<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Yonhap-1728516778.jpg" alt="Partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. (Yonhap)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Deklarasi singkat Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tentang darurat militer telah menjerumuskannya dalam krisis kepemimpinan yang paling parah dalam masa jabatannya. Hal tersebut membuat blok oposisi mendorong pemakzulan Yoon Suk Yeol, dengan menuduhnya melakukan pengkhianatan.</p> <p>Enam partai oposisi, termasuk oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK), secara bersama-sama mengajukan rancangan undang-undang kepada Majelis Nasional, Rabu (4/12), untuk menggulingkan Yoon Suk Yeol. Mereka berencana melakukan pemungutan suara, atas RUU tersebut paling cepat pada Jumat (6/12).</p> <p>Perkembangan terbaru itu terjadi, setelah presiden mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba pada pukul 22.23 pada Selasa (3/12). Presiden menggunakan alasan kebutuhan mendesak untuk membasmi kekuatan anti negara, yang menargetkan oposisi, yang telah berulang kali memblokir penunjukan personel dan proposal anggaran.</p> <p>Sementara sekitar 280 tentara memasuki kompleks majelis dan bahkan gedung utama, 190 anggota parlemen berhasil mencapai aula utama dan memberikan suara sekitar pukul 01.00 pada Rabu (3/12), menuntut agar presiden mencabut darurat militer.</p> <p>Sebab, hukum mengharuskan presiden mematuhi hasil pemungutan suara Majelis, Yoon mengumumkan keputusan untuk mematuhi sekitar pukul 04.20, yang mengakhiri krisis selama enam jam.</p> <p>Blok oposisi berargumen, darurat militer tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendeklarasikan, seperti menjaga ketertiban umum selama masa perang atau keadaan darurat nasional lainnya.</p> <p>Mereka berpendapat, mendeklarasikan darurat militer dalam kondisi seperti itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan konstitusional, yang dapat menjadi dasar pemakzulan.</p> <p>Mosi (keputusan) itu ditulis bersama oleh enam partai oposisi, DPK, Partai Membangun Kembali Korea, Partai Reformasi Baru, Partai Progresif, Partai Pendapatan Dasar, dan Partai Demokratik Sosial. Seluruh 191 anggota parlemen dari enam partai oposisi, berpartisipasi dalam pengajuan mosi tersebut, sebagaimana yang diberitakan <em>The Korea Times</em>.</p> <p>Seorang pejabat DPK mengatakan, mosi tersebut diharapkan akan secara resmi diperkenalkan selama sesi pleno pada Kamis (5/12) dini hari. Setelah mosi pemakzulan diajukan, pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 24 hingga 72 jam, yang berarti pemungutan suara dapat dimulai pada Jumat (6/12) pagi.</p>

Anggota parlemen dari partai oposisi, ajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol ke kantor legislatif Majelis Nasional di Seoul

Presiden Korea Selatan Menghadapi Pemakzulan setelah Deklarasi Darurat Militer yang Dinilai Ceroboh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Woo-Won-Shik-by-Yonhap-1-2395729273.jpg" alt="Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik memimpin sidang paripurna darurat untuk mencabut status darurat militer di Korea Selatan. (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik memimpin sidang paripurna darurat untuk mencabut status darurat militer di Korea Selatan. (Yonhap)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;</strong>Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi Parlemen Korea Selatan pada hari Rabu (4/12) waktu setempat, mengesahkan upaya untuk mencabut deklarasi darurat militer yang dibuat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.</p> <p>Rapat majelis tersebut menghadirkan 190 anggota parlemen untuk memberikan suara setuju, sebagaimana yang diberitakan The Korea Herald.</p> <p>Woo Won Shik sebagai ketua Majelis Nasional menggelar sidang paripurna darurat pada hari Rabu dini hari, beberapa jam setelah presiden mengumumkan darurat militer.</p> <p>Menurut hukum di Korea Selatan, presiden diharuskan mencabut deklarasi tersebut jika Majelis Nasional memintanya setelah pemungutan suara mayoritas.</p> <p>Sehari sebelumnya (3/12), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat.</p> <p>Yoon Suk Yeol menuduh oposisi negara berniat melumpuhkan pemerintah, dengan 'kegiatan anti-negara yang merencanakan gerakan pemberontakan.'</p> <p>Keputusan ini diambil setelah Partai Demokratik Korea (DPK) yang beroposisi, mencerca rancangan anggaran yang dirampingkan di komite anggaran parlemen, dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap auditor negara dan kepala jaksa penuntut.</p> <p>&ldquo;Darurat militer ditujukan untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas,&rdquo; kata Yoon Suk Yeol dalam pidatonya, seperti diberitakan The Korea Times.</p> <p>Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa keputusan untuk mengumumkan darurat militer ditujukan untuk membangun kembali dan melindungi negara. Yang ia gambarkan sebagai menghadapi tantangan yang signifikan.</p> <p>Pergerakan yang dilakukan presiden ke-20 Korea Selatan ini dipicu dengan 22 upaya pemakzulan yang telah diajukan terhadap pejabat pemerintah sejak pelantikannya pada bulan Mei 2022.</p>

