<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/misteri-tiga-menit.jpg" alt="DI-POLICE LINE: Makam Brigadir Yosua di Desa Suka Makmur, Jambi, kemarin (26/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DI-POLICE LINE: Makam Brigadir Yosua di Desa Suka Makmur, Jambi, kemarin (26/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenazah Brigadir J akhirnya dimakamkan secara kepolisian usai otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di RSUD Sungai Bahar rampung dilakukan, Rabu (27/7). Jenazah Brigadir J dimakamkan secara kedinasan setelah ambulans yang membawanya tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 15.45 WIB.  Lokasi pemakaman Brigadir J pun mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Terlihat keluarga besar Brigadir Joshua sudah menunggu di lokasi untuk pemakaman secara kedinasan. Setelah diturunkan dari mobil ambulans, peti jenazah Brigadir Joshua tidak langsung dimasukkan ke lubang makam.  Pemakaman jenazah Brigadir Joshua secara kedinasan itu sesuai dengan permintaan keluarga. Selanjutnya, peti jenazah berwarna putih itu kembali dimasukkan ke dalam lubang makam oleh anggota polisi sebagaimana pemakaman kedinasan.  Untuk diketahui, otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dilakukan di RSUD Sungai Bahar sejak pukul 08.15 WIB. Otopsi ulang jenazah ajudan Ferdy Sambo itu baru rampung sekitar empat jam kemudian. Otopsi juga diwarnai urungnya keluarga mengikuti jalannya otopsi ulang karena alasan kode etik kedokteran.  Rencana awal, keluarga akan menyaksikan seluruh proses otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua melalui kamera CCTV yang terpasang di lokasi otopsi. “Benar, awalnya direncanakan demikian namun batal karena ada pertimbangan lain yakni kode etik kedokteran,” kata pengacara keluarga, Kamaruddin Simanjuntak kepada wartawan di RSUD Sungai Bahar, Rabu (27/7).  Akan tetapi, pihaknya sudah meminta pengawasan melalui dokter keluarga dan juga pengamat kesehatan dari tim kuasa hukum keluarga. “Saya jelaskan, bahwa yang boleh melihat proses autopsi tersebut adalah yang ahli di bidangnya,” jelasnya, dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group) dari JambiIndependent.co.id.  “Kami dari pengacara tidak bisa juga namun sudah mengutus pengamat kesehatan dari kami,” sambungnya.  Untuk hasil otopsi ulang Brigadir Joshua, sambungnya, akan diberikan tim dokter forensik kepada peyidik Barekrim Polri. “Benar. Tapi pihak keluarga bersama tim kuasa hukum nantinya juga berhak untuk mendapatkan resume dari hasil autopsi hari ini,” jelasnya.  Kamaruddin mengaku tak mengetahui persis kapan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua itu akan diberikan kepada pengacara dan keluarga.

Jenazah Brigadir J Akhirnya Dimakamkan Secara Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Otopsi-Ulang-Brigadir-J-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau disebut Brigadir J yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (27/7), berlangsung selama enam jam. Otopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik gabungan dari Polri, TNI, Ikatan Dokter Forensik Indonesia dan perguruan tinggi itu, berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 15.000 WIB.  Otopsi ulang dilakukan di salah satu ruangan RSU Sungai Bahar yang dijaga ketat personel Brimob Polda Jambi. Sedangkan bagian ruangan lainnya dipasangi tirai putih dan dipasang garis polisi untuk memastikan kegiatan tim forensik berjalan lancar.  Pada pukul 15.00 WIB, jasad Yoshua selesai diotopsi ulang. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam peti warna putih untuk selanjutnya dibawa lagi ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Bahar untuk dimakamkan di tempat semula.  Di luar ruangan otopsi ulang di salah satu ruangan Rumah Sakit Sungai Bahar tampak keluarga dan kerabat Brigadir Yoshua masih tetap menunggui pelaksanaan otopsi ulang, yang dilakukan tujuh orang dokter ahli forensik itu.  Otopsi ulang jenazah Brigadir Yoshua di kampung kelahirannya di Sungai Bahar, Muarojambi itu cukup menarik perhatian masyarakat. Pola Jambi mengerahkan personel untuk mengamankan dan memastikan kelancaran proses otopsi ulang tersebut.

Dijaga Ketat Brimob, Otopsi Ulang Brigadir J Selesai dalam Enam Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220727-WA0021.jpg" alt="Keluarga almarhum Brigadir Polisi Yushua di makam sebelum pembongkaran. Nanang Mairiadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Keluarga almarhum Brigadir Polisi Yushua di makam sebelum pembongkaran. Nanang Mairiadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Keluarga sempat menangis histeris saat peti jenazah Brigadir J dibuka usai diangkat dari dalam lubang kuburnya. Penggalian makam itu dilakukan guna otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua yang oleh polisi disebut tewas baku tembak di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.  Saat ini, autopsi ulang jenazah Brigadir J tengah berlangsung di Rumah Sakit Sungai Bahar. Otopsi ulang itu dilakukan oleh tim dokter forensik independen yang berjumlah tujuh orang. Dokter forensik itu berasal dari RSPAD, RSAL, RSAU, RSCM, dan salah satu RS swasta nasional serta dokter forensik yang diajukan polisi.  Dalam penggalian makam, ada sejumlah perwakilan keluarga yang hadir langsung untuk memastikan bahwa jenazah dalam peti itu adalah jenazah Brigadir Joshua. Perwakilan keluarga juga diminta melihat langsung sekalius memastikan jenazah tersebut.  “Tadi ada enam orang dari pihak keluarga yang menyaksikan langsung (melihat jenazah Brigadir J),” ujar salah satu keluarga Brigadir Joshua di RSUD Sungai Bahar, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (27/7).  Ajun mengaku bahwa dirinya adalah salah satu perwakilan keluarga yang melihat langsung kondisi jenazah Brigadir Joshua usai diangkat dari lubang kuburnya. Lalu, bagaimana kondisi jenazah ajudan Ferdy Sambo itu?  “Puji Tuhan. Wajah almarhum belum ada berubah, hanya bengkak sedikit saja, Jadi, masih gampang untuk dikenali,” ungkap Ajun Saragih.  Keluarga berharap, autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua itu bisa memberikan jawaban atas berbagai hal mengganjal sekaligus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi saat ‘Jumat berdarah’ di rumah Ferdy Sambo.  Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo juga memberikan keterangan kepada awak media di RSUD Sungai Bahar. Dedi menyatakan, ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Brigadir itu adalah bentuk komitmen Kapolri untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.  Jenderal Polri kelahiran Madiun, Jawa Timur itu memastikan, autopsi ulang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. “Terutama dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang memiliki sifat independen dan imparsial,” ujarnya.  Selain itu, Dedi mengungkap bahwa autopsi juga diawasi oleh sejumlah instansi eksternal. Termasuk di antaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Karena itu, Dedi Prasetyo menjamin. hasil autopsi ulang jenazah ajudan Ferdy Sambo itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan dan hukum.

Perwakilan Keluarga Sempat Melihat Jenazah Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak keluarga Brigadir J meminta pihak-pihak eksternal dilibatkan dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir J. Salah satu pihak yang diharapkan ada yakni dokter-dokter dari TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.  Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa terbuka terkait permintaan tersebut. Jika dibutuhkan dia mengizinkan dokter-dokter TNI dilibatkan.  "Saya pasti siap, ini kan kemanusiaan, apa saja. Tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya saya sendiri bisa mengawasi, mengawasi objektifitas itu kan tidak mudah di lapangan," kata Andika kepada wartawan, Sabtu (23/7).  Andika menyatakan siap mengirim dokter terbaik untuk membantu proses otopsi. Termasuk jika dibutuhkan penggunaan rumah sakit.  "Yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak intervensi sedikit pun, sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif," jelasnya.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  "Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J," imbuhnya.

Panglima Andika Beri Restu Dokter TNI Bantu Otopsi Jenazah Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Makam-Brigadir-Yosua.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto meminta Polri membuka hasil otopsi pertama Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada publik. Hal ini untuk mencegah terjadinya manipulasi termasuk hasil otopsi.  “Kasus ini sejak awal memunculkan polemik di masyarakat, wajar jika publik ingin tahu agar tidak terjadi manipulasi termasuk hasil outopsi. Namun demikian, publik tidak perlu resah karena manipulasi hasil Visum et Repertum juga merupakan tindak pidana,” kata Didik saat dihubungi wartawan, Jumat (22/7).  Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya. Maka, pendapat dokter diperlukan dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana.  Menurut dia, visum itu penting untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana, mengarahkan penyidikan, menentukan jenis penuntutan, dan memberikan keyakinan hakim. Mengingat peranan Visum et Repertum cukup penting, kata dia, maka kejujuran dokter selaku pemberi keterangan amat penting dalam upaya penegakan hukum.  “Karena, hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia,” jelas dia.  Menurut Didik, Visum et Repertum atau surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat, digunakan sebagai ganti barang bukti. Sebab, barang bukti yang diperiksa tidak mungkin bisa dihadapkan di sidang pengadilan dalam keadaan sebagaimana adanya.  “Hal ini dimungkinkan karena barang bukti yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti luka, mayat, atau bagian tubuh lainnya dapat berubah menjadi sembuh atau membusuk,” ujarnya.  Makanya, kata Didik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan pengungkapan kasus kematian Brigadir J ini dilakukan secara transparan, profesional dan independen. Sehingga, dibentuk tim khusus agar proses penyidikan dapat disampaikan ke publik secara terbuka, termasuk hasil autopsi.  “Tidak dipungkiri, spekulasi publik masih terus berkembang termasuk hasil autopsi ini. Untuk itu, penting bagi penyidik untuk memberikan asupan informasi yang utuh kepada publik. Saya rasa perlu dan penting (sampaikan hasil autopsi) sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengungkapan kasus ini,” tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Polri dan tim khusus untuk mengusut kasus ini agar transparan dalam melakukan penyelidikan. Menurut dia, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus Brigadir J.  "Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah," kata Jokowi di NTT pada Kamis (21/7).

DPR Minta Polri Buka Hasil Otopsi Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/nopryansyah-yosua-IST.jpg" alt="Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat" width="100%">
<figcaption>Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri memastikan akan menyampaikan hasil otopsi jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat, hari ini, Rabu (20/7). Namun, bukti hasil otopsi tidak akan diberikan kepada keluarga Brigadir Joshua.  “Informasi dari Dittipidum Bareskrim Polri menyampaikan hasil otopsi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Dedi menegaskan bahwa kepolisian tidak menyerahkan hasil otopsi kepada pihak keluarga Brigadir Joshua. Alasannya, hasil otopsi tersebut jadi bukti untuk kepentingan proses penyidikan baku tembak ajudan Ferdy Sambo tersebut. “Bukan menyerahkan, karena untuk bukti penyidikan,” beber Dedi Prasetyo.  Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan mengizinkan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat yang diminta keluarga. Akan tetapi, Mabes Polri memasang syarat standar internasional untuk otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua.  “Agar hasilnya sahih dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai standar internasional,” kata Dedi Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (19/7) malam.  Selain harus memenuhi standar internasional, otopsi juga perlu dilakukan audit. “Untuk otopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan akan diaudit karena sesuai standar kode etik kedokteran forensik,” jelas Dedi.

Hasil Otopsi Brigadir Joshua Tidak Diserahkan kepada Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/karopenmas-dedi.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri akhirnya memberikan izin otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat yang diminta keluarganya. Akan tetapi, Mabes Polri memasang syarat standar internasional untuk otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua.  Mabes Polri menyatakan, itu perlu dilakukan agar otopsi ulang dilakukan demi keadilan. Karena itu, otopsi ulang itu harus dilakukan para ahli dan yang berwenang. Yakni kedokteran forensik dan pihak eksternal.  “Agar hasilnya sahih dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai standar internasional,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (20/7).  Selain harus memenuhi standar internasional, otopsi juga perlu dilakukan audit. “Untuk autopsi mayat atau ekshumasi itu ada standar internasionalnya dan akan diaudit karena sesuai standar kode etik kedokteran forensik,” jelas Dedi.  Dedi beralasan, hal ini perlu dilakukan karena sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa kasus baku tembak ajudan Ferdy Sambo itu dilakukan secara transparan.  “Hasil koordinasi saya dengan Dirtipidum, apabila pengacara (keluarga Brigadir Joshua) mengajukan eskhumasi (otopsi), dari pihak penyidik terbuka (mempersilahkan),” kata dia.  Dedi juga menegaskan, hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dapat diketahui dan disaksikan bersama oleh keluarga dan kuasa hukum. “Kami akan terbuka semaksimal mungkin dalam proses penyidikan,” ucap jenderal Polri kelahiran Madiun, Jawa Timur itu.  Selain itu, hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua, harus disampaikan oleh ahli di bidangnya untuk menghindari beragam spekulasi. “Tolong, biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan,” tekan dia.  “Sebagai contoh misalnya, luka-luka karena benda ini, benda ini, ini kan dibawakan ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi-spekulasi lagi,” sambung Dedi.  Karena dilakuan dan disampaikan oleh ahli di bidangnya, maka akan makin membuat kejelasan bagi semua pihak. “Ketika besok akan disampaikan pihak Tim Forensik Polri, nah, itu akan membuat informasi akan semakin lebih jelas,” pungkasnya.

Otopsi Ulang Brigadir J, Begini Mekanisme versi Mabes Polri