<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/993b7fa5-2ccb-439e-8043-55a034cd3ffe-884890593.jpg" alt="Program edukasi literasi keuangan menargetkan lebih dari 2.300 siswa sekolah menengah pertama. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Program edukasi literasi keuangan menargetkan lebih dari 2.300 siswa sekolah menengah pertama. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Literasi keuangan di kalangan pelajar Indonesia masih menjadi tantangan serius di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks literasi keuangan pelajar dan mahasiswa baru mencapai 56,42 persen. Angka ini mencerminkan masih terbatasnya pemahaman generasi muda dalam mengelola keuangan secara bijak. Mereka semakin akrab dengan dompet digital, transaksi non-tunai, hingga berbagai pilihan finansial berbasis aplikasi. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk mencari pendekatan edukasi keuangan yang tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari anak. Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah model pembelajaran berbasis ekosistem, yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pelaku jasa keuangan secara terintegrasi. Pendekatan ini diterapkan dalam program edukasi literasi keuangan JA SparktheDream yang memasuki tahun pelaksanaan keempat. Program tersebut menargetkan lebih dari 2.300 siswa sekolah menengah pertama di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Cimahi, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, dan Denpasar. Kegiatan edukasi direncanakan berlangsung hingga November 2026. Berbeda dari metode konvensional, pembelajaran dalam program ini tidak hanya disampaikan melalui sesi tatap muka di kelas. Materi juga diperkaya dengan platform pembelajaran daring serta aktivitas berbasis rumah yang melibatkan peran orang tua. Melalui pendekatan tersebut, siswa didorong untuk mempraktikkan langsung pengetahuan keuangan yang diperoleh, seperti mencatat pengeluaran sederhana, berdiskusi mengenai prioritas kebutuhan, hingga memahami proses pengambilan keputusan finansial sehari-hari. Aktivitas rumah dinilai menjadi elemen penting agar literasi keuangan tidak berhenti pada tataran teori. Dengan pendampingan orang tua, anak-anak diharapkan mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan keuangan yang mereka ambil. Chief Human Resources &amp; Marketing Officer FWD Insurance Rudy F. Manik menjelaskan, anak-anak saat ini tumbuh di lingkungan yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Paparan terhadap berbagai produk dan layanan keuangan terjadi sejak usia dini, seiring masifnya penggunaan gawai dan internet. &rdquo;Di era digital, anak-anak semakin cepat terpapar pada berbagai pilihan finansial beserta risiko yang menyertainya. Karena itu, pembelajaran keuangan perlu dibuat relevan dengan realitas mereka, sekaligus melibatkan keluarga dan sekolah sebagai satu kesatuan ekosistem,&rdquo; ujar Rudy F. Manik di Jakarta, Senin (9/2). Sejak pertama kali dijalankan pada 2023, program ini telah menjangkau hampir 6.000 siswa. Penguatan peran sekolah juga menjadi perhatian utama, terutama melalui pelibatan guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pendamping di kelas, tetapi juga dibekali metode dan materi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Direktur Eksekutif Prestasi Junior Indonesia Utami Anita Herawati menilai keterlibatan guru menjadi investasi jangka panjang dalam penguatan literasi keuangan di sekolah. Pendekatan ini memungkinkan materi keuangan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran secara kontekstual dan berkesinambungan. &rdquo;Melalui program ini, guru memperoleh metodologi dan pendekatan yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan sekolah. Kehadiran fasilitator dan sukarelawan dari dunia kerja juga memberi perspektif nyata, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara teori dan praktik di kehidupan sehari-hari,&rdquo; kata Utami. Dalam kesempatan tersebut, perencana keuangan bersertifikat Dewi R.D. Amelia menekankan bahwa pengelolaan keuangan tidak ditentukan besar kecilnya penghasilan. Melainkan kebiasaan dan keputusan yang diambil sehari-hari. Literasi keuangan perlu diajarkan secara praktis agar mudah dipahami dan diterapkan anak maupun keluarga. &rdquo;Pengelolaan keuangan dimulai dari hal sederhana, seperti memahami ke mana uang digunakan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyiapkan perlindungan keuangan. Keputusan-keputusan kecil yang diambil sejak dini akan sangat memengaruhi rasa aman dan ketenangan di masa depan,&rdquo; ucap Dewi. Di tengah kompleksitas ekosistem keuangan digital saat ini, para pemangku kepentingan menilai bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam membekali anak dengan kemampuan finansial yang memadai. Edukasi keuangan yang hidup di ruang kelas sekaligus dipraktikkan di rumah diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka. Upaya semacam ini dipandang sebagai langkah awal untuk menjawab tantangan rendahnya literasi keuangan nasional, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika ekonomi dan keuangan di masa depan.

Literasi keuangan pelajar masih rendah. Pendekatan berbasis keluarga dan sekolah dinilai penting membentuk kebiasaan finansial sejak dini

Literasi Keuangan Pelajar Masih Rendah, Pendekatan Keluarga dan Sekolah Kian Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/KIKI-31-2155761586.jpg" alt="Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi memberikan penjelasan saat konferensi pers di Gedung Danantara Jakarta, Sabtu (31/1) malam. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi memberikan penjelasan saat konferensi pers di Gedung Danantara Jakarta, Sabtu (31/1) malam. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan pasca pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner. Melalui rapat Dewan Komisioner (RDK), OJK langsung menetapkan pejabat sementara yakni, Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara Ketua dan juga Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta Hasan Fawzi sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon dan juga tetap merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital dan Kripto. Dalam keterangannya bersama awak media yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1), Friderica menegaskan komitmen OJK dalam mempercepat reformasi pasar modal di tengah gejolak pasar dan sorotan berbagai pihak. "Dengan mencermati gejolak pasar yang teman-teman media juga amati beberapa waktu ini dan juga concern dari berbagai pihak, kami OJK bersinergi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder terkait akan mempercepat reformasi di pasar modal melalui pendekatan yang lebih holistik mulai dari perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan juga perlindungan kepada investor terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ungkapnya. Selain itu, OJK juga akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimum free float 15 persen, optimalisasi peran liquidity provider serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham dengan tetap tentu saja memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola dan governance. "Di samping itu, aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK nanti. Kemudian peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBOn-nya, Ultimate Beneficial Ownership, affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek," terangnya. Pengawasan dan penegakan hukum juga diperketat. Friderica mengatakan, OJK akan memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau manipulasi pasar secara masif, set the tone dalam penanganan kasus besar, serta penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. "Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan di antaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan serta diikuti reformasi governance process dan structure di Self Regulatory Organization yaitu di bursa, KPEI, dan KSEI," ungkapnya. OJK, lanjutnya, juga menekankan peran sektor keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Ia lantas meminta dukungan semua pihak agar reformasi pasar modal dan stabilitas keuangan berjalan lancar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal di tengah gejolak pasar dan sorotan berbagai pihak.

Jadi Plt Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi Janji Percepat Reformasi Pasar Modal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/OJK-scam-online-2963777167.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (10/11).&nbsp;(Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (10/11).&nbsp;(Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas pengawasan sektor jasa keuangan dengan menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta dan berlaku efektif mulai 31 Januari 2026. Dalam keputusan itu, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica saat ini menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Selain itu, Hasan Fawzi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Hasan sebelumnya memimpin pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset keuangan digital dan kripto. Penunjukan ini diklaim menjadi langkah strategis OJK di tengah dinamika sektor keuangan yang kian kompleks, mulai dari volatilitas pasar modal hingga penguatan regulasi aset kripto. Dinamika tersebut juga meliputi meningkatnya tuntutan pelindungan konsumen di era digital saat ini. Posisi yang diisi pejabat pengganti tersebut dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional. OJK menegaskan bahwa pengangkatan ADK pengganti dilakukan sesuai mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner. "Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan fungsi pengaturan, pengawasan, serta penegakan pelindungan konsumen tetap berjalan tanpa gangguan," catat OJK melalui keterangannya. Ke depan, OJK menyatakan akan mempertajam kebijakan, program kerja, dan agenda strategis guna merespons perkembangan ekonomi dan keuangan, baik dari dalam negeri maupun global. Fokus penguatan pengawasan pasar dan inovasi keuangan juga disebut menjadi salah satu prioritas utama OJK. Di sisi lain, OJK juga memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan masyarakat, tetap berjalan optimal. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat pelindungan konsumen di tengah transformasi ekonomi digital. &nbsp;

OJK menunjuk pejabat pengganti ADK mulai 31 Januari 2026 untuk memperkuat pengawasan dan jaga stabilitas pasar keuangan.

OJK Angkat Pejabat Pengganti ADK untuk Perkuat Pengawasan Keuangan, Berikut Sosoknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JKT_-OJK-Resmi-Berikan-Izin-Bank-Syariah-Nasional_Salman-Toyibi_-7-4170744689.jpg" alt="Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri dana pensiun mencapai Rp 1.622,78 triliun per September 2025. Angka tersebut tercatat tumbuh sebesar 8,18 persen secara tahunan atau year on year (yoy). &nbsp; "Untuk program pensiun sukarela total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,47 persen yoy dengan nilai mencapai Rp 397,83 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Jumat (7/11).&nbsp; Sementara itu, Ogi membeberkan untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp 1.224,95 triliun atau tumbuh sebesar 9,44 persen (yoy).&nbsp; Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa industri asuransi, per September 2025 aset industri mencapai Rp 1.181,21 triliun atau naik 3,39 persen (yoy). Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp 958,54 triliun atau mencatat pertumbuhan 3,91 persen (yoy).&nbsp; Adapun kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari- September 2025 sebesar Rp 246,34 triliun, atau tumbuh 0,38 persen (yoy). Lebih rinci, pendapatan tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 2,06 persen yoy dengan nilai sebesar Rp 132,85 triliun. "Dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 3,38 persen (yoy) dengan nilai sebesar Rp 113,49 triliun," bebernya.&nbsp; Secara umum, Ogi juga mengatakan bahwa permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 481,94 persen dan 326,38 persen (di atas threshold sebesar 120 persen).&nbsp; Sementara itu, untuk asuransi non komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan atau badan dan program jaminan kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan badan, jaminan&nbsp; kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan.&nbsp; "Serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja&nbsp; dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp 222,67 triliun atau tumbuh&nbsp; sebesar 1,21 persen (yoy)," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri dana pensiun mencapai Rp 1.622,78 triliun per September 2025.

