<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/risnandar-2809218052.jpg" alt="Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM/Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar" width="100%">
<figcaption>Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM/Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dalam rangka &ldquo;Peluncuran Integrasi Data Organisasi Kemasyarakatan Nasional melalui Aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Siormas)&rdquo;. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Operasional Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia. Acara itu dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Lantai 3 Gedung F, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013336191/ringankan-beban-jemaah-bpkh-kucurkan-nilai-manfaat-dana-haji-rp-82-triliun">Ringankan Beban Jemaah, BPKH Kucurkan Nilai Manfaat Dana Haji Rp 8,2 triliun</a> Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat lingkup Ditjen Politik dam PUM Kemendagri, Perwakilan Direktorat lingkup Ditjen Politik dan PUM, serta para perwakilan Badan Kesbangpol Provinis dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid (online) melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta yang hadir langsung secara offline sebanyak 80 orang dan kurang lebih 150 rmashadir secara online melalui zoom. Dalam laporannya Pj. Tim Pendaftaran Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Ormas, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Yodie Indrawan menyampaikan, terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. &ldquo;Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan data ormas yang komprehensif bagi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan bidang ormas. Tim Pendaftaran berhasil mengintegrasikan data dari berbagai jenis ormas selama 3 tahun terakhir, mencakup ormas tidak berbadan hukum, ormas asing, dan ormas berbadan hukum, yang kini telah terangkum dalam Siormas yang resmi diluncurkan,&rsquo;&rsquo; ujar Yodie. Selanjutnya Yodie, melaporkan bahwa masih terdapat 147 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang belum memiliki akun Siormas. Dia berharap kepada pemerintah daerah yang belum memiliki akun Siormas agar segera membuat akun untuk daerahnya. Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri RI yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM/Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar Mahiwa meresmikan peluncuran aplikasi Siormas tersebut. Dalam sambutannya, Risnandar menyampaikan, bahwa Siormas sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2018 dalam versi offline, namun dengan perkembangan kondisi, terutama Pandemi, perubahan menjadi keharusan untuk tidak ketinggalan. &ldquo;Pentingnya adaptasi terhadap perubahan dinamis dalam sistem pemerintahan. Siormas merupakan solusi untuk menyinkronkan data Ormas untuk mencegah terjadinya duplikasi pendaftaran Ormas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan integritas data dan mencegah sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari,&rdquo; kata Risnandar. &ldquo;Integrasi dengan basis e-KTP juga dilakukan untuk memastikan keakuratan data kepengurusan Ormas dalam rangka meningkatkan pelayanan,&rdquo;tambahnya. Kemudian selanjutnya Risnandar menjelaskan, Siormas diusulkan sebagai sarana yang dapat mempercepat verifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Proses yang semula memakan waktu 14 hari, kini dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari, memanfaatkan data yang terintegrasi. &ldquo;Kami Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri terbuka untuk menerima saran dan masukan guna terus memperbaiki sistem ini agar dapat lebih optimal melayani Ormas yang mendaftar,&rdquo; tandas Risnandar. Dia menambahkan, dengan adanya Siormas, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien terhadap ormas di seluruh Indonesia, sejalan dengan prinsip pemerintah pusat yang siap melayani masyarakat dalam hal ini Ormas khususnya dalam waktu 1x24 jam. &rsquo;&rsquo;Pada prinsipnya aplikasi ini diluncurkan untuk memfasilitasi kinerja kita dalam rangka pelayanan bagi Ormas,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (*)

Sudah dilaporkan bahwa masih terdapat 147 Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia yang belum memiliki akun Siormas.

