<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/Kepala-Otorita-Ibu-Kota-Nusantara-IKN-Bambang-Susantono-Fedrik-Tarigan-5-2683755038.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparannya disaksikan Broard Members selepas membuka diskusi IABC Indonesia Mid-Year Conference 2023, di Jakarta, Jumat (14/07/2023). International Association of Business Communicators" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memberikan paparannya disaksikan Broard Members selepas membuka diskusi IABC Indonesia Mid-Year Conference 2023, di Jakarta, Jumat (14/07/2023). International Association of Business Communicators</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat peningkatan realisasi peminatan investasi. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 23 investor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di IKN dengan investasi non-APBN dengan nilai sekitar Rp 41 triliun.&nbsp; Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan dengan realisasi peminatan investasi ini pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. "Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80 persen dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai," kata Bambang dalam keterangan resmi, Minggu (31/12). Bambang mengatakan, OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. "Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai," ujar Bambang. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan realisasi investasi di IKN terus bertambah. &rdquo;Tahun depan akan ada sekitar 15 investor lagi yang melakukan groundbreaking di sekitar bulan Januari sampai Februari 2024," kata Agung.&nbsp; Agung menjelaskan Groundbreaking 1 sampai 3 dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri. Sementara itu, saat ini terdapat 9 investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di IKN, di mana 3 di antaranya adalah investor asing asal Tiongkok dan Malaysia. 9 investor ini sedang dalam seleksi dan feasilibility study. "Mulai dari groundbreaking pertama di September (2023), kedua di November, ketiga di Desember di minggu lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 (investor) di (groundbreaking) yang kedua, 10 (investor) yang di (groundbreaking) ketiga, dan (groundbreaking) yang pertama ada 4 (investor)," jelas Agung. Lebih lanjut, Agung menyebut bahwa investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara telah masuk dengan variasi sektor serta skala investasi yang beragam. Mulai dari Konsorsium Nusantara, Pakuwon Group, dan The Pakubuwono Development yang merupakan investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan pembangunan kawasan lahan campuran di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya itu, investasi dari Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. yang telah sukses membangun kawasan komersil Balikpapan Superblock (BSB), juga ikut melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil-menengah, BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional &ldquo;Kampung Kecil&ldquo;, juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Layanan kesehatan dan pendidikan di Ibu Kota Nusantara juga merupakan sektor yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah dan investor telah membangun total 4 buah Rumah Sakit serta 2 unit sekolah. Di antaranya untuk layanan kesehatan adalah RS Abdi Waluyo, RS Mayapada, RS Hermina, serta RS Kementerian Kesehatan. Sementara untuk layanan pendidikan, Nusantara International School (NIS) dan Revitalisasi SDN 02 Sepaku. Sebagai Smart Sustainable Forest City, sektor energi hijau dan transportasi hijau juga menjadi sektor penting yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. PT PLN Nusantara Power bersama dengan rekan internasional Sembcorp telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 Mega Watt (MW) untuk kebutuhan listrik di IKN. Selain itu, PT Bluebird juga mengembangkan sistem transportasi hijau berupa layanan Bus Rapid Transit dan taksi listrik bagi warga Ibu Kota Nusantara. &nbsp;Agung juga menambahkan, bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. &ldquo;Sesuai dengan prinsip good governance, kami juga begitu teliti untuk menyeleksi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas,&rdquo; tandas Agung.

OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi.

Rajin Promosi, OIKN Ingin Realisasi Investasi di IKN Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/OIKN-Membentuk-Satgas-untuk-Mengawasi-Kehiatan-Tambang-di-Kawasan-Kota-Nusantara-354653589.jpg" alt="Titik nol kawasan Kota Nusantara di wilayah Kecamatan Sapaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)" width="100%">
<figcaption>Titik nol kawasan Kota Nusantara di wilayah Kecamatan Sapaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan membuat satuan tugas (satgas) pembentukan ini supaya bisa menghentikan rangkaian dari kegiatan pertambangan di wilayah Kota Nusantara. Ibu kota baru Indonesia ini berada di sekitar daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan satgas ini langsung diungkapkan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati safitri mengatakan ini sebagai komitmen memutus rantai kegiatan tambang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013668596/otorita-ikn-nusantara-bentuk-satgas-kegiatan-tambang-di-kawasan-kota-nusantara">Otorita IKN Nusantara Bentuk Satgas Kegiatan Tambang di Kawasan Kota Nusantara</a> "Kami bentuk satgas dari unsur yang komitmen memutus mata rantai kegiatan tambang," kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri di Penajam, Jumat (29/12). Dikutip Antara. Myrna mengungkapkan bahwa pihak pemerintah pusat ini tidak akan memberikan izin baru dan perpanjang maupun meningkatkan izin pertambangan yang berada di kawasan ibu kota negara baru Indonesia. Karenanya ini menyesuaikan dengan kebijakan mengenai tata ruang rencana pembangunan Kota Nusantara. Pihak OIKN sendiri membuat kebijakan untuk menunda penerbitan izin pertambangan di kawasan ibu kota negara baru Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013668172/muhadjir-minta-mahasiswa-yang-sudah-lulus-ikut-bantu-pembangunan-ikn">Muhadjir Minta Mahasiswa yang Sudah Lulus Ikut Bantu Pembangunan IKN</a> Myrna menegaskan akan mengawasi secara ketat untuk pertambangan yang masih memiliki izin dan dia juga mengatakan bahwa mereka harus melakukan tanggung jawab setelah menyelesaikan aktivitas menambang. Pihak OIKN sedang memperkuat struktur organisasi dan tugas pokok dari satgas. Karenanya kawasan Kota Nusantara ini masih didapati kegiatan pertambangan dan pihak satgas sedang melakukan pendataan. "Kami bagi kelompok kerja dan akan menambah personel, serta menyusun rencana kerja satgas," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013668071/bersiap-gaet-investor-masuk-ikn-pemerintah-siapkan-12-profil-proyek-investasi-senilai-rp-5217-triliun">Bersiap Gaet Investor Masuk IKN, Pemerintah Siapkan 12 Profil Proyek Investasi Senilai Rp 52,17 Triliun</a> OIKN yang membentuk satgas ini sedang melakukan segala pencegahan dan penanggulangan mengenai kegiatan tambang yang memiliki izin maupun tidak. Satgas dari OIKN ini dari berbagai elemen seperti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan dinas terkait Pemerintah Provinsi Kaltim. Myrna mengatakan bahwa kegiatan tambang ini tidak sesuai dengan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yakni dengan membuat kota hutan di kawasan Kota Nusantara. "Saat ini, terdata sekitar 3.000 hektare di kawasan pengembangan ibu kota negara masa depan Indonesia di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terindikasi adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, serta terdapat 77 izin usaha pertambangan (IUP) selesai masa berlakunya dan 61 IUP masih aktif di kawasan Kota Nusantara," pungkasnya.

Pihak Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) saat ini membentuk tugas yang terdiri dari berbagai elemen untuk mengawasi kegiatan tambang.

OIKN Membentuk Satgas untuk Mengawasi Kegiatan Tambang di Kawasan Kota Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG-20230624-WA0023_copy_800x492-2587527572.jpg" alt="Area Titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Area Titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat dimanfaatkan dalam kota cerdas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. &rdquo;Kecerdasan buatan di Ibu Kota Negara Nusantara dapat dimanfaatkan pada domain kota cerdas, khususnya efisiensi penerapan monitoring titik panas pada hutan dan sensor kelembapan, serta pengoperasian kendaraan listrik otonom,&rdquo; ujar Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi dalam keterangannya seperti dilansir dari Antara, Jumat (1/9). Ali mengatakan terkait surat edaran Kepala Otorita IKN mengenai pedoman bangunan gedung cerdas berikut juga penyampaian potensi investasi kota cerdas dalam sektor infrastruktur dan superapps. Sementara itu, Ketua Umum Kolaborasi untuk Percepatan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika) Hammam Riza berharap kecerdasan artifisial dibangun untuk membantu manusia dalam kebaikan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi kita bekerja dengan lebih kreatif dan andal. &rdquo;Selain kita, AI diharapkan membawa kita menuju kepada tahap ekonomi dan kesejahteraan yang menyeluruh,&rdquo; ujar Hammam Riza. Konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung masyarakat, serta siap menghadapi masa depan. Komponen kota cerdas dalam Rencana Induk IKN mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan. Kerangka kerja untuk memahami hasil-hasil seperti apa yang berusaha dicapai dan bagaimana teknologi disrupsi dapat diterapkan untuk mencapainya. Strategi kota cerdas terdiri atas 3 unsur utama. Yakni visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN, wilayah dan strategi cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN, dan daftar panjang inisiatif cerdas yang memberi berbagai kemungkinan pengembangan teraktualisasi. Adapun inisiatif cerdas yang harus diprioritaskan di IKN, antara lain akses dan mobilitas, lingkungan hidup dan iklim, keamanan dan keselamatan, sektor publik, sistem perkotaan, dan kelayakan huni serta kedinamisan.

kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat dimanfaatkan dalam kota cerdas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Kecerdasan Buatan Dimanfaatkan Dalam Kota Cerdas IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/antarafoto-jelan-ritual-kendi-nusantara-titik-nol-ikn-130322-hma-1-2500349493.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen membantu Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang modern, inklusif, hijau, dan berkelanjutan. &rdquo;Kita dapat melihat progres yang cukup cepat dan spektakuler bahwa misi besar negara Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, membangun kota modern, bersih, berteknologi canggih, dan kemudian bagaimana ekonomi Indonesia bisa merata yang semula terpusat di Jakarta ke wilayah timur Indonesia. LKPP mendukung penuh progres pembangunan IKN karena IKN akan menjadi legacy bagi bangsa,&rdquo; kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau disapa Hendi seperti dilansir dari Antara. Hendi mengatakan, LKPP siap membantu proses percepatan pembangunan IKN agar pemerataan ekonomi dapat segera tercapai. Percepatan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus diupayakan. Hal itu dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dan mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Dukungan LKPP tersebut kemudian dituangkan dalam komitmen kerja sama antara LKPP dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dalam bidang pengadaan barang/jasa yang selenggarakan pada Selasa (8/8) di IKN Nusantara. Melalui nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut, LKPP siap memberikan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi SDM untuk membantu proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan IKN. Selain itu, LKPP akan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di IKN sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang LKPP. &rdquo;Sehingga perbaikan tata kelola wilayah ibu kota menjadi ibu kota yang smart, green, resilience, inklusif, dan sustainable dapat tercapai,&rdquo; papar Hendrar Prihadi. Hendi mengatakan, untuk mempersiapkan proses pengadaan IKN yang cepat, transparan, dan prosedural, LKPP siap mengawal seluruh progres dengan menugaskan 33 pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JFPPBJ) yang dimiliki LKPP di OIKN. Mereka bertugas sebagai pokja pemilihan yang membantu mendampingi PPK selama proses pengadaan. Sementara itu, Kepala OIKN Bambang Susantono mengungkapkan, kerja sama antara OIKN dan LKPP merupakan pemantapan langkah kerja bersama untuk mewujudkan milestone yang telah digagas sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. &rdquo;Pengadaan barang/jasa OIKN senilai Rp 500 triliun, 20 persen di antaranya menggunakan APBN dan 80 persen sisanya melibatkan peran swasta dan tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan baru seperti creative financing, blended financing, dan lainnya. Oleh karena itu, OIKN memerlukan bantuan LKPP untuk mencari atau mengatur mekanisme pembiayaan tepat dan inovatif sehingga proses pembangunan OIKN dapat berjalan sesuai dengan kaidah good governance,&rdquo; kata Bambang.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkomitmen membantu Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN Nusantara yang modern

LKPP bantu OIKN Nusantara Bangun IKN Modern, Inklusif, dan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/antarafoto-jelan-ritual-kendi-nusantara-titik-nol-ikn-130322-hma-1-2500349493.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara siap mengaplikasikan pengelolaan air hujan dan daur ulang air bekas wudu untuk kebutuhan air baku di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. &rdquo;Kita siap mengaplikasikan pengelolaan air hujan dan limpasan air hujan yang cerdas, jadi nanti ada pemantauan berapa curah hujan yang turun di IKN Nusantara,&rdquo; ujar Direktur Transformasi Hijau OIKN Agus Gunawan seperti dilansir dari Antara. Agus mengatakan, pengelolaan air hujan akan peruntukkan pemanfaatannya untuk sejumlah kebutuhan. &rdquo;Limpasan air hujan juga dapat dimanfaatkan, kalau kita melihat di kantor atau rumah itu limpasan air hujan dibiarkan mengalir begitu saja sehingga tidak benar-benar termanfaatkan dengan baik, padahal ini bisa dimanfaatkan dengan disimpan dan kemudian dipanen dan digunakan ketika menghadapi musim kemarau,&rdquo; papar Agus. Dengan demikian, lanjut dia, pemanfaatan air hujan dan limpasannya dapat dioptimalkan. Hal itu membutuhkan sistem untuk mengaturnya. Dengan sistem (pengelolaan) yang baik, air hujan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pendingin di gedung-gedung, pengisian ulang air tanah, atau didaur ulang lagi. Agus juga mengatakan, OIKN juga siap memperkenalkan upaya daur ulang air bekas wudu atau istilahnya sebagai grey water di mana air tersebut sudah digunakan sekali dan belum terlalu kotor tetapi bukan untuk kebutuhan air minum dan MCK (mandi, cuci, kakus/buang air). Air berkategori grey water akan diolah lagi sebagai air baku seperti untuk kebutuhan menyiram taman. &rdquo;Sehingga tidak perlu lagi penyiraman taman dengan menyalurkan air bersih namun cukup menggunakan air hasil daur ulang. Itu beberapa hal yang kami siap implementasikan dan kemudian juga melakukan pemantauan terhadap sungai-sungai, dan juga menggunakan sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) di mana seluruh data yang kami kumpulkan dari pengelolaan air limbah akan dikumpulkan di data center lalu digunakan di command control yang akan mengambil kebijakan berkaitan dengan air limbah,&rdquo; tutur Agus.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara siap mengaplikasikan pengelolaan air hujan dan daur ulang air bekas wudu untuk kebutuhan air baku

OIKN Siap Terapkan Pengelolaan Air Hujan untuk Kebutuhan Air Baku IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/IMG-20230524-WA0008_copy_1280x821-2036795022.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan, dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Pungky Widiaryanto mengatakan, dalam mencapai Nusantara Forest City&nbsp;(Kota Hutan) akan diwujudkan melalui tiga klaster program.&nbsp; &rdquo;Pertama, kebijakan dan perencanaan, seperti penyusunan karbon neutral city roadmap, bio diversity action plan, forest landscape and wildlife corridor design, dan rencana kehutanan Nusantara,&rdquo; ujar Pungky Widiaryanto seperti dilansir dari Antara. Kedua, lanjut dia, reforestasi hutan dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, reforestasi hutan sekitar KIPP, pembangunan dan penguatan suaka satwa, sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan ketiga adalah melalui kegiatan, penggabungan, manajemen pengetahuan seperti program Rimbawan Nusantara, perlindungan hutan dan konservasi alam, penyelesaian penguasaan rimba kota, penelitian, konferensi dan lainnya.&nbsp; &rdquo;Semua ini akan dipantau melalui smart forestry monitoring and controlling, sehingga semua kegiatan dan perkembangan akan &nbsp;dapat diketahui dan langsung diperbaiki jika ada kekurangan,&rdquo; terang Pungky. Menurut dia, rancangan kota hutan di IKN menuju karbon neutral dan bio diversity (keanekaragaman hayati) dalam konteks mengelola 256.142 hektare, diperlukan berbagai upaya dan langkah yang lebih luas.&nbsp; &rdquo;Kami menyusun forest command center (pusat komando hutan) sebagai pusat penguatan di lahan 256.142 hektare dan program khusus untuk lima tahun ke depan, berupa restorasi hutan dan konservasi alam di area KIPP dan Kawasan Perkotaan Inti KN,&rdquo; ujar Pungky Widiaryanto. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan IKN Biodiversity Strategies and Action Plan dengan mengundang berbagai pihak. Sebab, pada prinsipnya tim menekankan pentingnya partisipasi berbagai stakeholder.&nbsp; &rdquo;Sedangkan untuk menampung dukungan dari berbagai pihak ini, OIKN juga menyiapkan wadah, yaitu Nusantara Forest Fund,&rdquo; papar Pungky. Strategi dan rencana aksi tersebut dirancang untuk mewujudkan 65 persen kawasan hutan lindung di IKN, yakni dengan menjaga keanekaragaman hayati dan terintegrasi dalam rencana tata ruang, rencana induk, dan rencana detail tata ruang IKN.&nbsp;Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam program pembangunan berkelanjutan.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menyatakan, dalam mencapai Nusantara Forest City (Kota Hutan) akan diwujudkan melalui tiga klaster

OIKN Sebut Nusantara Forest City Diwujudkan Melalui Tiga Klaster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20221217111520_copy_1280x864.jpg" alt="Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Nusantara di kawasan IKN Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), sampai saat ini masih on the&nbsp;track. &rdquo;Pembangunan infrastruktur masih on the&nbsp;track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing,&rdquo; ujar Bambang seperti dilansir dari Antara. Dia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN. &rdquo;Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri. Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga is it real? benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif,&rdquo; papar Bambang. Saat ini, jalan tol IKN-Balikpapan sedang dikerjakan, yang akan memperpendek waktu perjalanan dari 1,5 jam menjadi sekitar 30-40 menit. Selain itu, Bendungan Sepaku-Semoi telah rampung dan siap menyuplai air baku ke IKN. Di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, lanjut dia, jalan-jalan akses terus dikerjakan dan sebagian bahkan telah mulai dipergunakan saat ini untuk pengangkutan logistik pembangunan. Sementara itu, berbagai gedung vital masih berjalan, seperti Istana Presiden dan kantor bersama kementerian koordinator serta perumahan pejabat negara. Pada tahap pertama, ada sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan pada para investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana di bidang perumahan, transportasi, dan energi. &rdquo;OIKN juga melakukan reforestasi atau penanaman kembali hutan di IKN. Ini salah satu hal yang sangat diapresiasi, khususnya oleh masyarakat internasional bahwa mereka lihat yang praktik-praktik sebelum ini di mana kita sering kali dituding melakukan deforestasi di hutan-hutan kita, terutama di hutan Kalimantan. Justru di kesempatan ini kami melakukan reforestasi,&rdquo; ujar Bambang. Oleh karena itu, dia menuturkan ada beberapa lokasi persemaian, salah satunya di Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim. &rdquo;Untuk itu, ada beberapa persemaian salah satu di antaranya di Mentawir di dekat lokasi IKN yang akan menghasilkan sekitar 15 hingga 20 juta bibit per tahun. Insya Allah ini akan kami lakukan bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi lain, khususnya KLHK untuk membuat satu tropical forest kembali. Jadi, dari production forest, hutan produksi menjadi tropical forest,&rdquo; tutur Bambang.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menyebut pembangunan infrastruktur IKN sampai saat ini masih on the track

Kepala OIKN Sebut Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Masih On The Track

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230227_134141_2.jpg" alt="Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengerjaan pembangunan Istana Presiden di KIPP IKN Nusantara mulai tampak dilakukan. Bagus Purwa/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan, proses perolehan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian. &rdquo;Proses perolehan tanah di IKN terus berjalan, saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN,&rdquo; ujar Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia seperti dilansir dari Antara, Jumat (5/5). Mia mengatakan, langkah tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Disebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Selanjutnya, menurut Mia Amalia, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN) dan/atau aset dalam penguasaan (ADP). Mia mengatakan, hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita IKN dan khusus tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang. Sementara itu, tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. OIKN kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi di IKN. Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). &rdquo;OIKN memahami bahwa tanah yang akan dikerjasamakan perlu disiapkan dengan cermat untuk menjamin kepastian hukum,&rdquo; tutur Mia Amalia. Oleh karena itu, dia menambahkan, proses penyiapan melibatkan berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsi, serta sesuai dengan tata kelola yang baik. &rdquo;Koordinasi dengan berbagai instansi terus dilakukan agar proses penyediaan lahan dapat segera diselesaikan,&rdquo; jelas Mia.

Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan, proses perolehan tanah di IKN Nusantara terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian

Otorita Sebut Perolehan Tanah di IKN Didukung Lintas Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/desain.jpg" alt="SEGERA RAMPUNG: Maket berteme Negara Rima Nusa yang memenangi lomba desain ibu kota negara baru. (Taufqurrahman/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEGERA RAMPUNG: Maket berteme Negara Rima Nusa yang memenangi lomba desain ibu kota negara baru. (Taufqurrahman/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN dari 16 negara. &rdquo;Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara,&rdquo; ujar Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Menurut dia, persentase letter of interest itu cukup rata.&nbsp;Sebab, wilayah domestik turut menyumbang LoI&nbsp;sebesar 50 persen dan 50 persen lainnya berasal dari pihak asing. Dia menjelaskan, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur yang sesuai (on the track). &rdquo;Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN,&rdquo; tutur Bambang Susantono. Sebelumnya, OIKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. &rdquo;Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,&rdquo; kata Kepala OIKN Bambang Susantono. Bambang mengatakan Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara. MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN. Prinsip-prinsip itu yakni membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua. Berdasar MoU yang telah ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik Kanni Wignaraja, ke depannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan. Kerja sama itu akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi, dan berbagai upaya lain, untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara. Di samping itu, kerja sama tersebut akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebut telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN

Kepala Otorita IKN Nusantara Sebut 16 Negara Tertarik Proyek IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221101_184041.jpg" alt="Deputi Bidang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Myrna Safitri. R" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Myrna Safitri. R</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjajaki aspek-aspek kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang bisa dikembangkan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim).  ”Termasuk juga di dalamnya bagaimana mahasiswa bisa ikut terlibat. Salah satu bentuk keterlibatan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Otorita IKN Nusantara Myrna Safitri seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Selasa (1/11).  Dia memaparkan, pembangunan IKN bukan sekadar membangun kota, melainkan juga membangun peradaban baru. Sehingga, pendidikan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.  ”Kami di Otorita IKN sangat menyadari bahwa pembangunan itu juga perlu didukung sains dan teknologi yang kuat. Itu adalah ranah dari teman-teman di perguruan tinggi,” tutur Myrna Safitri.  Menurut dia, Unmul mempunyai peran strategis karena selain berlokasi di Kaltim, juga terlibat di dalam proses-proses untuk penyiapan pembangunan IKN, bahkan dalam pengusulan Kaltim menjadi lokasi IKN.  ”Dengan segala resources, sumber daya manusia (SDM), dan keahlian yang dimiliki, Unmul mempunyai peran penting dalam mendukung kami di Otorita IKN, untuk membangun IKN berdasar konsep-konsep yang lebih solid dan utuh,” tutur Myrna Safitri.  Dia menyebutkan, modal yang dimiliki Unmul banyak. Karena itu, menjadi penting untuk kemudian bersinergi, dikelola dan diurus lebih sistematik lagi.  Myrna menegaskan, masyarakat lokal tak perlu khawatir tersisihkan dengan adanya migrasi dari masyarakat luar Kaltim. Kebutuhan membangun IKN, kebutuhan besar, memerlukan banyak tenaga kerja.  ”Sekarang yang penting adalah mampukah teman-teman di sini membangun budaya kerja. Kalau kemampuan bisa diikuti dengan pelatihan, tetapi budaya kerja itu persoalan mental,” terang Myrna Safitri.  Dia meminta masyarakat Kaltim bekerja lebih cepat, cerdas, terarah, dan yang lebih penting mampu bekerja dalam suatu tim. Sebab, membangun IKN tidak bisa hanya satu orang, tetapi harus bekerja di dalam tim.  ”Saya berharap dukungan penuh dari Unmul terhadap pembangunan IKN,” ucap Myrna Safitri.

Otorita IKN Jajaki Kerja Sama dengan Unmul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Otorita Ibu Kota Negara

Berita Terkini