<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Tiktok-Shop-624186903.jpg" alt="Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menganggap pembiaran soal ketidakpatuhan peraturan yang dilakukan oleh Tiktok Shop sangat berpontesi terhadap praktik maladministrasi. Maladministrasi yang dimaksud berkaitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023.&nbsp; Tiktok sebagai pihak swasta dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga mengabaikan peraturan yang tertuang dalam Permendag 31/2023, yakni adanya larangan terkait keterhubungan atau intekroneksi platform media sosial dan aktivitas jual-beli laiknya eCommerce dalam satu aplikasi.&nbsp; Selain itu, ada beberapa pelanggaran lainnya yaitu platform media sosial Tiktok (Tiktok Shop) masih melayani transaksi di dalam aplikasi.&nbsp; "Pengabaian kewajiban hukum yang dibiarkan jelas potensi maladministrasi. (Ini) berupa pembiaran pengabaiaan kewajiban hukum," kata Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo, Senin (24/3).&nbsp; Menurut Dadan, istilah transisi memang harus jelas diatur dan seharusnya jelas batas waktunya manakala benar-benar ada termuat dalam Permendag jika ada penyebutan 'masa peralihan' itu berupa migrasi dari Tiktok Shop ke Tokopedia. Pernyataan Dadan ini sejalan dengan apa yang dikatan Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki, bahwa istilah migrasi sistem tidak ada dalam Permendag 31/2023.&nbsp; Pihaknya pun sedang menyusun waktu untuk meminta klarifikasi sejumlah pihak mengenai dugaan maladministrasi ini. Mereka menunggu waktu yang tepat dan mempelajari dalam kasus tersebut secara mendalam. Lembaga yang mengawasi penyelanggaraan pelayanan publik ini menganggap informasi mengenai pelanggaran Tiktok Shop ini telah menjadi perhatian serius. "(Ombudsman akanmeminta klarifikasi para pihak) Kami masih mencari waktu yang tepat," ujarnya. Lebih lanjut Dadan juga menyayangkan dua pejabat pemerintah antara Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang beda pandangan di depan publik soal pelanggaran Tiktok Shop. Di satu sisi, Menteri Teten secara tegas menyatakan, terjadinya pelanggaran Tiktok Shop setelah diberi izin 'hidup' kembali oleh Kementerian Perdagangan. Sementara Menteri Zulkifli Hasan memberikan toleransi berupa masa transisi migrasi sistem yang sebenarnya tidak diatur dalam Permendag 31/2023. "Ini memperlihatkan konsolidasi dan kepedulian terhadap UMKM lokal tidak menjadi visi bersama kabinet dan Presiden Jokowi. Atas hal ini jelas Ombudsman prihatin," ujarnya.&nbsp; Diketahui, seperti tertulis dalam laman Ombdusman.go.id, praktik maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.&nbsp; Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Ada beberapa pelanggaran lainnya yaitu platform media sosial Tiktok (Tiktok Shop) masih melayani transaksi di dalam aplikasi.

Ada Potensi Maladministrasi, Ombudsman Sebut Tiktok Shop Abai terhadap Kewajiban Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-investasi.jpg" alt="BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menetapkan besaran kupon Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025. Berdasarkan jadwal yang dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), produk Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ini akan ditawarkan mulai besok Senin, 29 Januari 2024. SBN Ritel ORI025 ini akan menjadi produk obligasi pertama pada tahun 2024 yang ditawarkan kepada masyarakat. Ada dua tipe produk ORI025 yang bisa dipilih, yakni ORI025-T3 atau dengan jangka waktu 3 tahun dan ORI025-T6 jangka waktu 6 tahun. Adapun besaran kupon yang sudah ditetapkan untuk kupon seri ORI025-T3 dan ORI025-T6 masing-masing sebesar 6,25 persen dan 6,40 persen per tahun dengan sifat kupon tetap atau fixed rate. "Kupon ORI025T3 dan ORI025T6 sudah ditetapkan! ORI025T3 tenor 3 tahun kupon 6,25 persen per tahun. ORI025T6 tenor 6 tahun kupon 6,40 persen per tahun," bunyi pengumuman akun @djpprkemenkeu dikutip Minggu (28/1). Pihaknya juga memastikan bagi masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dalam SBN Ritel seri ORI025 agar lebih dulu mengenali ciri dan mempersiapkan Single Investor Identification (SID). Adapun karakteristik ORI yang perlu diketahui masyarakat, meliputi berbentuk warkat atau scriptless dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Lalu, SBN Ritel seri ORI025 ini juga ada potensi capital gain dan capital loss. Capital gain adalah perolehan keuntungan dari selisih harga penjualan dan harga beli produk investasi. Sedangkan capital loss merupakan kerugian investasi karena harga jual lebih rendah daripada harga beli. "Kupon tetap atau fixed rate dan minimal pembelian Rp 1 juta dan maksimal Rp 5 miliar untuk ORI025 tenor 3 tahun serta Rp 10 miliar untuk ORI025 tenor 6 tahun," jelasnya. Adapun masa penawaran ORI025 akan berlangsung sejak tanggal 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Sementara, tanggal penetapan hasil penjualan ORI025 pada 26 Februari 2024 dan tanggal setelmen pada tanggal 28 Februari 2024. Bagi masyarakat yang tertarik berinvestasi, ORI025 dapat dibeli secara online kapan dan di mana saja.