OJK: Aset Dana Pensiun Capai Rp 1.622 Triliun per September 2025, Tumbuh 8,18 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri pinjaman daring (pindar) mampu mencatatkan kinerja yang solid di tengah ketidakpastian dan tantangan ekonomi global. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja industri. Terutama dari sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan. Per Juli 2025, industri pindar membukukan laba secara agregat sebesar Rp 1,34 triliun. Didorong peningkatan outstanding pendanaan menjadi Rp 84,66 triliun. Dengan rasio pendanaan macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) terjaga di posisi 2,75 persen. "OJK mencermati adanya potensi risiko terkait kualitas kredit atau gagal bayar, yang dapat berdampak pada laba industri. Meskipun demikian, kami terus mendorong industri pindar untuk melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan melalui langkah-langkah tindakan pengawasan dan pembinaan kepada enyelenggara pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, Senin (8/9). Meski begitu, OJK tidak membantah terdapat 20 penyelenggara pindar yang memiliki TWP90 di atas 5 persen. Namun jumlah ini telah berkurang satu dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk itu, regulator telah meminta action plan untuk menurunkan rasio tersebut. Dari sisi pendanaan, kontribusi lender perbankan menunjukkan pertumbuhan signifikan. Outstanding pendanaan dari perbankan meningkat 40,09 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 54,10 triliun. Nilai tersebut mewakili 63,90 persen dari total outstanding pendanaan industri pindar.&nbsp; "Peningkatan ini sejalan dengan stimulus kebijakan/regulasi pada POJK 40/2024 untuk memperkuat ekosistem pindar melalui kerja sama dengan LJK (lembaga jasa keuangan) lainnya, termasuk perbankan," terang Agusman.&nbsp; OJK juga mencatat masih terdapat 9 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar. Seluruhnya telah menyerahkan action plan kepada OJK. Dengan strategi mulai dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, hingga merger dengan penyelenggara lain. Menurut Agusman, langkah konsolidasi melalui merger dan akuisisi akan memperkuat industri pindar. Dengan memiliki modal yang mumpuni, berdaya tahan, dan ekspansi lebih tinggi. "Sehingga meningkatkan kontribusinya dalam memperluas akses keuangan masyarakat," bebernya.&nbsp; Tak Ada Kartel, Suku Bunga Diatur Demi Konsumen Terkait investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik kartel oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Agusman menuturkan, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di industri pindar merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen. Sekaligus menjaga integritas industri pindar yang tengah berkembang pesat. Pengaturan ini juga menjadi pembeda antara penyelenggara resmi yang diawasi OJK dan layanan ilegal yang merugikan konsumen. "Pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pindar oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 merupakan arahan OJK pada saat itu yang telah ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019," jelasnya. Dalam pasal 84 POJK 40/2024, memberikan peran penting kepada asosiasi dalam menciptakan pengawasan berbasis disiplin pasar. Mencakup penguatan dan penyehatan penyelenggara pindar serta penanganan pengaduan dari konsumen. "Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi," ujar Agusman. Ketentuan tersebut telah diperkuat dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No.19/SEOJK.06/2025 tentang penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Regulasi ini disusun untuk mendorong ekosistem pendanaan digital yang sehat, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. "OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan pelanggaran kartel bunga dan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri pindar," ucap Agusman.&nbsp; Sementara itu, AFPI menegaskan platform pindar tidak pernah melakukan kesepakatan harga di 2018, seperti dugaan yang dilayangkan KPPU. Surat Keputusan (SK) Code of ConductAsosiasi yang disebut sebagai alat bukti kesepakatan antar platform oleh KPPU juga telah dicabut pada 8 November 2023. Sesuai mulai berlakunya SEOJK 19-SEOJK.06-2023 yang diterbitkan OJK. "Kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penetapan batas maksimummanfaat ekonomi (suku bunga) antar platform di 2018-2023. Pasca ditetapkannya SEOJK19-SEOJK.06-2023 yang berlaku di akhir 2023, kami telah mencabut Code of Conduct danpatuh pada regulasi. Kembali saya sampaikan bahwa batas maksimum manfaat ekonomi(suku bunga) merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu untukmelindungi konsumen dari predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangattinggi. Hal ini juga sudah kami sampaikan ke KPPU," ucap Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah. Sebelumnya, studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang mengutip data OJK, menyebutkan, sepanjang 2024 jumlah entitas pinjol ilegal mencapai 3.240. Sekitar 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan platform pindar resmi yang hanya berjumlah 97 entitas. Data ini menegaskan masih besarnya tantangan dalam melindungi masyarakatdari praktik pinjol ilegal.&nbsp; "Masifnya penyebaran pinjol ilegal menuntut pelaku usaha berizinuntuk menetapkan mekanisme perlindungan konsumen, salah satunya membatasi sukubunga supaya terjangkau dan tidak membebani," tambahnya.&nbsp;

OJK mencermati tantangan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri Pindar, utamanya sisi kualitas kredit dan ketahanan permodalan.

