<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/WhatsApp-Image-2024-10-28-at-213155-774503039.jpg" alt="Pemuda Bulan Bintang meraih nominasi Organisasi Kepemudaan Terbaik Kemenpora 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemuda Bulan Bintang meraih nominasi Organisasi Kepemudaan Terbaik Kemenpora 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Angin segar menyelimuti keluarga besar Pemuda Bulan Bintang. Sebab, berhasil meraih nominasi Organisasi Kepemudaan Terbaik Kemenpora 2024. Penghargaan diberikan pada acara Hari Sumpah Pemuda dan Malam Penghargaan Pemuda Nasional, Senin (28/10). Sebelumnya, organisasi yang dikomandoi Jihan Raliby tersebut juga ikut partisipasi dalam lomba antar organisasi kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora RI dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 2024. Sejumlah lomba berhasil diraih Pemuda Bulan Bintang dalam acara tersebut. Seperti juara 1 Idethon 2024 dan beberapa lomba lainnya. Dengan masuknya Pemuda Bulan Bintang dalam nominasi Kemenpora, menunjukkan eksistensi organisasi badan otonom Partai Bulan Bintang tersebut di kancah organisasi kepemudaan nasional. Menurut Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Jihan Raliby, nominasi dari Kemenpora itu tidak lepas dari kerja keras seluruh pengurus pusat dan pengurus wilayah Pemuda Bulan Bintang. Semua berperan dan terus bekerja keras menghidupkan marwah organisasi. &rdquo;Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus wilayah yang terus bekerja keras demi membuat organisasi ini terus eksis, sehingga bisa dilihat Kemenpora untuk masuk nominasi kepemudaan terbaik yang ada sekarang,&rdquo; ucap Jihan Raliby. Unsur lain, kata dia, berkat dukungan dari DPP Partai Bulan Bintang pimpinan Pj Ketua Umum Fahri Bachmid yang terus memberikan motivasi agar Pemuda Bulan Bintang untuk terus bergerak maju dalam membangun bangsa dan negara. Menurut dia, saat ini keanggotaan Pemuda Bulan Bintang terus bertambah, terutama dari kalangan mahasiswa. Itu juga yang akhirnya membuat Jihan melibatkan mereka dalam kepengurusan pusat. &rdquo;Banyak dari kalangan mahasiswa yang ingin ikut masuk dalam keanggotaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa Pemuda Bulan Bintang bisa menjadi wadah mereka untuk mengeluarkan inovasi, kreativitas, dan ide-ide pemikirannya untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara,&rdquo; tegas Jihan Raliby. Pada momen Sumpah Pemuda ke-96 tahun ini, Jihan berharap agar para pemuda lebih sadar lagi untuk mau terlibat dalam pembangunan nasional, baik dari politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Terutama dari kalangan milenial dan Gen Z, yang mana sekarang populasinya sudah mencapai 55 persen dari total populasi nasional. &rdquo;Yang tua memerlukan tunas baru (muda) untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sekarang. Untuk itu pemuda agar lebih sadar lagi untuk mau melibatkan diri dalam membangun bangsa, agar napas-napas Sumpah Pemuda 96 tahun lalu terus berlanjut seterusnya,&rdquo; jelas Jihan.

Pemuda Bulan Bintang meraih nominasi Organisasi Kepemudaan Terbaik Kemenpora pada Hari Sumpah Pemuda dan Malam Penghargaan Pemuda Nasional