SBN Ritel ORI025 ini akan menjadi produk obligasi pertama pada tahun 2024 yang ditawarkan kepada masyarakat.

Besaran Kupon ORI025, SBN Ritel Pertama pada 2024 yang Ditawarkan Pemerintah Mulai 29 Januari 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/Desain-tanpa-judul-23-1145585449.jpg" alt="ORIDA pertama di Indonesia, yakni ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera)." width="100%">
<figcaption>ORIDA pertama di Indonesia, yakni ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap mata uang ORI (Oeang Republik Indonesia), membuat sejarahnya pun perlahan mulai terlupakan. Dikutip&nbsp;<a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1700952744489000&amp;usg=AOvVaw3JHw5tNjXRuGmVAGlB99gA">JawaPos.com</a>&nbsp;dari Kemenkeu RI, Sabtu (25/11), ORI merupakan mata uang Indonesia yang disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan&nbsp;29 Oktober 1946. Mata uang ORI mulai diberlakukan tepat satu hari setelah disahkannya keputusan Menkeu tersebut, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Namun ternyata, bila di lihat secara detail, dalam lembaran ORI pertama itu tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, bahkan peredaran ORI. Gangguan-gangguan dari Belanda yang atas peredaran ORI ini, membuat mata uang ORI tidak dapat langsung didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. NICA (Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) yang berkuasa pada saat itu mengeluarkan mata uang bernama NICA pada 6 Maret 1946. Tujuan dikeluarkannya NICA tentu untuk menandingi mata uang ORI. Dan terbukti saja, kemunculan NICA ini berhasil menambah inflasi Indonesia dan melanggar kedaulatan bangsa Indonesia. ORI ini memang sengaja diterbitkan untuk menggantikan mata uang Pemerintah Belanda dan Jepang. Hal ini dilakukan tentu sebagai salah satu bentuk perlawanan Indonesia. Pada masa itu, ORI dibuat dalam desain dan bahan kertas yang sederhana. Meski begitu, peluncuran ORI sendiri mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Berbekal kegigihan untuk mengedarkan ORI di wilayah Indonesia dan memasukkan ORI ke daerah yang diduduki Belanda dengan berbagai siasat, akhirnya ORI mulai dapat disebar ke daerah-daerah. Komitmen bangsa Indonesia yang secara kolektif lebih memilih menggunakan mata uang ORI dalam bertransaksi daripada NICA, membuat ORI semakin banyak diketahui oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sementara itu, beberapa Pemerintah Daerah meminta izin kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan mata uang sendiri yang berlaku terbatas di daerah masing-masing yang disebut dengan ORI Daerah atau ORIDA. Tujuan dikeluarkannya ORIDA ini diharapkan mampu mengatasi mata uang ORI yang masih terbatas sekaligus mencegah penggunaan mata uang Belanda dan Jepang. Akhirnya, pemerintah pusat pun menyetujui hal tersebut dan dibuatlah ORIDA pertama di Indonesia, yakni ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) dengan emisi pertama tertanggal 11 April 1947. Disusul dengan penerbitan ORIDA di daerah lainnya seperti, ORITA di Tapanuli, ORIDABS di Banten, ORIBA di Banda Aceh, dan beberapa ORIDA lainnya. Empat tahun setelah peredaran dan penggunaan ORIDA sebagai alat transaksi masyarakat Indonesia, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan pergantian ORI dan ORIDA menjadi uang federal. Lalu, pada tanggal 27 Maret 1950, penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia) mulai dilakukan. Semenjak itu, mata uang ORI dan ORIDA resmi sudah tidak berlaku di Indonesia. ***

