<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/n1rJU2fd48jLCpcLWQTNj6GO6S0AVGMVexS1UzVh-275112849.jpg" alt="Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tangis Napsiah, seorang ibu tunggal buruh tani, pecah. Ia tak kuasa menahan haru karena dua anak kembarnya, Siti Asiah dan Siti Khasanah (15), akan menjadi bagian dari Sekolah Rakyat.&nbsp; Momen mengharukan itu terjadi dalam Dialog Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf Bersama Calon Siswa Sekolah Rakyat dan Orangtua yang digelar di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5). Saking bahagianya, Napsiah bahkan sempat sujud syukur.&nbsp; &ldquo;Saya minta doa semoga anak saya bisa jadi orang sukses. Pak Menteri panjang umur. Semoga Pak Presiden diparingi sehat walafiat. Terimakasih Pak Prabowo,&rdquo; ucap Napsiah dengan suara bergetar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015964080/hansi-flick-tetap-pilih-wojciech-szczesny-dibanding-ter-stegen-untuk-lawan-inter-dan-real-madrid">Hansi Flick Tetap Pilih Wojciech Szczesny Dibanding Ter Stegen Untuk Lawan Inter dan Real Madrid</a>&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, Mensos mengungkapkan, hanya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang berada di desil 1 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak menjadi siswa Sekolah Rakyat. Untuk memastikan hal tersebut, proses seleksi calon siswa akan diawasi secara ketat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinsos, serta DPRD akan turut mengawasi proses penerimaan dan pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Pemda harus melakukan verifikasi siapa saja yang akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat. Kepada para pendamping, mensos juga berpesan untuk tidak melakukan KKN dan menggunakan ukuran subjektif. &ldquo;Harus dibuktikan foto dan lain sebagainya bahwa mereka miskin ekstrem dan layak memang sekolah di Sekolah Rakyat. Tidak ada ordal. Tidak ada yang bisa main-main, bayar-membayar, sogok-menyogok untuk sekolah yang menjadi program Presiden Prabowo,&rdquo; tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015964081/program-kirim-anak-bermasalah-ke-barak-militer-tuai-kritik-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-tak-akan-menyerah">Program Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer Tuai Kritik, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tak Akan Menyerah</a>&nbsp; Dia melanjutkan, proses seleksi pun tidak menggunakan tes akademik. Seleksi akan dimulai dari seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pemetaan kemampuan akademik.&ldquo;Tidak ada seleksi akademik, berapa pun kapasitas kemampuannya, ini atas arahan presiden,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Nantinya, kata dia, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak, jati diri, dan kepercayaan diri. Karenanya, di sekolah berbasis asrama ini nanti, tak hanya pendidikan akademik yang ditekankan tapi juga pendidikan karakter.&nbsp; Di sisi lain, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengentasan kemiskinan berbasis DTSEN &nbsp;dan pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh guna menyukseskan tujuan tersebut.&nbsp; Presiden telah mengeluarkan Inpres No 4 dan 8 tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu Gus Ipul menekankan dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sampai ke Provinsi agar bekerja secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan setiap tahun ada target graduasi. &nbsp; &ldquo;Jangan sampai Kabupaten, Provinsi, bahkan Kemensos punya data sendiri. Hanya ada DTSEN yang dikelola oleh BPS,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat bebas KKN dan tidak ada ordal dalam seleksi siswa.

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Bebas KKN, Tak Ada Ordal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/20240107194929_IMG_7343JPG-2303741318.jpg" alt="Calon presiden RI yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal orang dalam (ordal) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden RI yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal orang dalam (ordal) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden RI yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal orang dalam (ordal) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). "Jadi, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua," kata Prabowo saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam WIB. Prabowo mengaku bersedia untuk duduk bersama dengan Anies guna membuka data yang sebenar-benarnya. "Saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita bisa buka, ya 'kan," ujar Prabowo. Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa banyak orang dalam pada pengadaan alutsista di Kemenhan saat kepemimpinan Prabowo. Ia juga menyebut beberapa nama perusahaan yang dia duga adalah orang dalam Prabowo. "Ketika Bapak memimpin Kemenhan, banyak 'orang dalam' dalam pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu 'orang dalam' dalam pengelolaan food estate," kata Anies. Selain itu, Anies menyinggung kembali soal pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Menurut Anies, Prabowo bertolak belakang dengan pernyataannya bahwa etik adalah hal penting dalam sebuah kepemimpinan. Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dan debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para capres. Tema debat ketiga yang diselenggarakan KPU meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Calon presiden RI yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal orang dalam (ordal)

