<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/27/77795f35-889a-451b-a9ef-a27f5e5f2c0e-1-2204322636.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan sambutan di sela buka bersama ormas, OKP, dan mahasiswa di Jakarta pada Kamis (26/2). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan sambutan di sela buka bersama ormas, OKP, dan mahasiswa di Jakarta pada Kamis (26/2). (Polri)</figcaption>
</figure> </div> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan kembali komitmen Korps Bhayangkara untuk memberi ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan kritik. Termasuk kritik yang disampaikan oleh organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), dan mahasiswa. Hal itu ditegaskan oleh Jenderal Sigit usai mengajak ormas, OKP, dan mahasiswa berbuka puasa bersama pada Kamis (26/2). Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu berjanji akan terus memberikan ruang kepada semua pihak yang hendak mengkritik Polri. &rdquo;Tentunya kita selalu tetap memberikan ruang bagi teman-teman, para pemuda, mahasiswa untuk terus bersuara karena itu bagian dari kehidupan demokrasi,&rdquo; ungkap Sigit kepada awak media di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel). Menurut dia, sudah menjadi kewajiban bagi Polri untuk mendengarkan setiap kritik, masukan, dan saran. Dia menyatakan bahwa instansinya tidak menutup diri untuk dievaluasi. Sebab, berangkat dari situ Polri akan menjadi organisasi yang lebih baik di masa depan. &rdquo;Polri siap juga untuk selalu dievaluasi dan dikritik untuk supaya bisa mengantarkan Polri sesuai dengan mandat dan amanat reformasi menjadi civilian police yang bisa dekat dan dicintai masyarakat. Oleh karena itu, saya titip agar institusi ini terus dijaga dan dirawat,&rdquo; ujarnya. Kepada awak media, Sigit menyampaikan bahwa buka puasa bersama ormas, OKP, dan mahasiswa merupakan salah satu bagian dari upaya merajut persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Tujuannya tidak lain untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan seluruh program yang tertuang dalam Asta Cita. &rdquo;Kegiatan ini bagian dari upaya kita untuk terus merajut persatuan dan kesatuan untuk bisa mendukung apa yang menjadi program pemerintah,&rdquo; ujarnya. Sigit menjelaskan kembali, situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, semua pihak harus bersiap berhadapan dengan segala implikasi atas situasi tersebut. Dia menilai, kesatuan dan persatuan sangat penting. Sebab, tanpa itu akan sulit menghadapi berbagai tantangan di tengah situasi global saat ini. &rdquo;Kita bersama-sama harus bersatu, bahu-membahu untuk menjaga agar negara ini tetap bisa bertumbuh dengan baik karena stabilitas kamtibmas itu menjadi salah satu modal utama sebagai prasyarat untuk kita bisa melaksanakan pembangunan,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Kapolri Listyo Sigit tegaskan komitmen beri ruang kritik untuk ormas, OKP, dan mahasiswa di acara buka puasa bersama. Simak penjelasannya.

Kapolri Listyo Sigit Bukber Bareng Ormas, OKP, dan Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Beri Ruang Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/etEqDASRQ5cSH6QKDvJcBDvmM9WgDEde0a0lOFu3-801030155.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk tidak merazia rumah makan yang tetap&nbsp; buka pada siang hari saat Ramadhan tahun ini. "Dihimbau untuk ormas tidak melaksanakan 'sweeping' (penertiban/razia ilegal), di umah makan, karena memang ada juga saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Budi juga menjelaskan dengan tidak melakukan hal itu&nbsp;maka akan meningkatkan dan membangun rasa toleransi antarumat beragama. "Kami hanya memberikan himbauan. Artinya, untuk kita lebih bijak untuk tidak melaksanakannya," katanya. Dia juga menambahkan kepada masyarakat untuk melaporkan apabila melihat adanya tempat hiburan malam yang melebihi atau mendahului jam buka operasional.&nbsp; "Ada layanan 110 apabila melihat mungkin adanya tempat hiburan yang melebihi jam buka ataupun mendahului yang harusnya buka setelah tarawih dimulai jam 21.00 WIB, tapi buka lebih sore," kata Budi. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk merazia rumah makan selama Ramadhan tahun ini guna menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',&rdquo; kata Gubernur DKI Pramono Anung di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu (14/2). Pramono menegaskan bahwa menyambut Ramadhan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan. Ia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/017038627/halau-motor-hasil-curanmor-lari-ke-madura-polisi-razia-besar-besaran-di-akses-jembatan-suramadu">Halau Motor Hasil Curanmor Lari ke Madura, Polisi Razia Besar-besaran di Akses Jembatan Suramadu</a> Menurut dia, momentum Ramadhan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial.

