakil Ketuaetua KPK, Laode M Syarif menyebut penetapan tersangka pada beberapa pihak ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK Sita Mobil Mewah yang Dipakai Kabur Neneng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-meikarta-billy-sindoro-pernah-suap-kppu-tayangan-liga-inggris_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan proses pemeriksaan terhadap Billy terkait kasus Meikarta ini. Namun, Billy bukan kali pertama ini terbelit kasus korupsi. Pada tahun 2009 dirinya juga pernah terlilit kasus suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bahkan, sudah menjalani vonis atau sudah bebas. "Salah satu pihak yang diduga sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang yang pernah dijatuhi vonis bersalah dalam kasus suap terhadap Anggota KPPU, kasus di KPK juga," ungkap Wakil Ketua KPK Laode Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Senin malam (15/10). Lebih lanjut, Syarif mengatakan dari sembilan tersangka, lima di antaranya adalah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, termasuk sang bupati, Neneng Hasanah Yasin. Untuk itu, lembaga antirasuah ini mengingatkan para pejabat, khususnya kepala daerah untuk tidak menerima suap. "KPK sangat menyesalkan korupsi terkait kewenangan Kepala Daerah kembali terjadi dan salah satu pihak yang terlibat justru pejabat yang seharusnya bertugas untuk mempermudah proses perizinan melalui kebijakan pelayanan perizinan terpadu di Bekasi," ucap Syarif. Sekadar infromasi, Billy Sindoro pada tahun 2009 pernah divonis tiga tahun denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Billy dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Billy terbukti melakukan penyuapan kepada anggota KPPU, M Iqbal. Keduanya tertangkap tangan di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat saat transaksi suap dilakukan. Suap itu terkait monopoli PT Direct Vision yang menaungi Astro atas penayangan Liga Inggris. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta kali ini, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka selaku penerima dan pemberi suap, termasuk Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Sebelum Meikarta, Billy Sindoro Pernah Suap KPPU Tayangan Liga Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-beberkan-kronologi-kasus-suap-perizinan-meikarta_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) bersama dua penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktik suap dalam pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima commitment fee untuk pengurusan izin proyek yang digarap oleh Lippo Group tersebut. "Diduga bupati dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin malam (15/10). Lebih lanjut, Laode mengatakan, KPK pertama kali mengetahui adanya dugaan praktik suap itu dari laporan masyarakat. KPK memulai penyelidikan kasus ini pada 2017. Menurutnya, dalam proses penyelidikan KPK berhasil menemukan bukti awal adanya transaksi antara penyelenggara dan pihak swasta. Atas temuan itu, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi dan Surabaya pada 14 dan 15 Oktober 2018. Berikut kronologi OTT KPK terhadap sepuluh orang selama dua hari tersebut: Pada Minggu (14/10) pukul 10.58 WIB, tim KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group Taryudi kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Setelah penyerahan uang, keduanya berpisah menggunakan mobil masing-masing. Pukul 11.05 WIB tim KPK menangkap Taryudi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang. Dari mobil Taryudi, KPK menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta. Pukul 11.00 WIB secara paralel tim KPK menangkap konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama di rumahnya di Surabaya. KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Pukul 13.00 tim KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Pukul 15.49 tim KPK menangkap Henry Jasmen, pegawai Lippo Group. Sedangkan pada Senin (15/10) pukul 03.00 WIB tim KPK menangkap enam orang lain di kediamannya di Bekasi, yakni Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Asep Bucahri, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi Daryanto, Staf Dinas DPMPTSP Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan DPMPTSP Bekasi Sukmawatty. Dalam operasi itu total KPK menangkap 10 orang. "Semuanya langsung dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan," kata Laode. Laode memaparkan, dari semua orang dan lokasi, KPK menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 513 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Selain itu, KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Avanza milik Taryudi dan Toyota Innova milik Henry. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi yaitu Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi. "Menduga mereka menerima commitment fee dengan total Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta tahap 1," sebut Syarif. Selain itu, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini menduga pemberian uang yang telah terealisasi berjumlah Rp 7 miliar. Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi, Fitra, dan Henry.