Majelis meloloskan permintaan untuk mencabut darurat militer di Korea Selatan, yang di umumkan Presiden Yoon Suk Yeol

Majelis Kabulkan Permohonan untuk Mencabut Status Darurat Militer di Korea Selatan yang Dibuat Presiden Yoon Suk Yeol

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/Subhan-496778447.png" alt="SUBHAN SETOWARA" width="100%">
<figcaption>SUBHAN SETOWARA</figcaption>
</figure> <p>Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) di Solo (3/11) menandai fase penting peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Probowo. Terlebih, pertemuan itu terjadi kala sejumlah media dan pengamat menilai bahwa pasca dilantiknya Prabowo, Jokowi akan &rsquo;&rsquo;ditinggal&rsquo;&rsquo;.</p> <p>Pertemuan Prabowo-Jokowi tersebut menunjukkan dinamika yang tak lazim dalam transisi kepemimpinan politik di Indonesia. Kendati, tesis Barbara Geddes dalam Paradigms and Sand Castles (2003) memang sudah mengamini: para pemimpin akan berusaha membangun aliansi yang dapat melindungi kekuasaan mereka, bahkan setelah mereka tidak lagi berkuasa.</p> <p>Fenomena itu tak lazim dalam konteks Indonesia. Sebab, menurut data sejarah dan peristiwa politik masa lalu, belum pernah ada presiden yang mampu memastikan bahwa penerusnya adalah orang yang sesuai dengan pilihan politiknya. Lebih-lebih, menjaga keberlanjutan agar penerusnya sejalan dengan visi dan program yang sebelumnya telah ia jalankan.</p> <p><strong>Dinamika</strong></p> <p>Presiden pertama Soekarno (1945&ndash;1967) dilengserkan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Soeharto (1967&ndash;1998) setelah 32 tahun berkuasa mundur akibat tekanan reformasi dan krisis ekonomi. B.J. Habibie (1998&ndash;1999) setelah hanya menjabat selama 1,5 tahun tidak mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Pun tidak berperan dalam menentukan penerusnya.</p> <p>Selanjutnya, Abdurrahman Wahid (1999&ndash;2001) dilengserkan MPR melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarnoputri (2001&ndash;2004) kalah dalam Pilpres 2004 dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, SBY (2004&ndash;2014) yang kala itu memimpin Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, yang akhirnya kalah oleh Jokowi-Jusuf Kalla.</p> <p>Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi (2014&ndash;2024), yang secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Gibran, menjadi presiden pertama yang berhasil memastikan penerusnya sesuai dengan keinginannya. Lebih-lebih, wakil Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, adalah anak kandung Jokowi.</p> <p>Dari sisi stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan nasional, legasi Jokowi tersebut menjadi penanda positif. Ini adalah dinamika baru dalam fenomena perpolitikan nasional, yang belum bisa diprediksi apakah bisa berlanjut di peralihan kepemimpinan berikutnya atau tidak.</p> <p>Namun, situasi ini juga tak sedikit memberikan dampak negatif, terutama potensi kemunduran demokrasi dan dominasi elite politik.</p> <p>Keberhasilan Jokowi dalam menentukan penerus bisa menimbulkan kesan bahwa proses demokrasi semakin terkendali oleh kekuatan elite. Keterlibatan intensif dalam menentukan penerus bisa dipersepsikan sebagai upaya melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu yang bisa membatasi variasi pemimpin dan ide dalam sistem politik Indonesia.</p> <p>Hal tersebut juga berpotensi menghambat kritik serta oposisi. Dengan penerus yang disiapkan, risiko minimnya ruang bagi oposisi politik dan kritik meningkat. Jika pemerintah terkesan hanya memperkuat pengaruh satu kubu, masyarakat mungkin akan terbatas dalam menyuarakan pandangan yang berbeda sehingga berpotensi mengurangi dinamika demokrasi.