<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-odol.jpg" alt="ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANGKUT KEBUTUHAN: Masih banyak truk ODOL di area Pelabuhan Tanjung Perak (6/3). Truk ODOL masih sering dijumpai di Jalan Perak Barat maupun Perak Timur. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari truk Over Dimension Over Loading (ODOL) berlaku mulai 1 Januari 2027. Salah satu urgensinya untuk menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Merespons hal itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Ketua Umum Organda, Adrianto Djokosoetono mengatakan, pihaknya di Organda merasa prihatin akibat kondisi masih maraknya kendaraan ODOL.&nbsp; Namun di sisi lain, ia menyebutkan bahwa sektor angkutan jalan menjadi sektor yang terbuka 100 persen bagi pemodal asing. Sementara mayoritas pelaku usaha transportasi jalan adalah pengusaha nasional berskala kecil dan menengah. "Oleh karena itu, perlu perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku transportasi lokal," ujar Adrianto Djokosoetono, Rabu (15/10). Lebih lanjut, Dirut Blue Bird ini juga memastikan bahwa seluruh anggota Organda dan mitra terkait untuk berkomitmen meningkatkan kesadaran keselamatan dan disiplin berkendara. Selain itu juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien. &ldquo;Bersama-sama kita wujudkan transportasi darat Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, Pemerintah sendiri tengah menyiapkan skema insentif bagi para pengusaha angkutan barang sebagai bagian dari upaya penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL). Langkah ini menjadi salah satu bentuk solusi dari pemerintah agar kebijakan target zero ODOL pada awal tahun 2027 bisa dilakukan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, pemerintah ingin menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan pemberian insentif dan disinsentif. "Tadi kami bicarakan bagaimana harus ada insentif maupun disinsentif bagi siapapun yang menjalankan atau sebaliknya yang melanggar aturan yang nanti akan ditetapkan secara tegas dan berlaku untuk semua," ujar Menko AHY usai Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Jakarta, Senin (6/10). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap penting, namun pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi harus menjadi langkah awal. &nbsp;Karena sekali lagi, lanjut Menko AHY, pemerintah tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya. "Karena yang pertama harus kita lakukan adalah sosialisasinya, edukasinya secara preventif termasuk juga memberikan insentif dan disinsentif tadi, baru pada akhirnya ada law enforcement yang harus dilakukan," imbuhnya.

Pemerintah targetkan Indonesia bebas truk ODOL 2027, Organda dorong perlindungan transportasi lokal, insentif bagi pengusaha.

Zero ODOL Berlaku Mulai 1 Januari 2027, Organda Soroti Regulasi dan Perlindungan bagi Pelaku Transportasi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/66_bus_1-794019742.jpg" alt="AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam." width="100%">
<figcaption>AKIBAT REM BLONG: Petugas gabungan berusaha mengevakuasi bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum PO bus tersebut jika terbukti tidak memiliki izin. Hendro menuturkan, PO bus tanpa izin yang nekat mengoperasikan kendaraannya bisa dikenai sanksi pidana. &rdquo;Sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dapat disanksi penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta,&rdquo; tegasnya. Kemenhub menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk segera diproses hukum. Ditjen Perhubungan Darat melalui balai pengelola transportasi darat bersama dinas perhubungan provinsi segera melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor se-Indonesia. Menurut dia, pengujian berkala juga bisa dilakukan pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Bahkan, sifatnya sebenarnya wajib. &rdquo;Kami minta setiap PO bus rutin uji berkala kendaraannya. Ini sifatnya juga wajib sesuai Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,&rdquo; terangnya. Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyebutkan, kejadian kecelakaan bus pariwisata di Ciater harus menjadi trigger bagi semua pihak, termasuk otoritas terkait, untuk menggalakkan pengawasan sistem keamanan armada transportasi darat. Ateng menyayangkan pengawasan yang relatif kendur. Menurut dia, banyak pengusaha angkutan yang lalai dalam perawatan atau uji berkala kendaraan. Namun, tidak ada penindakan apa pun dari petugas. &rdquo;Setelah ada kejadian seperti ini baru kelihatan apa-apa yang kurang,&rdquo; ujar Ateng saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/5). Di pihak lain, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) Kyatmaja Lookman ikut mempertanyakan pelaku usaha transportasi yang lalai. &rdquo;Kalau uji berkala saja tidak dilakukan, perawatan kendaraan tersebut juga perlu dipertanyakan,&rdquo; ujar Kyatmaja. Kyatmaja mengakui bahwa pengawasan bus pariwisata cukup sulit. Sebab, bus-bus tersebut tidak masuk ke terminal. &rdquo;Karena itu, biasanya baru ketahuan kalau ada kejadian. Kalau tidak, ya tetap lalu-lalang tanpa atau dengan uji berkala yang sudah expired,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengungkapkan, pihaknya sudah mendatangi para korban luka yang dirawat di RS Bhayangkara Depok dan RS Universitas Indonesia (UI). Selain memantau kondisi fisik para korban, pihaknya meminta ada pendampingan psikis bagi korban selamat. &rdquo;Saya kira anak-anak yang selamat juga mengalami trauma yang mendalam dan itu perlu dipulihkan. Tentu ini perlu melibatkan DPPKB, UPTD PPA, dan layanan sosial lainnya,&rdquo; ungkapnya kemarin. (idr/agf/mia/bry/c19/oni)

Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum.

Diduga Tidak Punya Izin, PO Bus Putera Fajar Berpotensi Diseret Sanksi Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Screenshot-2024-03-16-093109-466221869.jpg" alt="ILUSTRASI:Pemudik berdiri di depan bus saat mengikuti program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2023/1444 H di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI:Pemudik berdiri di depan bus saat mengikuti program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2023/1444 H di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Masyarakat pemudik, utamanya pengguna angkutan bus diminta mewaspadai operasional angkutan Bus bodong. Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, momen mudik lebaran memang merupakan hal sakral dan seolah menjadi wajib bagi masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. &nbsp; &ldquo;Dengan momen usainya tahun politik banyak masyarakat yang ikut angkutan mudik gratis yang dari wakil rakyat kita. Tapi, di sisi lain harus dilihat keabsahan kendaraannya atapun perusahaan penyewaannya. Jangan sampai bodong dalam arti Surat Uji Kendaraannya tidak lengkap, STNK mati dan lain-lain,&rdquo; ujarnya&nbsp;dalam keterangannya dikutip Rabu (20/3). &nbsp; Dia berharap aparat penegak hukum maupun regulator transportasi bisa menertibkan permasalahan ini. Sani beralasan, abainya regulasi yang berujung operasional angkutan bodong bisa mengakibatkan insiden di lapangan berakibat kepada masyarakat pemudik itu sendiri. &nbsp; &ldquo;Kita tahu di luar momen mudik saja, ada tiga kecelakaan besar bus yang kalau mau ditelusuri, perusahaan angkutannya abai teerhadap regulasi. Tidak rutin uji KIR misalnya, ujungnya rem blong dan insiden lain yang merugikan pengguna angkutan bus,&rdquo; ungkap Sani yang juga Ketua DPP Organda Bidang Angkutan Penumpang. &nbsp; Menurutnya, langkah pemerintah melakukan uji kendaraan seperti ramp check ketika sebelum momen lebaran datang dinilai sudah tepat. Namun begitu, pelaksanaan ramp check juga harus&nbsp;diminimalkan&nbsp;pada tempat utama. &ldquo;Artinya, pelaksanaan ramp check itu kan dilakukan di dalam terminal. Bagaimana dengan angkutan bus beroperasi di luar terminal dan menggelar angkutan mudik gratis oleh perusahaan tertentu. Saya kira itu juga harus clear, kalau ngak ya bisa lolos,&rdquo; ucap dia. &nbsp; Pantauan IPOMI menemukan masih banyak angkutan bus beroperasi tidak sesuai regulasi, namun bebas berkeliaran. Dia menuturkan, penegakan aturan hukum yang tegas di lapangan setidaknya memberikan jaminan rasa aman dan nyaman ketika mudik dirasakan masyarakat. Di sisi lain penegakan hukum di lapangan dengan menindak penggunaan angkutan bus bodong akan mendidik pihak lain yang terlibat pada operasional angkutan darat. &ldquo;Misalnya, pihak asuransi akan hadir ketika kecelakaan yang jangan sampai terjadi. Asuransi akan hadir, namun pihak asuransi tentunya akan melihat legalitas angkutan tersebut. Jangan hanya karena viral ada kecelakaan semua mata tertuju, semua ramai terlibat padahal kalau diusut dari legalitas justru tidak sesuai,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Sani berharap semua pemangku kepentingan bisa duduk bersama menyamakan persepsi dalam pengawasan dan penegakan aturan hukum di lapangan. &ldquo;Hal ini perlu agar masyarakat pengguna angkutan tidak dirugikan, juga secara tidak langsung turut untuk taat menegakakkan aturan yang di buat oleh pemeritah republik Indonesia,&rdquo; ucapnya. &nbsp; Sebagai informasi, masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan angkutan bus, bisa memantau apakah perusahaan bus tersebut resmi atau tidak, dengan melihat data di web Kemenhub dengan kata kunci mesin pencari Spionam Kemenhub. &nbsp; &ldquo;Ini bisa jadi patokan, baik itu yang tidak mudik atau melakukan perjalanan biasa bisa memantau perusahaan angkutan tersebut resmi atau tidak di web data Spionam Kemenhub,&rdquo; pungkasnya.

