<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/U2mUTtobPRaXjUh3ZtkNRTR942Gg6wsge9iPy9nj-2817110347.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana penghilangan istilah Orde Lama dari judul jilid dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, yang kini tengah digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Ia mengingatkan agar langkah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menyinggung pihak manapun.&nbsp; Menurutnya, sejarah merupakan warisan bangsa yang harus ditulis secara objektif dan utuh. "Ya itu apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5). Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan, proyek penulisan ulang sejarah nasional harus dijalankan secara terbuka dan tanpa tergesa-gesa. Ia menilai penghapusan istilah tertentu dalam sejarah, seperti Orde Lama, bisa memicu perdebatan publik bila tidak dilakukan secara transparan. "Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan buru-buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah," jelasnya. Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa sejarah, baik yang manis maupun pahit, merupakan bagian dari perjalanan bangsa yang tidak boleh dikaburkan. Ia mendukung adanya revisi atau penyempurnaan penulisan sejarah, tetapi menolak penghapusan elemen penting di dalamnya. "Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban seusai istilah Orde Lama resmi dihapus &nbsp;dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah. Menurutnya, penamaan Orde Lama hanya istilah yang dibuat oleh Orde Baru. &nbsp; "Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," ujar Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).&nbsp;

Puan Maharani mengingatkan agar penghapusan istilah Orde Lama dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyinggung pihak manapun.

Istilah Orde Lama Akan Dihapus dari Sejarah Indonesia, Begini Tanggapan Ketua DPR RI Puan Maharani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/55_yang_1-476016859.jpg" alt="Cover buku" width="100%">
<figcaption>Cover buku</figcaption>
</figure> Oleh AHMAD RIYADI Oleh sebab sensitivitas stasiun televisi terhadap keanekaragaman geografis absen, bukan tidak mungkin terjadi keterabaian di luar daerah Jakarta dan Pulau Jawa lainnya. KRISHNA Sen pernah menyebut media sebagai penanda setiap transisi monumental dalam memori kehidupan. Setelah masa panjang Orde Lama dan Orde Baru yang menjadikan televisi dan radio sebagai corong absolut kekuasaan, reformasi menjadi imajinasi lahirnya keberagaman. Imajinasi itu kemudian dikristalisasi melalui penciptaan struktur informasi yang relatif inklusif. Regulasi dibuat lebih demokratis, perizinan memperhatikan keadilan, lalu dibentuk badan independen untuk mengawasi lalu lintas informasi, termasuk partisipasi publik yang lebih aktif. Televisi dan radio, setelah purnatugas Orde Baru yang tumbuhnya seperti jamur di musim hujan, diharapkan benar-benar mampu menjadi ruang publik, di mana setiap perbedaan dihadirkan untuk menginformasikan keunikan budaya, cara pandang, hingga gagasan. Kendati dalam perjalanannya, imajinasi itu seperti mimpi basah. Sebab, dalam praktiknya, televisi dan radio sebagai media arus utama hanya dikuasai oleh segelintir pemodal. Merlyna Lim mengatakan tiga belas kelompok media mengontrol semua saham televisi komersial nasional. Disusul Yanuar Nugroho dkk, menyebut dua belas kelompok media besar mengontrol hampir semua kanal media Indonesia, termasuk media cetak, penyiaran, dan media daring (Ross Tapsell, 2019). Dan, seperti biasanya, perubahan teknologi seperti digitalisasi dan konvergen tidak mengubah banyak struktur penyiaran di Indonesia. Digitalisasi, bagi Tapsell, memungkinkan banyak perusahaan media besar di Indonesia membangun, tumbuh, dan menjadi lebih kaya. Sementara perusahaan kecil berjuang untuk bertahan secara finansial atau dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Menilik cengkeraman bisnis media &ndash;termasuk televisi&ndash; yang terkonsentrasi begitu kuat, adalah wajar homogenitas menjadi karakter dalam setiap program siaran di layar kaca. Buku Kamuflase Tayangan Televisi: Membongkar Kedok Keberagaman dalam Kelindan Kepentingan Ekonomi-Politik Pemilik Media (2024) mengupas kelindan kepentingan politik dan ekonomi ikut campur tangan menentukan &ndash;lebih tepatnya memanipulasi&ndash; keberagaman di layar televisi. Hellena Souisa, penulis buku ini, secara jujur mengatakannya dengan bukti-bukti empiris. Dalam menulis buku ini, sosok yang sudah malang melintang di