<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1786624602732746813" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/Tol-IKN-1104727248.png" alt="Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR." width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sudah ada investor asing yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Total nilai Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan masuk diperkirakan mencapai Rp 55 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013669293/psis-semarang-2023-kombinasi-mematikan-dari-6-pemain-berpenampilan-moncer">PSIS Semarang 2023, Kombinasi Mematikan dari 6 Pemain Berpenampilan Moncer</a> Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengatakan total nilai investasi tersebut ditujukan untuk pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 166 tower dan 159 rumah tapak di IKN. Agung memastikan, seluruh investor asing yang akan masuk tersebut akan melalui seleksi ketat, yakni menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. "Untuk investor asing saat ini yang kita lihat yang paling potensial itu ada masuk di KPBU. Karena kita juga tidak ingin ada investor asing yang masuk hanya dalam tanda kutip menawarkan barang dan jasa atau jadi vendor semata," kata Agung Wicaksono dalam Media Briefing secara daring, Jumat (29/12). "Kita ingin mereka masuk benar-benar sebagai investor dan karena itu skema KPBU inilah jalan yang paling menarik, jalan yang paling atraktif peluangnya sangat besar," imbuhnya. Dia menjelaskan, selain investor asing telah ada investor dalam negeri yang sudah terlibat untuk membangun hunian di IKN. Seperti, Summarecon untuk 6 tower ASN, Trinitiland 8 tower ASN, PT Nindya Karya 8 tower ASN, Intiland 109 townhouses, Ciputra 10 tower dan 20 townhouse, serta Rockfields. "Seperti yang disampaikan bapak presiden, kita utamakan untuk investor dalam negeri dulu. Karena tadi, bisa dilihat, semua bisa dilakukan oleh investor dalam negeri dan mereka pun bermitra dengan investor asing. Jadi buat saya ini tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan investor dalam negeri," jelasnya. Salah satu investor asing yang tertarik menanamkan modal di IKN adalah Tiongkok yang ingin membangun 60 tower hunian. Agung menyebut, secara progres investor tersebut baru saja menyelesaikan Feasibility Study (FS), adapun kini sedang dalam proses evaluasi. Agung menyebut, proses investasi dari Tiongkok lebih cepat dibanding negara lain karena sudah dilakukan sejak akhir 2022. Meski begitu, Agung enggan menyebutkan nilai pasti investasi yang akan dikucurkan Tiongkok karena belum ada hasil evaluasi FS atau uji kelayakan. "Untuk yang Tiongkok, karena ini baru selesai FS dan sedang di evaluasi tentu kita tak bisa buka ya, karena untuk evaluasinya ini akan dilakukan oleh konsultan independen yang dipilih dari Kementerian Keuangan dengan skema yang namanya project development facility (PDF). Jadi kita tentu akan berhati-hati," ujar Agung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013669267/sama-sama-lahir-dari-pdip-legitimasi-ganjar-paling-kuat-sebagai-penerus-jokowi">Sama-sama Lahir dari PDIP, Legitimasi Ganjar Paling Kuat sebagai Penerus Jokowi</a> Sedangkan, investor dari Malaysia masih dalam tahap penyelesaian FS. Adapun targetnya bisa diselesaikan di akhir tahun ini. "Atau kalau tidak maka akan dilakukan perpanjangan, bisa 2 atau 3 bulan tapi intinya mereka sudah berprogres, hanya tinggal butuh data-data lebih lengkap saja dan nantinya akan mengalami fase sama seperti Tiongkok, akan keluar evaluasi tender dan seterusnya," tandasnya. (*) &nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sudah ada investor asing yang ingin menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara

OIKN Sebut sudah Ada Investor Asing yang Ingin Tanam Modal di IKN, Nilai Investasi ya Mencapai Rp 55 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230522_160112_1-2516487375.jpg" alt="Pematangan lahan lokasi pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang akan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain." width="100%">
<figcaption>Pematangan lahan lokasi pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang akan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan, pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tetap memperhatikan kelestarian satwa liar. &rdquo;Kami pastikan pelestarian satwa liar ada di ibu kota baru negara Indonesia,&rdquo; ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN&nbsp;Myrna Asnawati Safitri seperti dilansir dari Antara, Senin (22/5). Dia mengatakan, komitmen Otorita IKN mewujudkan kota hutan di ibu kota baru bernama Nusantara, itu dengan membuat kebijakan melindungi satwa liar yang ada di daerah itu. Antara lain akan dibangun koridor satwa di Jalan Tol KN Indonesia baru dengan desain sesuai perilaku satwa liar di wilayah setempat. Koridor satwa liar yang bakal dibangun berlokasi di Jalan Tol IKN Nusantara segmen 3B Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Kariangau-Simpang Tenpadung dan segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Kedua segmen tersebut akan menjadi penghubung IKN Indonesia baru dengan Kota Balikpapan serta Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain. &rdquo;Jalan tol berada di selatan IKN melintasi empat koridor satwa jadi jalan penghubung Kota Balikpapan-KIK dan IKN Indonesia,&rdquo; jelas Myrna Asnawati Safitri. &rdquo;Koridor satwa dibangun untuk menjamin keselamatan satwa liar yang melintas dan berhabitat di kawasan itu,&rdquo; tambah dia. Koridor satwa berbentuk jalan yang disediakan agar satwa liar tetap dapat berpindah tempat tanpa terganggu dengan keberadaan Jalan Tol IKN Nusantara. Rencana pembangunan koridor satwa di Jalan Tol IKN Indonesia baru tersebut dirancang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). &rdquo;Koridor satwa bisa berada di atas atau di bawah tergantung kondisi di lapangan atau situasi geografis dan lingkungan sekitar jalan tol,&rdquo; kata&nbsp;Myrna.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan, pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, tetap memperhatikan kelestarian satwa liar

Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Perhatikan Kelestarian Satwa Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20221217111520_copy_1280x864.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mencatat sebanyak 17 negara meminati investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) per 7 Mei. &rdquo;Alhamdulillah indikasi baiknya terdapat sekitar 17 negara sudah masuk (minat) investasi di IKN,&rdquo; ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi seperti dilansir dari Antara, Jumat (19/5). Ali mengatakan, OIKN hingga 7 Mei sudah menerima Letter of Intents (LoI) untuk investasi di IKN. Yakni lebih dari 200 perusahaan swasta baik domestik maupun luar negeri dan jumlah tersebut terus bertambah. OIKN pada 2024 berfokus pada pembangunan ekosistem lengkap di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Adapun untuk pembangunan Sub Wilayah Perencanaan 1A KIPP IKN dengan total luas lahan 2.876 hektare dan area pengembangan 921 hektare. Tim Perencanaan IKN saat ini, sudah menangani total 3.115 kavling tanah. Untuk Wilayah Perencanaan (WP) KIPP terdapat 798 kavling. Adapun tipe-tipe kavling di WP KIPP IKN diperuntukkan untuk sektor hunian sebanyak 257, pendidikan sebanyak 94 kavling, kesehatan sebanyak 22 kavling, perdagangan dan jasa sebanyak 165 kavling. Kemudian untuk perkantoran swasta sebanyak 3 kavling, sarana prasarana umum sebanyak 116 kavling, pemerintahan sebanyak 110 kavling, pertahanan keamanan sebanyak 28 kavling, dan transportasi 3 kavling. Sedangkan untuk WP IKN Barat dialokasikan 1.070 kavling, kemudian WP IKN Timur 1 sebanyak 875 kavling, dan WP IKN Timur 2 sebanyak 372 kavling. Sebelumnya, OIKN dan investor Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) yakni perusahaan Alserkal Group - Envirol menandatangani Non Disclose Agreement (NDA) untuk sektor penanganan limbah di IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, hal itu adalah bukti bahwa minat investasi dari Timur Tengah mengalami kemajuan. &rdquo;Uni Emirat Arab adalah salah satu mitra dan saudara bagi Indonesia,&rdquo; papar Agung. Alserkal Group - Envirol menandatangani NDA dengan OIKN&nbsp;dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, and grease (FOG), sebagai dukungan untuk mewujudkan smart and green city di Nusantara.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara catat sebanyak 17 negara meminati investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) per 7 Mei

OIKN Nusantara Catat Sebanyak 17 Negara Minati Investasi di IKN Per 7 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/jokowi-di-depok-antara-19907865.jpeg" alt="Presiden RI Joko Widodo didampingi para menterinya meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo didampingi para menterinya meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden RI Joko Widodo mengatakan, naskah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memerlukan konsolidasi antarkementerian. Presiden mengaku belum menerima draf peraturan presiden tersebut sehingga belum ditandatangani untuk segera disahkan. "Ya, kalau sudah sampai di meja saya, detik itu juga saya tanda tangan, tetapi memang kita ini kan membuat perpres, menghitung tunjangan memerlukan konsolidasi antarkementerian," kata Presiden usai meresmikan hunian milenial yang terintegrasi dengan Stasiun KRL Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4). Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pihaknya akan mempercepat penerbitan perpres tersebut. Kepala Negara mengatakan bahwa pembahasan perpres telah dilakukan dengan kementerian terkait baru-baru ini. "Yang paling penting haknya tidak hilang. Nanti akan kita percepat, kemarin baru kita bicarakan," kata Presiden. Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono pada hari Senin (3/4) di Komisi II DPR, Jakarta, menjelaskan bahwa pihaknya menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya pada saat ini untuk pembayaran gaji pegawai OIKN. Bambang mengatakan bahwa perpres tersebut sedang diselesaikan oleh Kemenkopolhukam untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Bambang pun menyebut pegawai-pegawai OIKN tangguh karena tetap bekerja dengan semangat meski belum mendapat gaji. OIKN, kata Bambang, akan mengupayakan langkah-langkah agar pembayaran gaji tersebut dipercepat. Keterlambatan pembayaran gaji pegawai OIKN tersebut juga disuarakan dalam rapat di Komisi II DPR itu oleh anggota DPR RI Ihsan Yunus. (*)

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, naskah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah

Pegawai Otorita IKN Belum Gajian, Jokowi Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/P1010252-1587918104.jpg" alt="Asosiasi pengusaha Jepang melihat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." width="100%">
<figcaption>Asosiasi pengusaha Jepang melihat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita IKN Nusantara bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membawa dan mendampingi asosiasi pengusaha Jepang melihat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. &rdquo;Ini suatu sinyal yang menggembirakan. Ini adalah kunjungan balasan dari market sounding yang dilakukan Pemerintah Indonesia ke Jepang pada akhir Februari,&rdquo; tutur Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono seperti dilansir dari Antara. Menurut Agung, seperti yang sering disampaikan Kepala OIKN Bambang Susantono bahwa seeing is believing. Dengan melihat langsung progres pembangunan di lapangan, para delegasi investor dari Jepang dapat melihat pembangunan terus berjalan. &rdquo;Jadi ada kepercayaan karena membangun kepercayaan investor itu paling penting,&rdquo; tutur Agung Wicaksono. Dia juga mengatakan, Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menuliskan di lembar testimoni: great job. Itu adalah sebuah testimoni yang sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar. Oleh sebab itu, dia optimistis kunjungan Jepang kali ini akan ditindaklanjuti secara riil. Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi memimpin delegasi Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH). Yakni sebuah asosiasi pengusaha Jepang yang bergerak di sektor industri bangunan dan perumahan, untuk melihat langsung progres pembangunan serta potensi investasi yang dapat dilakukan di IKN Nusantara. Dalam kunjungan itu, delegasi Jepang berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana pembangunan IKN terus berjalan. Para delegasi diajak untuk melihat dengan seksama progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol Nusantara, Istana Presiden, dan hunian pekerja konstruksi. Penasihat Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menyampaikan harapannya pembangunan IKN akan menjadi pembangunan mega proyek bagi investasi Jepang setelah proyek MRT dan Pelabuhan Patimban. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Selain itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, serta Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama Kementerian PUPR ajak asosiasi pengusaha Jepang tinjau progres pembangunan di IKN Nusantara

OIKN Bawa Asosiasi Pengusaha Jepang Lihat Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/jokowi-ikn.png" alt="SEGERA DIBANGUN: Presiden Joko Widodo menunjuk gambar di peta yang disiapkan untuk dibangun fasilitas pemusatan latihan timnas di kawasan IKN, Kabupaten Penjaam Paser Utara. (Setneg)" width="100%">
<figcaption>SEGERA DIBANGUN: Presiden Joko Widodo menunjuk gambar di peta yang disiapkan untuk dibangun fasilitas pemusatan latihan timnas di kawasan IKN, Kabupaten Penjaam Paser Utara. (Setneg)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengungkapkan dua investor nasional yakni Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya mendapatkan letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) untuk membangun hunian Aparat Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  "Dengan adanya tambahan dua investor yang membangun hunian ASN diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/3).  Bambang menambahkan, dua investor nasional yakni Konsorsium Triniti dan Nindya sudah mendapatkan Letter to Proceed dari OIKN untuk membangun hunian ASN bersama dengan tiga investor sebelumnya. Konsorsium Triniti menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower dan Nindya menginvestasi Rp 1,42 triliun untuk bangun delapan tower.  Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  Dengan skema KPBU, akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik. Dipastikan dengan skema KPBU, negara sama sekali tidak dirugikan.  Patut diketahui, kedua investor tersebut akan membangun hunian ASN di wilayah yang berbeda. Konsorsium Triniti membangun di wilayah West Residence WP1A-1 dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A-1.  Bambang mengatakan bahwa kebutuhan hunian ASN sangat banyak, yakni harus bisa menampung 16.990 ASN di tahun 2024 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu, peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.  Tiga investor sebelumnya yang mendapatkan SIPP adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC). Para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024.  Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk Ishak Chandra mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kepercayaan OIKN kepada Konsorsium Triniti Land untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara.  "Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan pemangku kepentingan, kami bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam ikut berpartisipasi membangun Ibu Kota Negara," ujar Ishak.  Sedangkan Direktur Utama PT Nindya Karya, Haedar A Karim mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen Nindya untuk selalu hadir bersama pemerintah dalam pembangunan nasional.  "Pembangunan Nusantara sangat penting bagi masa depan Indonesia. Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan Indonesia, terutama di wilayah timur. Nindya bangga dapat ikut serta dalam pembangunan Nusantara," kata Haedar A Karim.  Nindya juga mendapat dukungan dana dari Danareksa sebagai induk holdingnya. Nindya berinvestasi Rp 1,42 triliun dimana Nindya sebagai Member Holding Danareksa sepenuhnya mendapat dukungan Financial dari Induk Holding Danareksa.  Nindya sebagai perusahaan yang fokus pada konstruksi, EPC, dan investasi tengah mengembangkan diversifikasi investasi yang menghadirkan nilai tambah berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak. Selain itu, pembangunan kawasan hunian ASN yang sebagian besar mempertahankan area hijau sejalan dengan semangat Nindya dalam menerapkan konsep lean and green construction yang berkelanjutan.

15 Tower Siap Dibangun untuk Hunian ASN di IKN, Investasi Rp 3,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_7511.jpg" alt="Pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dikebut. Novi Abdi/ANtara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dikebut. Novi Abdi/ANtara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyampaikan, hingga akhir Januari tercatat lebih dari 100 investor telah menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 90 investor di antaranya telah menyampaikan Letter of Interest (LoI).  ”Kita dapat banyak sebenarnya. Tapi sekarang portfolio yang aktif adalah ini (90 LoI),” kata Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 Morning Talk, Kamis (2/2).  Sejumlah sektor investasi yang diminati para investor, di antaranya infrastruktur dan utilitas sebanyak 25 investor, edukasi 15 investor, konsultan 14 investor, perumahan 10 investor, komersial 9 investor, teknologi 6 investor, kesehatan 5 investor, dan perkantoran sebanyak 6 investor.  Bambang menjelaskan, saat ini, ada tiga investor yang siap membangun hunian di IKN. Yakni Konsorsium CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan investasi Rp 30,8 trilliun. Selain itu, ada Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp 8,65 trilliun dan PT Summarecon Agung Tbk Rp 1,67 triliun.  Melalui investasi tersebut akan dibangun 184 tower hunian dengan kapasitas 14.500 jiwa dan direncanakan selesai pada akhir 2024.  Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, sejak 2019 hingga 2022, investasi di sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan, menunjukkan tren peningkatan hingga 177,9 persen dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 171,2 triliun.  Sektor lain yang menjadi primadona pada 2022 adalah pertambangan, transportasi, gudang dan telekomunikasi, perumahan dan kawasan industri, serta industri kimia dan farmasi. Pemerintah terus mendorong pengembangan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah pun telah memetakan total kebutuhan investasi Indonesia di sektor hilirisasi mencapai 545,3 miliar dolar AS untuk delapan sektor hilirisasi sumber daya alam.  Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan komitmen kuat perusahaan untuk mendukung dalam pengembangan IKN Nusantara, hilirisasi SDA, dan optimalisasi energi bersih dan ekonomi hijau.  ”Melalui Mandiri Investment Forum, Bank Mandiri Group berharap calon investor memperoleh update informasi mengenai peluang investasi di Indonesia dan sederet reformasi kebijakan yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menggaet para investor. Lewat forum ini, Bank Mandiri Group berkomitmen memberi kontribusi untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko resesi global,” ujar Darmawan

Otorita IKN Sampaikan Lebih dari 100 Investor Nyatakan Minat Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IKN3.jpg" alt="Infrastruktur jalan di IKN, Kalimantan Timur, yang sedang dalam taraf penyelesaian. Ahmad Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Infrastruktur jalan di IKN, Kalimantan Timur, yang sedang dalam taraf penyelesaian. Ahmad Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebutkan, sudah ada tiga investor dalam negeri dan asing yang siap membangun kawasan perumahan. Termasuk hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) di IKN Nusantara.  ”Dari 59 LOI (Letter of Intent) sudah ada tiga yang kita proses maju dan ini akan diumumkan,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara.  Bambang menjelaskan, ketiga investor tersebut terdiri dari dua perusahaan lokal dan satu asing yakni PT Summarecon Agung, konsorsium lokal CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). Ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Jumlah investor juga akan bertambah, kata dia, mengingat saat ini, sudah ada 59 pelaku usaha yang sudah mengajukan LOI untuk menanamkan modal di IKN. Adapun kemitraan pembangunan di IKN Nusantara menggunakan skema KPBU atau public private partnership.  Menurut Bambang, perumahan termasuk dalam skala prioritas dalam tahap pembangunan di IKN Nusantara, diikuti dengan penyediaan air minum, instalasi listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan transportasi. ”Berikutnya yang high priority ada sekolah, rumah sakit, lifestyle facilities, olahraga, kemudian taman-taman. Mal untuk pekerja mencari leisure hiburan,” ujar Bambang.  Sejauh ini, dia menambahkan, proyek IKN Nusantara telah menarik nilai investasi mencapai Rp 41 triliun.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Otorita Sebut Tiga Investor Lokal-Asing Siap Bangun Perumahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ikn-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sebanyak 21 negara di Uni Eropa (UE) tertarik untuk berinvestasi di IKN. "Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius supaya harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/11)  Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos.  Sementara perwakilan dari Uni Eropa di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Sebelumnya, Otorita IKN mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.  Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN. IKN menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama seperti Korea dan Arab Saudi.  Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pihaknya terbuka bagi investor mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan Kantor Presiden, Kantor Kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan.  Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Otorita IKN sendiri hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pemerintah Optimistis 80 Persen Pembiayaan IKN dari Investor Terpenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Transportasi publik akan menjadi layanan utama pergerakan orang dan barang di Nusantara, ibu kota baru negara yang dibangun di Sepaku-Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  Kendaraan yang digunakan juga ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi. Untuk dalam kota akan digunakan bus listrik, sepeda, dan sepeda listrik. Kendaraan atau mobil-mobil listriknya dirancang dapat berjalan dengan kemudi oleh sistem alias otomatis tanpa sopir.  Bahkan lama perjalanan juga ditentukan. Yakni 10 menit perjalanan maksimal ke fasilitas-fasilitas penting kota dari simpul transportasi atau terminal.  ”Sehingga semua bisa sangat hemat dan efisien,” kata Pemimpin Tim Penyusun Rencana Induk Sistem Transportasi Cerdas di IKN Resdiansyah seperti dilansir dari Antara.  Pada pengaturan lalu lintas, menurut dia, baik di persimpangan atau parkir, atau di bagian-bagian mana yang perlu diatur atau dijaga dan diawasi, akan dilakukan secara digital dan elektronis. Yakni dengan kamera CCTV dan aplikasi perhitungan komputer.  ”Termasuk juga di dalamnya dalam hal penanganan pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan,” papar Resdiansyah.  Dalam sistem yang sudah berlaku di beberapa negara, menurut dia, misalnya, pelanggar batas kecepatan atau rambu dan marka jalan, dapat terpantau kamera. Kemudian segera teridentifikasi atau dikenali oleh sistem, yang selanjutnya bisa langsung dihukum denda dan dikirimi surat tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tilang itu pun, bisa dibayar dengan transfer saja ke rekening negara.  Menurut Resdiansyah, sistem pengendali lalu lintas cerdas direncanakan menjadi teknologi ITS (intelligent transportation system) pertama yang dikembangkan di IKN khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di kawasan itu ada istana negara atau istana presiden, kantor-kantor kementerian, kantor lembaga-lembaga tinggi negara, dan markas TNI dan Polri.  Sementara itu, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono berharap sistem transportasi cerdas itu mampu menjawab tantangan masa depan di IKN. Hal itu agar masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.  ”Dan kelak juga bisa diterapkan di kota-kota lain di Indonesia,” kata Bambang.

Transportasi Publik Jadi Layanan Utama Pergerakan Orang di IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Otorita IKN Nusantara

Berita Terkini