Anies Singgung Ordal di Kemenhan, Prabowo: Jadi, Semua Data yang Saudara Ungkapkan itu Keliru Semua

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG-20231214-WA0010-3034878473.jpg" alt="Demo mahasiswa tolak politik dinasti." width="100%">
<figcaption>Demo mahasiswa tolak politik dinasti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu. &lsquo;Orang dalam&rsquo; atau biasa disingkat akan mematikan meritokrasi dengan tidak memberikan kesamaan dan kesetaraan. &ldquo;Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ia tegak lurus dengan menempatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas sebagai standar baku untuk terbangunnya sistem dalam beragam ranahnya, terlebih dalam sistem demokrasi,&rdquo; tegas Bakir di Jakarta, Kamis (14/12). &ldquo;Meritokrasi tegak apabila demokrasi betul-betul menempatkan equality sebagai pijakannya. Orang dalam menyebabkan equality mati,&rdquo; tambahnya. Selain itu, salah satu dampak buruk dari kuatnya &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik adalah maraknya kasus korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013476451/tak-puas-dengan-jawaban-prabowo-soal-putusan-mkmk-anies-ordal-itu-menyebalkan">Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan</a> &ldquo;Karena orang dalam itu bentuk deviasi dari sistem yang seharusnya, sebagaimana korupsi bentuk penyimpangan dari mekanisme yang seharusnya. Mereka adalah sisi gelap birokrasi,&rdquo; jelas Kahfi. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai nepotisme dan keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; akan mengganggu demokrasi. &ldquo;Tentu dalam demokrasi semua memiliki kesempatan yang setara. Ini tentu harus jadi nilai yang dipegang tiap pejabat publik sebagai "forbearance" atau penahan nafsu dalam menjaga demokrasi. Termasuk juga nepotisme dan fenomena ordal,&rdquo; terang Kahfi. Menurutnya, kendati tidak ada peraturan rigid, jelas soal orang dalam, nilai demokrasi harus tetap dipegang teguh, terutama memegang semangat meritokrasi. Keberadaan ordal juga menjadi rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi. &ldquo;Bila ada nepotisme dalam rekrutmen politik, apalagi sampai memperalat hukum, maka muncul tindakan favoritisme yg berujun pada tindakan nepotis. Ini juga akan jd rintangan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, tindakan korupsi mengikut dengannya juga kolusi dan nepotisme. Ini juga jadi alasan utama mengapa reformasi menghendaki hilangnya KKN,&rdquo; ungkapnya. Ordal menjadi topik pembahasan panas dalam debat calon presiden. Yakni terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang menjadi jalan mulus bagi Gibran Rakabuming anak Presiden Jokowi maju sebagai cawapres. Hal ini disebut sebagai fenomena ordal (orang dalam) dan hilangnya meritokrasi. Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Praswad Nugraha mengatakan praktek orang dalam sudah menjadi rahasia umum dan merusak demokrasi. "Ini faktor utama yang merusak demokrasi dan penegakan hukum, mereka kerap kali menjadi negosiator dalam tawar menawar komoditi yang bernama kewenangan dan kekuasaan,&rdquo; ujar Praswad, Kamis (14/12).&nbsp; Hal ini diperburuk dengan melemahnya lembaga pengawas hukum, HAM dan anti korupsi yaitu KPK. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri ditangkap karena dugaan pemerasan.&nbsp; Praswad juga menilai, KPK harus diperkuat kembali. Presiden bisa mengeluarkan&nbsp; Perppu UU KPK agar kembali ke UU 30 Tahun 2002. Sehingga KPK bisa menjadi lembaga penegak hukum yang independen kembali.&nbsp; Kemudian bahasan Hukum dan Ham, serta pemberantasan korupsi hanya dianggap materi debat semata. &ldquo;Saat kampanye, isu pemberantasan&nbsp; korupsi dan penguatan KPK hanya menjadi barang dagangan dan pemanis pencitraan dari para kandidat,&rdquo; jelas Praswad.&nbsp; Namun dia masih berharap para paslon memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi.&nbsp; &ldquo;Semoga pemilu 2024 ini kita benar-benar bisa menghasilkan kandidat yang benar-benar komit dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkas Praswad.

Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ini sangat membahayakan.

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/AniesJPG-3636629017.jpg" alt="Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tak puas dengan jawaban Prabowo Subianto terkait tanggapannya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap putusan batas usia capres-cawapres" width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tak puas dengan jawaban Prabowo Subianto terkait tanggapannya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap putusan batas usia capres-cawapres</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tak puas dengan jawaban Prabowo Subianto terkait tanggapannya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap putusan batas usia capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapresnya dalam Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan usai saling sanggah dalam debat capres-cawapres perdana di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12). Ia menyebut bahwa adanya orang dalam (ordal) di tingkat penentuan capres menyebalkan. "Ordal ini menyebalkan," ucap Anies saat menanggapi jawaban Prabowo yang menyerahkan ke publik untuk memilihnya usai putusan MKMK yang sebut ada pelanggaran etik berat yang membuat Gibran bisa menjadi cawapresnya. Saat ini, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hampir di seluruh bidang pekerjaan selalu melibatkan orang dalam.&nbsp; "Mau jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapet tiket untuk konser ada ordalnya. Ada ordal di mana mana," tegasnya. "Membuat meritokratik tak berjalan, yang membuat etika luntur, dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ada ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan," imbuh Anies. Capres yang diusung Koalisi Perubahan itu menceritakan bahwa dirinya mendapat laporan ada guru yang mengeluhkan proses pengangkatan guru yang mengharuskan adanya orang dalam.&nbsp; "Lalu apa jawabannya? (Guru itu mengatakan) 'Atasan saya bilang, 'wong di Jakarta aja pake ordal. Kenapa kita yang di bawah gak boleh pake ordal?'" ucap Anies. "Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang," pungkasnya.&nbsp;

"Ordal ini menyebalkan," ucap Anies saat menanggapi jawaban Prabowo yang menyerahkan ke publik untuk memilihnya usai putusan MKMK.

Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Prabowo-sentil-Anies-2121949098.jpeg" alt="Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat berdebat dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berlangsungnya debat capres perdana di KPU, Selasa, (12/12)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat berdebat dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berlangsungnya debat capres perdana di KPU, Selasa, (12/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak takut jika tidak memiliki jabatan. Hal itu diungkapkannya menanggapi tuduhan capres Anies Baswedan mengenai apa yang disebutnya 'ordal' (orang dalam). "Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas. Saya sudah siap mati untuk negara ini," kata Prabowo menjawab Anies saat debat capres di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12) malam. Prabowo melanjutkan, dalam proses demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Sejalan dengan itu, rakyatlah yang memutuskan siapa pemimpin yang pantas untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. "Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang ambil keputusan. Kalau kami tidak bener, rakyat yang akan menghukum," ujarnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dunia politik memang terdiri dari berbagai perspektif. Lalu, masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diselesaikan dengan tindakan yang semestinya oleh pihak berwenang. "Perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah," imbuhnya. "Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang," kata Prabowo. Sebelumnya, Anies melontarkan pertanyaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan kandidat capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dan menyinggung fenomena 'ordal'.

Anies melontarkan pertanyaan terkait putusan MK yang meloloskan kandidat capres-cawapres di bawah usia 40 tahun dan menyindir soal Gibran

Terkait Isu Ordal yang Sebutkan Anies, Prabowo:  Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan

ordal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ordal

Berita Terkini

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Bebas KKN, Tak Ada Ordal

Anies Singgung Ordal di Kemenhan, Prabowo: Jadi, Semua Data yang Saudara Ungkapkan itu Keliru Semua

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan

Terkait Isu Ordal yang Sebutkan Anies, Prabowo: Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan

Download Aplikasi JawaPos.com