<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Kasus-kewarganegaraan-bupati-terpilih-sabu-raijua-050221-KH-1.jpg" alt="Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore. Kornelis Kaha/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore. Kornelis Kaha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur Jefry Riwu Kore menyatakan ikhlas menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Oriet Riwu Kore dan Thobias Uly dari Pilkada Sabu Raijua.  ”Ya kami terima putusan tersebut karena memang sudah keputusan MK,” kata Jefry Riwu Kore seperti dilansir dari Antara di Kupang, Senin (19/4).  Hal itu disampaikan berkaitan dengan hasil putusan MK soal mendiskualifikasi kemenangan dari Orient Riwu Kore sebagai Bupati dan Thobias Uly sebagai Wakil Bupati dalam Pilkada Sabu Raijua. MK memberikan waktu selama 60 hari untuk persiapan pemungutan suara ulang (PSU).  Jefry mengatakan, putusan MK itu sudah mutlak. Pihaknya tidak akan bisa melakukan upaya hukum dalam hal kasus Orient tersebut.  ”Tidak ada upaya hukum. Mau upaya hukum bagaimana lagi. Intinya kita sudah ikhlaskan ini,” tutur Jefry Riwu Kore.  Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. ”Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sehingga wajib untuk ditindak lanjuti KPU Sabu Raijua,” ujar Ketua KPU NTT Thomas Dohu.  Thomas mengatakan, sesuai dengan putusan MK, KPU Sabbu Raijua harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Karena itu, pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi.  ”Saat ini tengah melakukan koordinasi di internal KPU berkaitan dengan tahap-tahap itu serta membahas bagaimana dengan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan PSU,” kata Thomas.  Menurut dia anggaran sudah pasti akan lebih kecil karena tahapnya lebih sedikit dibanding pilkada biasa. KPU NTT juga berharap agar penyelenggaraan PSU di Sabu Raijua bisa berjalan dengan lancar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Penetapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/orient-p-riwu-kore/">Orient P. Riwu Kore</a> sebagai bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. Pasalnya, tak lama setelah ditetapkan, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara AS.  Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU <a href="https://www.jawapos.com/tag/ilham-saputra/">Ilham Saputra</a> mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari KPU Sabu Raijua. Laporan itu menjelaskan, sejak pendaftaran calon bupati, KPU Sabu Raijua telah mendapat peringatan dari Bawaslu agar berhati-hati soal status kewarganegaraan Orient.  Atas rekomendasi Bawaslu, kata Ilham, KPU Sabu Raijua lantas berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Kupang. Hasilnya, pada 16 September 2020, disdukcapil memberikan jawaban bahwa Orient berstatus warga negara Indonesia yang sah. ”Hasil itu tertuang dalam berita acara klarifikasi bersama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar WNI, alamat sesuai KTP,” jelas Ilham kemarin (3/2). Pernyataan dari disdukcapil kemudian menjadi dasar KPU menetapkan Orient sebagai calon bupati.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menambahkan, yang dilakukan KPU Sabu Raijua sudah sesuai UU. Yakni, menindaklanjuti saran Bawaslu dan meminta penjelasan dari disdukcapil. ”Artinya, KPU Sabu Raijua bekerja transparan dan akuntabel,” tegasnya.  Karena tidak ada gugatan sengketa, Januari lalu KPU menetapkan Orient sebagai bupati terpilih. Bahkan, pemberkasan untuk pelantikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri.  Terkait fakta baru bahwa Orient memiliki paspor AS, Evi menyerahkan ke Kemendagri apakah akan melantik atau tidak. Sebab, tugas KPU hanya mengantarkan paslon terpilih sampai penetapan. ”(Pelantikan) Diserahkan ke Kemendagri,” jelasnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-dukcapil-kemendagri/">Dirjen Dukcapil Kemendagri</a> Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP yang dimiliki Orient resmi dikeluarkan dinas dukcapil. KTP elektronik itu diberikan karena yang bersangkutan telah terdaftar dalam database kependudukan sejak 1997. Pada awalnya, Orient terdaftar sebagai warga Jakarta Utara sebelum pindah domisili ke NTT.  