Peluncuran Integrasi Data Ormas Nasional Melalui Aplikasi Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Siormas)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_182709.jpg" alt="Ilustrasi kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mabes Polri mengirim tim Inspektur Khusus (Itsus) guna mengusut insiden penangkapan puluhan anggota organisasi kemasyarakatan Batalyon 120 binaan Kapolrestabes dan Wali Kota Makassar. Setelah ditangkap tim patroli, mereka dibebaskan hingga berujung pencopotan jabatan seorang perwira di Polsek Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Iya benar. Itsus Polri memang sudah ada (berada di Polda Sulsel), tapi bukan terkait investigasi kasus Batalyon 120, bukan,” kata Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Meski begitu, kedatangan tim Itsus Mabes Polri ada kaitannya dengan masifnya pemberitaan soal penangkapan 48 orang di markas ormas Batalyon 120, Jalan Korban 40.000 jiwa, Kecamatan Tallo, oleh tim Patroli Thuder Polda Sulsel pada Minggu (11/9) dini hari. Saat penggerebekan ditemukan senjata tajam jenis anak busur panah berjumlah 164 buah, tiga ketapel pelontar, empat buah parang, satu senjata api rakitan (papporo), serta 38 botol bekas minuman beralkohol. Polisi juga menyita 20 unit motor dari lokasi itu.  Puluhan orang yang diamankan dalam penggerebekan itu mayoritas anak usia di bawah umur. Mereka kemudian dibawa ke kantor Polsek Tallo untuk didata. Tidak berapa lama mereka dilepaskan atas perintah pimpinan dengan alasan mereka bagian dari organisasi binaan polisi dan Forkopimda Makassar.  Dari kejadian itu, Inspektur Polisi Satu Faizal selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Tallo yang menangani kasus tersebut dicopot dari jabatannya dengan alasan tidak profesional dan memiliki masalah dengan pimpinan. Kendati demikian, Kapolda Sulsel mengatakan Iptu Faizal tidak dicopot atau dimutasi.  Kapolda juga belum bisa memberikan keterangan mengenai hasil yang diperoleh dari Itsus Mabes Polri selama berada di Makassar. ”Kan baru datang. Tentu akan dicek dulu. Faizal juga kan belum dimutasi, baru didisiplinkan, mungkin karena dianggap kurang profesional,” kata Nana Sudjana.  Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, Iptu Faizal yang saat ini ditarik ke Polrestabes Makassar bisa jadi akan dikembalikan ke tempatnya semula. ”Mungkin karena itu (dinonaktifkan) bekerja, tapi mungkin juga nanti dia (Iptu Faizal) akan diberikan jabatan juga ya. Bukan diberhentikan. Jadi, masalah itu saja (dinilai tidak profesional),” kata Kapolda Nana Sudjana.  Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Budhi Haryanto, Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto, beserta unsur forkopimda memusnahkan ratusan senjata tajam yang diklaim dikumpulkan dari anggota Batalyon 120 di Mapolrestabes Makasar pada Selasa (13/9).

Mabes Polri Kirim Itsus Usut Insiden Ormas Batalyon 120 di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_124518.jpg" alt="Kapolres Bantul AKBP Ihsan. Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bantul AKBP Ihsan. Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, melarang organisasi kemasyarakatan di wilayah itu melakukan sweeping terhadap kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan 1443 Hijriah.  ”Tidak boleh. Kita mengimbau dan melarang keras kepada ormas-ormas yang ingin melakukan sweeping, itu tidak boleh,” kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bantul AKBP Ihsan sperti dilansir dari Antara di Bantul, Jumat (8/4).  Menurut dia, kegiatan sweeping atau semacam razia oleh orang atau ormas bukan aparat keamanan adalah melanggar aturan. Sehingga, segala bentuk kegiatannya dilarang.  Bahkan, kata dia, kepolisian akan menindak apabila ada ormas yang melakukan sweeping. Pihaknya meminta apabila ditemukan gangguan kamtibmas di masyarakat, agar dilaporkan polisi untuk diambil tindakan.  ”Itu (sweeping) melanggar aturan, nanti kita proses kalau ada yang melakukan seperti itu. Sudah percayakan ke kami dengan TNI, kami akan selalu rutin merazia tempat-tempat yang rawan tindakan gangguan kamtibmas,” ucap Ihsan.  Kapolres menyebut, beberapa wilayah di Bantul yang memiliki kerawanan kamtibmas saat bulan puasa dan menjadi prioritas utama pengamanan yaitu seputaran ringroad atau jalan lingkar, baik wilayah Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Selain itu, wilayah Sanden di jalur jalan lintas selatan (JJLS), juga di wilayah Kecamatan Kretek di landasan pacu Pantai Depok.  ”Disebut rawan karena sering terjadi kerumunan, petasan, dan lain sebagainya. Kemudian di depan Stadion Sultan Agung. Beberapa tempat itu menjadi ikon Ramadan, jadi sudah ada pemetaan semua dan akan kita kelola selama puasa, kami juga juga tempatkan anggota di sana,” terang Ihsan.

Polisi Larang Ormas Lakukan Sweeping Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-dana-csr-bumn-untuk-gerkan-khilafah-ini-klarifikasi-pbnu_m_224514.jpeg" alt="Massa Aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang disebut pro khilafah saat menggelar aski di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Massa Aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang disebut pro khilafah saat menggelar aski di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan saat ini terdapat 431.465 organisasi kemasyarakatan  (ormas) di Indonesia. Jumlah tersebut berdasar pendataan per 22 November 2019.  "Jumlah ormas yang ada di Indonesia sekarang ini sudah capai 431.465 ormas," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, dalam acara Penganugerahan Ormas Award di Hotel Kartika Chandra, Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/11).  Hadi menuturkan, jumlah itu terdiri atas 27.015 ormas yang tercatat di Kemendagri. Dengan rincian yang terdaftar di Kemendagri sebanyak 1.891 ormas, provinsi (8.170 ormas), di kabupaten/kota (16.954 ormas).  Selain itu, kata Hadi, masih ada ormas yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang jumlahnya mencapai 404.379. Jumlah tersebut terdiri atas yayasan sebanyak 226.994 ormas dan yang bersifat perkumpulan sebanyak 167.385 ormas.  Menurut dia,  ada 71 ormas yang tercatat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dia berharap ormas dapat meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitasnya.  "Harapan kita bersama eksistensi dan kesadaran kolektif ormas akan benar-benar dapat ditingkatkan kualitasnya. Ormas bisa memberi kemanfaatan baik kepada masyarakat, pemerintah dan tentu upaya percepatan berbagai tujuan NKRI," terang Hadi.  Hadi menyebut, jumlah ormas saat ini terus bertambah. Meski jumlahnya semakin banyak, pemerintah tetap melakukan penilaian atas kinerja ormas-ormas yang ada. "Kemendagri sebagai instansi yang punya tugas membina ormas, sejak 2017 memberikan pernghargaaan kepada ormas berprestasi," jelas Hadi.

Tercatat 431.465 Ormas di Indonesia, Kemendagri Minta Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kpu-minta-habib-rizieq-laporkan-temuannya-ke-bawaslu_m_.jpg" alt="KPU meminta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk melaporkan temuannya kepada Bawaslu." width="100%">
<figcaption>KPU meminta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk melaporkan temuannya kepada Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Front Pembela Islam (FPI) sudah mengajukan perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan (ormas) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.  "Infonya sudah diajukan lewat Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum)," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).  Saat ini, kata dia, berkas pengajuan perpanjangan tengah diproses oleh Dirjen Polpum. "Sedang dievaluasi dulu," kata politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.  Tjahjo menjelaskan, evaluasi organisasi tidak dilakukan pemerintah terhadap perpanjangan izin FPI. Dia menegaskan, semua organisasi lainnya juga dievaluasi oleh pemerintah sebagai bagian dari prosedur perpanjangan izin.  "Setiap pengajuan kembali akan kami nilai, kami telaah, kami pelajari dulu AD/ART yang terbaru bagaimana. Komitmen terhadap NKRI dan Pancasila, itu yang dilihat," tuturnya.  Tjahjo menilai wajar apabila ada kelompok masyarakat yang menghendaki perpanjangan FPI, begitu pula dengan yang tidak menginginkan. "Apapun yang diputuskan pasti akan menimbulkan pro dan kontra," tuturnya.  Tjahjo sendiri enggan berandai-andai soal peluang diperpanjang atau tidaknya izin ormas  yang menaungi Rizieq Shihab itu. "Tunggu Dirjen Polpum saja deh. Karena sudah dibentuk tim," pungkasnya.

Ormasnya Rizieq Shihab Ajukan Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi