<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mereda. Kedua belah pihak masih sibuk saling serang dengan argumentasi masing-masing. Pengamat politik KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebagai organisasi masyarakat (ormas), PBNU seharusnya fokus mengurus umat. PBNU garus dijauhkan dari politik praktis. "Harusnya stay di jalur umat, mengurus umat, tidak berpolitik. Biarkan PKB berpolitik," kata Hendri kepada wartawan, Jumat (9/8). Menurut Hendri, PKB bisa sukses menjadi partai besar seperti sekarang ini tidak lain karena hasil dari pengelolaan yang baik. Sedangkan PBNU, idealnya mendukung serta bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat. "Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Tapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," jelasnya. Hendri juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten ketika menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU, Salemba, Jakarta Pusat. Dia menyebut respons itu melewati batas. "Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja enggak main gebuk begitu. Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat," imbuh Hendri. Perseteruan antara PKB dan PBNU berawal dari pembentukan Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pembentukan pansus itu diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut dibantah oleh banyak pihak, terutama PKB.

Pengamat mengingatkan PBNU untuk fokus mengurus umat dan tidak berpolitik. Itu seiring dengan konflik antara PKB dan PBNU yang tak mereda.

Konflik PKB dan PBNU Belum Juga Reda, Pengamat Ingatkan PBNU Urus Umat, jangan Berpolitik   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/Kesbangpol-Bali-Wiryanata-2510970941.jpg" alt="Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Ngurah Wiryanatha akan memanggil organisasi masyarakat tertentu jika ada yang terbukti terlibat menganiaya anggota Satpol PP Denpasar pada Senin (27/11) dini hari. Ngurah menyampaikan, pihaknya memberi perhatian atas kasus itu. Sekitar 25 orang tak dikenal menyerbu kantor Satpol PP Denpasar usai mengamankan 33 pekerja seks komersial (PSK). Belum diketahui mereka melakukan aksi itu atas nama ormas atau individu. &rdquo;Tentu sebagai lembaga pembina ya kita akan (memanggil), setidak-tidaknya minta klarifikasi karena belum tentu juga mereka mengatasnamakan organisasinya, bisa jadi karena perorangan, ini sedang didalami,&rdquo; kata Ngurah Wiryanatha seperti dilansir dari Antara. Sejauh ini, Kesbangpol Bali belum melihat ada nama ormas di balik kasus penganiayaan anggota Satpol PP Denpasar. Meski datang secara bergerombol, tindakan mereka belum mengerucut pada siapa sosok penggerak. Ngurah menegaskan apabila aksi itu mengatasnamakan organisasi masyarakat di Bali, pihaknya bisa menindak berupa pemberian sanksi dengan terlebih dahulu meminta klarifikasi dari pimpinan tertinggi. &rdquo;Kalau perorangan, dia tidak mengatasnamakan organisasi tentu tidak bisa kita kenakan. Tapi kalau dia memang mengatasnamakan organisasi, tentu nanti kita minta klarifikasi kepada organisasi induknya,&rdquo; ujar Ngurah Wiryanatha. &rdquo;Supaya tidak ujuk-ujuk ormasnya tidak tahu apa-apa karena dia bergerak hanya karena perorangan sifatnya, kan kasihan nanti organisasinya memang tidak ada menggerakkan,&rdquo; sambung Ngurah Wiryanatha, mantan Kabag Humas Pemprov Bali itu. Saat ini, kata dia, masih menunggu hasil penyidikan kepolisian. Ada empat orang yang sudah diamankan namun belum dijelaskan identitasnya. Terkait aksi penganiayaan anggota Satpol PP Denpasar, Kabidhumas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa ada lima korban dan kerusakan di sejumlah properti. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 04.30 wita. Sekitar 25 orang memaksa masuk kantor Satpol PP Denpasar setelah sebelumnya sekitar pukul 23.00 wita, Minggu (26/11), Satpol PP melaksanakan penertiban lokalisasi di Jalan Danau Tempe, Sanur Kauh, dan mengamankan 33 orang PSK.

Badan Kesbangpol Provinsi Bali panggil ormas jika terbukti terlibat menganiaya anggota Satpol PP Denpasar pada Senin (27/11) dini hari

Kesbangpol Bali Panggil Ormas Yang Terlibat Aniaya Anggota Satpol PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230222_102139_1.jpg" alt="Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Faisol Ali bersama jajaran para Kepala Divisi di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Faisol Ali bersama jajaran para Kepala Divisi di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) memperketat pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas).  ”Pengawasan secara ketat harus dilakukan guna meminimalisir terjadinya aktivitas organisasi yang melanggar hukum,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Faisol Ali seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Rabu (22/2).  Salah satu langkahnya, Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Bidang Pelayanan Hukum melakukan pendataan terhadap organisasi masyarakat (Ormas), partai politik (Parpol), dan anak berkewarganegaraan ganda (ABG) di Kota Banjarbaru yang kini statusnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru disambangi untuk mengetahui data yang diperlukan.  ”Seluruh organisasi yang telah terdaftar secara resmi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan,” ucap Faisol Ali.  Sementara itu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Banjarbaru Syafruddin menyampaikan, sejauh ini masih ada beberapa ormas dan parpol yang belum memiliki kesekretariatan.  Sekretaris Disdukcapil Kota Banjarbaru Kusnadi mengungkapkan, tidak ada tercatat keberadaan anak berkewarganegaraan ganda di kota itu.  Menanggapi temuan di Banjarbaru, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah mengharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap sekretariat ormas dan parpol yang telah terdaftar secara administrasi. Hal itu agar lebih tertib pada masa mendatang.  ”Jika terbukti melanggar tentunya dapat diambil tindakan tegas berupa penertiban hingga pencabutan izinnya,” tutur Ngatirah.

Perketat Pengawasan, Kemenkumham Kalsel Cabut Izin Ormas Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220705141250.jpg" alt="Aksi massa di depan Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Buntut dari promo minuman gratis untuk pengunjung bernama Muhammad dan Maria dari Holywings masih berlanjut. Hari ini (5/7), ratusan orang dari kelompok Aliansi Ulama Indonesia dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) Jawa Timur menuntut penutupan Holywings selamanya.  Mereka menggeruduk Gedung Negara Grahadi pada Selasa (5/7). Massa aksi meminta Pemerintah Provinsi Jatim mencabut izin Holywings.  Muhammad Taufik, perwakilan aksi massa dari Lamongan dan Aliansi Ulama Indonesia mengatakan, mereka menuntut Holywings ditutup permanen. Sebab selama ini, Holywings di seluruh wilayah hanya ditutup sementara.  ”Hari ini (5/7), kami bawa tuntutan. terutama kita ingin Holywings ditutup permanen. Ini kan ditutup sementara jadi (menuntut ditutup) seterusnya,” kata Taufik di lokasi.  Taufik menilai, keberadaan Holywings lebih banyak membawa mudharat atau keburukan daripada kebaikan. Holywings juga menyalahi izin dan aturan.  ”Ternyata kemarin kan bilangnya hanya restoran. Tapi jual miras (minuman keras). Jadi meleset dari aturan,” ujar Taufik.  Ditambah lagi, lanjut dia, Holywings membuat promosi minuman gratis untuk pengunjung bernama Maria dan Muhammad. Hal itu pelecehan terhadap umat Islam.  ”Kalau dia (Holywings) berani melecehkan nama Muhammad seperti nama saya berarti mereka benar-benar melecehkan bukan hanya Muhammad saja tapi ini kesengajaan,” ucap Taufik.  Dia mengatakan, promo dengan nama Muhammad itu di mana-mana sudah viral. Sehingga melecehkan nama nabi dan rasul.  ”Ini kan junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh sembarangan (menggunakan namanya). Dan muslim nggak boleh minum miras,” terang Taufik.  Bahkan, menurut dia, seharusnya umat Nasrani juga marah dengan promo tersebut. Sebab promo itu juga mencatut nama Bunda Maria.  ”Yang marah bukan cuma kita tapi karena ada nama Maria dari Bunda Maria. Tapi mungkin teman-teman Nasrani gak terbiasa dengan demo seperti gini jadi kita wakili,” tegas Taufik.  Usai aksi demonstrasi tersebut, dia menambahkan, akan menggeruduk DPR dan MPR di Jakarta. Tuntutan penutupan itu disebutnya sebagai aksi legal dari jalur hukum.  ”Kita aksi legal bukan ilegal yah aslinya kita tempuh jalur hukum,” ucap Taufik.

Holywings Lecehkan Islam, Aliansi Ulama Indonesia Tuntut Cabut Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/086-polda.jpg" alt="Polda Jatim menggeledah markas organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin Surabaya Raya di Jalan Gadel Madya, Surabaya, Rabu (8/6). Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim menggeledah markas organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin Surabaya Raya di Jalan Gadel Madya, Surabaya, Rabu (8/6). Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menggeledah markas organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin Surabaya Raya di Jalan Gadel Madya Surabaya, Rabu (8/7).  ”Saya sekadar melakukan tugas untuk memimpin kegiatan penggeledahan dan penyitaan surat-surat atau dokumen, sebagai bagian dari proses penyidikan yang berjalan di Polda Jatim,” ujar Kasubdit Kamneg Ditrekrimum Polda Jatim AKBP Achmad Taufiqurrahman seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/6).  Dokumen atau barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolda untuk dianalisis terkait masalah yang sedang ditangani. ”Jadi yang kami analisis adalah terkait konvoi, pamflet, dan brosur yang disebarkan. Semuanya dianalisa penyidik dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah dikumpulkan,” ucap Achmad Taufiqurrahman.  Dalam penggeledahan tersebut, petugas hanya membawa barang bukti berupa surat atau dokumen. Dijadwalkan pada Kamis (9/6), ada belasan orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.  ”Mereka akan diperiksa secara maraton,” kata Achmad Taufiqurrahman.  Sementara itu, Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya Aminuddin Mahmud mengatakan, polisi membawa sejumlah dokumen seperti maklumat, flayer, bendera, buku, struktur bagan, kuitansi bukti keuangan. Ada 18 orang anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang akan diperiksa.  Dia mengaku telah diperiksa Polda Jatim pada Senin (6/6). Lebih lanjut, dia mengatakan, belum bisa menentukan langkah selanjutnya karena masih menunggu langkah dari pimpinan pusat.  ”Jadi istilahnya, kami lega dengan upaya pembuktian. Mudah-mudahan mensterilkan tuduhan-tuduhan selama ini. Sehingga bisa ditetapkan apakah betul sesuai atau tidak. Jika tak sesuai harus direvisi pernyataan-pernyataan yang tidak benar itu,” tutur Aminuddin Mahmud.  Dia juga mengimbau anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang akan diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Polda Jatim Geledah Markas Ormas Khilafatul Muslimin Surabaya Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-28-at-16.31.40.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Barat menyatakan, 11 anggota organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ditetapkan menjadi tersangka perusakan fasilitas di Polda Jawa Barat saat aksi berujung ricuh  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, 11 orang tersangka itu dikenakan pasal 160, pasal 170, dan pasal 406 KUHP. Selain itu, ada sebanyak tiga orang anggota GMBI lainnya yang masih berstatus saksi.  ”Ada juga yang turut membantu dan turut serta di dalamnya,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (28/1).  Dia menjelaskan, 11 tersangka dan tiga saksi itu merupakan sebagian dari 731 orang yang diamankan aparat kepolisian setelah pembubaran aksi yang diwarnai kericuhan Kamis (27/1). Namun sejauh ini, Ketua Umum GMBI berinisial F yang sudah ditangkap belum menjadi tersangka.  ”Polisi masih melakukan pengembangan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat. Kita melakukan pengembangan terhadap aktor intelektualnya, kemungkinan masih ada tersangka tambahan yang kita lakukan pemeriksaan,” ujar Ibrahim.  Selain para tersangka perusakan, Ibrahim mengatakan, pihaknya juga mengamankan sebanyak 19 orang anggota GMBI yang diketahui positif narkoba.  Sebelumnya massa ormas GMBI aksi di depan Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, sejak Kamis (27/1) pagi. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga diwarnai aksi bakar ban.  Pada akhirnya aksi tersebut berujung ricuh hingga sejumlah fasilitas rusak mulai dari pintu gerbang, pagar, dan lampu. Aksi tersebut juga diwarnai dengan pelemparan batu oleh para anggota ormas GMBI.  Adapun aksi tersebut dilakukan GMBI karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus di Kabupaten Karawang pada 2021. Namun, polisi menyebut kasus itu justru telah proses dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Polri Tetapkan 11 Anggota GMBI Tersangka Perusakan Polda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-12.jpg" alt="Ilustrasi tawuran remaja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran remaja</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamanan Natal di Kota Surabaya dimulai pada Jumat (17/12). Hal itu dipastikan Kapolrestabes Surabaya Akhmad Yusep Gunawan dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menggelar rapat koordinasi.  Pengamanan dilakukan lebih awal pada 17 Desember dan puncaknya pada Jumat dan Sabtu, 24 dan 25 Desember. Total terdapat 347 kegiatan Natal yang akan berlangsung.  ”347 kegiatan natal itu akan berlangsung pada 24 dan 25 Desember. Kemudian juga ada sampai 31 Desember,” tutur Yusep.  Dari catatannya, terdapat 47 gereja yang menggelar kegiatan Natal pada 24 Desember. Kegiatan akan dimulai sejak pukul 04.30 hingga 21.00 WIB. ”Sementara itu, 73 gereja menggelar kegiatan pada 25 Desember,” ujar Yusep.  Untuk pengamanan, polisi menggandeng Satpol PP dan organisasi masyarakat (ormas) seperti Banser dan Pemuda Muhammadiyah. Mereka disiagakan untuk pengamanan.  ”Selain fokus pengamanan, kami juga fokus untuk mengingatkan protokol kesehatan bagi para jemaat. Kami sosialisasi Inmendagri Nomor 66,” jelas Yusep.  Sosialisasi tidak hanya dilakukan di tempat ibadah, namun juga di tempat keramaian. Mulai Jumat (17/12), tempat keramaian akan dibatasi. ”Harus tutup jam 22.00 WIB,” imbuh Yusep.  Dengan begitu, dia berharap pelaksanaan ibadah keagamaan akan berlangsung dengan aman dan nyaman. ”Kami berharap seluruh warga Surabaya merasa aman untuk melaksanakan ibadah Natal maupun saat Tahun Baru 2022,” papar Yusep.

Polrestabes Surabaya Gandeng Ormas, Jaga 347 Kegiatan Natal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Tahun-Ajaran-Baru-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain" width="100%">
<figcaption>Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 221 proposal organisasi masyarakat (ormas) dinyatakan lolos untuk program Merdeka Belajar Episode IV Organisasi Penggerak. Nantinya diharapkan bisa membantu para guru dan kepala sekolah dalam pembangunan ekosistem pendidikan.  "Proposal yang kita terima 324 proposal, dengan passing grade yang kita tentukan, ada 221 yang lolos. Proposal yang lolos ini yang kita verifikasi dengan mengunjungi ormas yang dicantumkan dalam proposal," kata Tim Evaluasi Proposal SMERU, Achmadi melalui telekonferensi pers, Senin (20/7).  Adapun, seleksi ini dibagi ke dalam tiga tahap. Pertama adalah evaluasi administrasi, kemudian evaluasi teknis substantif, dan terakhir adalah evaluasi verifikasi di lapangan.  Smeru yang merupakan lembaga independen bertugas untuk memastikan pemilihan ormas berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pihaknya bertugas pada tahap kedua dan ketiga yang dilakukan pada April hingga Juli 2020.  "Dalam proses evaluasi ini, kami tim evaluasi independen menggunakan 49 evaluator, jadi evaluator ini melakukan evaluasi, ini dilakukan secara double blind, evaluator tidak mengetahui proposal organisasi mana, sebaliknya juga," ujar dia.  Para evaluator tersebut berasal dari kalangan akademisi perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, praktisi pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan sumber daya manusia, konsultan independen hingga tenaga ahli bidang pendidikan.  "Jadi mereka memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan evaluasi proposal baik berskala besar, menengah dan kecil sesuai kategori tadi, kategori gajah yang besar, macan sedang dan kijang kecil," terangnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril menuturkan bahwa pihaknya tidak mengintervensi dalam pemilihan ormas. Program yang akan mulai pada 2021 ini pun diharapkan mampu memberikan dampak kepada para guru dan kepala sekolah dalam pembangunan ekosistem pendidikan.  "Target itu kepada pelatihan guru. Angkanya lebih dari 70.000 guru dan kepala sekolah serta lebih dari 12.000 sekolah. targetan awal 50.000 guru dan kepala sekolah. Ketika dikawal semoga bisa terjadi efek lebih baik di ekosistem kita," pungkasnya.  Sebagai informasi, Organisasi Penggerak ini merupakan program untuk membantu menginisiasi Sekolah Penggerak yang idealnya memiliki empat komponen. Pertama, kepala sekolah memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar.  Kedua, para guru yang berpihak kepada anak dan mengajar sesuai tahap perkembangan siswa. Kemudian, siswa menjadi senang belajar, berakhlak mulia, kritis, kreatif, dan kolaboratif (gotong royong).  Terakhir, yakni terwujudnya Komunitas Penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh, serta organisasi kemasyarakatan yang diharapkan dapat menyokong sekolah meningkatkan kualitas belajar siswa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc  &nbsp;

Dari 324 Ormas, 221 Lolos Program Organisasi Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemprov-kalteng-pantau-pergerakan-ormas_m_131266.jpeg" alt="Ilustrasi Ormas Islam HTI." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ormas Islam HTI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya organisasi masyarakat (Ormas) yang diduga telah melanggar konstitusi menjadi perhatian banyak pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Pengawas Nasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Dahlim Banjar Nahor.&nbsp; Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memonitor ormas. &ldquo;Sebenarnya untuk di Kalteng, semuanya baik-baik saja dan kondusif, untuk monitoring telah kami lakukan,&rdquo; ucap Dahlim Banjar Nohor, Kamis (18/5).&nbsp; Meskipun demikian, lanjutnya, peningkatan pengawasan kewaspadaan tentunya terus dilakukan. &ldquo;Kami sebatas monitoring saja, sedangkan untuk penindakan jika ada yang melanggar aturan tentunya akan dilanjutkan oleh instansi terkait,&rdquo; lanjutnya. Pria yang kerap disapa Dahlim ini mengatakan bahwa menjelang bulan Ramadan ini, pihaknya juga berkonsentrasi terhadap pergerakan yang bisa merugikan dan merusak nilai pancasila serta kesatuan dan persatuan. &ldquo;Pengawasan yang kami lakukan tentunya yang berkaitan dengan tindakan yang bisa merusak ideologi bangsa,&rdquo; bebernya. (ami/ala/fab/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#organisasi masyarakat

Berita Terkini