"Jangan sampai bodong dalam arti Surat Uji Kendaraannya tidak lengkap, STNK mati dan lain-lain,” ujar Kurnia.

Mudik Lebaran 2024, Masyarakat Diminta Waspadai Angkutan Bus Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BUS-AKAP-Salman-Toyibi-6.jpg" alt="Sejumlah bus AKAP menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Menurut salah satu petugas, harga tiket BUS Akap mengalami peningkatan hingga 25 persen seiring dengan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. FOTO: SALMAN TOYIB" width="100%">
<figcaption>Sejumlah bus AKAP menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Menurut salah satu petugas, harga tiket BUS Akap mengalami peningkatan hingga 25 persen seiring dengan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. FOTO: SALMAN TOYIB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengkhawatirkan skema satu arah (one way) yang akan diterapkan pemerintah di jalan tol selama arus mudik Lebaran. Sebab, itu dapat mengganggu operasional jasa angkutan umum. Skema one way akan menyulitkan kendaraan umum seperti bus untuk melintas pergi pulang (pp). &rdquo;Ketika bus sampai di destinasi, dia harus balik untuk angkut penumpang berikutnya dia kan harus lewat situ lagi. Bisa pun lewat arteri, tapi apakah ada jaminan lancar? Nah, ini pasti nanti dampaknya ke ketersediaan armada untuk penumpang berikutnya,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal Organda Ateng Haryono kemarin. Menurut Ateng, pihaknya tak bisa bergantung pada lintasan jalur arteri nasional selama arus mudik. Jalur tersebut cukup berbahaya apabila dilintasi kendaraan-kendaraan umum besar seperti bus. Pihaknya telah mengusulkan agar kepolisian dapat membuka satu jalur di jalan tol untuk digunakan kendaraan umum berpelat kuning melintas secara lawan arah (contraflow). Merespons itu, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menuturkan, dengan penambahan satu lajur dari jalan MBZ hingga Km 67, di tol Jakarta&ndash;Cikampek tidak perlu diberlakukan one way. Hanya akan diberlakukan contraflow. &rdquo;Beda dengan tahun lalu, yang bahkan one way dari Km 47,&rdquo; katanya. Dengan penambahan lajur tersebut, tidak perlu lagi mengarahkan pengendara yang ingin ke Jakarta melalui arteri. Pengendara, terutama transportasi umum, tetap bisa ke Jakarta menggunakan jalan tol. (mia/idr/wan/dee/lyn/hen/gih/agf/c9/c6/fal)

Organda mengkhawatirkan skema satu arah (one way) yang akan diterapkan pemerintah di jalan tol selama arus mudik Lebaran.

Organda Usul Angkutan Pelat Kuning Dapat Dispensasi Contraflow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/63FEFCE7-48D4-4ECF-B1BA-BFBE8684EC71.jpg" alt="Terminal Giwangan Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Terminal Giwangan Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Sejumlah bus di Terminal Giwangan Jogjakarta menjalani rampcheck guna memastikan kondisi kendaraan laik jalan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna moda transportasi tersebut khususnya saat libur Lebaran. "Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan kondisi bus laik jalan sehingga penumpang pun merasa aman dan nyaman serta selamat sampai ke tujuan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta Agus Arief di&nbsp;Jogjakarta, Selasa (4/4). Menurut Agus, pengecekan kelaikan kondisi bus tidak hanya dilakukan menjelang Lebaran.&nbsp;Rampcheck juga harus dilakukan secara rutin oleh seluruh armada bus setiap enam bulan sekali. "Untuk kegiatan hari ini, kami ingin memastikan kembali bahwa bus yang beroperasi benar-benar laik jalan. Memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan," katanya. Persyaratan tersebut di antaranya kelengkapan administrasi berupa hasil uji kir kendaraan, STNK dan lainnya, serta kelengkapan administrasi pengemudi seperti SIM. "Kami juga melakukan pengecekan langsung. Misalnya untuk lampu, rem, wiper, lampu sein, dan lainnya," katanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan acak tersebut, Agus menyebut, seluruh bus yang masuk ke Terminal Giwangan Jogjakarta dalam kondisi laik jalan. "Kami juga memberikan edukasi ke pengemudi dan awak bus untuk selalu mengutamakan keselamatan perjalanan terlebih nanti saat melayani penumpang di masa angkutan Lebaran karena jumlah penumpang meningkat dan kondisi jalan semakin padat," katanya. Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Jogjakarta Bekti Zunanta mengatakan, selain rampchek untuk armada reguler, terminal juga sudah melakukan rampcheck untuk bus pariwisata yang akan menjadi bus cadangan angkutan Lebaran. "Kemarin, kami menerima permintaan dari Organda selaku pengelola bus pariwisata untuk melakukan rampcheck agar bus bisa dioperasionalkan saat libur Lebaran," katanya. Jumlah bus pariwisata yang sudah melakukan rampcheck di Terminal Giwangan tercatat 36 armada dan dimungkinkan masih terus bertambah. "Pada libur Lebaran tahun ini, jumlah penumpang diperkirakan meningkat hingga 40 persen dibanding tahun lalu. Peningkatannya cukup signifikan," katanya. Peningkatan jumlah penumpang tersebut disebabkan sejumlah faktor seperti libur Lebaran yang cukup panjang dan meningkatnya jumlah bus dari program mudik gratis. Jumlah bus program mudik gratis dari Kemenhub yang akan masuk Terminal Giwangan tahun ini mencapai 60 unit meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 35 unit, dan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 35 unit meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 21 unit. "Tiket bus reguler pun sudah habis hingga keberangkatan 21 April. Tentunya, perlu dukungan dari bus pariwisata sebagai bus cadangan untuk bisa memenuhi kebutuhan penumpang," katanya. Puncak arus mudik di Terminal Giwangan&nbsp;Jogjakarta diperkirakan terjadi pada 21 April dengan jumlah penumpang sekitar 30.000 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan acak tersebut, Agus menyebut, seluruh bus yang masuk ke Terminal Giwangan Jogjakarta dalam kondisi laik jalan.

Terminal Giwangan Lakukan Rampcheck Pastikan Bus Laik Beroperasi saat Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-23.22.271.jpg" alt="Aksi demonstrasi gabungan di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi gabungan di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Massa aksi demonstrasi gabungan Aliansi Masyarakat Antimafia Tambang (Amanat) Kabupaten Sumbawa Barat, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sumbawa Barat, dan Poros Pemuda Samawa Ano Rawi (Pormasi) melakukan aksi damai di depan kantor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Jumat (17/3).  Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan penggunaan transportasi yang tidak memberikan PAD bagi pemerintah daerah. Serta ketidakberpihakan PT AMNT terhadap pengusaha transportasi lokal.  ”PT AMNT sering melakukan aktivitas move demove angkutan over kapasitas, baik dalam bentuk kendaraan maupun peralatan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum,” jelas Ketua Organda KSB Abu Bakar dalam keterangan tertulisnya.  Keberatan juga disampaikan lantaran PT AMNT berani membawa pasir melalui jalur laut. Padahal pajak galian C sama sekali tidak menjadi PAD di Kabupaten Sumbawa Barat.  ”Sedangkan jalan umum yang dibangun dengan fasilitas pajak seenak mereka mendatangkan kendaraan-kendaraan luar. Belum lagi urusan dugaan penggunaan BBM subsidi yang digunakan kendaraan yang beroperasi, standar site saat ini mestinya sudah B30,” tegas Abu Bakar.  ”Jika benar ini merupakan pelanggaran berat bagi lingkungan operasinya dan masyarakat sekitar,” imbuh dia.  Sementara itu, Ketua Farmasi Iyut Indrajaya mengutarakan protes terhadap minimnya kebijakan serta lapangan pekerjaan bagi pemuda Sumbawa Barat. Dia mendesak PT AMNT membentuk departemen PPM dan memaksimalkan lapangan pekerjaan bagi pemuda Sumbawa Barat.  ”Kami juga meminta PT AMNT menyiapkan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pascatambang yang tidak terlihat sama sekali,” jelas Iyut Indrajaya.  Ketua Amanat KSB Erry Setiawan menambahkan, akan tetap meminta pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan telaah khusus terhadap rencana permohonan Initial Public Offering (IPO) PT AMNT.  ”Aksi besar-besaran Amanat akan kami lakukan pekan depan di kantor OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hal ini seiring tidak disikapinya surat kami terkait rencana IPO PT Amman Mineral Nusa Tenggara,” tandas Erry Setiawan.

Amanat-Organda Sebut PT AMNT Tak Berpihak ke Pengusaha Angkutan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ANGKUTAN-UMUM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana Pemprov Jatim untuk mengalokasikan dana talangan di sektor transportasi imbas kenaikan harga BBM cukup beralasan. Sebab, saat ini mayoritas operator moda angkutan memutuskan untuk menaikkan tarifnya.  Beberapa moda angkutan di wilayah Jatim malah sudah memberlakukan tarif baru. Sementara itu, yang lainnya masih dalam tahap ancang-ancang dan hanya tinggal menunggu waktu. Besaran kenaikannya beragam.  Terbaru adalah para operator angkutan penyeberangan. Saat ini mereka menyusun rencana kenaikan tarif. Sambil menunggu pembahasan dengan pemerintah. ’’Kami jelas-jelas terdampak kenaikan harga BBM. Harapannya, segera ada penyesuaian tarif. Saat ini besarannya belum klir,’’ kata Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Senin.  Dia menyatakan, para pengusaha angkutan penyeberangan telah menghitung kebutuhan operasional. ’’Kami berharap kenaikannya bisa mencapai 35,4 persen,’’ tambah Khoiri.  Menurut dia, besaran angka kenaikan sudah melalui beberapa pertimbangan. Bukan hanya kenaikan harga BBM, melainkan juga peningkatan perawatan dan operasional. Khoiri berharap pemerintah segera memberikan keputusan. ’’Kebutuhan bahan bakar memakan ongkos operasional hingga 30 persen,’’ katanya.  Kenaikan tarif sudah berlaku pada sejumlah moda angkutan darat. Di antaranya, bus patas antarkota dalam provinsi (AKDP). Untuk rute Surabaya–Jember dan Surabaya–Situbondo naik menjadi Rp 120 ribu dari sebelumnya Rp 100 ribu. Sementara itu, tarif patas Probolinggo–Surabaya dan Probolinggo–Malang naik menjadi Rp 60 ribu dari sebelumnya Rp 50 ribu.  Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso membenarkan adanya kenaikan tarif bus patas. Berbeda dengan bus ekonomi, kenaikan tarif bus patas berdasar pasar. ’’Sehingga, organda memiliki hak untuk menaikkan dan menentukan tarif sendiri,’’ katanya.  Kemarin pihaknya sudah menyampaikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim agar tarif bus ekonomi juga disesuaikan. Sebab, tarif bus ekonomi sudah lama tidak naik. Yakni, sejak 2016 berdasar SK gubernur 27/2016.  Yang juga ancang-ancang memberlakukan tarif baru adalah mobil penumpang umum (MPU). Sebagaimana di Bojonegoro, operator angkutan tersebut mulai menggodoknya. ’’Kenaikannya berapa persen itu belum bisa dipastikan. Tapi, tarif sekarang ini belum pernah berubah sejak 2016,’’ ujar Ketua Organda Bojonegoro Suyanto.  Di Probolinggo, tarif angkot langsung naik. Baik untuk umum maupun pelajar. Untuk umum, sebelumnya tarifnya Rp 5 ribu. Setelah harga BBM naik, kini menjadi Rp 6 ribu. Untuk pelajar, juga ada penyesuaian. Dari sebelumnya Rp 3 ribu menjadi Rp 4 ribu.  Sebelumnya, penyesuaian tarif juga sudah diberlakukan pengusaha angkutan barang di Jatim. Kenaikannya mencapai 25 persen dari harga existing (saat ini). Keputusan itu tak terlepas dari naiknya harga solar bersubsidi.