Polda Metro Jaya imbau ormas untuk tidak merazia rumah makan tetap  buka pada siang hari saat Ramadhan tahun ini.

Polda Metro Jaya Imbau Ormas Tak Razia Tempat Makan yang Buka Siang selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/565251ff-87f7-41e0-8986-fd58cbacf58f-1002191397.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo (Foke). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo (Foke). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprob) DKI secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini guna menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota. "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',&rdquo; kata Gubernur DKI Pramono Anung di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu (14/2). Pramono menegaskan bahwa menyambut Ramadhan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan. Ia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut dia, momentum Ramadhan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Ia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan. &ldquo;Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,&rdquo; ujarnya. Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, telah menyiapkan berbagai agenda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman, termasuk penguatan kegiatan keagamaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas melarang ormas melakuikan sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan

Pemprov DKI Jakarta Larang Ormas Lakukan Sweeping Rumah Makan selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/18/geraaakk22-4043497391.jpg" alt="Sahrin Hamid terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam rakernas, Minggu (18/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sahrin Hamid terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam rakernas, Minggu (18/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui Rakernas I, Ormas Gerakan Rakyat sepakat bertransformasi menjadi Partai Gerakan Rakyat. Keputusan ini diambil secara demokratis melalui mekanisme digital pada Minggu (18/1). Berdasarkan hasil pemungutan suara melalui platform e-musyawarah, mayoritas anggota menginginkan wadah ini naik kelas menjadi instrumen politik formal untuk membawa perubahan. Dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 511 perwakilan dari seluruh Indonesia, Sahrin Hamid resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Pemilihan ini mencerminkan kesolidan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Sahrin menegaskan bahwa partai baru ini hadir untuk mendobrak gaya politik elitis yang selama ini mendominasi tanah air. Terinspirasi Visi Keadilan Anies Baswedan Ada sosok sentral di balik ideologi partai ini. Sahrin Hamid mengungkapkan bahwa Partai Gerakan Rakyat membawa semangat keadilan sosial yang identik dengan Tokoh Inspiratif sekaligus Anggota Kehormatan 001 mereka, Anies Rasyid Baswedan. "Keadilan dan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rasyid Baswedan secara personal, saat ini tidak lagi menjadi perjuangan personal, tapi sudah menjadi perjuangan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat," ujar Sahrin, Minggu (18/1). Mandiri Tanpa Oligarki: Kekuatan Gotong Royong Satu hal yang diusung dari Partai Gerakan Rakyat adalah model pendanaannya. Sejak 2023, seluruh kegiatan diklaim berasal dari hasil patungan anggota (swadaya), bukan sokongan dana dari kekuatan oligarki atau politik dinasti. Untuk menjaga integritas, setiap kader wajib memegang teguh Panca Dharma, yang meliputi religiusitas, nasionalisme kerakyatan, kersa ksatria, kasih sayang dan integritas moral. Fokus Menuju Verifikasi Pemilu Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, menyatakan bahwa seluruh jajaran kini fokus memenuhi regulasi pendaftaran parpol. Tujuannya, memastikan Partai Gerakan Rakyat dapat menjadi peserta pemilu dan menjadi kendaraan politik yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Fokus utama partai saat ini memenuhi seluruh regulasi partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu," katanya. &nbsp;

Melalui Rakernas I, Ormas Gerakan Rakyat sepakat bertransformasi menjadi Partai Gerakan Rakyat. Keputusan ini diambil secara demokratis.

Transformasi Ormas Gerakan Rakyat Jadi Parpol: Sahrin Hamid Jadi Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/sitaaa-2658858515.jpeg" alt="Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menyita tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menyita tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Madura Asli, yang berada di Jalan Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo, disita oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, plang pemberitahuan bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita. TTD Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya" terpasang pada pagar depan kantor tersebut. Bukan hanya plang pemberitahuan, garis polisi berwarna kuning pun terpasang dan melingkari bangunan tersebut. Sejumlah personel Satreskrim dan Samapta Polrestabes Surabaya juga tampak berjaga di sana. Berdasarkan papan pemberitahuan, penyitaan bangunan dan tanah yang digunakan sebagai kantor Madas ini dilakukan atas surat penetapan ijin sita khusus Nomor : 190/PENPID/.B.S-SITA/2026/PN SBY Tanggal 15 Januari 2026. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto membenarkan adanya penyitaan tanah dan bangunan yang difungsikan sebagai kantor Ormas Madas Jawa Timur. Penyitaan ini terkait dengan dugaan mafia tanah. "Ya, (penyitaan tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas) itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah, ada dokumen palsu, ada penyerobotan," tutu AKBP Edy di Surabaya, Jumat (16/1). Hingga saat ini, Polrestabes Surabaya sudah menerima 3 laporan terkait dugaan mafia tanah. Namun, penyidik menemukan fakta baru bahwa bangunan tersebut dulunya adalah rumah dinas Kapolwil Surabaya tahun 1959. "Setelah itu banyak orang mengklaim sebagai ahli waris pemilik. Makanya saat ini status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan. Sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," imbuhnya. AKBP Edy mengatakan selama tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas disita, penyidik Satreskrim akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengungkap dugaan mafia tanah yang dilaporkan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menunda eksekusi penyegelan kantor Ormas Madura Asli (Madas) DPD Jawa Timur, yang berada di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (12/1). Dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, eksekusi ini atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-pailit/2021/PN Niaga Sby. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 440 m&sup2; dengan batas-batas sisi barat Jalan Raya Darmo, sisi utara kantor Jalan Raya Darmo Nomor 151, sebelah selatan rumah tinggal Raya Darmo Nomor 155 Surabaya. Kabar tersebut memicu ketegangan. Ratusan anggota Ormas Madas pun berjaga di depan kantor sejak Senin pagi. Demi mencegah terjadinya bentrokan, PN Surabaya memutuskan untuk menunda proses eksekusi. &ldquo;Jadi itu penyegelan ya, bukan eksekusi. Namun tanggal 9 Januari kemarin kita terima surat dari Kapolrestabes Surabaya yang meminta ditunda karena situasi keamanan kamtibmas," tutur Humas PN Surabaya, Slamet Pujiono. (*) &nbsp;

Polisi menyita kantor Ormas Madas di Jalan Darmo Surabaya terkait dugaan mafia tanah. Penyidikan berjalan dan sudah ada 3 laporan.

Diduga Mafia Tanah, Kantor Ormas Madas di Surabaya Disita Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/eri-sosialisasi-2583866100.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan sosialisasi satgas Penanganan Premanisme kepada pengusaha yang ada di kota setempat, Jumat (9/1) (ANTARA/Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan sosialisasi satgas Penanganan Premanisme kepada pengusaha yang ada di kota setempat, Jumat (9/1) (ANTARA/Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Menyikapi maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang muncul, Pemprov Jawa Timur menghadapi tantangan dalam hal pengawasan. Menurut data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, dari total 121 ribu ormas yang ada, hanya sedikit yang terdaftar dan terpantau oleh pemerintah daerah. Dalam rangka memastikan bahwa keberadaan ormas tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemprov Jatim memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Anti Premanisme. Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menjelaskan bahwa salah satu penyebab sulitnya pengawasan adalah sistem pendaftaran yang kini berbasis digital. Melalui aplikasi administratif hukum umum (AHU) Online di Kementerian Hukum dan HAM, ormas dapat mendaftar secara langsung tanpa melalui jalur berjenjang yang sebelumnya ada. "Dulu mekanismenya berjenjang. Dari kabupaten/kota, ke provinsi, baru ke pusat. Sekarang, ormas bisa langsung daftar online ke Kemenkumham. Dampaknya, pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengontrol keberadaan mereka," ungkap Eddy pada 15 Januari kemarin. Situasi ini telah mengubah posisi pemerintah daerah, yang kini berfungsi lebih sebagai mitra daripada pengendali. Kewenangan pendaftaran ormas kini berada di tangan kementerian, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kontrol langsung. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat ormas sering kali berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat daerah. Eddy menekankan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, keberadaan ormas dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Terutama, ia mengkhawatirkan munculnya ormas yang bertindak di luar batas hukum, seperti terlibat dalam tindakan premanisme, pemalakan, dan gangguan keamanan yang dapat merugikan iklim investasi. Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim telah mengambil tindakan cepat dengan membentuk Satgas Penanganan Anti Premanisme, yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kepolisian, serta tim internal Satgas Ormas Jatim. "Fokus kami adalah ormas yang kegiatannya menimbulkan ketakutan bagi investor atau mengganggu ketertiban umum. Untuk kasus-kasus hukum di lapangan, seperti yang terjadi di Surabaya, penanganannya kami serahkan penuh kepada aparat penegak hukum," tambahnya. Dalam upayanya untuk memperkuat pengawasan, Eddy juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan ormas untuk melapor ke pemerintah daerah setelah mendapatkan legalitas dari pusat. Ia menyatakan bahwa hal ini sedang diperjuangkan kepada pihak kementerian. "Kami sudah mengusulkan agar pelaporan ke daerah ini dijadikan kewajiban, bukan lagi sekadar sukarela. Dengan begitu, monitoring bisa berjalan efektif," jelasnya. Sambil menunggu adanya regulasi yang mendukung, Pemprov Jatim terus berupaya melakukan pembinaan meski terbatas oleh anggaran. Pendekatan persuasif seperti sosialisasi wawasan kebangsaan dan melibatkan ormas dalam kegiatan kenegaraan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di masyarakat.

Pemprov Jatim membentuk Satgas untuk mengawasi ormas yang berkembang pesat dan berpotensi menimbulkan masalah.

Hadapi Menjamurnya Ormas, Pemprov Jatim Perkuat Pengawasan Lewat Satgas Anti Premanisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi, meskipun tengah menghadapi judicial review (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Bukan berarti kami menunggu itu (judicial review) baru jalan. Ini (tambang ormas) sudah bisa berjalan,&rdquo; ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis. Aturan yang mengatur ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Aturan yang memberi peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang juga termaktub di dalam Pasal 51 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. &ldquo;Sekarang kami lagi menghadapi judicial review di MK. Kalau sudah selesai di MK, berarti kita clear,&rdquo; kata dia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). &ldquo;Punya NU sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi dikaji oleh Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno),&rdquo; ucap Bahlil. Diwartakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca menyebut jajaran pengurus terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tambang apabila dipandang sebagai solusi meredakan polemik internal organisasi. Najib menegaskan bahwa PBNU pada dasarnya tidak pernah meminta konsesi tambang. Ia menyampaikan organisasi menerima konsesi tersebut karena diberikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada akhir masa jabatannya, dengan tujuan dioptimalkan untuk kepentingan umat. Namun, ia mengakui muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu polemik internal yang saat ini berkembang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017045120/menteri-esdm-bahlil-lahadalia-mau-beri-diskon-tarif-listrik-untuk-wilayah-terdampak-bencana-sumatera">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mau Beri Diskon Tarif Listrik untuk Wilayah Terdampak Bencana Sumatera</a> "NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat," kata dia. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi

Bahlil Sebut Tambang Dikelola Ormas sudah Bisa Dieksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/4d87357d-b615-43c6-8a58-f6bf7344758e-1_all_2589-3073815904.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lebih proaktif melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Sikap pasif berpotensi memicu gesekan sosial di tengah keberagaman Kota Pahlawan. &rdquo;Ormas itu pada dasarnya dibentuk dengan tujuan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang tidak boleh adalah ketika ormas kesukuan bersifat primordial dan mengagungkan kelompoknya secara berlebihan,&rdquo; ujar Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia mengatakan, pasca reformasi 1998, ruang kebebasan berorganisasi termasuk ormas semakin terbuka. Namun kebebasan itu, tetap harus berpijak pada nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Arif Fathoni mengingatkan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan, sebagai kota tujuan berbagai latar belakang masyarakat ini harus terus dijaga dari potensi konflik akibat lemahnya komunikasi antar kelompok. Karena itu, dia mendorong Bakesbangpol agar tidak sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan aktif melakukan pembinaan dan membangun dialog rutin dengan seluruh ormas, baik nasional maupun kedaerahan. &rdquo;Selama ini perannya cenderung pasif. Harusnya Bakesbangpol menjadi ruang temu antar ormas untuk membahas persoalan-persoalan aktual, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,&rdquo; ujar Arif Fathoni. Dia menilai penting adanya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal hoaks. &rdquo;Hoaks itu berbahaya. Cara paling efektif menangkalnya adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat,&rdquo; ujar Arif Fathoni.​​​​​​​ Dia bahkan mengusulkan pembentukan duta saring sebelum berbagi di tingkat kelurahan. Para duta ini diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan masing-masing. Terkait ormas yang belum terdaftar, Fathoni meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan pendataan dengan pola jemput bola. Meski pembentukan ormas tidak memerlukan izin pemerintah, pendataan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum. &rdquo;Kalau suatu saat ada oknum ormas yang meresahkan, pemerintah punya dasar untuk bertindak. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika sejak awal silaturahmi dan pendataan dijalankan dengan baik,&rdquo; tandas Arif Fathoni.

DPRD Surabaya mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lebih proaktif melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan

Rawan Gesekan, DPRD Surabaya Dorong Bakesbangpol Proaktif Bina Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/ormas-madas-1343905684.jpg" alt="Saling Minta Maaf, Polemik Ormas Madas vs Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Berakhir Damai. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Saling Minta Maaf, Polemik Ormas Madas vs Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Berakhir Damai. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sempat bikin heboh usai melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ke Polda Jawa Timur, Senin sore (5/1), Organisasi kemasyarakatan(Ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) menyampaikan permintaan maaf. Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan bahwa melalui forum mediasi yang digelar di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, kedua pihak sepakat saling memaafkan dan polemik berakhir damai. "Yang pertama kami di Ormas Madas, kami minta maaf kalau hal-hal ini menjadi tidak kondusifnya atau bahkan membuat gaduh atau justru menjadi kerusuhan. Kami minta maaf," tutur Taufik, Selasa (6/1). Polemik ini bermula saat Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji melakukan sidak kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Dalam video sidak tersebut, ucapan orang nomor dua di Surabaya soal ormas Madas, dinilai mencemarkan nama baik organisasi dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat, bahkan berujung pada rasisme salah satu suku. Secara tegas, Taufik membantah keterlibatan Madas dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina. Ia menyayangkan oknum premanisme yang mengusir Nenek Elina, hingga membuat Kota Pahlawan gaduh. "Kejadian itu (pengusiran paksa Nenek Elina) pada 6 Agustus 2025. Saya menjadi ketua umum Madas 24 Oktober 2025. Jadi jauh sebelum itu. Nah frame ini terus berkembang kemudian ke rasisme," ucapnya. "Kami ingin memberikan klarifikasi stigma yang ada bahwa Madas itu preman itu tidak benar. Apa, Bahwa berawal dari keterangan senior saya (Armuji) waktu melakukan sidak itu ada tulisan madas. Ini nggak ada," imbuh Taufik. Sebagai informasi, ormas Madas melaporkan akun media sosial Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026. Keesokan harinya, Selasa (6/1), Ormas Madas dan Wakil Wali Kota Surabaya menghadiri mediasi dan sepakat menyelesaikan perselisihan secara damai. Madas juga berjanji akan segera mencabut laporan polisi. "Sekali lagi atas nama pribadi dan juga secara keorganisasian di Ormas Madura Asli Sedara, saya sebagai ketua umum meminta mohon maaf. Kami berkomitmen menjaga kondusifitas kota Surabaya," seru Taufik. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ormas Madas. Armuji menyebut dirinya khilaf karena telah menyinggung Madas saat melakukan sidak ke rumah Nenek Elina. "Nah, dengan pernyataan kekhilafan saya itu menyebut pada logo Madas maka saya mohon maaf. Namanya orang khilaf, yang tidak ada maksud lain karena 10 kali saya menyebut oknum," tukas Armuji.

Polemik Ormas Madas dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji usai sidak berakhir damai. Kedua pihak saling minta maaf setelah mediasi.

Saling Minta Maaf, Polemik Ormas Madas vs Wakil Wali Kota Surabaya Armuji Berakhir Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/dc4a0193-4b31-409d-99bb-f4f11be157f1-3096006093.jpg" alt="Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dan menunjuk 3 JPU untuk menangani perkara kasus Nenek Elina, Rabu (31/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar mengatakan pihaknya telah menerima SPDP dan menunjuk 3 JPU untuk menangani perkara kasus Nenek Elina, Rabu (31/12). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina Widjajanti di Surabaya. Oleh karena itu, tiga orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah ditunjuk untuk menangani perkara Nenek Elina yang viral di media sosial. Kabar ini disampaikan Wakil Kepala Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar. "Tentunya kami sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan per tanggal 24 Desember 2025, dan saat ini kami juga sudah menunjuk tim Jaksa Penuntut Umum," tutur Saiful, Rabu (31/12). Adapun tiga JPU yang ditunjuk menangani kasus Nenek Elina, yakni Muhammad Rizki Pratama, Suwarti, dan Rista Erna. Mereka akan berkoordinasi aktif sengan penyidik kepolisian untuk menyusun konstruksi hukum perkara. &ldquo;Jaksa saat ini sedang berkomunikasi dengan penyidik kepolisian, termasuk membahas pasal-pasal yang akan diterapkan serta kelengkapan barang bukti yang nantinya dibawa ke persidangan,&rdquo; imbuhnya. <h3>Kronologi singkat</h3> Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh ormas dari rumahnya yang berada di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, tengah menyita perhatian publik. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Alih-alih pergi, sekelompok ormas justru mengusir Nenek Elina secara paksa. Momen pengusiran terekam kamera dan viral di media sosial. "Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya saya? Mana suratnya? Saya kan sudah tunjukkan surat (rumah) saya," protes Nenek Elina, sebelum akhirnya dipaksa keluar dari rumahnya. Kemudian pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Tak lama, rumah tersebut dirobohkan menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan ke SPKT Mapolda Jatim pada Rabu, 29 Oktober 2025. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR. Polda Jatim bergerak cepat dengan menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Samuel Ardi Kristanto (SAK), M Yasin (MY), dan SY alias Klowor. Ketiganya kini mendekam di rutan Mapolda Jatim. SAK, MY, dan SY dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Mereka terancam pidana maksimal 5 tahun 6 bulan. &nbsp;

Kejati Jatim tunjuk tiga jaksa kawal kasus SPDP pengusiran paksa Nenek Elina. Proses hukum mulai dan tersangka sudah ditahan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ormas

Berita Terkini