</p> <p><strong>Persona Jokowi</strong></p> <p class="class-paragraph">Namun, harus diakui, legasi Jokowi ini tidak terjadi begitu saja. Itu merupakan perpaduan antara persona, gaya politik, dan kebijakan strategis Jokowi selama dia memimpin. Salah satu ciri yang menarik adalah anomali persona dan gaya politik Jokowi. Dengan persona yang kalem, sederhana, dan merakyat, dia bisa menampilkan gaya berpolitik yang kontras: tega dan pragmatis, bahkan terkesan kasar.</p> <p>Uniknya, gaya berpolitik itu, sekalipun menuai banyak kritik, tetap membuatnya menjadi sosok yang disukai masyarakat. Berdasar survei LSI Denny J.A. yang dirilis pada medio Oktober 2024, sebanyak 80,8 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi selama menjadi presiden.</p> <p>Sekalipun persona dan gaya berpolitik Jokowi kontras, sisi itulah yang membuatnya memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat bawah maupun kalangan elite. Personanya yang apa adanya dan low-profile sangat disukai masyarakat bawah, sementara gaya berpolitiknya yang pragmatis membuatnya memiliki pengaruh kuat di lingkaran elite politik. Mungkin, memang itulah cara Jokowi menancapkan legasinya.</p> <p>Di sisi lain, gaya berpolitiknya yang pragmatis tampak pada strateginya dalam membangun koalisi besar dan menaklukkan hati lawan politik. Yang paling fenomenal tentu saja ketika ia merangkul mantan rivalnya pada 2019, Prabowo, untuk masuk dalam kabinetnya.</p> <p>Apa pun itu, legasi Jokowi telah menampilkan ciri yang tak biasa dalam wajah perpolitikan Indonesia. Apakah legasi itu akan berdampak positif bagi keberlanjutan pembangunan bangsa sebagai peta jalan menuju Indonesia emas atau justru meruntuhkan fondasi demokrasi kita, patut kita tunggu.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em><strong>*) SUBHAN SETOWARA,</strong>&nbsp;Dosen FISIP UMM, direktur eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar</em></p>

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) di Solo (3/11) menandai fase penting peralihan kepemimpinan dari Jokowi

Legasi Jokowi

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ahmad-heryawan-bilang-tidak-tahu-ada-korupsi-di-bjbs_m_.jpg" alt="Ahmad Heryawan alias Aher.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Heryawan alias Aher.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan alias Aher, angkat bicara terkait kemungkinan tidak akan ada oposisi pada pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto nanti. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," kata Aher di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, PKS sendiri telah masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Hal ini ditandai dengan kerja sama politik PKS bersama KIM pada Pilkada Serentak 2024, khususnya pada Pilkada Jakarta, yakni pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung KIM Plus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jakarta kita masuk kim plus dan di tempat-tempat yang lain. Begitu pula di pusat," ucap Aher.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aher menekankan, pihaknya melalui perwakilan anggota dewan ada di parlemen juga akan tetap menjadi pengontrol pemerintah. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan PKS, pada era pemerinrahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015115510/pks-ungkap-tengah-proses-pemecatan-terhadap-anggota-dprd-singkawang-tersangka-dugaan-asusila">PKS Ungkap Tengah Proses Pemecatan Terhadap Anggota DPRD Singkawang Tersangka Dugaan Asusila</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak dong. Kami pun di zaman SBY ketika kita bergabung, ketika kita memberikan masukan, kita beri masukan. Tapi yang beradab, yang membangun," ujar Aher.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Aher pun menekankan terkait isu akan merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan ke depan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden, apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," kata Aher