KPK Beberkan Kronologi Kasus Suap Perizinan Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-beberkan-perizinan-proyek-properti-yang-menjerat-bupati-bekasi_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebelum terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak swasta pelaksana proyek pembangunan properti yang menyuap bupati Bekasi sudah mengurus sejumlah perizinan. Perizinan itu dilakukan dalam tiga fase. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menerangkan, pemberian izin proyek properti seluas 774 hektare (ha) itu diurus dalam tiga fase. Fase pertama 84,6 ha; fase kedua 252,6 ha; dan fase ketiga 101,5 ha. Begitu juga pemberian suap diduga juga bukan yang pertama kalinya. Namun, jumlah suap yang telah diberikan dalam fase pertama diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 miliar. "Diduga realisasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/10/2018/suap-kasus-proyek-properti-bupati-bekasi-pakai-kata-sandi-artis" target="_blank">pemberian</a> sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," ucapnya. Pada fase pertama ini, sebut Syarif, total komitmen fee yang harus dibayar penyuap sebesar Rp 13 miliar. Diduga suap diberikan ke pihak dinas-dinas di Pemkab Bekasi. Keterkaitan dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks. Mulai dari rencana <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/10/2018/tiba-di-kpk-bupati-bekasi-neneng-hasanah-bungkam-seribu-bahasa" target="_blank">pembangunan apartemen</a>, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. Hal itu membutuhkan banyak perizinan. "Di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam," paparnya. Namun, untuk fase kedua dengan luas 252,6 ha dan fase ketiga dengan luas 101,5 ha belum dapat dirinci lebih jauh jumlah komitmen fee yang akan dikucurkan.

KPK Beberkan Perizinan Proyek Properti yang Menjerat Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-bupati-bekasi-dijemput-penyidik-kpk_m_.jpg" alt="Dari Kiri: Jubir KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konfrensi pers penetapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan properti." width="100%">
<figcaption>Dari Kiri: Jubir KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konfrensi pers penetapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan properti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan itu atas keterlibatannya dalam dugaan kasus suap izin pemberian perizinan properti. Dengan status itu, kini Neneng pun dijemput penyidik antirasuah tersebut. "Tim melakukan penjemputan untuk bupati. Sekarang tengah dalam perjalanan ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin malam (15/10) Selain Neneng, sebelumnya KPK telah mengamankan 10 orang. Di antaranya kepala dinas dan beberapa pihak swasta. Di pihak lain, sebelumnya Neneng sendiri sempat mengaku tak tahu menahu perihal <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2018/uang-sgd-yang-diamankan-kpk-saat-ott-di-bekasi-bukanlah-yang-pertama" target="_blank">OTT KPK</a> di wilayahnya. Dia malah ikut kaget dengan kabar operasi senyap KPK tersebut. "Saya enggak tahu (OTT). Semalam (maghrib) saya di rumah. Saya kagetlah pasti. Siapanya juga enggak tau. Izinnya apa saya enggak tahu juga, di internet kan disebutnya ada 10 orang (yang ditangkap)," ungkapnya kepada awak media, di kantor Pemkab Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Senin (15/10). Sementara pihak lainnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka ada delapan orang. Satu di antaranya Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy diduga pemberi suap. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penetapan tersangka terhadap beberapa pihak itu karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan total 9 orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konfrensi pers, di kantornya, Senin malam (15/10).

Jadi Tersangka, Bupati Bekasi Dijemput Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-sgd-yang-diamankan-kpk-saat-ott-di-bekasi-bukanlah-yang-pertama_m_-1.jpg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain mengamankan 10 orang, operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim satgas penindakan KPK di Bekasi, Jawa Barat juga menyita sejumlah uang. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura. "Selain SGD sekitar Rp 1 Miliar dari beberapa pihak yang diamankan ada uang dalam bentuk rupiah juga, lebih dari Rp 500 jutaan," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (15/10). Atas hasil OTT ini, pihak KPK juga masih akan terus memperdalam keterlibatan pihak lain dalam proses perizinan properti di Bekasi itu. "KPK terus memperdalam keterlibatan masing-masing pihak terkait proses perizinan properti di Bekasi tersebut," imbuhnya. Diduga pemberian uang itu bukanlah yang pertama dalam kasus penerbitan izin properti tersebut. Namun mantan aktivis ICW itu belum bisa merinci lebih jauh. "Kami menduga pemberian ini bukanlah yang pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan melalui konferensi pers malam ini di Kantor KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan OTT. Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Bekasi pada Minggu (14/10) itu diamankan sekitar 10 orang. "Ada sepuluh orang yang diamankan," terang sumber JawaPos.com ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10). Adapun beberapa pihak tersebut yakni, J, H, T, F, S, D, S, A, K dan D. Setelah OTT, KPK juga menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi. "Penyegelan sejumlah lokasi bagian dari kegiatan tangkap tangan di Bekasi dan sekitarnya," pungkas Febri.

Uang SGD yang Diamankan KPK Saat OTT di Bekasi Bukanlah yang Pertama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott bekasi

Berita Terkini