berbagai media nasional seperti ANTV, TPI (sekarang MNC TV), SUN TV, dan Kompas TV itu mengumpulkan data-data yang sulit dibantah bahwa imajinasi keberagaman di layar kaca hanya kamuflase, sebatas kedok yang menyembunyikan kelindan kepentingan ekonomi-politik. Kamuflase Keberagaman Hellena melihat isi program siaran televisi &ndash;utamanya berita&ndash; dari tiga jenis keberagaman, yaitu keberagaman geografis, keberagaman demografis, dan keberagaman sudut pandang. Keberagaman geografis mengacu pada pendapat Van Cuilenburg dan Iosifidis yang mengatakan keberagaman geografis mencakup unsur-unsur geografis seperti lokal, pedalaman, nasional, atau internasional. Temuannya menjelaskan bahwa stasiun televisi memiliki lebih banyak berita dari ibu kota daripada luar ibu kota. Berita dari Jakarta dan Pulau Jawa disebut paling dominan ketimbang daerah lain. Dari total 17.282 berita yang dianalisis, didominasi oleh Jakarta (6.461), luar Indonesia (2.235), Jawa Barat (2.009), Jawa Timur (1.672), dan Jawa Tengah (1.081). Data ini seperti relevan dengan beberapa data survei yang menyebut publik mempunyai keterjarakan informasi dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Ramainya pemberitaan Pilkada 2024 hanya terpusat di Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur, sementara cakupan geografis yang lain sangat minimalis. Pemberitaan tentang Pilkada 2024 bukannya tidak ada, tapi cakupan geografisnya diabaikan. Oleh sebab sensitivitas stasiun televisi terhadap keanekaragaman geografis absen, bukan tidak mungkin terjadi keterabaian di luar daerah Jakarta dan Pulau Jawa lainnya. Sementara keberagaman demografis mencakup kelompok minoritas dan kelompok terpinggirkan. Hellena fokus pada representasi gender di dalam penelitiannya. Analisis dari temuannya menjelaskan bahwa laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan saat menjadi narasumber. Ia mendapati dari total 17.771 tayangan, narasumber laki-laki mencapai 13.758 tayangan atau sekitar 76 persen dan perempuan 4.193 tayangan atau sekitar 24 persen. Persentase representasi ini tentu saja mempunyai keterkaitan dengan wacana dominan yang berkembang melalui layar kaca. Frekuensi berita yang ada di layar kaca sebagai titik mengukur keberagaman sudut pandang menjelaskan pernyataan yang konsisten dengan pemerintah sebanyak 942 (6 persen), berita yang tidak konsisten dengan pendirian pemerintah mencapai 930 (6 persen), dan jumlah berita yang mempunyai campuran sudut pandang sebesar 560 (3 persen). Selain hal itu, terdapat berita bergenre hukum dan kriminalitas mencapai 14.850 (85,9 persen). Mengejar Keuntungan Perspektif keberagaman dari aspek geografis, demografis, dan sudut pandang menjelaskan bagaimana keberagaman yang dimimpikan oleh cita-cita reformasi tidak berjalan maksimal. Jawasentris dalam aspek geografis menunjukkan kesenjangan geografis. Dalam hal ini, daerah-daerah tidak mendapatkan informasi yang layak, bahkan daerah hanya sebagai waduk penerima luberan siaran daerah-daerah lain. Lebih jauh tentang kesenjangan demografis dalam konteks keberagaman, terjadi pembiaran &rdquo;hak warga&rdquo; untuk mengemukakan pendapat secara diskursif. Kelompok minoritas dan terpinggirkan seperti perempuan kehilangan ruang dalam pertarungan wacana. Begitu juga dalam hal sudut pandang yang notabene tidak menyentuh kepentingan publik. Stasiun televisi selalu menjelaskan peristiwa, tetapi tidak lebih kritis membahasnya secara struktural. Dalam artian yang lebih jauh, mimpi-mimpi keberagaman bisa hadir di layar kaca terpasung. Penguasaan media, baik silang maupun konvergen, mengakibatkan erosi keberagaman. Sementara digitalisasi yang diharapkan bisa mendistribusikan keadilan penyelenggaraan penyiaran nyatanya hanya berkutat pada orkestrasi teknologi, tidak mengarah pada substansi keberagaman. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015215806/lepas-dari-mulut-harimau-masuk-ke-mulut-buaya">Lepas dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya</a> --- <ul> <li>Judul: Kamuflase Tayangan Televisi: Membongkar Kedok Keberagaman dalam Kelindan Kepentingan Ekonomi-Politik Pemilik Media</li> <li>Penulis: Hellena Yoranita Souisa</li> <li>Cetakan: I, Agustus 2024</li> <li>Penerbit: Cantrik Pustaka</li> <li>Tebal: 246 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-139-062-2</li> </ul> --- *) AHMAD RIYADI, Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia

KRISHNA Sen pernah menyebut media sebagai penanda setiap transisi monumental dalam memori kehidupan. Setelah masa panjang Orde Lama.

Yang Dominan dalam Sajian di Layar Televisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/saratri-2205371077.png" alt="SARATRI WILONOYUDHO" width="100%">
<figcaption>SARATRI WILONOYUDHO</figcaption>
</figure> HIRUK PIKUK&nbsp;pilpres bakal berakhir dengan rencana penetapan rekapitulasi hasil pemilu pada 20 Maret ini. Mengakhiri salah satu babak demokrasi ini, banyak orang yang ternganga mulutnya saat menyaksikan berbagai ulah para cendekiawan. Para cendekiawan yang dulu sangat garang di kampus, mengajari para mahasiswa untuk berdemokrasi misalnya, kini setelah menikmati jabatan, perilakunya berbalik seratus delapan puluh derajat. Di masa lalu juga bisa disaksikan dari jejak sejarah. Para cendekiawan kampus yang sangat garang mengkritik otoritarianisme Orde Lama, ketika ia menjabat di lingkaran kekuasaan Orde Baru, lebih sadis dalam menggilas setiap perbedaan pendapat. Mereka yang garang mengkritik matinya demokrasi di zaman Orde Baru, begitu masuk kekuasaan di Orde Reformasi, juga setali tiga uang. Malah lebih gila korupsinya. Yang garang mengkritik pelanggaran HAM, begitu mendapat kekuasaan, malah menari-nari di atas mayat teman seperjuangannya. Mereka yang garang mengkritik kecurangan pemilu, begitu mengalami sendiri, ia tidak bisa berkata sepatah pun sebagaimana dikatakan ketika merasa dicurangi dahulu. Orang yang sangat lantang mengejek kekuasaan saingan politiknya bertahun-tahun, begitu dikasih jabatan, begitu takzim memujimuji, seolah kemaren tidak ada yang mendengar omongannya. Mereka lupa, jejak digital amat mudah diputar kembali. Sialnya, mereka juga tidak merasa malu ketika diputar ulang kata-katanya. Padahal, ilmuwan atau cendekiawan itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Inilah problem akut bangsa ini. Kekuasaan dipandang hanya soal bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah, dan tidak paham apa itu esensi dari demokrasi dan kekuasaan. Para cendekiawan yang diharapkan akan menjadi mercusuar, panutan, dan pemimpin untuk mengawal demokrasi dan keadilan sosial, ternyata sebagian tidak lebih hanya menggonggong. Begitu dikasih tulang, langsung menjilat-njilat yang memberikan. Rakyat kini seperti yatim piatu, tidak memiliki panutan dan pemberi pencerahan untuk semakin cerdas dalam memahami apa itu makna berbangsa bernegara. Sudah lama Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) mengatakan bahwa ketidaktertiban politik menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. Manning Nash dalam Some Social and Cultural Development juga mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu memerlukan transformasi sosial-politik berikut kelembagaannya. Bagaimana pembangunan ekonomi akan berjalan baik dalam kondisi aktor-aktor yang menguasai itu tidak memiliki kompetensi dan kejujuran dalam mengendalikan negara? Para cendekiawan larut di dalamnya sehingga ekonomi biaya tinggi, KKN, dan kerusakan lingkungan menjadi hasil akhir dari plin-plannya para cendekiawan ini. Setiap perlawanan cendekiawan berakhir dalam manisnya kedudukan yang mereka kedapi. Padahal, jauh sebelum itu, para cendekiawan yang tergabung dalam Boedi Oetomo (1908), dr Tjipto, dr Wahidin Sudirohusodo, dr Sutomo, dan dr Gunawan dkk, sangat cerdas merumuskan strategi untuk menuju kemerdekaan. Ada tiga jalur yang digarap, yakni pendidikan, kebudayaan, dan politik. Boedi Oetomo secara bertahap dan konsisten menjalankan perannya, dengan strategi memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat, dan bukan gerakan revolusioner melawan penjajah. Gerakan pendidikan juga dibarengi gerakan kebudayaan, gerakan politik pada 1928 dengan Soempah Pemoeda, dan baru puncaknya revolusi kemerdekaan 1945. Yang menarik dari sejarah tersebut adalah komitmen, konsistensi, dan strategi. Para cendekiawan tidak tergiur kekuasaan, tapi tetap mengawal dan memimpin perubahan-perubahan sosial yang lebih baik. Personalisasi Politik Tidak terbangunnya transformasi sosial-politik sebagaimana diimpikan pada gerakan reformasi 1998 lalu menumbuhkan apa yang disebut Lucian W. Pye dalam Asian Power and Politics (1985) sebagai personalisasi politik. Artinya, kekuasaan politik berada di tangan-tangan pribadi yang memegangnya, dan bukan pada peran atau fungsi yang dijalankan organisasi atau lembaga tempat sang aktor berada. Mereka sadar atau tidak, menganggap organisasi atau lembaga, sebagai milik pribadinya. Dan sekali lagi, banyak cendekiawan yang turut andil mempersuburnya. Dari titik itulah saya lantas ingat kata-kata Richard Wright dalam American Hunger (1977) yang menyatakan bahwa politik bukan permainan saya. Hati manusia adalah permainan saya, namun hanya dalam wilayah politiklah saya menyaksikan dalamnya hati manusia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014462120/presiden-jokowi-resmikan-bandara-singkawang-telan-apbn-sebesar-rp-272-miliar">Presiden Jokowi Resmikan Bandara Singkawang, Telan APBN Sebesar Rp 272 Miliar</a> Sengaja yang dikutip literatur-literatur klasik itu untuk sekadar menunjukkan betapa masalah politik-kekuasaan di negara-negara berkembang ternyata tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan, Gandhi juga pernah menyindir kolonial Inggris, yang juga dapat kita analogikan dengan pencitraan dan money politics saat ini. Kata Gandhi: &rdquo;Lembaga-lembaga yang tampaknya pemurah (dalam kolonial Inggris), ternyata tak ubahnya hanyalah ular yang bermahkota berlian di atas kepalanya, namun penuh racun di kedua taringnya.&rdquo; Kita masih menantikan peran cendekiawan sesungguhnya, yang mampu melakukan dan memimpin reformasi sosial-ekonomi-politik, sebagaimana dikatakan R. Pennock (1979) bahwa kultur politik akan baik jika mampu menautkan antara rakyat dan negara serta menautkan antara rakyat dan rakyat. Dari kultur politik yang sehat, akan terjadi pembangunan ekonomi yang ditopang demokratisasi yang makin baik. Untuk itulah, peran cendekiawan sejati sangat dibutuhkan. Bersama para tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan ini menuruti apa yang diresepkan Lester Seligman (1959) bahwa ide-ide politik yang kontroversial serta seruan moral harus selalu digelorakan di berbagai media massa. Gunanya agar selalu menarik perhatian orang untuk kemudian dijadikan isu-isu perubahan. Kalaupun para cendekiawan nanti masuk dalam lingkaran kekuasaan, mereka tetap akan konsisten, menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana mereka perjuangkan dahulu.&nbsp;(*) <hr /> *) SARATRI WILONOYUDHO,&nbsp;Dosen Universitas Negeri Semarang, Sekretaris Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Hiruk pikuk pilpres bakal berakhir dengan rencana penetapan rekapitulasi hasil pemilu pada 20 Maret ini. Mengakhiri salah satu babak.

Cendekiawan Plin-plan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/Presiden-Soekarno-211200614.jpeg" alt="Ilustrasi Presiden Soekarno (Doc. Perpustakaan Nasional)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden Soekarno (Doc. Perpustakaan Nasional)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi akan kamu jumpai apabila rajin mengikuti perkembangan dunia politik. Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi adalah sebutan bagi masa pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi tiga. Lalu, seperti apa sebenarnya Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi tersebut? Yuk disimak. Orde Lama adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dan dipimpin oleh Soekarno. Sementara Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Soeharto. Kemudian era reformasi adalah era yang ditandai dengan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada masa Orde Lama, keseluruhan sistem pemerintahan dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Namun tak hanya itu saja, kabinet presidensial juga berubah menjadi kabinet parlementer yang memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Orde Baru lahir saat dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Supersemar dan tujuannya dibangun Orde Baru adalah untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Kekuasaan dari Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dan disebut masa pemerintahan terlama di sejarah Indonesia. Beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru sudah dirasakan oleh masyarakat yang telah hidup di kedua masa pemerintahan tersebut. Dikutip dari Laporan PEST - Politeknik Statiska STIS, berikut beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru' 1. Kebijakan Politik Dalam Orde Lama, kondisi dari negara Indonesia masih dalam masa-masa menikmati kemerdekaan dan kejayaan yang membuatnya memiliki tingkat emosi nasionalisme tinggi. Selain itu, dikarenakan perintah dari Presiden Soekarno, proyek mercusuar juga marak dilakukan demi keinginan untuk telihat unggul dari bangsa asing. Untuk Orde Baru, dalam masa ini kondisi jauh berbeda dari sebelumnya dikarenakan adanya kemauan politik yang begitu kuat dalam tujuan untuk membangun ekonomi negara dan menyebabkan terbukanya ruang yang relatif besar bagi perkembangan modal asing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013727325/soroti-aksi-pemakzulan-jokowi-rocky-gerung-mahasiswa-tidak-menerima-politik-dinasti">Soroti Aksi Pemakzulan Jokowi, Rocky Gerung: Mahasiswa Tidak Menerima Politik Dinasti!</a> 2. Kebijakan Ekonomi Dalam Orde Lama, sisi dari kebijakan ekonomi sifatnya masih bersifat sosialis tertutup atau komunis. Sedangkan untuk Orde Baru, kebijakan ekonomi dari masa ini mulai berubah dan menjadikan sifatnya terbuka dan berpegang penuh pada kapitalisme. 3. Keadaan Politik Dunia Pada masa Orde Lama, masih banyak pengaruh negatif yang berasal dari sisa Perang Dunia ke-II. Sedangkan untuk Orde Baru, kondisi politik dari dunia masih lumayan ramai dengan berakhirnya perang Vietnam yang baru saja selesai konfliknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013726510/klarifikasi-pernyataan-kapolri-soal-estafet-kepemimpinan-berbau-politik-polri-tegaskan-netral">Klarifikasi Pernyataan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan Berbau Politik, Polri Tegaskan Netral</a> 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam masa Orde Lama, kualitas dari sumber daya manusia yang ada menurun, dikarenakan susahnya menemukan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul pada saat ini. Namun pada Orde Baru, kualitas dan jumlah dari sumber daya manusia yang unggul mulai meningkat dengan potensi yang lumayan banyak dikarenakan masyarakat yang mulai bersekolah, terutama dari anak-anak muda Indonesia. 5. Kestabilan Perekonomian Dalam masa Orde Lama, dikarenakan tingkat inflasi yang begitu tinggi dan terus meningkat, kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia masih belum teratur dan tidak stabil karena perubahan yang lebih sering terjadi. Berbeda drastis dengan Orde Lama, di masa pemerintahan Orde Baru, tingkat kestabilan perekonomian dari Indonesia sudah mulai membaik semenjak tingkat inflasi mulai menurun. ***

Pengertian dari Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi yang muncul sebagai salah satu topik utama dan besar dalam dunia politik.

Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, Apa maksudnya? Yuk Simak dan Pahami!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dari_gestok.jpg" alt="BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)</figcaption>
</figure>Rezim Orde Lama dan Orde Baru ternyata pernah ’’bersaing’’ dalam memanfaatkan bahasa. Bahkan boleh dibilang ’’berbenturan’’. Seakan-akan bahasa yang satu merupakan antitesis dari bahasa yang lain.  ---  ITULAH salah satu bahasan menarik dalam buku Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan ini. Contoh paling nyata adalah ketika mengistilahkan peristiwa kudeta atau pembunuhan masal pada 1965.  Pihak Soekarno memakai istilah yang berbeda sama sekali dengan pihak Soeharto. Rezim Soekarno memilih untuk menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lantas, Soeharto ’’menganulir’’ dan menggantinya dengan istilah <a href="https://www.jawapos.com/tag/g-30-spki/">G 30 S/PKI</a> (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia).  Apa bedanya? Rezim <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-baru/">Orde Baru</a> lebih menekankan pada PKI, sedangkan Orde Lama justru memupusnya. Sebab, rezim lama memang lebih dekat dan identik dengan partai yang kini sudah dilarang itu. Ideologi nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) salah satu buktinya. Dari sini bisa dilihat, ternyata bahasa mau tidak mau ikut terseret dalam pusaran politik.  Kedua kubu juga ’’bersaing’’ dalam memproduksi akronim. Sebuah siasat yang cukup efektif untuk melegitimasi rezim masing-masing.  ’’Bahkan, akronim tersebut ada yang berdiri sebagai kata otonom, seperti berdikari (berdiri di atas kaki sendiri dan ampera (amanat penderitaan rakyat),’’ kata Dadang Anshori, penulisnya (halaman 48).  Dikatakan otonom karena masing-masing tercantum sebagai sebuah lema tersendiri di dalam kamus. Lantas, Soeharto menandinginya dengan akronim ’’litsus’’ (penelitian khusus) dan ’’<a href="https://www.jawapos.com/tag/tritura/">tritura</a>’’ (tri tuntutan rakyat).  Bahkan, litsus dimaksudkan agar setiap warga negara, khususnya yang ingin menjadi pegawai negeri, terbebas dari berbagai bentuk tindakan radikal terhadap negara dan bukan keturunan keluarga yang pernah dianggap berkhianat terhadap negara (halaman 78).  Akronim ’’tritura’’ juga tidak berada di ruang hampa. Kemunculannya demi menuntut tiga hal: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora (dwikomando rakyat), dan turunkan harga. Singkatnya, Soeharto dan kroni-kroninya mengusung agenda anti-PKI.  Dadang menamai rezim Soekarno sebagai bahasa revolusi, sedangkan rezim Soeharto sebagai bahasa pembangunan. Penamaan itu tentu sesuai dengan gagasan yang ingin diperjuangkan tiap-tiap presiden. Maka, seterusnya disebut sebagai bahasa reformasi (B.J. Habibie), bahasa pluralisme (Gus Dur), bahasa neorevolusi diam (Megawati Soekarnoputri), bahasa ’’citra diri’’ (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga bahasa kesederhanaan (Joko Widodo). Ditambah satu bab penutup yang mengusung tema rezim bahasa media sosial, yang di dalamnya terkandung bahasan hoaks.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/25/09/2017/propaganda-milenial/">Propaganda Milenial</a>  Sebagai bahasa revolusi, yang dimaknai sebagai perubahan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan, Soekarno mendayagunakan jargon-jargon berbau kekerasan pula di samping perantara akronim tadi. Dua di antaranya: ’’ganyang Malaysia’’ dan ’’Inggris kita linggis, Amerika kita setrika’’.  Soeharto lain lagi. Presiden dengan durasi kepemimpinan terlama tersebut malah dikenal ’’dingin’’ dan santun dalam berkomunikasi. Namun, kesantunan itu berbuah petaka: praktik eufemisme.  Orang-orang yang tumbuh di era Orde Baru tentu masih ingat betul betapa meresahkannya buntut dari slogan ’’atas nama stabilitas’’. Siapa pun yang tidak sepaham akan disingkirkan. Praktik politik bahasa Soeharto di samping eufemisme adalah penjulukan, slogan dan propaganda, metafora dan personifikasi, serta akronim.  