Pindar Raup Laba Rp 1,34 Triliun, OJK Soroti Risiko Kredit dan Pemenuhan Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja intermediasi perbankan pada saat ini stabil. Dengan profil risiko yang tetap terjaga dan aktivitas operasional perbankan juga tetap optimal. Tercermin dari kinerja intermediasi, likuiditas, hingga profil risiko yang tetap terjaga. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, kredit perbankan per Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03 persen secara tahunan. Meskipun sedikit melambat dari bulan sebelumnya yang sebesar 7,77 persen year-on-year (YoY). Total penyaluran kredit tercatat mencapai Rp 8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,42 persen. Diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 8,11 persen. "Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 3,08 persen year-on-year (YoY)," kata Dian dalam rapat dewam komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen YoY. Sementara kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik 1,82 persen. "Di tengah upaya erbankan masih fokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM," imbuhnya. DPK dan Likuiditas Tetap Kuat Di sisi penghimpunan, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7 persen YoY menjadi Rp 9.294 triliun. Meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 6,96 persen YoY. Likuiditas industri perbankan pada Juli 2025 juga tetap memadai. Dengan rasio alat likuid non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 119,43 persen dan 27,08 persen. Lebih baik dari posisi Juni lalu yang tercatat 118,78 persen dan 27,05 persen. "Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen," terangnya. Dari sisi risiko, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,28 persen dan secara net di posisi 0,86 persen. Sementara itu low at risk (LAR) relatif stabil di angka 9,68 persen dibanding Juni lalu sebesar 9,73 persen. Dian memastikan, ketahanan perbankan juga tetap kuat. Tercermin dari rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) di level tinggi sebesar 25,88 persen per Juli 2025. Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global. "Kami terus memantau perkembangan dan tentu saja berkoordinasi dengan industri perbankan, secara umum infrastruktur perbankan masih terjaga dengan baik, sehingga diharapkan layanan keuangan bagi masyarakat dapat tetap berjalan optimal," jelas mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Fokus pada UMKM dan Nasabah Rentan Dalam upaya untuk mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi sektor UMKM, lanjut dia, OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk memberikan kebijakan dan skema khusus dalam produk pembiayaan UMKM. Ketentuan yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan pinjamannya, bank juga didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembiayaan pinjaman. "Antara lain melalui restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip perhatian dan perlindungan terhadap nasabah," bebernya. Regulasi dan Perlindungan Nasabah Diperkuat OJK juga terus memperkuat pengawasan dan transparansi perbankan melalui penerbitan POJK No.18 Tahun 2025 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, yang merupakan amendemen dari POJK No.37/POJK.03/2019. Sementara itu, sebagai implementasi kewajiban margin requirement untuk transaksi derivatif non-centrally cleared, OJK terus mendorong kesiapan industri dalam memenuhi ketentuan SEOJK No.17/SEOJK.03/2023 yang berlaku mulai 1 September 2025. Dian menambahkan, OJK saat ini juga tengah mengkaji pengaturan mengenai rekening tidak aktif. OJK mengimbau industri perbankan untuk tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening yang pasif, kecuali jika terindikasi aktivitas mencurigakan. "Bank didorong proaktif menghubungi nasabah untuk aktivasi rekening dan melakukan proses customer due diligence (CDD) ulang jika diperlukan," terang Dian.

Kredit perbankan per Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03 persen secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat 7,77 persen (YoY).

Pertumbuhan Kredit Turun, OJK Minta Permudah Akses Pembiayaan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/OJK-MAHENDRA-04-2667916263.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewan komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). (Foto: Youtube OJK TV)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewan komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). (Foto: Youtube OJK TV).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga di tengah gejolak global dan domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri keuangan tetap solid. Dari sisi intermediasi, pasar modal, maupun likuiditas lembaga jasa keuangan (LJK). Hal itu sejalan dengan membaiknya proyeksi ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan terbarunya merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk 2025, diperkirakan tumbuh 3 persen, naik 20 basis poin (bps). Sedangkan di 2026, naik 10 bps menjadi 3,1 persen. World Trade Organization (WTO) juga mencatat perbaikan. Tahun ini, perdagangan global diperkirakan tumbuh 0,9 persen. Berbalik arah dari proyeksi sebelumnya yang minus 0,2 persen. Perbaikan itu didorong beberapa faktor. Di antaranya, front loading menjelang kenaikan tarif serta tarif efektif Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari rencana awal, perbaikan kondisi likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Ekspektasi pelonggaran moneter di negara-negara utama juga memberi sentimen positif ke pasar keuangan. "Sehingga mendukung penguatan pasar keuangan serta aliran dana ke emerging markets, termasuk Indonesia," ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam rapat dewam komisioner bulanan OJK, Kamis (4/9). Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif. Kinerja intermediasi di sektor keuangan meningkat. Pasar modal juga bergairah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi 8.000 yang ditutup di level 7.952,088 pada Kamis (28/8). Melampaui rekor sebelumnya di level 7.943,825 pada Rabu (20/8). "Meskipun dinamika dalam negeri dalam sepekan terakhir ini berdampak berbatas pada volatilitas pasar saham," imbuhnya. OJK bersama pelaku industri dan asosiasi terus melakukan pemantauan dan asesmen mendalam terkait kondisi terkini. Langkah ini ditempuh agar opsi kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis data akurat. Juga agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. "Koordinasi dan sinergi dengan seluruh anggota KSSK juga terus diperarat dalam menjaga dan memitigasi potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan," tandasnya.&nbsp;

OJK bersama pelaku industri dan asosiasi terus melakukan pemantauan dan asesmen mendalam terkait kondisi terkini.

