<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/VS8xDlMJh0yRjrYp6Cicpc9o6i4k9ry5Cl2R6t1C-3311793109.jpg" alt="Ilustrasi konseling calon murid untuk mengikuti SPMB Jatim 2025. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi konseling calon murid untuk mengikuti SPMB Jatim 2025. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2025 resmi dibuka untuk jenjang SMA dan SMK. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh calon siswa dan orang tua adalah jenis-jenis jalur pendaftaran yang tersedia, beserta dokumen yang harus dipersiapkan. Tahun ini, terdapat sejumlah pembaruan, termasuk penghapusan jalur zonasi untuk SMA dan penyamaan mekanisme domisili untuk semua jenjang. Secara keseluruhan, terdapat tujuh jalur pendaftaran dalam SPMB Jatim 2025. Masing-masing jalur pendaftaran memiliki kriteria dan dokumen pendukung yang berbeda.&nbsp; 1. Jalur Domisili Terdekat (SMA dan SMK) Jalur ini menggantikan jalur zonasi dan berlaku untuk semua jenjang. Seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah tujuan, sesuai data alamat pada Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili (SKD), atau Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD). Dokumen wajib yang harus disiapkan adalah KK/SKD/SKPD asli dan fotokopi, serta surat pernyataan keabsahan dokumen. Titik koordinat rumah akan digunakan untuk menentukan skoring. 2. Jalur Afirmasi Jalur ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau berkebutuhan khusus. Dokumen yang dibutuhkan antara lain KK, Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH, atau dokumen lain yang membuktikan status afirmasi.&nbsp; Wajib dilampirkan pula surat pernyataan keabsahan dokumen, serta dokumen pendukung lain jika ada. 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru Jalur ini ditujukan untuk anak yang orang tuanya pindah tugas, serta anak guru atau tenaga kependidikan di sekolah yang dituju. Syarat dokumen meliputi surat penugasan dari instansi, KK, serta surat pernyataan keabsahan dokumen. Untuk anak guru, diperlukan surat tugas resmi dari sekolah tempat orang tua bertugas. 4. Jalur Prestasi Nilai Akademik Jalur ini terbuka bagi siswa dengan nilai rapor tinggi dari semester 1 sampai 5. Dokumen yang harus diunggah berupa scan rapor asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) atau ijazah, dan surat pernyataan keabsahan dokumen. Nilai akan dihitung secara otomatis melalui sistem. 5. Jalur Prestasi Hasil Lomba Jalur ini untuk siswa yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik dari lomba resmi tingkat kabupaten/kota hingga internasional. Diperlukan sertifikat/piagam asli dan fotokopi, serta surat pernyataan keabsahan dokumen. Hanya prestasi yang relevan dan valid sesuai petunjuk teknis yang bisa diterima. 6. Jalur Inklusi (Penyandang Disabilitas) Khusus untuk siswa disabilitas, jalur ini memerlukan surat asesmen dari profesional berwenang, KK, dan surat pernyataan keabsahan dokumen. Tidak semua sekolah menerima siswa inklusi, sehingga perlu memastikan sekolah tujuan menyediakan layanan ini. 7. Jalur Lintas Zona (Khusus Kondisi Tertentu) Meski tidak disebut sebagai zonasi, ada pengaturan khusus bagi siswa dengan alasan tertentu untuk lintas wilayah, misalnya karena penugasan atau kebutuhan khusus lainnya. Syaratnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tetap memerlukan dokumen pendukung resmi. Dengan memahami jalur-jalur pendaftaran ini, calon peserta didik dapat memilih jalur yang paling sesuai dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal. Proses pengajuan PIN dan pendaftaran akan berjalan lebih lancar jika berkas sudah lengkap dan sesuai petunjuk dari Dindik Jatim. Untuk informasi resmi dan unduhan template dokumen, masyarakat bisa mengakses laman spmbjatim.net.

Jalur pendaftaran SPMB Jatim 2025 resmi dibuka, simak 7 jalur pendaftaran dan dokumen yang diperlukan untuk calon siswa.

Orang Tua Siswa Wajib Tahu, Ini 7 Jalur Pendaftaran SPMB Jatim 2025, Lengkap dengan Syarat Dokumen yang Harus Dipenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/cYyawI2pBCW9ckpWZDhLijF2CKRSvUES8I9dLSj9-1-1965664184.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan di acara Sekolah Kebangsaan (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan di acara Sekolah Kebangsaan (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kedisplinan dalam proses mendidik anak. Menurut dia, hal tersebut dapat membantu mengantarkan anak menuju kesuksesan. Hal itu pula yang membuat Gubernur Dedi Mulyadi membuat program pembinaan siswa nakal di barak militer. Siswa-siswi nakal di Jabar dibina di barak militer melibatkan unsur TNI, Polri dan tentunya guru. Ratusan siswa sudah lulus program tersebut setelah menjalani 18 hari pembinaan di barak militer. Sisanya dipastikan menyusul dan akan jadi agenda wajib sekolah di Jawa Barat. Kembali ke soal disiplin, viral di media sosial, Dedi Mulyadi menegur orang tua siswa yang sibuk foto-foto saat dirinya sedang pidato. Hal itu berlangsung saat Dedi memberikan sambutan di acara Sekolah Kebangsaan yang digelar di Bale Pakuan Bandung. Dedi Mulyadi memberikan selamat kepada orang tua siswa yang hadir dalam acara tersebut. Namun pada satu momen, dirinya terganggu karena ada sejumlah orang tua siswa yang mengambil foto saat acara tengah berlangsung. "Bagi yang di belakang, untuk yang foto-foto, tidak boleh dilakukan, duduk dulu," perintah Gubernur Jawa Barat itu.&nbsp; Dedi Mulyadi meminta para orang tua menghormati prosedur yang berlaku. Dirinya meminta para orang tua murid untuk menghormati mekanisme dan cara pendidikan.&nbsp; Kepada para undangan yang hadir, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa pemprov telah mendidik para siswa dengan baik. Sehingga, hal-hal buruk yang dilakukan orang tua dan berpotensi ditiru anak, sebaiknya tidak dilakukan lagi.&nbsp; "Orang tuanya jangan ngajarin lagi yang enggak baik," pesannya. Dedi Mulyadi meminta agar para orang tua mengikuti aturan yang berlaku. "Jadi kalau ada kegiatan, disuruh duduk itu duduk, yang ngambil foto-foto itu cara mendidik yang tidak baik. Karena saya khawatir dari anak-anak ini adalah, ketika kembali ke rumahnya, pola pendidikan keluarganya tidak sesuai dengan apa yang sering kita laksanakan," bebernya. Dedi menjelaskan kekhawatiran saat para siswa Sekolah Kebangsaan kembali ke keluarganya. Untuk membentuk karakter anak jadi lebih baik seperti sekarang, Dedi Mulyadi menuturkan, butuh energi dan tenaga. "Ketahanan mental saya dan jajaran pemprov, serta jajaran TNI," lanjutnya. Karena itu, Dedi juga meminta para undangan yang hadir untuk mengapresiasi tim pengajar yang berasal dari TNI.&nbsp; "Andaikan TNI tertekan dengan opini yang dibangun, dan menyatakan mendidik anak-anak bukan kewenangan kami, tidak akan ada peristiwa ini. Ucapkan terima kasih dan tepuk tangan," tandasnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan disiplin dalam pembinaan siswa nakal di barak militer, orang tua harus mengikuti polanya.

