<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-8JPG-3740932792.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) di dampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakart" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) di dampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakart</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara demi mendorong percepatan pembangunan nasional. Termasuk saldo anggaran lebih (SAL) yang mengendap. Sehingga memastikan seluruh dana yang dimiliki negara dapat digunakan secara efektif hingga akhir tahun. "Semaksimal mungkin, saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat sore (12/9).&nbsp; Alokasi anggaran, lanjut dia, akan bersifat fleksibel. Dengan skema pergeseran pos sesuai dengan kesiapan program. Anggaran yang tidak terserap akan dipindahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih siap dan berdampak besar bagi ekonomi. Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik.&nbsp; Menurut dia, langkah ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Tapi, justru akan memberikan kejutan jangka panjang yang berdampak terhadap perekonomian. Termasuk, mengevaluasi dan melancarkan program yang selama ini yang macet.&nbsp; Begitu pula, dana-dana pemerintah yang menganggur akan dioptimalkan untuk pembangunan. Sebab, tahun lalu, masih ada dana sisa anggaran yang cukup banyak. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran soal ketersediaan dana. "Jadi tidak usah takut pemerintah tidak punya uang untuk membangun. Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis sekali," tegas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.&nbsp; <h2>Janjikan Ekonomi Berubah dalam Dua Bulan&nbsp;</h2> Yang jelas, Purbaya berkomitmen untuk membalikkan arah ekonomi dulu. Dengan begitu, semua sektor akan bergerak. Dengan begitu, dalam kurun waktu sekitar dua bulan dari sekarang, gambarannya akan berbeda.&nbsp;"Akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang," jelasnya. Sebanyak Rp 200 triliun dana pemerintah juga telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).&nbsp; Langkah ini diambil untuk mendukung likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Mengingat, biasanya uang pemerintah hanya ditempatkan di Bank Indonesia (BI). "Ini sudah diputuskan dan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI," imbuh Purbaya. Dia menjelaskan, jika uang tersebut terus ditaruh di bank sentral, perbankan tidak bisa mengakses. Saat ini, Kemenkeu memindahkan sebagian uang itu ke sistem perbankan. Supaya kalau pemerintah tidak bisa belanja, perbankan bisa akses dan ekonominya bisa terus jalan.&nbsp; "Jadi tidak harus ada tenor. Setiap waktu bisa kami geser. Karena on call. Kami akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di sistem perbankan kita," bebernya. BSI menerima pendanaan lebih kecil dibanding bank Himbara lainnya karena pertimbangan size bank. Meski demikian, hanya bank hasil merger tiga entitas syariah pelat merah itu yang memiliki akses ke para nasabah di wilayah Aceh. "Jenapa BSI ikut? karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh. Supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana," ucapnya.&nbsp;

Pemerintah optimalkan anggaran untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, janjikan perubahan dalam dua bulan.

Menkeu Purbaya Janji Optimalkan Anggaran APBN: Nggak akan Ada Sisa Uang yang Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/HCDEjZIjfQA30eWmWVb5jATG6c6CeMQKAwrUxOwa-1-165149019.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan bakal dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menegaskan pihaknya masih akan mengoptimalkan sistem yang ada tanpa harus membentuk lembaga baru.&nbsp; &ldquo;Belum ada. Kayaknya disuka-suka saya katanya, saya tanya &lsquo;Pak, gimana Pak?&rsquo; (menirukan gestur Presiden Prabowo). Boleh nggak saya obrak-abrik? (kembali menirukan gaya Prabowo). Gitu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh, apa nggak? Di sini gimana?&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (8/9).&nbsp; Purbaya menilai, bila BPN langsung berada di bawah presiden seperti isu yang beredar, hal itu akan berbeda dengan praktik di negara lain. &ldquo;Kalau menurut saya, yang langsung di bawah presiden seperti yang anda dengar-dengar itu, di dunia itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat, kita sendirian, nanti aneh lagi,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Dia menekankan, dirinya tidak akan serta-merta mengutak-atik sistem lama hanya karena baru menjabat. &ldquo;Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru gini, kalau pemimpin baru, yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya,&rdquo; kata Purbaya.&nbsp; Purbaya menegaskan, pendekatannya adalah melihat apa yang sudah ada lalu mengoptimalkannya. Dia mengaku tak ingin membuat gebrakan dari nol, tetapi ingin melanjutkan saja.&nbsp; "Saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut dia, tidak perlu ada mesin baru yang diciptakan, melainkan memperbaiki mesin lama agar lebih maksimal. &ldquo;Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depannya. Ini orang pintar-pintar semua di sini,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke publik seiring dengan munculnya bocoran struktur BPN yang telah disusun Presiden Prabowo.&nbsp; Bocoran struktur BPN itu sebagaimana disampaikan Mantan Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor PBNU, Jakarta, pada Juni 2025.&nbsp; Dalam paparan pada acara tersebut, Edi menyebut, BPN yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. BPN akan dipimpin Menteri Negara/Kepala BOPN.&nbsp; <h2>Libatkan Kapolri hingga Panglima TNI sebagai Pengawas</h2> Satu hal yang menjadi perhatian, dalam struktur yang disusun bahwa BPN akan melibatkan pejabat ex officio sebagai dewan pengawas. Meliputi Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Kemudian ditambah empat orang dewan pengawas yang diambil dari independen.&nbsp; Selanjutnya, BPN juga akan memiliki enam deputi yang akan mengurus soal Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Pengawasan Kepabeanan/Custom, Penegakan Hukum dan Intelijen. Tak hanya itu, nantinya dalam BPN memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. Kemudian, BPN juga akan memiliki sejumlah Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon IB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara di era Presiden Prabowo.

Respons Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya: Belum Ada, Saya Optimalkan yang Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/dinkes-3175519773.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina. (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina. (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya intensif melakukan pemeriksaan kesehatan, baik secara pasif maupun aktif, untuk mendeteksi dini warga yang terpapar penyakit tuberkulosis (TBC). Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran TBC di kota tersebut. Melansir ANTARA, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan TBC terus dioptimalkan melalui kegiatan skrining. Skrining pasif dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke rumah warga untuk melaksanakan pemeriksaan. Di sisi lain, pemeriksaan aktif melibatkan lintas sektor di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat yang terdeteksi TBC bisa segera diobati hingga sembuh, sehingga risiko penularan dapat dikendalikan. "Sehingga masyarakat yang diketahui terkena TBC segera dapat diobati sampai sembuh dan risiko penularan dapat dikendalikan," ujarnya. Hingga 30 April 2024, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 3.228 kasus TBC di Kota Surabaya, atau 20 persen dari estimasi 16.127 kasus. Oleh karena itu, intensifikasi pemeriksaan terus dilakukan untuk mendeteksi dan menangani lebih banyak pasien TBC. Dalam upaya pengobatan, terdapat tiga jenis obat yang digunakan, yaitu pengobatan BPAL/M selama enam bulan, STR selama sembilan bulan, dan LTR selama 18-24 bulan. "Terdapat tiga jenis obat yang digunakan diantaranya pengobatan BPAL/M selama enam bulan, STR sembilan bulan, dan LTR selama 18-24 bulan," ucapnya. Nanik juga menekankan pentingnya peran keluarga pasien sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO). Mantan pasien TBC resisten obat (RO) juga diberdayakan kembali untuk mendampingi pasien selama pengobatan guna mendukung dan mencegah terjadinya mangkir atau putus berobat. "Mantan pasien TBC RO yang diberdayakan kembali untuk mendampingi pasien selama pengobatan untuk mendukung dan mencegah terjadinya mangkir atau putus berobat," ujarnya. Selain pemeriksaan, Dinkes Surabaya juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan paparan TBC di setiap permukiman penduduk. Promosi kesadaran terkait TBC dilakukan melalui penyuluhan, pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta diseminasi informasi TBC oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan satgas TBC Kecamatan. "Promosi tentang TBC melalui penyuluhan, pemberian KIE, diseminasi informasi TBC oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan satgas TBC Kecamatan," kata dia. Sosialisasi ini juga memanfaatkan berbagai sarana media, termasuk tulisan, audio, dan visual, serta testimoni dari pasien TBC untuk mengurangi stigma di masyarakat. "Kemudian, memberikan testimoni pasien TBC untuk mengurangi stigma di masyarakat," tuturnya.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan TBC terus dioptimalkan.

Dinkes Surabaya Gencar Skrining Penderita TBC, Pengendalian Resiko Penularan Jadi Fokus Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/pertamina-2520266609.jpeg" alt="Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro saat melakukan kunjungan ke SPBU rest area KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek. (Pertamina.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro saat melakukan kunjungan ke SPBU rest area KM 57 A Tol Jakarta-Cikampek. (Pertamina.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; &nbsp;Pertamina berkomitmen memastikan jumlah pasokan dan distribusi BBM maupun LPG selama masa mudik Ramadan dan Idul Fitri&nbsp;ke-1445 Hijriah secara aman dan lancar. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro didampingi oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya melakukan kunjungan ke sejumlah sarana dan fasilitas Pertamina yang akan dilalui oleh pemudik pada rute Jakarta-Bandung. Dilansir dari laman Pertamina, Kamis (04/04). Tak hanya mengoptimalkan layanan, Pertamina juga berkomitmen menjaga kualitas dan kuantitas produk-produknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014514721/menhub-menko-pmk-kapolri-dan-panglima-tni-memantau-kesiapan-mudik-area-jawa-tengah">Menhub, Menko PMK, Kapolri dan Panglima TNI Memantau Kesiapan Mudik Area Jawa Tengah</a> Pertamina sebagai perusahaan energi wajib mendukung kegiatan tahunan ini untuk tentu saja kelancaran mobilitas masyarakat jelas Wiko dalam kunjungannya &ldquo;Ini penting bagi kami sampaikan kepada masyarakat sebagaimana slogan kita yang pasti pas, tentu saja kita akan menjamin kualitas dan kuantitas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir mengenai&nbsp;supply, maupun&nbsp;quality&nbsp;maupun&nbsp;quantity-nya,&rdquo; lanjut Wiko, Pertamina melalui&nbsp;Subholding Commercial &amp; Trading&nbsp;PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan, meliputi 115 Terminal BBM, 30 Terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 723 SPBE, 5.027 Agen LPG, dan 71 DPPU. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014514681/4-tips-membawa-hewan-peliharaan-saat-mudik-lebaran-simak-penjelasannya-agar-kesayangan-terhindar-stres-dan-tetap-nyaman">4 Tips Membawa Hewan Peliharaan saat Mudik Lebaran, Simak Penjelasannya agar Kesayangan Terhindar Stres dan Tetap Nyaman</a> Guna memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen &amp; Outlet LPG Siaga, Kios Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki&nbsp;stand by, dan fasilitas Kesehatan di beberapa region Wiko mengatakan, Pertamina juga akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) yang efektif bertugas terhitung mulai 25 Maret hingga 21 April 2024, Hadir pula layanan pendukung seperti portable unit, dan motoris. Dan pada kesempatan itu, Wiko juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perwira Pertamina, khususnya tim yang bertugas selama pelaksanaan Satgas RAFI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014514629/5-tips-persiapan-mudik-lebaran-supaya-sekeluarga-nyaman-di-perjalanan">5 Tips Persiapan Mudik Lebaran Supaya Sekeluarga Nyaman di Perjalanan</a> &nbsp;&ldquo;Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu saja dedikasi ini tidak lain sebagai pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua,&rdquo; pungkas Wiko. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian&nbsp;Sustainable Development Goals&nbsp;(SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan&nbsp;Environmental, Social &amp; Governance&nbsp;(ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pertamina juga berkomitmen menjaga kualitas dan kuantitas produk-produknya mengoptimalkan layanan selama masa mudik Ramadan.

Pasti Pas, Pertamina Siap Optimalkan Layanan Masa Mudik Ramadan dan Idul Fitri.

Optimalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Optimalkan

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Janji Optimalkan Anggaran APBN: Nggak akan Ada Sisa Uang yang Berlebihan

Respons Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Menkeu Purbaya: Belum Ada, Saya Optimalkan yang Ada

Dinkes Surabaya Gencar Skrining Penderita TBC, Pengendalian Resiko Penularan Jadi Fokus Utama

Pasti Pas, Pertamina Siap Optimalkan Layanan Masa Mudik Ramadan dan Idul Fitri.

Download Aplikasi JawaPos.com