Harga BBM Naik, Angkutan Umum Ramai-Ramai Sesuaikan Tarif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Angkot-Mikrolet-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Angkutan Kota jenis Mikrolet saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Senin (11/7/2022). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana membuat regulasi komprehensif untuk angkot dan transportasi publik l" width="100%">
<figcaption>Angkutan Kota jenis Mikrolet saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Senin (11/7/2022). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana membuat regulasi komprehensif untuk angkot dan transportasi publik l</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif angkutan umum perkotaan (angkot) menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kisaran sekitar 12,5 hingga 17,5 persen.  "Besarannya kami sedang diskusikan supaya tidak terlalu memberatkan rakyat," kata Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan di Jakarta, Senin (5/9).  Ia mencontohkan, tarif naik angkot saat ini sekitar Rp 5.000 dan diupayakan tidak melebihi Rp 5.500 atau diperkirakan naik Rp 500 agar tidak memberatkan konsumen.  Pihaknya sedang mematangkan rencana kenaikan tarif angkutan umum perkotaan itu bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI yang rampung dalam waktu dekat. Penyesuaian tarif angkot tersebut hanya berlaku untuk mikrolet yang saat ini belum terintegrasi dengan JakLingko.  Saat ini jumlah mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit. Sedangkan sisanya sekitar 2.100 unit mikrolet sudah terintegrasi dengan JakLingko dengan nama Mikrotrans. "Kalau yang sudah terintegrasi itu tidak perlu lagi (penyesuaian tariff, REd)," katanya.  Dia menjelaskan, selama ini untuk mikrolet, biaya bahan bakar dan operasional ditanggung oleh sopir. "Bayangkan kalau dia (sopir) mesti tambah tingkat biaya operasionalnya itu, berat dia. Kemudian penumpangnya turun tambah ambruk sopirnya. Itu yang menjadi keprihatinan kami," katanya. (*)

Harga BBM Naik, Organda DKI Jakarta Naikkan Tarif Angkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022)." width="100%">
<figcaption>REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, (28/6/2022).</figcaption>
</figure>Pelat Kuning-Angkutan Barang Tetap Berhak Dapatkan Solar Bersubsidi  JawaPos.com – Pertamina terus mematangkan kebijakan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. Sesuai rencana, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2022.  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, untuk implementasi tahap I, ada sebelas daerah yang bakal menerapkan kebijakan tersebut.  Lantas, kepada siapa saja kebijakan itu diperuntukkan? Irto menjelaskan, khusus untuk pertalite, hingga saat ini belum ada kriteria khusus jenis kendaraan apa saja yang berhak. Sebab, kriteria peruntukan kendaraan masih menunggu finalisasi revisi Perpres 191 Tahun 2014.  ’’Selama proses pendaftaran dalam dua minggu, pembelian pertalite masih seperti biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/6).  MyPertamina adalah aplikasi layanan keuangan digital dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Mirip platform e-money lain seperti OVO, DANA, dan lainnya. Aplikasi itu digunakan untuk pembayaran BBM secara nontunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.  MyPertamina dapat di-download di Play Store (Android) dan App Store (iOS). Siapa pun boleh mendaftarkan kendaraannya melalui MyPertamina. Nanti Pertamina melakukan verifikasi dan pencocokan data lebih lanjut. Hasil verifikasi itu akan menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima BBM bersubsidi. Irto belum memastikan kapan revisi Perpres 191 Tahun 2014 tersebut rampung. Karena itu, hingga saat ini pertalite masih disalurkan seperti biasa.  Sementara itu, pembelian solar masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. ’’Untuk solar sudah ada aturannya sesuai dengan kriteria pada Perpres 191 Tahun 2014,’’ imbuhnya.  Dia mengimbau agar kendaraan industri dan masyarakat mampu membeli BBM nonsubsidi. ’’Dengan demikian, solar subsidi bisa lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak dan membutuhkan,’’ jelasnya.  Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, pada periode 1 Juli nanti, ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang melakukan uji coba transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.  ”Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis akan menjadi daerah yang terlebih dahulu dilakukan pendataan melalui laman subsiditepat.mypertamina.id untuk pendaftaran masyarakat,’’ ujar Eko.  Dia menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi harus mematuhi regulasi. Antara lain, memastikan penyaluran pertalite dan solar tepat sasaran dan tepat kuota. ’’Perlu diketahui bahwa di empat kota/kabupaten ini masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi MyPertamina. Sebab, registrasi bisa dilakukan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id tersebut,’’ katanya.  Eko melanjutkan, jika kendaraan dan identitas masyarakat sudah terkonfirmasi dan terdaftar, sistem akan mengirim QR code unik yang dapat digunakan melalui aplikasi MyPertamina. Bisa juga di-print atau disimpan di galeri ponsel masing-masing. QR code tersebut nanti dicocokkan datanya di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi pertalite dan solar. ’’Jadi, pembayaran pun masih sama seperti transaksi biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai (cash), kartu kredit/debit, ataupun pilihan nontunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan MyPertamina,’’ tambah Eko.  Selanjutnya, uji coba di wilayah lain akan dilakukan secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta media sosial resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina untuk informasi lebih lanjut.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis lebih jauh mengenai regulasi tersebut. Namun, pada dasarnya, Organda akan mendukung kebijakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pembelian BBM agar sesuai dengan target pasar. ”Kami sudah sangat siap jika yang diperlukan adalah registrasi kendaraan atau pendataan armada. Sebab, sebelum ada skema seperti ini, kami sudah punya semua database armada kita,” ujar Ateng kemarin (28/6).  Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mendukung penuh proyek percontohan penyaluran BBM subsidi di Indonesia. Menurut dia, sudah seharusnya BBM subsidi tersalurkan ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tak mempermasalahkan kalau sistem tersebut akhirnya disamaratakan di semua wilayah. ’’Sekarang simpulnya ada di Pertamina. Apakah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia,’’ ujarnya.  Dia mengatakan, aturan bahwa pertalite atau biosolar tak boleh dikonsumsi kendaraan mewah sudah disebut sejak lama. Namun, kenyataannya masih banyak penyelewengan di lapangan. Karena itu, pengusaha truk seperti dia mengaku khawatir jika ada pembatasan BBM. Selama pemerintah bisa menepati kuota truk angkutan barang sesuai kebijakan, Sundoro mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengeluh saat harus menggunakan aplikasi dalam pembelian BBM. ’’Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang melakukan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan,’’ imbuhnya.