Marahi Orang Tua Siswa yang Sibuk Foto-foto Saat Dirinya Pidato, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Jangan Ngajarin Lagi yang Enggak Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/image-1-2354783799.png" alt="Para guru di Korsel yang melakukan protes soal pelecehan dan penganiayaan dari orang tua siswa." width="100%">
<figcaption>Para guru di Korsel yang melakukan protes soal pelecehan dan penganiayaan dari orang tua siswa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salah satu tenaga pendidik di korea Selatan yaitu Park Seo-yoon mengatakan para guru sekolah dasar bunuh diri setelah menjadi sasaran pelecehan dari orang tuanya. Dilansir dari laman The Guardian, para guru di seluruh Korea Selatan telah melakukan protes minggu ini, mengungkapkan rasa frustrasi mereka yang semakin besar atas perlakuan kasar yang mereka terima dari orang tua dan siswa. Selain itu mereka juga dituduh melakukan pelecehan anak karena mendisiplinkan siswa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012928235/diduga-terlibat-pelecehan-seksual-aktor-spanyol-gabriel-guevara-ditangkap">Diduga Terlibat Pelecehan Seksual, Aktor Spanyol Gabriel Guevara Ditangkap</a> &ldquo;Para orang tua menelepon dan bersikeras bahwa siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya tidak boleh dihukum,&rdquo; kata guru sekolah dasar tersebut. Gerakan protes dipicu oleh kematian seorang guru sekolah dasar berusia 23 tahun pada bulan Juli, Ia ditemukan tewas di sekolahnya di Seoul karena bunuh diri setelah dilaporkan karena mengungkapkan kecemasannya atas keluhan dari orang tua yang melakukan kekerasan. Ribuan orang keluar dari ruang kelas mereka pada hari Senin untuk berduka atas kematian beliau dan para pendidik lainnya yang telah bunuh diri dan menuntut perubahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012927788/kominfo-pastikan-bentuk-tpf-telusuri-dugaan-pelecehan-seksual-di-stmm-jogjakarta">Kominfo Pastikan Bentuk TPF Telusuri Dugaan Pelecehan Seksual di STMM Jogjakarta</a> Pemerintah telah berjanji untuk benar-benar mengurus soal hak-hak guru, namun Gerakan protes kemungkinan akan terus berlanjut sampai revisi hukum utama terpenuhi. Sistem pendidikan Korea Selatan sendiri terkenal dengan tekanan yang tinggi dan daya saing yang sangat tinggi, nilai bagus dan gelar universitas bergengsi dianggap penting untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan bergaji tinggi. Akibatnya, siswa mencurahkan banyak energi untuk ujian masuk universitas, yang sering kali memerlukan jam belajar yang panjang serta investasi finansial yang besar di akademi swasta untuk biaya kuliah tambahan.

Gerakan protes dipicu oleh kematian seorang guru sekolah dasar berusia 23 tahun pada bulan Juli lalu akibat tekanan orang tua siswa.

Para Guru di Korea Selatan Protes Soal Pelecehan hingga Penganiayaan oleh Orang Tua Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam adanya insiden orang tua siswa mencukur rambut guru SD Negeri 13 Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ulan Hadji, 27. Peristiwa tersebut terjadi karena sang guru memberikan hukuman disiplin berupa mencukur rambut siswa.  "P2G mengecam dan sangat menyayangkan sikap orang tua siswa SD Negeri 13 Paguyaman yang baru-baru ini mencukur paksa rambut seorang guru bernama Ulan Hadji, akibat ortu tidak menerima rambut anaknya dicukur guru," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (21/1).  Bagi P2G, guru adalah profesi sangat terhormat yang harus dijaga martabatnya sesuai perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahkan secara praktis di sekolah, aktifitas guru dalam mengajar dan mendidik di sekolah sudah dilindungi melalui Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.  "Dalam perspektif regulasi, profesi guru itu berhak mendapatkan empat jenis perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual," jelas Satriwan.  Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam bekerja atas tindakan intimidasi, kekerasan, serta pelecehan terhadap profesi. Aturan ini tertuang jelas dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, Pasal 2 ayat 1 sampai 5.  "P2G juga risau, kejadian serupa sering berulang, baik di jenjang sekolah dasar maupun menengah. Bahkan berujung pada tindakan pemidanaan guru oleh orang tua, seperti pernah terjadi di Banyuwangi dan Majalengka," lanjutnya.  P2G memberikan 5 rekomendasi agar peristiwa serupa tidak lagi berulang di masa mendatang. Pertama, sekolah dan guru hendaknya mengubah metode pendisiplinan siswa. Pola pikir guru mesti disegarkan kembali. Diberi wawasan dan keterampilan komprehensif mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Metode Disiplin Positif. Siswa bukan lagi objek.  Sekolah harus mereformulasi aturan mengenai atribut siswa dan tampilan rambut siswa. Asosiasi siswa rambut gondrong adalah anak nakal merupakan warisan cara pandang lama dari Orde Baru yang mesti ditinggalkan. Bahwa ciri premanisme dan anak laki-laki nakal adalah berambut gondrong.  Kedua masyarakat khususnya orang tua siswa harus memahami guru adalah profesi sangat terhormat, dan dilindungi oleh Undang-Undang. Sudah seharusnya orang tua menjaga kehormatan dan martabat guru.  Sebaliknya begitu pula siswa. Sebagai pendidik, guru semestinya memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan upaya edukatif dan menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya sebagai anak. Mendisiplinkan anak tidak bisa lagi dengan mempermalukan anak, hukuman fisik, kekerasan, makian, dan teriakan.  Ketiga, mendorong perlunya sosialisasi aturan sekolah kepada orang tua dan siswa secara intensif. Wali murid harus sering berkomunikasi dengan guru dan wali kelas dalam membimbing dan mengawasi anak.  Keempat, cara pandang pemberian sanksi bagi siswa, seperti yang berambut panjang tidak bisa lagi dengan cara-cara lama, yaitu rambut siswa dipotong dengan asal-asalan oleh guru. Padahal usia remaja masih didorong oleh perasaan gengsu yang tinggi dalam diri anak. Anak remaja secara psikologis pantang untuk dipermalukan, apalagi menyangkut fisik mereka. Sebaliknya anak remaja ingin didengarkan yang menjadi isi hatinya, dihargai pendapatnya, dan diajak dialog bersama.  Kelima, dengan maraknya kejadian seperti ini, agar tak ada lagi korban dari guru atau siswa, P2G mendesak perlu disosialisasikannya Kode Etik Guru Indonesia, yang sudah disepakati para organisasi profesi guru tingkat nasional. Agar guru, orang tua, dan siswa memahami dan menghargai peran, kedudukan, fungsi, dan martabat masing-masing.

Orang Tua Siswa Potong Rambut Guru, Begini Sikap P2G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang mendorong sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan orang tua siswa.  Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, kewenangan itu diberikan agar orang tua bisa melihat risiko anak atau kasus Covid-19 di keluarganya. Misalnya, bila ada orang tua atau anggota keluarga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, disarankan anak tidak mengikuti PTM.  ”Karena kalau orang tuanya punya komorbiditas yang tinggi, sebaiknya anaknya jangan sekolah dulu,” tuturnya dalam acara diskusi kemarin (1/4).  Namun, lanjut dia, sekolah tetap harus membuka opsi PTM setelah guru dan tenaga kependidikan menerima vaksinasi lengkap. Terlebih bila anak-anak sudah menginginkan kembali ke sekolah dan sulit menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).  Nadiem mengungkapkan, Indonesia sedikit tertinggal soal pembukaan sekolah ini. Baru 20 persen sekolah yang melakukan PTM. Sementara itu, sudah hampir 85 persen negara-negara Asia Pasifik kembali ke sekolah tatap muka secara penuh. ”Jadinya kita sedikit ketinggalan juga dengan negara-negara lain,” ungkapnya. Padahal, pembukaan sekolah dibolehkan sejak Januari. Namun, keputusan tersebut ditentukan oleh pemda.  Menurut Nadiem, saat ini hidup bersinggungan dengan Covid-19 merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Karena itu, mau tidak mau, harus mulai melaksanakan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, dana BOS sudah diberikan fleksibilitas full untuk sekolah melakukan persiapan tatap muka. Dana BOS dapat digunakan untuk membeli masker, hand sanitizer, thermo gun, hingga kebutuhan lain untuk melengkapi daftar isi kesiapan sekolah sebelum PTM. ”Terserah mau masuk dua kali seminggu, tiga kali seminggu. Asal maksimal 50 persen kapasitasnya,” tegasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta, sebelum PTM dibuka, pihak sekolah dan pemda melakukan pendataan pada siswa yang orang tuanya memiliki komorbid. Sebab, kekhawatiran penularan tak hanya terjadi di sekolah. Namun juga di rumah. ”Kalau ada yang komorbid, tolong diizinkan siswa untuk tidak ke sekolah,” ungkapnya.  Dia juga menyoroti kesiapan PTM. Dari sidak yang dilakukannya ke Kabupaten Bogor, ternyata banyak sekolah yang belum memenuhi prasyarat checklist untuk buka sekolah. Dari 250 sekolah yang disiapkan PTM, hanya 170 yang memenuhi syarat. Hal itu harus betul-betul dicermati agar sekolah tak serta-merta menyelenggarakan PTM tanpa persiapan matang. ”Tidak semua sekolah bisa serta-merta pembelajaran tatap muka, harus memenuhi daftar periksa yang ditetapkan Kemendikbud,” tegasnya.  Persoalan lainnya soal jam belajar di sekolah. Dia mengaku sempat diprotes oleh guru SMK karena waktu PTM yang terlalu singkat. Pasalnya, untuk SMK yang sebagian besar proses pembelajaran berupa praktikum, waktu dua jam sehari tidak cukup.  Dia juga meminta pemerintah memikirkan dengan betul urusan transportasi. Sebab, tidak semua siswa diantar jemput orang tua ke sekolah. Sementara, angkutan umum belum sepenuhnya memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan secara ketat. ”Terutama angkot ya. Karena itu, kami minta pemda betul-betul menyiapkan dan mengawasi,” ungkapnya.  Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mendukung kebijakan Kemendikbud bahwa anak di keluarga yang memiliki komorbid tidak perlu ikut PTM. Dia mencontohkan anak-anaknya yang tidak diizinkan ikut PTM. ’’Saya khawatir juga kalau PTM dimulai. Apalagi kami keluarga rentan dan komorbid,’’ kata Lina.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/31/03/2021/nadiem-makarim-izinkan-sekolah-tatap-muka-sebelum-juli/">Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka sebelum Juli</a>  Dia mengungkapkan, komorbid pada keluarganya adalah diabetes atau gula darah. Sedangkan anaknya masih duduk di bangku sekolah kelas II dan VI SD. Lina tinggal di kompleks perumahan yang sama dengan pasien Covid pertama dan kedua di Perumahan Studio Alam, Kota Depok, Jawa Barat.  Lina berharap kebijakan yang baik dari Kemendikbud itu dijalankan sampai tingkat terbawah. Kemendikbud juga harus memantau pelaksanaan kebijakan itu di sekolah-sekolah. ’’Soalnya kadang-kadang UPTD-nya yang gak menangkap aturan ini di bawah,’’ jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5jT3UDi-fng

Nadiem Makarim: Orang Tua Komorbid, Siswa Tak Perlu Ikut PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/sekolah-libatkan-komite.jpg" alt="Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial" width="100%">
<figcaption>Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 139,Jakarta, Selasa (9/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali di sekolah tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan Sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendikbud diminta proaktif melakukan kajian dan asesmen tentang kesiapan sekolah menyambut tatanan kenormalan baru. Hal itu terkait dengan wacana pembukaan kembali sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru, pada masa new normal.  Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menyatakan, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Dimulai penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama guru dan siswa yang akan terdampak langsung. ”Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata,” ujarnya kemarin (9/6).  Kemudian, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Dengan demikian, tidak ada keputusan sepihak. Mengingat, pembukaan sekolah di tengah pandemi cukup berisiko.  Apabila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, pihaknya merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunan sistem daring dalam kerangka homeschooling. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester. ”Hentikan DAK sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan homeschooling dan pecegahan Covid di sekolah,” tegasnya.  Selain itu, dia mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi, capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi saat ini.  Namun, hal itu tidak bisa berjalan maksimal karena tidak ada acuan dan parameter yang spesifik dari Kemendikbud. Begitu pula sistem penilaian kinerja kegiatan belajar-mengajar dengan pembelajaran jarak jauh.  Sementara itu, analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia Tira Maya Malino menyatakan, dari data hasil jajak pendapat suara anak-anak dapat diketahui bahwa sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan belajar dari rumah. Selain wadah bagi anak-anak untuk membangun relasi pertemanan, proses belajar-mengajar di sekolah lebih dipilih daripada belajar dari rumah. ”Kembali ke sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Maka, pemerintah perlu merencanakan sejak jauh hari mengenai skenario kembali ke sekolah,” ujarnya.  Tira meminta pemerintah melihat kebijakan di negara Eropa seperti Denmark dan Norwegia. Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Di sana, protokol diberlakukan bagi sekolah dengan mengatur tempat duduk terpisah jarak 2 meter dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial. ”Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior, kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus korona,” ungkapnya. Selain itu, sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa.  Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak soal rencana pembukaan sekolah tersebut. Sebab, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.  Namun, Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evi Mulyani memastikan bahwa tahun ajaran baru dimulai bulan depan. ’’Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahun-tahun sebelumnya, dimulai di Senin ketiga Juli,’’ terang dia.  Namun, itu tidak berarti kegiatan belajar-mengajar akan langsung dilakukan secara tatap muka di sekolah. Nanti proses belajar-mengajar tetap menggunakan sistem jarak jauh. Baik online maupun lewat televisi dan radio.  Pihaknya masih harus mengkaji secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang proses belajar siswa. ’’Kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan,’’ lanjutnya. Baik siswa, guru, maupun orang tua.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Aktifkan Sekolah Wajib Libatkan Komite dan Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-diterima-di-sekolah-negeri-orang-tua-siswa-geruduk-kantor-disdik_m_226972.jpg" alt="Orang tua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Rabu (11/7)." width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Rabu (11/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan orang tua siswa geruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri Bandung, Rabu (11/7). Hal tersebut dipicu karena Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Orang tua siswa, Mira Rosniati, 37, mengatakan, sistem zonasi mempersulit anaknya masuk ke sekolah negeri di Kota Bandung. Namun sistem zonasi ini tidak konsisten karena banyak terjadi penyimpangan. "Saya daftarkan anak saya ke pilihan pertama SMPN 33 Bandung, kedua SMPN 25 Bandung. Tapi karena zonasi, anak saya tidak diterima padahal jarak rumah ke sekolah cuma 180 meter,&nbsp;gigireun pisan&nbsp;(di samping,&nbsp;Red)," kata Mira saat ditemui di Kantor Disdik Bandung, Rabu (11/7). Bahkan, lanjutnya, tetangganya yang jarak ke sekolah lebih jauh diterima di SMPN 33 Bandung. Maka ada kecurigaan terkait aturan jarak dalam sistem zonasi di sekolah. "Iya teman saya anaknya diterima, padahal jaraknya lebih jauh dari saya. Kalau nilai rapor pun saya padahal mah," ujarnya. Dengan kejadian seperti ini banyak orang tua siswa yang dirugikan karena tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Lebih mengkhawatirkan lagi ketika ada beberapa anak yang enggan sekolah karena gagal masuk di sekolah tujuan. "Iya anak saya sampai nggak mau sekolah, nggak mau makan kalau tidak masuk ke sekolah negeri. Jadi saya menuntut ke pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat bagi warga Bandung, terkhusus orang tua siswa," tandasnya. Sejak pukul 14.00 WIB, kantor Disdik Bandung dipenuhi orang tua siswa yang hendak melakukan aksi dan meminta kejelasan kepada pemerintah. Namun tidak terlihat adanya pegawai Disdik yang keluar. Padahal semua orang tua siswa sudah menggeruduk dan melakukan demonstrasi di ruang tunggu Disdik Bandung.

Tak Diterima di Sekolah Negeri, Orang Tua Siswa Geruduk Kantor Disdik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/orang-tua-harus-pahami-pendidikan-anak-di-sekolah_m_166949.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam menididik anak perlu ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Pendidikan di sekolah harus dipantau oleh orang tua siswa sehingga bisa diterapkan di lingkungan keluarga. Orang tua tak cukup hanya mempercayakan pendidikan anaknya ke pihak sekolah saja. Orang tua siswa juga harus aktif mendukung program sekolah, bahkan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. "Orang tua harus memahami perkembangan pendidikan anaknya di sekolah seperti apa," jelas Kepala SLBN Subang, Yadi Haryadi, kemarin (2/11). Dia mengatakan, keberhasilan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari dukungan orang tua. Pendidikan anak di sekolah terbatas oleh waktu, selebihnya orang tua yang mengawasi anaknya. "Jadi harus nyambung antar pendidikan di sekolah dengan di keluarga. Makanya orang tua harus memantau terus perkembangan pendidikan di sekolah," ungkapnya. Lebih lanjut ia mengatakan, terlebih lagi bagi anak berkebutuhan khusus. Perlakuannya memang khusus. Sehingga antara guru dan orang tua harus nyambung dalam mendidik anak. "Itulah mengapa kita sering melibatkan orang tua siswa dalam pendidikan anak," ungkapnya seperti yang diberitaka Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group). Salah satu upaya konkrit untuk menyamakan persepsi guru dengan orang tua, Rabu (1/11) kemarin, SLBN Subang mengundang orang tua siswa mengikuti acara pembinaan pendidikan keluarga yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Orang Tua Harus Pahami Pendidikan Anak di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/orang-tua-ramai-ramai-pindahkan-sekolah-anak-dari-batam-kenapa_m_137686.jpeg" alt="Pegawai Dinas Pendidikan Kota Batam, Darnel membagikan surat pindah rayon." width="100%">
<figcaption>Pegawai Dinas Pendidikan Kota Batam, Darnel membagikan surat pindah rayon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada pendaftaran tahun ajaran baru ini, orang tua siswa di Kota Batam berbondong-bondong mengajukan surat pindah rayon keluar daerah tersebut. Umumnya pemohon surat pindah itu untuk sekolah dasar (SD). Pengurusan surat pindah tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.&nbsp; Kasi Kesiswaan Peserta Didik dan Pembangunan karakter SD, Syarif mengatakan, permintaan pengurusan surat rayon keluar dari Batam memang lebih banyak bila dibandingkan dengan pendidikan menengah pertama (SMP). "Hari ini sudah hampir 700 pengajuan yang kami proses, dan&nbsp;diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah," kata Syarif seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (14/6). Umumnya alasan pindah itu, kata Syarif, karena orang tua siswa pindah keluar Batam.&nbsp; Kepala Bidang Pendidikan SMP, Hernowo menambahkan, permintaan surat pindah rayon untuk SMP tidak sebanyak SD. Hingga kini jumlah surat yang telah dikeluarkan mencapai 368 surat.&nbsp;"Masih standar saja terlalu banyak," kata Hernowo. Menurutnya permintaan ini bisa saja meningkat mengingat sudah diumumkannnya kelulusan tingkat SD kemarin. "Banyak yang pulang kampung dan kami telah memprediksi ini sebelumnya," ujarnya.&nbsp;(cr17/iil/JPG)

Orang Tua Ramai-ramai Pindahkan Sekolah Anak Dari Batam, Kenapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/gagap-hadapi-ppbd-online-orang-tua-siswa-ribet_m_137219.jpeg" alt="Calon siswa saat membaca informasi PPDB" width="100%">
<figcaption>Calon siswa saat membaca informasi PPDB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem online untuk tingkat SMA/SMK, yang diterapkan oleh Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dianggap orang tua siswa kurang sosialisasi. Sehingga ketika mereka ingin mendaftarkan anaknya sekolah, mereka cenderung gagap dan merasa ribet. Berdasar hasil pantauan Sumut Pos (Jawa Pos Group), Senin (12/6) pelaksanaan pendaftaran dilakukan di sekolah yang dituju. Alur pendaftaran itu diawali dengan mengambil formulir, mengisi formulir PPDB dan melengkapi berkas dan melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya, menyerahkan formulir ke operator sekolah pilihan 1 untuk diinput dalam aplikasi.&nbsp; Selanjutnya verifikator sekolah memeriksa data yang diinput, operator lalu mencentak tanda terima berkas. Pendaftaran terbagi atas dua jalur yakni jalur akademik (72% dari kuota) dan jalur non akademik (28% dari kuota). Para pendaftar bisa melihat langsung ranking secara real time. Ranking ditentukan sistem berdasarkan beberapa kriteria. Yakni, nilai ujian nasional (UN), peringkat berdasarkan urutan mata pelajaran UN dan jarak tempat tinggal calon peserta dengan sekolah pilihan. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada website https://ppdbdisdik@sumutprov. go.id pada 22 Juni 2017 mendatang pada pukul 14.00 wib.&nbsp; Meski demikian, banyak orang tua siswa kebingungan karena belum begitu mengerti dan mengetahui prosesnya seperti apa. Vina, salah satu orang tua siswa yang mendaftar ke SMAN Medan. Menurut dia, sistem PPDB online ini tak begitu diketahui. Begitu juga dengan bagaimana pendaftaran sistem online ini. Bahkan, menurutnya sistem tersebut membingungkan dan ribet. "Kalau dibilang ribet pastinya ribetlah. Mendingan seperti dulu aja tinggal datang daftar, enggak harus mencetak formulir lagi di website," tutur Vina. Diutarakannya, meski dinilai ribet sistem tersebut namun memiliki nilai lebih. Sebab semua anak bisa mendaftar ke sekolah yang dibilang favorit. Asalkan, memiliki nilai akademik yang mumpuni atau memenuhi syarat. "Selama ini, sekolah-sekolah favorit muridnya kebanyakan hanya orang-orang yang berduit saja. Kalau masyarakat kurang mampu tidak berani menyekolahkan anaknya di sana. Dengan adanya sistem ini, anak yang kurang mampu dalam ekonomi tetapi memiliki prestasi memiliki kesempatan untuk bersekolah di tempat favorit," cetusnya. Tak jauh beda dengan orang tua siswa lainnya, Wati, orang tua yang ikut mendaftarkan anaknya di SMAN Medan. Kata dia, karena tidak mengetahui ada sistem online, maka ketika datang ke sekolah bersama anaknya hanya membawa beberapa persyaratan umum seperti SKHUN dan raport, tanpa dilengkapi formulir pendaftaran. "Enggak tahu persyaratannya apa aja, makanya saya datang ke sekolah supaya tahu dan jelas. Harusnya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan memberitahu kepada masyarakat luas, tidak hanya ke sekolah saja," ujarnya. (ris/bal/ila/iil/JPG)

Gagap Hadapi PPBD Online, Orang Tua Siswa: Ribet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#orang tua siswa

Berita Terkini