Tak Akan Lagi jadi Oposisi, PKS Serahkan ke DPR untuk Kontrol Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-1JPG-3670112695.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Analis komunikasi politik Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, dinamika saat ini mengisyaratkan bahwa akan semakin sedikit kubu partai politik yang memilih jalur oposisi. Bahkan, tak dimungkiri bahwa partai politik semakin enggan menjadi oposisi.</p> <p>Menurut Hensat, sapaan Hendri Satrio, keengganan parpol menjadi oposisi disebabkan kurangnya dukungan masyarakat saat pemilu. Hal tersebut bisa dilihat dari perolehan kursi parlemen yang tak banyak mengalami peningkatan. "Jadi, tak ada reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Sebagai contoh, dua parpol oposisi di awal pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin, yakni PKS dan Demokrat. Dua parpol tersebut tidak mendapatkan dukungan signifikan saat pemilu. PKS hanya naik 3 kursi di DPR tahun ini. Sedangkan kursi Partai Demokrat justru turun. Padahal, dua partai itu memberikan cukup banyak masukan kritis kepada pemerintah.</p> <p>"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan PDI Perjuangan yang menang saat Pemilu 2014. Setelah itu, otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.</p> <p>Dia menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika melihat dinamika politik di Indonesia. "Yang ada adalah kekuatan di luar pemerintahan. Tapi, jika didukung rakyat, seharusnya suara parpol oposisi naik ya," ujar Hensat.</p> <p>Dia menegaskan, oposisi tetap dibutuhkan pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan kepada pemangku kebijakan.</p> <p>"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari, misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," tandasnya. <strong>(far/tyo/c7/oni)</strong></p>

Dinamika saat ini mengisyaratkan bahwa akan semakin sedikit kubu partai politik yang memilih jalur oposisi.

Parpol Bergabung ke Koalisi Prabowo, Pengamat Sebut Semakin Sedikit Kubu Partai yang Memilih Jalur Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/Khaleda-Zia-Dhaka-Tribune-364469854.jpg" alt="Pemimpin oposisi Bangladesh, Khaleda Zia, dibebaskan. (Dhaka Tribune)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin oposisi Bangladesh, Khaleda Zia, dibebaskan. (Dhaka Tribune)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin pada Senin (5/8) malam memerintahkan pembebasan pemimpin oposisi Khaleda Zia beberapa jam setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara tersebut di tengah maraknya aksi protes.</p> <p>Sebuah pernyataan kantor Presiden menyebutkan seluruh partai politik sepakat membubarkan parlemen untuk membentuk pemerintahan transisi seperti yang diumumkan sebelumnya oleh Panglima Militer Jenderal Waker-uz-Zaman. Keputusan itu muncul setelah para pemimpin partai oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, bertemu Presiden.</p> <p>Zia, ketua BNP sekaligus Perdana Menteri Bangladesh dua periode (1991-1996 dan 2001-2006), telah ditahan sejak 2018. Disebutkan pula bahwa semua pengunjukrasa yang ditahan selama aksi protes mahasiswa akan dibebaskan, sementara itu panglima telah berjanji akan menyelidiki kematian pengunjuk rasa yang terjadi belum lama ini.</p> <p>Pernyataan militer menyampaikan bahwa semua kantor akan dibuka mulai hari Selasa, setelah beberapa pekan demonstrasi kekerasan berlangsung di mana sekitar 300 mahasiswa tewas.</p> <p>Sebelumnya pemimpin gerakan mahasiswa mengecam Hasina yang diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama 15 tahun berkuasa.</p> <p>"Kami akan membawa Hasina ke pengadilan meskipun dia telah melarikan diri dari negara ini," kata Nahid Islam, ketua koordinator protes, kepada seorang wartawan di ibu kota Dhaka. Menurut Islam, kerangka pemerintahan transisi akan dirumuskan dalam waktu 24 jam ke depan.</p>

Keputusan itu muncul setelah para pemimpin partai oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, bertemu Presiden

Perdana Menteri Tinggalkan Negara, Presiden Bangladesh Bebaskan Pemimpin Oposisi Khaleda Zia 

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan seluruh kadernya tidak berada pada zona nyaman. Ia menegaskan, partai yang dipimpinnya memiliki kesabaran yang luar biasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang enggak mau ngikut? ya iyalah, udahlah, enggak usah zona nyaman, zona nyaman melulu," kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014686766/ahmad-sahroni-minta-dokter-yang-perkosa-pasien-hamil-dihukum-berat-sudah-melanggar-hukum-dan-sumpah-profesi">Ahmad Sahroni Minta Dokter yang Perkosa Pasien Hamil Dihukum Berat, Sudah Melanggar Hukum dan Sumpah Profesi!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati pun mengingatkan ajaran Soekarno atau Bung Karno tentang kesabaran revolusioner. Ia menegaskan, PDIP harus tetap solid dan terus maju pantang mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bung Karno mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya kesabaran revolusioner. Bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid bergerak, terus, terus, maju terus, maju terus, tidak pantang mundur untuk apa? Mencapai kemenangan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014686760/tingkah-jenaka-dahlan-iskan-ikuti-tren-iwak-bandeng-dalam-saga-transfer-persebaya-surabaya">Tingkah Jenaka Dahlan Iskan Ikuti Tren 'Iwak Bandeng' dalam Saga Transfer Persebaya Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden RI ke-5 itu menambahkan, PDIP akan tetap solid bergerak hanya untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Ia menegaskan, jika ada kader yang tak setuju untuj segera keluar dari PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk apa? supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya. Itulah tugas dari partai kita, PDI Perjuangan. Siapa yang tidak setuju angkat tangan, eh kan selalu separo-separo. Apa artinya kalau tidak setuju sebagai ketua umum di sini saya mengatakan, keluar kamu, tidak perlu ikut dengan partai kami," pungkasnya.</div>

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginginkan seluruh kadernya tidak berada pada zona nyaman.