Pemuda Bulan Bintang Memenangkan Nominasi Organisasi Kepemudaan Terbaik 2024 dari Kemenpora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/WhatsApp-Image-2023-09-05-at-1236101-2356551051.jpg" alt="Sapma Pemuda Pancasila sambut baik ajakan Menpora Dito Ariotedjo kepada elemen organisasi kepemudaan untuk semakin bersatu dalam satu wadah KNPI." width="100%">
<figcaption>Sapma Pemuda Pancasila sambut baik ajakan Menpora Dito Ariotedjo kepada elemen organisasi kepemudaan untuk semakin bersatu dalam satu wadah KNPI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila Aulia Arief menyambut baik niat Menpora Dito Ariotedjo mengajak seluruh elemen organisasi kepemudaan untuk semakin bersatu dalam satu wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Hal itu disampaikan Menpora saat pembukaan Munas III Sapma Pemuda Pancasila di Bandung, baru-baru ini. Aulia Arief menyatakan, Sapma Pemuda Pancasila yakin Menpora Dito Ariotedjo menginginkan wadah yang mempersatukan semua seluruh elemen pemuda. &rdquo;Soal pernyataan Menpora Dito Ariotedjo yang ada kalimat KNPI versi, dalam pandangan kami (Sapma) dan saya yakin dalam pandangan semua unsur kepemudaan, itu merupakan semangat penyatuan buat semua elemen pemuda untuk bisa satu dalam wadah kesatuan dan kebersamaan,&rdquo; ujar Aulia Arief, Selasa (5/9). &rdquo;Sekali lagi, pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo itu lebih kepada tujuan penyatuan semua unsur kepemudaan satu dalam organisasi KNPI,&rdquo; sambung Aulia Arief menegaskan. Sebelumnya, beberapa OKP Pimpinan Nasional keberatan perihal penyebutan kalimat KNPI Versi dalam pernyataan Menteri Dito Ariotedjo pada Pembukaan Munas III Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila di Bandung, Jumat (25/8). Terkait hal tersebut, Sapma Pemuda Pancasila secara resmi mengimbau seluruh pihak menyikapi dengan kepala dingin. Sapma Pemuda Pancasila juga meminta kepada segenap pihak agar tidak sumbu pendek merespons statement Menpora Dito Ariotedjo terkait KNPI. &rdquo;Menpora berusaha menjadi penengah agar permasalahan KNPI segera selesai. Sapma Pemuda Pancasila mendukung segala niat dan rencana kebijakan terkait penyelesaian dan persatuan abadi KNPI,&rdquo; tutur Aulia Arief. Aulia Arief menegaskan, Sapma Pemuda Pancasila siap menjadi organisasi kepemudaan yang ikut serta dalam memajukan kepemudaan. &rdquo;Sapma akan menjadi garda terdepan menpora dalam memajukan kepemudaan. Kita bersama-sama memberikan dukungan penuh niat baik dari menpora dalam menyatukan pemahaman setiap insan kepemudaan,&rdquo; ucap Aulia Arief.

Ketua Umum Sapma PP Aulia Arief sambut baik niat Menpora ajak seluruh elemen kepemudaan untuk bersatu dalam satu wadah KNPI

Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila Sambut Baik Ajakan Menpora untuk Seluruh Organisasi Kepemudaan Bersatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-101124-656723583.jpg" alt="Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham." width="100%">
<figcaption>Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di usia ke-76 tahun semakin merapikan seluruh aspek hukum organisasi. Setelah mendapatkan legalitas badan hukum dan kepengurusan berdasar SK Kemenkumham AHU Nomor 0000440.AH.01.08. tahun 2023. GPM yang beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No. 12 UVW, Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang telah resmi diakui sebagai pemegang merek dari etiket merek. Logo organisasi yang telah dipakainya selama puluhan tahun berstatus resmi dengan diterbitkannya sertifikat merek tertanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani Dirjen Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketua Umum GPM Emir Moeis menyatakan, kepemilikan logo organisasi adalah salah satu kelengkapan legalitas organisasi yang dipersyaratkan undang-undang. &rdquo;Organisasi yang berbadan hukum berkewajiban mendaftarkan logo yang merupakan identitas visual organisasi. Dalam logo organisasi terkandung catatan sejarah sejak awal didirikannya. Ini penting agar tidak ada pembelokan sejarah apabila ada organisasi lain yang menggunakan logo yang sama tetapi berbeda perjuangannya,&rdquo; ungkap Emir Moeis. Lebih jauh Ketua Umum GPM Emir Moeis berpesan kepada segenap pengurus, kader dan anggota GPM untuk lebih menghargai keberadaan logo organisasi. &rdquo;Sejak diterbitkannya sertifikat merek logo GPM, saya mengimbau kepada segenap pengurus, kader maupun anggota GPM untuk ikut menjaga logo organisasi sebagai aset. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyosialisasikan sekaligus mempertahankan hak kepemilikan logo organisasi apabila ada pihak yang memanfaatkan di luar kepentingan dan izin organisasi GPM,&rdquo; papar Emir Moeis. Hal senada juga disampaikan Roy Jansen Siagian, ketua Departemen Hukum dan Advokasi GPM. Menurut dia, keseriusan dalam merapikan keseluruhan aspek hukum organisasi sehingga akhirnya diakui secara resmi dan dilindungi hak-hak hukumnya oleh peraturan perundangan menunjukkan bahwa organisasi ini tetap bergerak aktif dan tidak sekadar hanya papan nama. &rdquo;Hak GPM sebagai pemegang merek dari logo atau gambar organisasi tersebut secara otomatis sudah dilindungi undang-undang. Dengan demikian, ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan bagi pihak-pihak yang secara tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek terdaftar milik GPM tersebut,&rdquo; jelas Jansen. &rdquo;Berdasar UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dalam pasal 100 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelakunya dapat diancam pidana penjara 4-5 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah,&rdquo; tambah Jansen.

Organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) merapikan seluruh aspek hukum organisasi setelah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham

Pemerintah Resmi Mengakui Kepemilikan Hak Atas Merek Gambar, Logo, dan Nama Gerakan Pemuda Marhaenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Demo-Bawaslu-molotov.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekonsiliasi setelah penetapan hasil Pilpres 2019 perlu dilakukan lebih cepat. Upaya itu untuk menjaga stabilitas politik nasional. Hanya saja hingga kini kedua kubu belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dalam rekonsiliasi. Padahal rekonsiliasi itu penting untuk merajut kembali kondisi nasional pascapemilu.  Untuk itu, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) beriktikad baik untuk menjembatani rekonsiliasi untuk kedua kubu. Baik antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.  Dorongan konsesus ini muncul setelah beberapa OKP bertemu di Jakarta, Rabu (22/5) malam. Hadir ketika Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Sekjen Abdul Rochman; Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajrieansyah dan Sekjen Addin Jauharuddin; Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman; Sekjen GEMABUDHI Karsono; Sekjend Pemuda Katholik Christoper Nugroha, Sekjen DPP GAMKI GAMKI Putu; perwakilan Pemuda Muhammadiyah, dan Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi.  Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi-aksi dari kelompok yang mengatasnamakan kecurangan Pemilu. Menurutnya, aksi yang digelar sejak Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5) jelas melenceng dari kepentingan Pemilu.  Yaqut berharap presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin segera melakukan langkah-langkah aktif dalam rangka rekonsiliasi bangsa. Menurutnya, rekonsiliasi ini penting karena diakui telah terjadi kerenggangan atau polarisasi baik di tingkat elite maupun di tengah masyarakat.  “Saatnya kita melepaskan ego-ego politik jangka pendek. Semua harus berpikir positif ke depan untuk kemajuan dan persatuan bangsa,” ajak Yaqut Cholil Qaumas dalam keterangan persnya, Kamis (23/5).  Sekjen DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Addin Jauharudin mengatakan, ketegangan yang terjadi setelah Pemilu harus segera diakhiri. Komitmen ini penting karena bangsa ini memiliki agenda panjang yang lebih besar seperti membangun sumber daya manusia yang siap berkompetisi di pentas global.  “Organiasi-organisasi pemuda siap menginisiasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo demi bisa meredakan situasi. Ini semacam rekonsiliasi,” terang Addin.  Untuk mewujudkan pertemuan tersebut, diakui bukan hal yang mudah karena masih diliputi rasa ketidakpuasan atas hasil Pemilu. Namun demikian, Addin optimistis rekonsiliasi dapat dilakukan jika ada niat sungguh-sungguh dan keterbukaan. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pihaknya lebih dulu akan bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda yang ada di masing-masing parpol.  “Parpol juga harus turut mendinginkan situasi ini. Karena kita tahu ada parpol yang naif menerima hasil Pemilu Legislatif tapi untuk Pemilu Presiden tidak,” terang mantan Ketua Umum PB PMII ini.  Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi dan Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman pun memberikan dorongan serupa. Menurut Nawawi, pertemuan para tokoh bangsa atau stakeholder harus segera duduk bersama. Semua pihak harus legawa untuk menerima hasil Pemilu.  “Saya sangat terima kasih kepada Ansor hari ini di tengah peringatan Nuzulul Qur'an memfasilatasi pertemuan para organiasi pemuda agar ada solusi atas kemelut bangsa saat ini,” jelas Nawawi.  Menurut dia, aksi dalam dua hari terakhir sudah tidak murni atau by design. “Ini sudah ada tujuan tidak baik yakni membuat negara kacau (chaos). Ini harus ditindak tegas. Maka penutupan media sosial seperti sangat baik untuk meminimalisasi kekacauan,” terangnya.

Pemuda Siap Bantu Rekonsiliasi Pascapemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Organisasi-Kepemudaan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 37 Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Jawa Timur (Jatim) merapatkan barisan. Mereka bergabung dalam Forum Kebangsaan Jawa Timur (FKJ) untuk mengawal tahapan Pemilu 2019 hingga tuntas. Sekaligus siap melawan seruan people power yang sebelumnya disampaikan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.  Adapun puluhan OKP itu antara lain Pemuda Muslimin, IPNU, IPPNU, Pemuda Katolik, Garda Nasdem, Bahtera Nusantara, Pemuda Lira, Barisan Muda Kosgoro 57, dan ainnya. “Kami akan melawan people power. Karena itu gerakan inkonstitusional,” tegas Koordinator FKJ Benydiktus Kanggur dalam sebuah acara di Surabaya, Rabu (24/4) malam.  Seruan people power yang digulirkan Amien Rais bila terjadi kecurangan dalam Pemilu, dianggap sebagai upaya mengangkapi pesta demokrasi. “Jadi dalam negara kami, tradisi demokrasi kami, tidak ada yang disebut dengan people power. Apalagi mengangkangi hasil Pemilu dengan people power,” tegas Beny.  Beny menegaskan, gerakan pengerahan massa atau people power adalah untuk merusak kebangsaan dan bentuk ketidaklegowoan terhadap hasil Pemilu. Jika terjadi sengketa Pemilu, FKJ menyarankan agar pihak-pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Karena dengan people power hanya akan menciderai prinsip dan makna demokrasi,” tukas aktivis Barisan Muda Kosgoro 57 itu.  Selain itu, FKJ juga akan terus mengawal proses rekapitulasi suara hasil Pemilu hingga putusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih FKJ memandang mulai adanya polarisasi yang cukup tajam di masyarakat usai pemungutan suara pada 17 April lalu.  Menurut Beny, polarisasi ini sebagai buntut persaingan di Pilpres 2019. Terjadi klaim kemenangan dari salah satu kandidat yang mendahului pengumuman resmi KPU. “Jadi ini yang menjadi situasi bertambah panas dan terciptanya polarisasi di masyarakat,” tukasnya.  Di sisi lain, FKJ mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu atas terselenggaranya pesata demokrasi dengan baik, aman, dan tertib. Begitu pula dengan TNI-Polri yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.

37 OKP Siap Lawan Seruan People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/amankan-natal-dan-tahun-baru-polda-gandeng-ormas-kepemudaan_m_174581.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel menyiapkan setidaknya 145 posko pengamanan dan pelayanan di beberapa titik di Kota Palembang guna memastikan keamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Selain menyiapkan posko, Polda juga menurunkan 2.625 personel. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan posko pengamanan ini nantinya khusus untuk pengamanan saja. Sedangkan, untuk posko pelayanan, nantinya memberikan pelayanan bagi masyarakat baik pemeriksaan kesehatan dan juga bengkel. Terkait dengan penempatan posko-posko tersebut, pihaknya masih merapatkan agar penentuan lokasinya tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kendati demikian, posko ini nantinya bakal ditempatkan di Stasiun, Gereja dan lain sebagainya. "Gereja, Stasiun, Bandara dan beberapa tempat keramaian lainnya akan menjadi fokus pengamanan," katanya, Rabu (13/12). Tidak hanya mempersiapkan posko dan personel, pihaknya juga akan menggandeng Organisasi Kepemudaan, seperti Banser, Anshor dan Pramuka. Tentunya dibantu dengan unsur TNI dan Satpol PP. Terkait antisipasi teror, pihaknya terus berupaya meminimalisir aksi teror. Bahkan saat ini, pihaknya dibantu Densus 88 Mabes Polri dalam menangani hal tersebut. "Jadi masyarakat tak perlu khawatir," pungkasnya.

Amankan Natal dan Tahun Baru, Polda Gandeng Ormas Kepemudaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/siap-maju-di-muktamar-gpii-guntur-tawarkan-ini_m_170405.jpeg" alt="Kader GPII saat menggelar aksi." width="100%">
<figcaption>Kader GPII saat menggelar aksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) akan segera kembali Muktamar XIII, pada 26 November 2017 mendatang di Asrama Haji di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu agenda muktamar ini, adalah pemilihan Ketua Umum GPII periode 2017-2021. Dalam agenda rutin tiga tahunan tersebut, nantinya bakal menghadirkan Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah GPII dari seluruh tanah air. Dalam muktamar itu, selain melakukan pemilihan Ketua Umum juga akan membahas berbagai persoalan guna menghadapi tantangan era digitalisasi atau biasa disebut &lsquo;zaman now&rsquo;.&nbsp; Salah satu kandidat yang akan maju dipemilihan Ketua Umum GPII adalah Guntur Setiawan. Dia merupak orang lama yang sudah berkecimpung di organisasi itu, posisi terakhir yang diembannya adalah Bendahara Umum GPII periode saat ini.&nbsp; &ldquo;Mari kita jadikan GPII sebagai organisasi yang telah terbentuk sejak 72 tahun silam itu, sebagai wadah Gerakan perjuangan bagi para kader yang mampu mengikuti dinamika zaman dalam upaya menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya guna menjaga dan&nbsp;mempertahankan NKRI,&rdquo; kata Guntur melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (24/11).&nbsp; Untuk mewujudkannya, Pria kelahiran Jakarta 30 April 1980 itu akan terus membina dan meningkatkan kualitas keislaman, keimanan, dan ketaqwaan para kader GPII. Kemudian menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik para kader GPII.&nbsp;&nbsp; Menurut Guntur, sudah saatnya GPII menjadi basis perjuangan untuk umat dan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui peningkatan intensitas komunikasi, kerjasama, dan solidaritas antar sesama kader.&nbsp; &ldquo;Saya ingin menjadikan GPII sebagai agen utama perubahan sosial melalui peningkatan peran dan partisipasinya dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara&rdquo; terangnya.&nbsp; Menurut Guntur visi dan misi ini hanya dapat diwujudkan jika semua unsur terkait berpartisipasi aktif di dalamnya.&nbsp; &ldquo;Unsur pendukung paling utama adalah seluruh kader GPII&nbsp;di semua level kepemimpinan baik di tingkat pusat, wilayah, daerah dan seterusnya,&rdquo; tuturnya. Sebab ada hakikatnya, menurut Guntur, dari dan untuk merekalah rencana strategis dan program kerja operasional ini ada. &ldquo;Jika nantinya saya diberi kepercayaan oleh para peserta muktamar untuk menjadi Ketua Umum PP GPII, Insya Allah saya akan menjalankan Amanah ini dengan sebaik mungkin,&rdquo; pungkasnya.

Siap Maju di Muktamar GPII, Guntur Tawarkan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tangkal-bahaya-narkoba-ami-gelar-parade-hip-hop-terbesar-di-sorong_m_158787.jpeg" alt="Ilustrasi barang bukti dan pengedar narkoba." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti dan pengedar narkoba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengaruh narkoba yang makin masif di Indonesia, kini sudah menyasar semua lapisan ekonomi dan jenjang umur. Tak peduli dewasa atau muda. Anak-anak juga kini jadi korbannya. Berkaca pada kondisi memprihatinkan itu, Pengurus Cabang, Anak Muda Indonesia (PC-AMI) Papua Barat berinisiatif menggelar acara terbesar di Papua Barat untuk mengakomodir bakat anak-anak muda di tempat tersebut. Acara yang akan digelar oleh AMI Papua Barat itu yakni lomba Hip-hop, RAP dan Dancer. Selain itu, kegiatan yang berlangsung di pusat olahraga Kota Sorong ini juga akan dihadiri oleh artis-artis ibukota. &nbsp;Ketua Umum AMI Pusat, Al Ghazali Musaad, memberikan apresiasi tinggi buat pengurus cabang Papua Barat, yang membuat lomba bertemakan &lsquo;Semangat Membangun Persatuan, Berkarya Untuk Negeri&rsquo;.&nbsp; Al Ghazali meyakini acara ini dapat menjauhkan anak muda Papua Barat dari pengaruh buruk, seperti narkoba dan aksi kejahatan lainnya. &ldquo;Saya setuju dengan kegiatan ini. Sangat bagus sekali untuk mendukung bakat anak muda di Papua Barat. Mereka paling ahli dalam bidang itu, lihat saja seperti senior-senior mereka yang pernah menjadi juara di ajang pencarian bakat di salah satu stasium Tv swasta,&rdquo; kata Al Ghazali. Kegiatan berskala nasional ini akan digelar pada 26 sampai 28 Oktober 2017 mendatang di Kota Sorong, Papua Barat.&nbsp;

Tangkal Bahaya Narkoba, AMI Gelar Parade Hip Hop Terbesar di Sorong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ini-hukuman-untuk-organisasi-kepemudaan-yang-terjerumus-radikalisme_m_146133.jpeg" alt="Imam Nahrawi saat memberikan keterangan di DPP PKB" width="100%">
<figcaption>Imam Nahrawi saat memberikan keterangan di DPP PKB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mewanti-wanti organisasi kepemudaan (OKP) untuk tidak menyimpang. Apalagi, jika terjerumus dalam gerakan radikal. Imam mengatakan, OKP di bawah koordinasinya yang menyimpang akan mendapat hukuman. Bentuknya pembekuan dana bantuan tahunan. "Sampai mereka bisa mengklarifikasi," ujarnya saat perayaan Ultah PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta Minggu (23/7). Pria yang akrab disapa Cak Imam itu mengatakan, saat ini ada ratusan OKP yang ada di bawah koordinasi Kemenpora. Jumlah bantuan yang diterima pun cukup besar. Angkanya mencapai Rp 1 Miliar per tahun. "Lumayan kan, makanya (jangan menyimpang)," imbuhnya. Saat ini, ada satu OKP yang dalam tahap penahanan dana bantuan, Yakni Pramuka. Hal ini, katanya, tak lepas dari statement ketua Pramuka Adhyaksa Dault yang menyatakan dukungannya terhadap HTI di sebuah acara. "Kami masih tunggu klarifikasinya," pungkasnya.

Ini Hukuman untuk Organisasi Kepemudaan yang Terjerumus Radikalisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#organisasi kepemudaan

Berita Terkini