Ringkasnya, di level kosakata, bahasa rezim diklasifikasikan pada tiga periode saja: <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-lama/">Orde Lama</a>, Orde Baru, dan pasca-Orde Baru. Misalnya, ’’revolusi’’ adalah khas Orde Lama, ’’pembangunan’’ khas Orde Baru, dan ’’reformasi’’ milik pasca-Orde Baru. Ada pula (sesuai dengan urutan) ’’antek kapitalis’’, ’’deregulasi’’, dan ’’anti-KKN’’.  Bahasa yang diejawantahkan dalam rupa-rupa slogan, propaganda, maupun pidato pejabat pemerintah sebagaimana ditelaah dengan apik dalam buku ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat politik. Karena itu, ada ideologi tertentu agar bahasa-bahasa yang dimaksud menjadi pengetahuan umum.  Jika ideologi tertentu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, berarti maksud politis seorang politikus, dalam hal ini presiden, sudah tergapai. Buku ini, saya kira, menjadi pengantar yang cukup baik untuk menjelajahi bahasa politik rezim yang belantara itu. (*)  --- <ul> 	<li>JUDUL: Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan</li> 	<li>PENULIS: Prof Dr H Dadang S. Anshori SPd MSi</li> 	<li>PENERBIT: Bumi Aksara</li> 	<li>CETAKAN: I, Agustus 2020</li> 	<li>HALAMAN: ix + 362</li> 	<li>ISBN: 978-602-444-850-9</li> </ul> &nbsp;  *) ACHMAD SANTOSO, Editor bahasa Jawa Pos, meminati fenomena bahasa politik  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y-x-9n223mA

Dari Gestok hingga Atas Nama Stabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/titik-soeharto-diajukan-caleg-dpr-ri-dapil-jogja_m_219649.jpeg" alt="BERKARYA: Titiek Soeharto (tengah) merapat ke Partai Berkarya." width="100%">
<figcaption>BERKARYA: Titiek Soeharto (tengah) merapat ke Partai Berkarya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Siti Hardianti Heriadi atau Titiek Soeharto yang telah resmi bergabung dengan Partai Berkarya akan diajukan sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Politikus yang sebelumnya telah lama bersama Partai Golkar tersebut juga diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara di daerah lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto saat acara 'Konsolidasi Pemenangan Partai Berkarya' di Memorial Jenderal Besar Soeharto di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Senin (11/6). Dikatakan Tommy, partai besutannya pada 2019 nanti mematok target mendapatkan 80 kursi di DPR RI. Kemudian target 3 kursi untuk kabupaten dan kota. "Bu Titiek akan menjadi ketua dewan pertimbangan sekaligus koordinator dapil-dapil yang ada. Bu Titiek juga akan menjadi Caleg DPR RI nomor urut 1 Dapil Jogya," katanya. Target ini bukan hal yang muluk, tapi juga tak mustahil. Ia berharap sebanyak 1.000 relawan di kabupaten serta kota di Pulau Jawa dan 500 di luar Pulau Jawa bisa memperkenalkan visi serta misi partai ke masyarakat. "Ini merupakan tantangan besar partai baru, bukan hal yang mudah untuk dikenal kepada masyarakat," katanya. Saat ini partai sedang fokus di bakal caleg (bacaleg) untuk meningkatkan kinerjanya agar membuat program yang jelas. Tak hanya menyisir rakyat yang cinta terhadap Presiden&nbsp; RI ke-2 Soeharto saja. Namun juga untuk program-program lainnya. Sebab, 20 tahun usai reformasi kenyataannya di Indonesia belum ada perubahan yang signifikan. Semisal masih ada hutang negara sebesar Rp 5.000 triliun data dari Bank Indonesia (BI). "Reformasi hasilnya bukan kemajuan, tapi keprihatinan," ucapnya. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, usai bergabungnya Titiek Soeharto juga muncul sinyal akan ada tokoh-tokoh lain yang menyusul. Seperti Siti Hardianti Rukmana atau mbak Tutut. "Biarkan memberi kejutan, apakah bener trah pak Harto akan bersatu-padu membesarkan partai ini demi republik dan panggilan nasional," pungkasnya.

Titik Soeharto Diajukan Caleg DPR RI Dapil Jogja

orde lama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#orde lama