Megawati Ingin PDIP Tak Berada di Zona Nyaman, Sinyal Oposisi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/pelari-PDIP-3240526784.jpeg" alt="DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (17/5)." width="100%">
<figcaption>DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (17/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (17/5). Pelepasan pembawa obor ini dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP yang akan dilaksanakan di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024 mendatang.</p> <p>Dalam pelepasan ini hadir pengurus DPP, antara lain Ketua DPP Eriko Sotarduga serta Sukur H. Nababan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD Jawa Tengah Bambang 'Pacul' Wuryanto, Ketua Fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto, dan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) Hendrar Prihadi. Hadir juga Bupati Grobogan Sri Sumarni, anggota DPR RI Masinton Pasaribu, serta ratusan kader PDIP di Jawa Tengah.</p> <p>Acara dimulai dengan pertunjukan tari angguk dan abyor di hadapan para kader PDIP dan pelari pembawa obor. Para pelari yang berada di atas karpet merah berhadapan dengan para penari ketika mereka tampil.</p> <p>Setelah penampilan tari selesai, Bambang Pacul dan Eriko memberikan sambutan. Rencananya para pelari akan disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di Jakarta nanti.</p> <p>Kemudian, api abadi Mrapen pun diambil melalui obor secara simbolis oleh Sukur yang didampingi Eriko. Obor lalu diserahkan kepada Hendrar Prihadi yang merupakan mantan Wali Kota Semarang itu.</p> <p>Hendrar bersama Sukur, Eriko, Bambang Pacul, dan jajaran PDIP lainnya lalu menyerahkan obor tersebut kepada para pelari. Ada puluhan pelari yang nantinya membawa obor tersebut dari Grobogan menuju Jakarta.</p> <p>Dalam sambutannya, Bambang Pacul menyatakan Partai ingin membawa semangat api abadi Mrapen ke dalam pelaksanaan Rakernas IV PDIP di Jakarta.</p> <p>"Terima kasih, Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk itu karena memang kata Bung Karno, semangat selalu digambarkan sebagai nyala api, bara api yang nan tak kunjung padam," kata Pacul.</p> <p>Ketua Komisi III DPR RI menyebutkan bahwa Bung Karno dalam ajarannya menyebut "Nationale Geest" (Roh dan Semangat Nasional), "Nationale Wil" (Kemauan Nasional) dan "Nationale Daad" (Perbuatan Nasional).</p> <p>"Ketika cita-cita politik ditampilkan itu wil-nya, sebelum daad, sebelum tindakan, itu ada geest, geest inilah semangat. Semangat inilah bara api dan bara api abadi yang tak kunjung padam adalah api perjuangan yang nanti kita bawa ke Rakernas Partai. Yang akan dibawa oleh para pelari kita yang luar biasa 520 kilometer jarak yang akan ditempuh. Kita beri semangat. Merdeka," kata Bambang Pacul.</p> <p>Sementara itu, Eriko menyampaikan kehadiran jajaran pengurus pusat Partai melepas para pembawa obor merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.</p> <p>"Kami menyerahkan api abadi yang akan dibawa ke Jakarta sepanjang 526 kilometer, melewati 20 kota/kabupaten dan tiga provinsi. Tetapi apa pun ceritanya yang dilewati ini harus menang. Karena nanti api Mrapen ini akan singgah di setiap kantor DPC yang ada. Dan ini menunjukan api nan tak kunjung padam bahwa semangat PDI Perjuangan yang nanti akan menuju tanggal 27 November 2024 harus menang. Apalagi yang 20 kota dan kabupaten bersama tiga provinsi," kata Eriko.</p> <p>Menurut Eriko, pengambilan api abadi Mrapen bukan tanpa alasan. PDIP, lanjut anggota DPR RI ini, ingin juga mengambil semangat api abadi untuk menghadapi tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2024 sekaligus menyemarakkan Rakernas IV PDIP.</p> <p class="class-paragraph">"Untuk itu, Rakernas ke-IV PDIP yang akan dibuka 24 Mei 2024 oleh Ibu Ketua Umum sampai 26 Mei 2024 diselenggarakan di Ancol, Jakarta tentunya harus menghidupkan semangat api nan tak kunjung padam dari Mrapen di Grobogan ini," kata Eriko.</p> <p>Eriko menyampaikan api Mrapen ini diambil pertama kali dalam pelaksanaan Ganefo yang pertama pada 1 November 1963. Kemudian PON ke-X pada 1981. Selain itu, juga hari olahraga nasional dan lain-lain.</p> <p>"Tidak kebetulan Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen meminta kami untuk dapat mengambil api Mrapen ini, mengambil api nan tak junjung padam ini menjadi semangat bagi kita semua," kata dia.</p> <p>Eriko juga menegaskan Rakernas ini mempunyai tiga tujuan, pertama untuk berkondolidasi mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Kedua mempersiapkan Pilkada yang nanti akan disongsong pada 27 November 2024. Dan ketiga, pidato dan arahan politik Ketua Umum Megawati.</p>

Rencananya para pelari yang membawa obor perjuangan ini akan disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di Jakarta nanti.

PDIP Lepas Pelari Pembawa Obor Api Perjuangan dari Grobogan Menuju Rakernas V di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Api-Abadi-Mrapen-3347864390.jpg" alt="DPP PDI Perjuangan mulai menggelar tahapan acara rapat kerja nasional (Rakernas) ke-5, dengan menyalakan obor dengan api abadi Mrapen di Grobokan, