<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/BAHLIL-14-1649766036.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menggelar rangkaian safari Ramadhan di Jawa Barat (Jabar), Sabtu (15/3/2025) dengan membawa sejumlah pengurus Golkar. Usai kunjungan di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Manonjaya, Tasikmalaya, Bahlil bersama rombongan melanjutkan safarinya dengan mengunjungi Ponpes Darussalam di Ciamis.</p> <p>Dalam safari ini, turut hadir pimpinan Golkar lainnya, mulai dari Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hafid, Wabendum Dyah Roro Esti hingga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil bersama rombongan DPP Golkar diterima langsung oleh keluarga pengasuh Ponpes Darussalam.</p> <p>Dalam sambutannya,&nbsp;Bahlil mengungkapkan kebanggaannya terhadap Ponpes Darussalam yang memiliki sejarah kuat dengan&nbsp;Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum&nbsp;Golkar yang baru, ia merasa seperti berada di rumah sendiri ketika mengunjungi pesantren tersebut.</p> <p>&ldquo;Kita minta agar Indonesia tetap aman, diberikan kesalamatan, karena kita tahu dunia sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi perang di timur tengah, kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maka saatnya lah harus bergabung dan kompak antara umara (pemimpin) dan ulama,&rdquo; kata Bahlil dalam sambutannya.</p> <p>Kemudian, Bahlil juga memohon doa para santri untuk kader Golkar, baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang ada di Kabinet Merah Putih. Dia meminta doa agar kader Golkar selalu berada di jalan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Dia pun menegaskan kunjungannya ke Ponpes Miftahul Huda tidak ada muatan politik.</p> <p>&ldquo;Jadi tidak ada maksud lain karena kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, kalau setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta doa agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya,&rdquo; ucapnya.</p> <p>"Ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Nabi Muhammad tidak hanya menyebarkan syiar agama, tetapi juga berdagang melalui jalur-jalur niaga. Kita ingin santri di sini bisa mengikuti jejak beliau," tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menceritakan dirinya datang dari kampung di Papua. Ayahnya hanya buruh bangunan, sedangkan ibunya hanya pembantu rumah tangga.</p> <p>"Sejak kecil karena kami delapan orang, hidup kami di rumah gubuk, kamarnya cuma satu, dan anak-anaknya itu tidur di lantai, bukan di lantai begini, hasil cincang bambu itu," ungkap dia.</p> <p>Bahlil juga mengaku dirinya sempat mengalami busung lapar saat masih duduk di bangku kuliah. Ia pernah merasa menjadi orang paling tidak beruntung. Dia pun tak menyangka kini bisa menjadi menteri dan ketua umum partai.</p> <p>"Saya pernah busung lapar soalnya, iya benar saya kuliah pernah busung lapar. Jadi penderitaan yang paling rendah pun saya sudah rasakan. Saya pikir saya adalah orang yang paling tidak beruntung, ternyata Allah menguji umatnya berdasarkan kemampuan dari umatnya itu sendiri," tutur Bahlil.</p> <p class="class-paragraph">Bahlil bahkan mengaku tidak pernah punya mimpi menjadi pejabat publik seperti sekarang. Ia pun berpesan kepada para santri dan santriwati agar terus semangat dan berjuang.</p> <p>"Jangan loyo, jangan manja pada orang tua, tentukan masa depan kalian sendiri dan kuatkan hati kalian bahwa yang bisa mengubah nasib kalian adalah kalian sendiri," ungkap Bahlil.</p>

Bahlil mengungkapkan kebanggaannya terhadap Ponpes Darussalam yang memiliki sejarah kuat dengan Partai Golkar.

Safari Ramadhan ke Ciamis. Bahlil Kagum Ponpes Darussalam Punya Program Kewirausahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/larang-1.jpg" alt="Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan tidak tergesa dengan keputusan Pemerintah yang memberikan kebijakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola lahan pertambangan. Muhammadiyah akan mengkaji terlebih dahulu terkait keputusan pemerintah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima. Semuanya akan dikaji dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Minggu (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu'ti menyatakan, keputusan Muhammadiyah untuk ikut andil dalam pengelolaan tambang sebagaimana arahan pemerintah, sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, meski ormas diberikan kewenangan mengelola lahan pertambangan, tetapi itu tidak secara otomatis. Melainkan melalui badan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," ucap Mu'ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mu'ti memastikan Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dalam menyikapi kebijakan tersebut. Muhammadiyah akan mengukur apakah kebijakan itu berdampak positif bagi masyarakat atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan maslahah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Mu'ti.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A ayat (1), dikutip Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 83 ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi</div> <div dir="auto">kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada Pasal 83 ayat (4) berbunyi, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya," bunyi Pasal 83 ayat (5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penawaran WIUPK dalam Pasal 83 ayat (5) dijelaskan, sebagaimana dimaksud pada</div> <div dir="auto">ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi Pasal 83 ayat (7).</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

keputusan Muhammadiyah untuk ikut andil dalam pengelolaan tambang sebagaimana arahan pemerintah, sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah Tak Akan Tergesa-gesa Sikapi Kebijakan Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/bahlil-nurul-1819450893.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah rencana pemerintah memberikan izin tambang bagi ormas keagamaan dikaitkan dengan urusan politik saat Pilpres tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Bahlil, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 telah selesai. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menetapkan secara resmi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Politik udah selesai kok. Pak Prabowo menang 58 persen. Eggak ada urusannya sama politik,&rdquo; kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan itikad baik dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya, karena ormas keagamaan sudah berkontribusi banyak bagi negara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, ia meminta untuk tidak mengaitkan pemberian izin tambang ini pada persoalan politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini itikad baik pemerintah di bawah Pak Jokowi untuk menghargai jasa kontribusi mereka. Jadi yang selesai, selesailah. Ini terlalu mohon maaf, lebay lah ya. Saya enggak mau dikait-kaitkan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menilai, pemberian izin tambang bagi ormas baru bisa disebut berkaitan dengan politik jika dilakukan pada masa pilpres. Sementara, kebijakan ini baru saja diterapkan setelah pilpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, tak hanya NU yang akan diberikan izin kelola tambang. Tetapi, ada 5 ormas lainnya yang meliputi Muhammadiyah, induk Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan (akan) cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua (ormas keagamaan) toh? Logikanya, memang semua itu (ormas keagamaan) dukung Prabowo (di Pilpres 2024)? Gak semua kan? Jadi kami memberikan (izin kelola tambang ke ormas keagamaan) tidak melihat urusan politik," tegas Bahlil.</div> <p>&nbsp;</p>

Bahlil mengungkapkan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan itikad baik dari Presiden Joko Widodo. Bukan hadiah politik.

Tepis Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Dikaitkan Urusan Politik, Bahlil Klaim Itikad Baik Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/amnt-dapat-perpanjangan-izin-ekspor_m_112225.jpeg" alt="Ilustrasi pertambangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertambangan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Sebab, dalam dua tahun terakhir, mereka getol melakukan berbagai aksi kampanye menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Tri Natalia Urada menyatakan, dirinya ikut memantau pernyataan resmi dari PMKRI Cabang Semarang yang ramai menjadi sorotan. &rdquo;Mereka tentu punya pemikiran sendiri,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos tadi malam (5/6).</p> <p>Dia menjelaskan, sikap PP PMKRI tidak jauh berbeda dengan yang disuarakan PMKRI Semarang. Dia menceritakan, beberapa tahun lalu keluar surat resmi dari Paus Fransiskus. Dalam surat berjudul Laudato Si (Semoga Diberkati) itu, Paus menyerukan umat manusia untuk mengubah gaya hidup dengan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>Dari surat tersebut, Tri mengungkapkan bahwa PMKRI dalam dua tahun terakhir getol mengampanyekan gerakan dan kampanye pelestarian lingkungan. Salah satunya, kegiatan membersihkan Sungai Ciliwung yang kerap dipersoalkan akibat sampah yang menumpuk. &rdquo;Percuma gerakan lingkungan dua tahun belakang kalau menerima (kebijakan pemberian konsesi tambang, Red) itu,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Di sisi lain, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai PP 25/2024 merupakan salah satu rentetan kebijakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mudah mengobral kekayaan alam. Sebelumnya, pola mengutak-atik regulasi semacam itu pernah terjadi. Di antaranya terkait dengan revisi UU Minerba dan pengesahan UU Cipta Kerja. &rdquo;Dan, perlu diingat, ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan,&rdquo; ungkapnya. <strong>(wan/lyn/tyo/lum/c14/ttg)</strong></p>

PMKRI menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

PMKRI Tolak Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/WhatsApp-Image-2023-10-25-at-81358-AM-2417084730.jpeg" alt="Sektor pertambangan yang dikelola oleh MIND ID." width="100%">
<figcaption>Sektor pertambangan yang dikelola oleh MIND ID.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemberian prioritas penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas maupun ormas keagamaan terus menuai sorotan. Kali ini disampaikan pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi. Dia memandang kebijakan tersebut cenderung bermuatan politik ketimbang semangat ekonominya.</p> <p>Fahmy mengatakan, pemberian izin itu berpotensi menjerembapkan ormas keagamaan tersebut. Fahmy memandang, kebijakan Jokowi tersebut lebih sarat kepentingan politik ketimbang ekonomi yang konon merupakan realisasi janji kampanye Jokowi.</p> <p>&rdquo;Pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ditengarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat ormas keagamaan pascalengser pada Oktober mendatang,&rdquo; ujarnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Fahmy melanjutkan, kebijakan itu sungguh sangat tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Alasannya, ormas keagamaan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.</p> <p>&rdquo;Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada di wilayah abu-abu (grey areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau ormas keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi, ormas keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu yang berpotensi menjerembapkan mereka ke dalam dunia hitam pertambangan.</p> <p>Fahmy menyebut, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan, caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Namun, pemerintah bisa memberikan PI (profitability index) kepada ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah.</p> <p>Sementara itu, sesepuh sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah M. Din Syamsuddin ikut menyampaikan pandangannya. Dengan prasangka baik, Din mengatakan, kebijakan itu dapat dinilai positif. Yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas keagamaan. &rdquo;Namun, hal demikian sangat terlambat. Motifnya terkesan untuk mengambil hati,&rdquo; ujarnya kemarin (4/6).</p> <p>Din mengatakan, ketika diminta menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, dirinya sempat menyampaikan syarat kepada Presiden Jokowi. Di antaranya supaya menanggulangi ketidakadilan antara segelintir orang yang menguasai 60 persen aset nasional dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.</p> <p>Din mengatakan, Presiden Jokowi saat itu menjawab bahwa mengatasi persoalan itu tidak mudah. Menurut Din, mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut mudah selama ada kehendak politik yang baik. <strong>(dee/lum/wan/c17/oni)</strong></p>

Pemberian prioritas penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas maupun ormas keagamaan terus menuai sorotan.

Dinilai Minim Kapabilitas, Ormas Berisiko Masuk Dunia Hitam Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-batubara-tiongkok-melangit-hba-juli-2018-meroket_m_225655.jpg" alt="Ilustrasi tambang batu bara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang batu bara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejumlah ormas keagamaan akhirnya buka suara, terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang boleh dikelola oleh ormas keagamaan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ketua PP Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup Anwar Abbas menyambut positif keluarga aturan tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah. Sehingga perlu diapresiasi oleh ormas keagamaan yang ada di Indonesia.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Jelas merupakan sesuatu yang menggembirakan. Karena lewat kebijakan tersebut, ormas keagamaan bisa memperoleh sumber pendapatan baru," kata Anwar pada Sabtu (1/6).</p> <p>Menurut dia kegiatan-kegiatan ormas keagamaan selama ini, berkaitan erat dengan tugas dan fungsi pemerintah. Yaitu melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk menjalankan program tersebut, ormas keagamaan tentu membutuhkan ongkos atau pendanaan.</p> <p>Pria yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, selama ini mereka mendapatkan dana dengan mengandalkan sumbangan anggotanya. Kemudian pemberian dari simpatisan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Tapi terkadang pihak ormas juga terpaksa harus mengemis kesana kemari agar kegiatan yang direncanakannya dapat terlaksana," tuturnya.</p> <p>Anwar juga mengatakan, melalui peraturan baru tersebut, diharapkan peran ormas keagamaan dalam memberdayakan masyarakat semakin baik. Lewat prioritas mendapatkan izin pengelolaan tambang, ormas bisa mendapatkan sumber pendapatan baru.</p> <p>Terkait dengan pelaksanaannya, ormas keagamaan nanti bisa bermitra dengan badan usaha yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya alam seperti tambang dan sejenisnya, terikat dengan aturan yang ketat. Supaya bisa dilaksanakan tanpa merusak alam.</p> <p>Sementara itu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom belu ada rencana membentuk badan usaha, untuk memanfaatkan kemudahan memperoleh izin tambang tersebut. Dia mengatakan masih harus mempelajari aturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 itu.</p> <p>Menurut Gomar, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah itu. Karena menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan banyak elemen masyarakat untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. Kemudian juga menjadi penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal berkontribusi untuk bangsa Indonesia.</p> <p>"Tentu Prakarsa Presiden itu tidak mudah untuk diimplementasikan," katanya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Karena ormas keagamaan kemungkinan memiliki keterbatasan untuk urusan pengelolaan tambang. Apalagi dunia bisnis pertambangan sangat kompleks dan memiliki dampak yang cukup luas. Meskipun begitu, Gomar mengatakan setiap ormas keagamaan tentu memiliki mekanisme internal untuk memaksimalkan SDM masing-masing.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Sehingga perlu diapresiasi oleh ormas keagamaan.

PP Muhammadiyah Dukung Ormas Kelola Tambang, Supaya Ada Sumber Pendapatan Baru dan Tidak Ngemis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/eri-dan-pimpinan-muhamamdiyah-surabaya.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya Hamri Al Jauhari dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya Alifah Hikmawati di Balai Kota Surabaya, Kamis (27/10). Diskominfo Surabaya/Antar" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya Hamri Al Jauhari dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya Alifah Hikmawati di Balai Kota Surabaya, Kamis (27/10). Diskominfo Surabaya/Antar</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, perlu mensinergikan program bersama untuk kepentingan umat.<br /> <br /> ”Saya selalu katakan, dalam membangun sebuah kota tidak bisa kalau Pemkot Surabaya sendiri. Kami juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Surabaya, Jumat (28/10).<br /> <br /> Menurut Eri, program yang diusulkan itu bisa disinergikan dengan Pemkot Surabaya. Selain itu, program itu juga bisa dikolaborasikan dengan ormas lain agar berjalan lebih maksimal.<br /> <br /> Dia mengatakan, ketika semua ormas itu bersinergi satu sama lain dengan pemkot, ke depannya akan berdampak baik untuk warga Kota Surabaya.<br /> <br /> ”Hadirnya Muhammadiyah dan NU itu tujuannya hanya satu yakni untuk kepentingan umat. Saya harap program-program itu juga bisa dijadikan satu dengan ormas lain,” ujar Eri.<br /> <br /> Eri mengatakan, ketika semua ormas bersatu dan bergerak bersama dengan pemkot untuk menjalankan program-program yang telah digagas sebelumnya, tidak akan ada lagi kemiskinan, gizi buruk, dan pengangguran di Kota Surabaya.<br /> <br /> ”Saya ingin Muhammadiyah dan NU itu bukan hanya berdakwah. Tapi saya ingin menunjukkan kepada masyarakat, kehadiran Muhammadiyah dan NU di Surabaya itu juga untuk menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta membahagiakan warganya,” terang Eri.<br /> <br /> Dia menambahkan, ketika Muhammadiyah dan NU hadir di setiap kelurahan dan kecamatan di Surabaya, tidak akan ada lagi paham radikal, tawuran antargeng, dan sebagainya. Pemkot Surabaya telah membentuk Belajar dan Ngaji Bareng serta Puspaga di 19 Balai RW, sebagai sarana tempat berkumpulnya keluarga dan anak-anak.<br /> <br /> ”Di sinilah Muhammadiyah dan NU hadir memberikan pendampingan untuk keluarga dan anak. Saya berharap, dengan adanya Balai RW tidak ada lagi radikalisme dan tawuran. Jadi nanti PKK dan KSH juga bergerak bersama,” papar Eri.<br /> <br /> Komitmen tersebut disampaikan Eri ketika menggelar pertemuan dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya Hamri Al Jauhari dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya Alifah Hikmawati di Balai Kota Surabaya, Kamis (27/10).

Wali Kota Surabaya Sebut NU-Muhammadiyah Perlu Sinergikan Program

ormas keagamaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ormas keagamaan

Berita Terkini