Pertamina Verifikasi Penerima Subsidi BBM hingga 15 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbm-habis-pertamina_tambah_1.jpg" alt="PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengharapkan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 lancar. Mengingat bahwa saat ini terjadi kelangkaan BBM jenis solar subsidi, menyusul kabar over-kuota solar bersubsidi.  "Kami itu berharap adalah kontinuitas pasokan dengan tingkat mutu yang baik dan harga pasti, kalau itu dijamin pemerintah melalui subsidi, terima kasih," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organda Ateng Aryono kata dia kepada JawaPos.com, Minggu (10/4).  Dia juga meminta adanya pengawasan pembelian BBM subsidi agar tepat sasaran. Pasalnya, saat ini dia melihat penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran. Seperti solar yang juga dikonsumsi mobil pribadi dan kendaraan tambang yang bukan termasuk penerima.  "Itu sebetulnya yang dapat subsidi itu kan angkutan umum, sebenarnya kami mengharapkan yang dapat itu saja. Jangan dicampurkan dengan mobil pribadi. Itu kembali ke tujuan, baik itu (untuk) angkutan logistik dan penumpang," tambahnya.  Kemudian, pengawasan lain juga perlu dilakukan terhadap oknum yang membeli BBM subsidi dengan jumlah banyak menggunakan jerigen. Dia mengatakan, aksi itu perlu ditindak karena merugikan angkutan umum.  "SPBU di jerigen itu juga banyak, di Jawa dan luar Jawa banyak, kenapa itu tidak bisa ditegakkan," jelas Ateng.  Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk membantu Pertamina dan BPH Migas dalam pengawasan tersebut, apalagi sekarang sistem juga bisa dilakukan secara online. Jadi ketika melakukan pembelian, angkutan yang tidak berhak semestinya tidak dapat diisi BBM subsidi tersebut.  "Jadi kami mendorong. Organda siap untuk kesana yang distribusi siap kepada tujuan," tutupnya.

Mudik Lebaran 2022, Organda Harapkan Stok dan Distribusi BBM Aman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#organda

Berita Terkini