Terkait kepemilikan paspor Amerika, Zudan mengaku telah berkomunikasi dengan Orient. Yang bersangkutan mengakui memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan statusnya sebagai WNI. Karena tanpa pemberitaan, namanya masih tercatat dalam data kependudukan sebagai WNI.  Namun, Zudan memastikan bahwa hal itu tidak dibenarkan secara hukum dan melanggar UU Kewarganegaraan. Konstitusi Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda.  Pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan status kewarganegaraan Orient. ”Apabila Orient terbukti WNA, KK dan KTP akan dibatalkan oleh dinas dukcapil,” jelasnya.  Soal dilantik atau tidak, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang menyebut masih dalam kajian. Namun, Akmal menyebut ada tiga opsi yang dapat diberikan. Pertama, menunda pelantikan bila Bawaslu atau masyarakat melaporkan ke polisi terkait dugaan keterangan palsu dalam pencalonan. ”Jika diputuskan bersalah, putusan pengadilan dijadikan dasar untuk tidak melantik bupati terpilih. Adapun wakil bupati terpilih tetap dilantik,” ujarnya.  Opsi kedua adalah paslon terpilih tetap dilantik. Kemudian, DPRD dapat menggunakan hak angket karena bupati melanggar perundang-undangan. Jika DPRD tidak melakukan, kewenangan itu dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.  Sedangkan opsi terakhir adalah melakukan upaya persuasif. Yakni, Orient bersedia mengundurkan diri. ”Sehingga pelantikan hanya untuk wakil bupati saja dan tidak secara berpasangan,” pungkasnya.  Sementara itu, Komisi II DPR menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kelalaian penyelenggara pilkada. Karena itu, perlu ada tindakan tegas dan pengusutan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=f1hA-HA473k

Miliki Paspor AS, Bupati Terpilih Sabu Raijua Terancam Batal Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Terjawab sudah bagaimana Orient Patriot Riwu Kore mengikuti pilkada Kabupaten Sabu Raijua, NTT, padahal dia berstatus sebagai WN Amerika Serikat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Riwu Kore memiliki paspor sebagai warga negara Amerika Serikat tanpa melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia (WNI).  ’’Saya berhasil menelepon Pak Orient hari ini, 3 Februari 2020. Diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia, dan yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia diterbitkan pada tanggal 1 April 2019,’’ kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2), seperti dikutip dari Antara.  Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait dengan kepemilikan paspor atas nama Orient Patriot Riwukore tersebut.  Menurut Zudan, Kemenkumham menerbitkan paspor RI tersebut karena Orient belum pernah secara resmi melepaskan status kewarganegaraannya dari Indonesia. ’’Bahwa benar paspor (RI) tersebut diterbitkan oleh pihak Imigrasi karena Orient belum pernah melakukan pelepasan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara asing,’’ katanya menjelaskan.  Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata Zudan, status kewarganegaraan seseorang merupakan dasar dari pencatatan administrasi kependudukannya sehingga status kewarganegaraan itu akan menentukan dokumen pencatatan sipil yang bersangkutan.  ’’Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewarganegaraan adalah hulu, dan pencatatan administrasi kependudukan adalah hilirnya. Maka, kewarganegaraan seseorang akan memengaruhi pencatatan administrasi kependudukannya,’’ katanya menegaskan.  Dari koordinasi tersebut, Kemenkumham masih mengkaji status kewarganegaraan Orient sebagai WNI. ’’Apabila terbukti Orient Riwu Kore adalah warga negara asing, kartu keluarga (KK) dan KTP elektroniknya akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil,’’ ujarnya.  Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat.  Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan surat pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Indonesia terkait status Orient tersebut. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Konsuler Kedubes AS Eric M. Alexander tersebut tertulis bahwa Orient Patriot Riwukore memegang status sebagai warga negara Amerika Serikat. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/64XChXZhbns

Kemendagri: Orient Riwu Kore Miliki Paspor AS Tanpa Lepas Status WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menemukan fakta, bahwa bupati terpilih di wilayah itu, Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat (AS).  Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma menyatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Kedutaan Besar AS bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam. ’’Sehingga kalau dilihat dari status kewarganegaraanya itu beliau benar warga negara Amerika Serikat,’’ ujar Yudi kepada wartawan, Selasa (2/2).  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat. ’’Sejak awal sudah lakukan pencermatan teguran ke KPU untuk hati-hati. Karena yang bersangkutan cukup lama di luar negeri. Jangan sampai dia sudah menjadi WNA,’’ katanya.  Yudi mengatakan, tidak boleh kepala daerah merupakan warga negara asing. Sehingga dia mengeluhkan Orient yang sebagai warga negara Amerika Serikat malah mendaftarkan diri menjadi kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. ’’Ini meninggalkan cacat hukum, karena syarat kepala derah harus WNI. Sehingga bukan WNI dia tidak berkah (menjadi bupati-Red),’’ ungkapnya.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).  Adapun dalam Pilbub Sabu Raijua pasangan Oriet P Riwu Kore-Thobias Uly mendapatkan suara sebanyak 48.3 persen suara. Sehingga ditetapkan sebagai pemenang.  Sementara rivalnya Nikodemus N Rihi-Yohaniw Uly Kale mendapatkan suara sebanyak 31.1 persen. Kemudian pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba mendapatkan 21.6 persen suara. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/DehJqkdGKnQ  &nbsp;

Kok Bisa? Bupati Terpilih Sabu Raijua, NTT, Ternyata Warga Negara AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lika-liku ihwal kebenaran kewarganegaraan Bupati Saburaijua terpilih, Orient P. Riwu Kore terungkap sudah. Ternyata, Orient P. Riwu Kore berkewarganegaran Amerika Serikat. Ihwal adanya hal ini dikatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Mereka telah menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwu Kore masih berstatus warga Amerika Serikat (AS).  "Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan mengiyakan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, Selasa (2/2).  Yugi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan kantor Imigrasi pusat untuk mencari tahu soal dugaan bupati terpilih Sabu Raijua masih berkewarganegaraan AS.  Selain itu surat pemberitahuan juga sudah Bawaslu Sabu Raijua sampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk kemudian menanggapi masalah ini.  Yugi menjelaskan, saat pilkada, pihaknya sudah mengingatkan KPU Sabu Raijua untuk menyelidiki isu bahwa Orient bukanlah berkewarganegaraan Indonesia.  "Kami juga sudah sampaikan peringatan sebelum penetapan. Kami minta mereka agar jangan terburu-buru menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, tetapi akhirnya ditetapkan juga," sesal Yugi.  Bahkan pihaknya meminta KPU Sabu Raijua bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Kota Kupang untuk memastikan bahwa Orient adalah warga negara Indonesia.  Lebih lanjut kata dia, Bawaslu sendiri memang sudah menyelidiki dugaan kewarganegaraan Orient itu sejak awal Januari. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes AS di Jakarta sejak awal Januari.  'Namun baru ada konfirmasi dari Kedubes AS di Jakarta hari ini, setelah penetapan bupati terpilih," ujar dia.  Atas terungkapnya kasus ini, Yugi menilai, apa yang dilakukan oleh Orient adalah pembohongan publik dan mencederai sistem perpolitikan di Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/02/2021/nasdem-tidak-sepakat-pilkada-serentak-dilakukan-2024/">Nasdem Tidak Sepakat Pilkada Serentak Dilakukan 2024</a>  Untuk selanjutnya Yugi menyerahkan seluruh kasus ini ke KPU dan pemerintah untuk penanganan lebih lanjut.  Untuk diketahui Orient P. Riwu Kore mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua pada Pilkada 2020. Ia mencalonkan diri bersama Thobias Uly. Pasangan Orient-Tobias diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP.  Orient-Uly meraih 48,3 persen suara sah berdasarkan hasil rekap akhir KPU Sabu Raijua. Mereka mengalahkan dua paslon lainnya, yakni pasangan petahana Nikodemus NRihiHeke-YohanisYly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

Terungkap, Ternyata Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga Amerika Serikat