Proyeksi Global Membaik, OJK: Aliran Dana Deras ke Pasar Keuangan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertegas langkahnya dalam mengatur pemanfaatan aset kripto di Indonesia. Regulasi baru akan mencakup penggunaan kripto untuk tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset (RWA) hingga sebagai jaminan atau agunan dalam sistem keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan sejumlah inovasi berbasis kripto saat ini tengah diuji coba melalui regulatory sandbox. &ldquo;Sebentar lagi kita juga akan terus melakukan penguatan pengaturan itu dan memperluas dengan cakupan perdagangan untuk bentuk derivatif dari aset keuangan digital,&rdquo; ujar Hasan dalam pertemuan di forum kripto di Tabanan, Bali, belum lama ini. Hasan mengungkapkan, beberapa inovasi tokenisasi sudah masuk sandbox OJK, mulai dari emas, surat berharga negara (SBN), hingga properti. &ldquo;Emas misalnya bahkan di tanggal 8 Agustus kemarin karena sudah menunjuk usia tepat satu tahun ada di sandbox sudah kami nyatakan lulus,&rdquo; kata Hasan. Tokenisasi SBN, menurutnya, memungkinkan fragmentasi kepemilikan dengan denominasi kecil sehingga lebih terjangkau masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, kepemilikan kripto dapat merepresentasikan kepemilikan SBN. Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa OJK menargetkan penyelesaian regulasi terkait tokenisasi aset hingga pemanfaatan kripto sebagai agunan pada tahun ini.&nbsp; Aturan itu juga akan menentukan klasifikasi kripto jika dianggap sebagai securities token atau instrumen pinjaman yang ditokenkan. &ldquo;Nah hal-hal ini yang sudah dilakukan dan sekali lagi, di tahun ini kami juga merencanakan akan memfinalisasi bentuk peraturannya. Termasuk kalau itu bentuknya securities token, artinya bentuknya adalah di belakangnya kepemilikan,&rdquo; jelasnya. Langkah OJK ini sejalan dengan tren global di mana aset kripto semakin banyak digunakan untuk tokenisasi aset nyata serta instrumen keuangan alternatif. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan regulasi mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus membuka ruang inovasi. &nbsp;

Regulasi baru kripto untuk tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset (RWA) hingga sebagai jaminan atau agunan dalam sistem keuangan.

OJK Siapkan Regulasi Kripto untuk Tokenisasi Aset Nyata dan Agunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/a9b2da15-8b2d-43f2-b76f-d052933e2250-1881383235.jpg" alt="PT Pegadaian menerima penghargaan Financial Literacy Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, pada Jumat (22/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pegadaian menerima penghargaan Financial Literacy Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, pada Jumat (22/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pegadaian kembali mencetak prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Financial Literacy Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diserahkan dalam sebuah acara prestisius yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, pada Jumat (22/8). Pegadaian berhasil meraih dua apresiasi sekaligus, yaitu sebagai Lembaga Pembiayaan dan Pergadaian dengan Program Literasi Keuangan Teraktif dan Juara 2 PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dengan Program Literasi Keuangan Terbaik. Kemenangan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kuat Pegadaian dalam meningkatkan pemahaman finansial masyarakat melalui berbagai program edukasi yang inklusif dan berkelanjutan. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. &rdquo;Penghargaan ini menjadi apresiasi atas wujud nyata komitmen jangka panjang kami untuk tidak hanya berbisnis, tetapi juga mengedukasi masyarakat,&rdquo; ujar dia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/9bd7882f-cd8e-4f93-b27f-afa480f62e7c-2165263376.jpg" alt="Pegadaian raih dua apresiasi, sebagai Lembaga Pembiayaan dan Pergadaian dengan Program Literasi Keuangan Teraktif dan Juara 2 PUJK dengan Program Literasi Keuangan Terbaik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pegadaian raih dua apresiasi, sebagai Lembaga Pembiayaan dan Pergadaian dengan Program Literasi Keuangan Teraktif dan Juara 2 PUJK dengan Program Literasi Keuangan Terbaik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &rdquo;Misi kami adalah memberdayakan masyarakat agar melek finansial, dan pengakuan dari OJK ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dalam program-program literasi. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial sedang berjalan, sejalan dengan misi kami untuk MengEMASkanIndonesia,&rdquo; tambah Damar. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk terus memperluas jangkauan program literasi ke seluruh penjuru negeri, memastikan setiap individu memiliki bekal pengetahuan untuk mengelola keuangannya dengan bijak demi masa depan yang lebih sejahtera. Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses masyarakat secara mudah dan aman melalui lebih dari 4.000 outlet Pegadaian, 600 outlet Sentra Layanan Ultra Mikro hasil sinergi (SenyuM) dengan BRI, serta melalui aplikasi digital Pegadaian, memberikan solusi finansial berbasis emas yang aman, inovatif, dan terpercaya bagi masyarakat luas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016472825/hadirkan-mandiri-looping-for-life-the-upcycle-spot-di-lalala-festival-2025-bank-mandiri-ajak-generasi-muda-dukung-ekonomi-sirkular">Hadirkan Mandiri Looping for Life &ndash; The Upcycle Spot di LaLaLa Festival 2025, Bank Mandiri Ajak Generasi Muda Dukung Ekonomi Sirkular</a>&nbsp; &nbsp;

