<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/syarief-Hasan-saaaantriiii.jpg" alt="syrief hasan joooosss" width="100%">
<figcaption>syrief hasan joooosss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan refleksinya pada pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut Syarief Hasan, tahun 2021 menjadi tahun yang cukup berat, namun semuanya dapat terlewati dengan baik melalui kolaborasi, persatuan, dan gotong royong seluruh anak bangsa.  Syarief Hasan menyebutkan, angka Covid-19 mengalami puncak kenaikan kasus positif maupun kematian pada tahun 2021. “Angka orang yang pernah terinfeksi Covid-19 hingga kini telah mencapai 4,26 juta orang dan 144 ribu diantaranya meninggal dunia. Pertengahan 2021 menjadi puncak dari Pandemi Covid-19 yang akhirnya dapat kita lewati bersama-sama,” ungkap Syarief.  Karena itu, laju pandemi yang sangat tinggi pada pertengahan 2021 harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah harus lebih sigap, memiliki perencanaan yang matang, dan tidak terlambat dalam mengambil kebijakan.  Ia juga menyebut, hadirnya vaksin menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. “Setelah kita melewati perjalanan sulit, vaksin akhirnya hadir dan menjadi harapan baru kita dalam melawan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 kemarin. Sekarang, tugas kita pada 2022 adalah mendorong hadirnya vaksin dari dalam negeri lewat Vaksin Merah Putih, sehingga kita tidak ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri,” ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, akibat Pandemi Covid-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Hampir 2,3 juta orang yang kehilangan pekerjaannya akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tentu, kita berharap, warga bangsa sendiri mendapat prioritas dan memiliki pekerjaan kembali pada tahun 2022 ini.  Syarief juga mengingatkan pemerintah agar serius dan fokus dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi hal yang krusial karena dengan pergerakan ekonomi yang melambat sebagai efek pandemi, daya beli masyarakat jadi lemah. Jika hal ini terus berulang, maka tentu korbannya adalah rakyat juga.  Pemerintah perlu terus memfasilitasi koperasi dan UMKM. Membuat mereka berdaya adalah memastikan akses permodalan tidak rumit, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya. Ini langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah. Pemberian KUR dan bantuan permodalan harus dipermudah, disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM. Pada era Pak SBY, keberpihakan ini sangat nyata terlihat.  Pada tahun 2022 ini, Syarief optimistis ekonomi Indonesia akan kembali pulih. Optimisme ini didasarkan pada tren pertumbuhan pada tahun 2021 yang semakin menunjukkan arah membaik. Pada Kuartal III 2021, ekonomi mampu tumbuh sebesar 3,51 % dibanding tahun sebelumnya, atau naik 1,55 % dibandingkan kuartal II tahun 2021.  Namun demikian, Syarief juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan hidup rakyat. Sebab terdapat sebanyak 8,75 juta pengangguran yang membutuhkan lapangan kerja, ada 11,42 juta orang setengah pengangguran yang membutuhkan tambahan pekerjaan, dan sebanyak 27,54 juta penduduk miskin yang membutuhkan peningkatan pendapatan.  Namun catatan serius yang mesti diatensi pemerintah adalah mengurangi penggunaan utang luar negeri pada tahun 2022. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemerintah menggunakan banyak sekali utang dari luar negeri. Kini utang luar negeri kita lebih dari Rp.6.600 Triliun atau hampir setara 41% dari PDB. Ini tentu berbahaya dan Pemerintah harus mencari solusi pembiayaan yang tidak bergantung terhadap utang,” ungkapnya.  Pemerintahan Jokowi juga mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, dimana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 % dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6.0 %. Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia dan menjadi anggota G 20. Ini tentu mensyaratkan kreativitas dan inovasi pemerintah untuk menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri.  Dalam menjaga keamanan domestik, Syarief menyoroti teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang tidak manusiawi. Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, atau mulai berpikir untuk meredifinisi status kelompok-kelompok bersenjata di Papua menjadi organisasi pemberontak.  Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief juga menegaskan perlunya pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, terutama menyangkut isu geostrategis yang tengah berkembang di wilayah Laut Natuna Utara. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI. Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusionalnya. Karena itu, Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari adanya Putusan MK ini. Ini soal kepastian hukum yang ditunggu oleh semua orang, pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.  Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief juga memandang perlunya mendorong jangan sampai oligargy politik semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden. Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin. Menurut Syarief, tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk tetap memberlakukan aturan presidential threshold ini. Sudah seharusnya aturan ini dihapus. Atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.  Syarief juga menyampaikan bahwa dalam situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat kita semua mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian. Wacana amandemen hanya akan membuka kotak pandora yang isu dan pembahasannya akan melebar kemana-mana. Dalam konteks ini, Syarief mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sikap ini tentu yang kita harapkan bersama. Presiden tegas-tegas membela demokrasi. Hal yang sama juga telah ditunjukkan oleh Presiden SBY sewaktu dorongan perpanjangan masa jabatan juga mengemuka. Kedua presiden ini adalah sosok negarawaran.  Politisi Senior Partai Demokrat ini juga turut merefleksikan kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Semua pihak mesti menghormati keabsahan AD/ART Partai Demokrat dan Kongres 2020 yang telah memilih dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Pada tahun 2021 kemarin, Partai Demokrat diterpa masalah pihak2 yang ingin menggoyahkan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY dapat melewati itu semua dan berhasil membuktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang solid dan kuat bersama rakyat Indonesia. Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada penegak konstitusi yang tetap menegakkan hukum dan keadilan dalam menyikapi orang-orang yg merusak demokrasi Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.  Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi berbagai pihak kepadanya. “Pada tahun 2021 kemarin, saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen dan Inspiring Journey, Rising Star of Democracy, hingga Best Parlementarians. Perhargaan ini saya persembahkan untuk kader Partai Demokrat dan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2022.  “Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyampaikan selamat Tahun Baru 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat,” tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Refleksi untuk Optimisme di 2022

optimisme 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#optimisme 2022

Berita Terkini

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Refleksi untuk Optimisme di 2022

Download Aplikasi JawaPos.com