simak perjalanan mata uang Indonesia dan sejarahnya mulai dari ORI (Oeang Republik Indonesia) hingga ORIDA.

Mengenal Sejarah Mata Uang ORI dan ORIDA, Bentuk Perjuangan Kedaulatan Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/JKT_Dorong-Ekosistem-Kendaraan-Listrik-di-Pusat-Perbelanjaan_MIFTAHUL-HAYAT-07-75888898.jpeg" alt="Ilustrasi kendaraan listrik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan listrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron. Sikap yang kurang sejalan itu menuai kritik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Anggota ORI Hery Susanto mengatakan, kebijakan soalpengembangan kendaraan listrik berbasis baterai sudah diatur dalam sudah diatur dalam dua regulasi. Yaitu, Perpres No 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan dan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas. "Kebijakan pemerintah tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sehingga penggunaan kendaraan listrik semakin berkembang," ungkap Hery Susanto dalam seminar nasional di Malang, Jawa Timur, Rabu (11/10). Seminar itu bertopik Implementasi Program Kendaraan Listrik dan Green Energy dalam Mendukung Pelayanan Publik dan diselenggarakan oleh Sapta Cita Institute. Sebaliknya, sambung Hery, pemerintah pusat mesti merespons dan mengoordinasikan apa yang menjadi tindak lanjut pemda terkait implementasi program kendaraan listrik di daerah-daerah. Selain Hery, seminar itu juga menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan sebagai narasumber. Mereka adalah Kadis ESDM Jatim Nurkholis, dan Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggaran PLN UID Jatim Martindar Jalu Respati. Lebih lanjut Hery menjelaskan, penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan. Emisi karbon itu menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. "Pilihan menggunakan kendaraan listrik adalah pilihan yang ramah lingkungan dan efisien tetapi harus didukung oleh kebijakan, anggaran, insfratruktur dan harga yang terjangkau di masyarakat," sambungnya. Sementara, kata dia, implementasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia masih belum optimal karena belum didukung faktor-faktor itu. Berdasarkan data Kementerian LHK, sektor transportasi seperti motor dan mobil yang menggunakan energi BBM fosil merupakan penyebab polusi yang cukup dominan. Angkanya 44 persen. Kemudian diikuti sektor industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen. "Penggunaan alat transportasi kendaraan bermotor yang berbasis BBM fosil menjadi faktor yang dominan dalam menyumbang polusi," katanya. Sementara itu, data Kakorlantas Polri menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan BBM saat ini naik 1,09 persen dibanding data Januari 2023, yakni 152.565.905 unit. Jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi tersebut juga melampaui setengah populasi penduduk Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa. Dari jumlah sebanyak itu, sepeda motor menempati peringkat pertama dengan jumlah 128.678.586 kendaraan; mobil penumpang 19.233.314 unit. Secara sebaran, Pulau Jawa menjadi penyumbang jumlah kendaraan terbanyak. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor 92.036.868 unit atau 59,67 persen dari total jumlah kendaraan bermotor. Kemudian disusul Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan angka 31.782.883 unit dan Pulau Kalimantan 11.133.725 unit. Terkait dengan transisi energi dengan mendorong energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, Hery Susanto menyarankan pemerintah kebijakan desentralisasi potensi EBT. Sebab, daerah-daerah di Indonesia mempunyai potensi EBT yang beragam. Misalnya pemanfaatan tenaga surya, minihidro, biomass, dan lainnya. Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum teraliri listrik. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik klaster wilayah masyarakat di daerah 3T, pemerintah perlu melakukan prioritas dengan penyediaan listrik melalui EBT. Pasalnya, di daerah yang masuk kawasan hutan tidak bisa dibangun infrastruktur jaringan listrik yang bisa mengubah kawasan itu. Untuk memenuhi hak warga atas listrik tersebut perlu diskresi kebijakan pemerintah.

Kebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron.

ORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kepala-ombudsman-ri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia merespons ditugaskannya kembali Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman RI membuka kemungkinan menutup laporan dugaan maladministrasi, yang sebelumnya dilayangkan Endar Priantoro karena tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kasus ini, polaporan telah memperoleh penyelesain terlapor, jadi jika sudah ada penyelesaian maka laporan akan ditutup," kata Ketua Ombudsman RI Mochamad Najih dikonfirmasi, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Najih meyakini, penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima. Sehingga hal itu sebagai bentuk koreksi, Ketua KPK Firli Bahuri yang sebelumnya memutuskan untuk memberhentikan Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688518/ombudsman-buka-opsi-jemput-paksa-firli-cs-terkait-pencopotan-brigjen-endar-priantoro">Ombudsman Buka Opsi Jemput Paksa Firli Cs Terkait Pencopotan Brigjen Endar Priantoro</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penarikan atau mengembalikan kembali pak Endar ke jabatan semula, itu sebagai bntuk mengkoreksi atas terjadinya keputusan pemberhentian yang tidak benar. Itu juga atas upaya banding administrasi yang bersangkutan ke Kemenpan RB dan BKN," ucap Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Ombudsman RI memastikan akan berkoordinasi dengan Endar Priantoro setelah dirinya kembali bertugas di KPK. Ombudsman akan melihat dan mempertanyakan surat keputusan (SK) baru yang dikeluarkan KPK untuk kembali menugaskan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih dikoordinasikan dengan tim pemeriksanya," tegas Najih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011732921/elite-partai-perindo-ronny-tanusaputra-mangkir-dari-panggilan-pemeriksaan-kpk">Elite Partai Perindo Ronny Tanusaputra Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Endar Priantoro belum menentukan bagaimana nasib laporannya ke depan usai dirinya kembali ditarik ke KPK. Sebab, sebelumnya Endar melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekertaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Ombudsman RI.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti permasalahan yang lain ya. Saya sekarang berbicara masalah kembali ke sini," ujar Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia masih enggan bicara banyak terkait hal itu. Ia memastikan, akan memberikan informasi lanjutan terkait laporannya ke Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara kan masih berjalan, sekarang masih berjalan di sana. Nanti saya akan pikirkan dengan teman-teman tim hukum saya," pungkas Endar.</div> </div> &nbsp;

penarikan kembali Endar Priantoro ke KPK, karena proses banding administrasi yang dilakukannya ke Kementerian PANRB diterima.

ORI Buka Opsi Tutup Laporan Dugaan Maladministrasi Pemecatan Endar Priantoro dari KPK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/BPN-and-ORI-483918197.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Jumat, (16/6). Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut terkait dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Agraria dan Tata Ruang. Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan salah satu kunci dalam mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat adalah adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah rakyat. "Ini adalah hari yang baik karena pengawas dan pelaksana duduk bersama membangun kesepahaman. Selama ini memang masalah pertanahan, terutama konflik pertanahan, banyak dikarenakan ego sektoral diantara kementerian dan lembaga. Namun saya yakin jika semua pihak bisa duduk bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan." Kata Hadi Tjahjanto Hadi Tjahjanto mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara di bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/01935859/menteri-atrbpn-targetkan-pengadaan-tanah-ikn-selesai-juni-2023">Menteri ATR/BPN Targetkan Pengadaan Tanah IKN Selesai Juni 2023</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01686817/pantau-kenaikan-harga-bpn-jamin-stok-pangan-aman-menjelang-idul-adha">Pantau Kenaikan Harga, BPN Jamin Stok Pangan Aman Menjelang Idul Adha &nbsp;</a> &ldquo;Misalnya dalam pelayanan pendaftaran tanah melalui PTSL yang telah terbukti secara revolusioner meningkatkan penerbitan sertipikat secara akurat dari 500 ribu per tahun menjadi 6-7 juta per tahun. Namun kami ingin rakyat lebih mudah meregistrasi tanahnya&rdquo; ungkap Hadi Tjahjanto dalam sambutannya.&nbsp; Mantan Panglima TNI tersebut mengaku ingin terus memberikan kemudahan masyarakat melalui pelayanan yang prima. Selama turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat. Hadi mengetahui mahalnya biaya pelayanan pertanahan karena adanya praktik calo.&nbsp; &ldquo;Yang bikin mahal ternyata ada calo. Maka saya luncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan loket prioritas yang memberi karpet merah kepada masyarakat yang mengurus sendiri tanahnya,&rdquo; jelas Menteri ATR/BPN Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN yang kini menjadi semakin baik karena berhasil berhasil menurunkan jumlah aduan masyarakat. Baginya, penurunan itu adalah konsekuensi dari perbaikan layanan yang dilakukan.&nbsp; Mokhamad Najih menyatakan "ATR/BPN jauh membaik dalam peringkat pelayanan terhadap masyarakat. Tahun 2022 jumlah aduan masyarakat jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini tidak terlepas dari kerja keras Menteri ATR/BPN, bahkan saya dengar sekarang ATR/BPN punya mekanisme pengaduan masyarakat secara internal. Saya rasa ini yang menyebabkan jumlah aduan semakin menurun di tahun 2022." Hadir dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut diantaranya Wakil Ketua Ombudsman, Bobby hamzar Rafinus, Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Plt Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, sejumlah pimpinan tinggi madya dan staf khusus Menteri dan para kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI dan daerah.

Salah satu kunci mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat adalah adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah.

Teken Nota Kesepahaman dengan Ombidsman RI, Menteri BPN Imbau Redam Ego Sektoral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kepala-ombudsman-ri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam konferensi pers seperti dipantau melalui kanal YouTube Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) selama 2022 telah menerima sebanyak 8.292 laporan masyarakat dan menerima 11.427 konsultasi masyarakat di seluruh Indonesia.  "Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat memperoleh hak pelayanan publik yang lebih baik," kata Ketua ORI Mokhammad Najih dalam kegiatan Laporan Tahunan dan Peringatan HUT Ke-23 Ombudsman di Jakarta, Jumat, (10/5).  Dalam menangani laporan tersebut, Ombudsman menerima 91 kasus atau 1,09 persen keluhan, atau di bawah target maksimal 2,60 persen.  "Kondisi ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sangat baik. Dalam pelaksanaan dukungan manajemen, pengelolaan anggaran makin akuntabel dan optima, dengan penyerapan sebesar 95,95 persen," kata Najih.  Ombudsman menyelesaikan Laporan Tahunan 2022 degan tema "Mengawasi Pelayanan Publik bagi Pemulihan Lebih Kuat". Tema itu, kata dia, berdasarkan pada Refleksi 2022 yang bertujuan untuk menuju terwujudnya pemulihan yang lebih kuat melalui pengawasan publik.  "Indonesia mulai tumbuh menuju pemulihan yang lebih kuat pascapandemi. Kita dituntut berinovasi harus lebih baik daripada masa sebelum pandemi," kata dia.  Pada kegiatan tersebut, Mokhammad Najih juga tidak lupa mengingatkan tentang penguatan pengawasan yang merupakan bagian sistemik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.  "Tahun 2022 merupakan tahun ketika transformasi pelayanan publik harus beradaptasi dengan pandemi global," ujarnya.  Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada birokrasi agar dapat memberikan pelayanan publik yang cepat serta berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.  Momentum peringatan ulang tahun Ombudsman Republik Indonesia, kata Presiden, harus dijadikan momentum bagi ORI dan bagi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.

Sepanjang 2022, ORI Terima 8.292 Laporan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Pelayanan-Kantor-ATR-BPN-Jakarta-Selatan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Aktivitas pelayanan masyarakat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan, Jumat (15/7/2022). Pelayananan terpantau cukup ramai usai Tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pelayanan masyarakat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Selatan, Jumat (15/7/2022). Pelayananan terpantau cukup ramai usai Tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman RI (ORI) menemukan malaadministrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas belum diberikannya informasi berupa dokumen hak guna usaha meski telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  “Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN selaku terlapor melakukan malaadministrasi dalam bentuk penundaan berlarut terkait belum diberikannya informasi dokumen HGU (hak guna usaha) perkebunan kelapa sawit,” kata Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, (27/1).  Dokumen HGU yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) selaku pelapor adalah dokumen HGU perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang dibutuhkan pelapor untuk studi perkembangan kelapa sawit di Pulau Kalimantan.  Dominikus menjelaskan temuan malaadministrasi tersebut diperoleh pihaknya berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI sejak 2017 hingga 2019. Proses pemeriksaan tersebut berupa permintaan klarifikasi, investigasi, dan telah diterbitkan pula Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada Maret 2019.  “Menyerahkan laporan akhir pemeriksaan kepada terlapor, namun demikian terlapor tidak memberikan tanggapan sehingga permasalahan belum memperoleh penyelesaian,” ujar Dominikus.  Dijelaskan bahwa sebelumnya persoalan tersebut telah melalui serangkaian pengujian kelayakan pemberian informasi. Dalam hal tersebut Ombudsman telah berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI sebagai lembaga yang berwenang memutus informasi yang layak diberikan ataupun tidak. Kemudian diketahui bahwa informasi tersebut masuk dalam kategori informasi publik terbuka yang dapat diberikan sebagaimana putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-A/2015.  Berkenaan belum terdapatnya penyelesaian, kata Dominikus, penanganan laporan dilanjutkan pada proses penyelesaian melalui mekanisme resolusi dan monitoring, di mana Ombudsman RI berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN yang diketahui melakukan upaya peninjauan kembali.  Dalam gugatan peninjauan kembali, Kementerian ATR/BPN memohon agar dibatalkannya putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 yang menyatakan bahwa informasi terkait HGU sebagaimana yang dimohon oleh FWI sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud.  Setelah proses peninjauan kembali, Ombudsman RI Kembali melakukan upaya penyelesaian agar informasi terkait HGU tersebut diberikan kepada FWI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61PK/TUN/KI/2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Namun Kementerian ATR/BPN menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan dikarenakan alasan adanya kerahasiaan negara.  “Telah melakukan serangkaian proses tindak lanjut berupa pemeriksaan dan upaya resolusi dan monitoring, namun Kementerian ATR/BPN dalam hal ini PPID Kementerian ATR/BPN belum memberikan informasi tersebut,” kata Dominikus.  Untuk itu, atas upaya hukum terhadap permintaan informasi HGU yang dimohonkan pelapor kepada PPID Kementerian ATR/BPN melalui putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 jo 02/G/KI/2016.PTUN-JKT jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 maka telah berkekuatan hukum tetap.  “Ombudsman RI menyimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan pelapor telah melalui serangkaian pengujian kelayakan untuk diberikan informasi oleh PPID Kementerian ATR/BPN yaitu melalui penyelesaian sengketa pada KIP serta dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pemberian informasi tersebut merupakan kewajiban yang belum dilaksanakan,” jelasnya.  Dominikus juga mengatakan, bahwa berdasarkan hasil upaya resolusi dan monitoring, pelapor merupakan pihak yang memiliki "legal standing" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sehingga pelapor berhak untuk mendapatkan pelayanan publik untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  “Oleh sebab itu, secara substansi telah memperoleh pemeriksaan termasuk pengujian mengenai kerahasiaan informasi yang diminta pelapor, maka demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan, Kementerian ATR/BPN wajib memberikan informasi tersebut,” katanya.

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di Kementerian ATR/BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ruu-terorisme-ini-kekhawatiran-ombudsman-jika-tni-ikut-terlibat_m_212771.jpeg" alt="Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) turut serta melakukan pengawasan terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terutama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.  Anggota ORI Adrianus Meliala mengatakan, pemantauan yang dilakukan oleh lembaganya itu mengenai aspek protokol kesehatan. Karena itu, pihaknya mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada beberapa waktu yang lalu.  Menurut Adrianus, dari 207 tempat pemungutan Suara (TPS) yang didatangi pihaknya secara acak di seluruh Indonesia, rata-rata telah menjalankan secara baik protokol kesehatan.  "Dilaporkan sebanyak 99 persen alat pelindung diri (APD) telah tersedia dan kualitas APD menunjukkan hasil sebanyak 96 persen dalam kondisi baik," ujar Adrianus dalam konfrensi pers, Kami (17/12).  Artinya, kata Adrianus, dengan hasil tersebut, KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/12/2020/bawaslu-ada-dugaan-104-kasus-politik-uang-selama-pilkada-serentak/">Bawaslu: Ada Dugaan 104 Kasus Politik Uang selama Pilkada Serentak</a>  Di samping itu, Adrianus juga memaparkan, terdapat temuan khusus yaitu kepatuhan penerapan protokol kesehatan di TPS. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar TPS telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti pembatasan jumlah pemilih, pengaturan waktu kehadiran, pengaturan jaga jarak, ketersediaan tempat cuci tangan, ketersediaan bilik suara khusus, pengecekan suhu tubuh, serta pemakaian APD petugas.  "Namun terkait pengaturan jaga jarak dan pemakaian face shield persentasenya kurang dari 90 persen," katanya.  Lebih lanjut dijelaskan Adrianus, kegiatan monitoring ini merupakan rangkaian dari investigasi pada akhir November 2020 lalu di mana Ombudsman RI menemukan 70 persen dari 32 KPUD yang didatangi belum mendistribusikan APD kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Kemudian pada 2 Desember 2020, Ombudsman RI menyampaikan temuan tersebut kepada pihak KPU dan Bawaslu dan meminta melakukan tindakan korektif berupa memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS.

ORI: Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Serentak Berjalan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/INVESTASI-OBLIGASI.jpg" alt="Ilustrasi pergerakan harga obligasi sebagai salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pergerakan harga obligasi sebagai salah satu instrumen investasi yang banyak diminati investor (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat berinvestasi jangka pendek ke obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Keunggulannya, memberikan jaminan rasa lebih aman dan keuntungan yang didapatkan secara finansial lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnnya.  Presiden Asosiasi Perencana Keuangan IARFC Aidil Akbar mengatakan, berinvestasi pada surat obligasi pemerintah lebih baik dan aman. Pasalnya, dengan memakai mata uang Rupiah sebagai acuan dalam investasi, akan terhindari dari kondisi fluktuatif kurs mata uang lainnya yang rawan terjadi.  "Inilah momentum untuk masyarakat Indonesia selain berinvestasi mendapatkan keuntungan yang relatif cukup bagus dan aman, contohnya dari obligasi retail yang diterbitkan beberapa waktu lalu," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/10).  Kemudian, lanjutnya, dari surat obligasi yang diterbitkan pemerintah memiliki jumlah keuntungan yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan keuntungannya akan lebih baik karena dikelola juga dengan sangat baik oleh pemerintah.  "Dalam jangka pendek Obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi alternatif masyarakat untuk berinvestasi," katanya.  Bagi masyarakat yang memiliki investasi tersebut, Aidil menyarankan, ketika ingin mengambil uangnya dapat dilakukan setelah menanam investasi selama dua sampai tiga bulan. Setelah melewati waktu tersebut, masyarakat dapat mengambil investasi uangnya dengan langsung datang ke agen yang ditunjuk.  Jenis investasi obligasi retail, kata dia, memang sangat dianjurkan bagi masyarakat yang berminat keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Apalagi, dengan kemudahan mengambil uang investasi dalam jangka waktu yang cukup pendek sangat cocok bagi masyarakat milenial.  "Bagi yang punya perencanaan nikah akhir tahun masih tiga bulan lagi masih nggak masalah masukin investasi ini," imbuhnya.  Melalui kemudahan yang diberikan pemerintah untuk berinvestasi, dia berharap, masyarakat dapat menyadari pentingnya memiliki investasi dalam jangka pendek dan panjang. Supaya, dapat menjamin kehidupannya tetap sejahtera melalui investasi yang dilakukan semasa aktif bekerja.  "Yang paham saat ini masyarakat dari kota besar saja, di kota lainnya seperti Cirebon dan Pekalongan masih belum menyadari pentingnya investasi," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Obligasi Retail Pemerintah Menguntungkan Saat Pandemi, Ini Alasannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ori

Berita Terkini