<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72705_92002_KPK1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/12). Fahmi akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Suami selebritis Inneke Koesherawati itu diketahui diam-diam sudah tiba di gedung komisi antirasywah sejak pukul 8.00 WIB. Pada panggilan sebelumnya, Kamis (22/12), Fahmi absen dari panggilan penyidik. &quot;FD sudah datang dan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/12). Sebagaimana diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta dalam dugaan pemberian suap. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Akhirnya Suami Inneke Koesherawati Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72696_91993_kpk-ilustrasi.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Termasuk, membuka peluang menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang menjerat pejabat Bakamla, Eko Susilo Hadi. &quot;Karena ini kasusnya menggunakan pasal suap, maka ada dua pihak yang akan diperiksa. Dan kemungkinan dari pengembangannya bisa kedua pihak. Pertama pihak yang diduga memberikan suap dan dari yang menerima suap,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/12). Menurut Febri, pengembangan akan terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari sejumlah saksi. Baik dari lingkungan Bakamla ataupun petinggi PT Melati Technofo Indonesia. &quot;Pengembangan sampai ke tingkat penyidikan sangat bergantung sesignifikan apa info yang kita dapatkan dan keyakinan penyidik,&quot; ujar Febri. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait&nbsp;dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (Put/jpg)

KPK Buka Peluang Usut Tersangka Baru di Kasus Suap Pejabat Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72295_91587_sestama-bakamla-eko.jpg" alt="(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat buron atas dugaan kasus suap, keberadaan Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah terdeteksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &quot;Kita tahu keberadaannya di mana. Tentu pasti kita akan update. Sampai &lrm;saat ini kita belum dapat informasikan secara rinci pergerakan keberadaan yang bersangkutan,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (21/12). Fahmi merupakan salah satu tersangka pemberi suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Menurut Febri, KPK masih memberikan kesempatan untuk suami dari artis Inneke Koesherawati itu menyerahkan diri agar proses hukum lancar. &quot;Sampai saat ini kita belum sampai pada kesimpulan apakah akan dibutuhkan upaya paksa, red notice, atau hal lain yang pernah dilakukan terhadap buron yang ditangani KPK,&quot; ujar dia. Untuk diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Suap Bakamla, KPK Deteksi Keberadaan Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72071_91359_laode-m-syarif-jpnn2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Dodik Wijanarko diketahui menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (20/12).&nbsp; Dodik datang sekitar pukul 13.30 WIB untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. &quot;Kami melakukan koordinasi penanganan kasus Bakamla. Sekarang mereka sedang presentasi di atas sehingga kami mencarikan jalan paling baik untuk kasus ini,&quot; kata Syarif di kantornya. Menurut Syarif, koordinasi dengan Danpuspom itu terkait penanganan kasus suap pejabat Bakamla yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Meski demikian, Syarif masih belum mau membeberkan detail materi koordinasi dengan Puspom TNI tersebut. &quot;Nanti setelah dibicarakan dan gelar perkara nanti Danpom yang umumkan kalau itu betul ada tersangka,&quot; ujar Syarif. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (Put/jpg)

Datangi KPK, Danpuspom TNI Koordinasikan Kasus Suap Pejabat Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72028_91315_KPK-Bakamla_Ukon-Furkon-Sukanda_Indopos.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah), saat menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah), saat menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta. &quot;Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/12). Muhammad Adami diketahui merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. Atas perbuatannya yang diduga memberi suap, Fahmi, Muhammad Adami, dan Hardy Stefanus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Eko sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (put/JPG)

Suap Pejabat Bakamla, KPK Periksa Anak Buah Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71088_90347_inneke-koeserawati-2.jpg" alt="Inneke Koesherawati" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah untuk segera menyerahkan diri. Suami artis Inneke Koesherawati itu kini berstatus tersangka pemberi suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). &quot;Pasti kita akan lakukan proses sebelumnya. Apakah dilakukan pemanggilan atau meminta FD menyerahkan diri yang bila datang akan lebih baik lagi,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Kamis (15/12). Menurut Febri, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (14/12) kemarin, petugas belum mendapatkan Fahmi Darmawansyah. Namun, berdasarkan informasi, keterangan saksi, dan alat bukti, penyidik meyakini dugaan keterlibatan Fahmi. &quot;Saat ini penyidik sudah cukup yakin bahwa FD juga statusnya ditingkatkan ke penyidikan, menjadi tersangka,&quot; ujar dia. Rabu (14/12) kemarin, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Selain Eko, KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, Hardy, dan Fahmi sebagai tersangka. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. Atas perbuatannya yang diduga memberi suap, Fahmi, Muhammad Adami, dan Hardy Stefanus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Eko sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (Put/jpg)

Jadi Tersangka, Suami Inneke Koesherawati Diminta Serahkan Diri ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71027_90286_sestama-bakamla-eko.jpg" alt="(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/12) siang. Eko diperiksa usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (14/12) kemarin. Eko keluar gedung KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Dia tampak keluar mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Saat keluar menuju mobil tahanan, dia bungkam. Hingga kini KPK belum mengumumkan status hukum Eko Edi Susilo. &quot;Akan diumumkan pukul 13.00 WIB,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sebagaimana diketahui, Eko ditangkap kemarin siang bersama sejumlah piha swasta usai melakukan transaksi suap. Suap diduga terkait pengadaan di sektor kelautan. (put/JPG)

Kenakan Rompi Oranye KPK, Sestama Bakamla Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70865_90117_KPK-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Ari Soedewo menyatakan prihatin dengan penangkapan yang dilakukan KPK kepada salah satu pejabatnya, Rabu (14/12) siang tadi. Ari mengungkapkan, oknum pejabat eselon 1 yang tertangkap KPK itu berasal dari Kejaksaan. &quot;Dari kejaksaan. Jadi dikembakikan ke kejaksaan dong. Dengan tidak menutupi silakan diperiksa,&quot; kata Ari dalam keterangannya di Gedung Pola, Jakarta malam ini. Ari tak menampik bahwa pejabat Bakamla yang ditangkap KPK adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, Eko Susilo Hadi (ESH). Menurut Ari, usai mendapatkan informasi soal OTT KPK, dia langsung menghubungi ponsel ESH namun tidak aktif. Ari menambahkan dia selalu menegaskan kepada anggotanya di Bakamla untuk selalu menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Namun, dia pun tak memahami jika akhirnya ada juga pejabat Bakamla yang terjaring OTT karena diduga melakukan transaksi suap. &quot;Enggak tahu lah kalau itu. Toh Bakamla ini multi agent, dari kejaksaan, dari angkatan laut, dari polisi,&quot; ujar Ari sembari tertawa. &quot;Sebetulnya saya suda bilang waktu sama Kapolri jangan diberikan orang-orang yang tidak kredibel. Saya minta orag-orang yang masih kompetensi kerja baik. Baik dari kejaksaan, polisi, bea cukai dan segala macam,&quot; imbuhnya. (Put/jpg)

Prihatin, Kepala Bakamla Sebut Oknum Pejabat Tertangkap KPK Seorang Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70852_90104_ilus-KPK.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) akhirnya membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabatnya. Pejabat yang diciduk merupakan seorang Deputi atau setingkat eselon I&lrm;. &quot;Ya &lrm;kami membenarkan adanya pejabat kami yang terkena OTT KPK tadi siang,&quot; ujar Kepala Bakamla, Laksdya TNI Ari Soedewo di kantor Bakamla, Rabu (14/12). Meski demikian, Ari masih belum&lrm; mengetahui secara pasti kasus apa yang menjerat salah satu anak buahnya. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. &quot;Ini masih di dalami terkait apa, kami masih mendalami,&quot; kata dia. Seperti diketahui, Tim satuan tugas (satgas) KPK dikabarkan menangkap tangan Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, Eko Susilo Hadi (ESH). Dia ditankap usai melakukan transaksi suap terkait pengadaan di sektor laut. (put/JPG)

Kepala Bakamla Benarkan Anak Buahnya Terjaring OTT KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott bakamla

Berita Terkini