PT Pegadaian kembali mencetak prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Financial Literacy Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pegadaian Raih Penghargaan OJK Financial Literacy Award 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/OJK-08-1683051550.jpg" alt="Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan bahwa Indonesia tetap dikenai tarif impor 32 persen. Kebijakan ini ditetapkan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2025 di tengah proses negosiasi yang masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS. Merespons hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara dan menyampaikan bahwa penerapan tarif impor Indonesia ke AS sebesar 32 persen berdampak pada reaksi di pasar keuangan yang relatif lebih terbatas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan bahwa seluruh pihak masih mencerna dan wait and see terhadap perkembangan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS. Terlebih, kata Mahendra, tanggal 1 Agustus 2025 adalah waktu yang ditetapkan untuk penerapan tarif impor Indonesia ke AS. Namun ia menilai bahwa keputusan itu masih bisa berubah seiring dengan proses negosiasi yang terus berlanjut. "Terkait dengan satu hal tersendiri, yang saya lihat ini sedang berkembang yaitu bagaimana respons terhadap pengumuman pengenaan tarif sepihak oleh AS kepada berbagai negara, termasuk Indonesia. Tentu kita mencermati dengan seksama perkembangan ini, dan terlihat bahwa di tahap awal ini reaksi dari pasar keuangan berbeda dengan bulan Maret dan April lalu," kata Mahendra dalam konferensi pers RDKB OJK Juni 2025, Selasa (8/7). "Pada saat ini relatif lebih terbatas, dan mungkin masih lebih banyak mencerna terkait apa yang terjadi. Sambil juga tentu sambil melihat perkembangan yang akan berlangsung sampai dengan 1 Agustus yang adalah tanggal ditetapkannya efektif, per surat ataupun perkembangan terakhir dari posisi pemerintah AS. yang tentu saja masih bisa berubah," tambahnya. Meski begitu, Mahendra juga mengatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan yang cepat tadi, tentu OJK senantiasa melakukan pemantauan secara cermat terhadap potensi dampak yang akan terjadi. Utamanya, terhadap stabilitas sektor pasar keuangan secara nasional dan melakukan langkah-langkah mitigasi dan respons yang tepat. Berkaitan dengan pasar keuangan, pada Maret - April sebagai respons terhadap volatilitas di pasar keuangan domestik, Mahendra mengatakan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan serangkaian kebijakan antisipatif dan mitigatif. "Yang pada saat itu diterapkan dan masih berlaku sampai saat ini dan sebagiannya lagi dapat diaktivasi sewaktu waktu saat diperlukan," jelas Mahendra. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan bahwa Indonesia tetap dikenai tarif impor 32 persen. Kebijakan ini ditetapkan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2025. Kepastian ini disampaikan Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto tertanggal Senin (7/7) waktu Amerika Serikat. &ldquo;Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,&rdquo; kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih yang diunggahnya di Truth Social, dikutip Selasa (8/7). "Barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut," tambahnya.

Penerapan tarif impor Indonesia ke AS sebesar 32 persen berdampak pada reaksi di pasar keuangan yang relatif lebih terbatas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#otoritas jasa keuangan

Berita Terkini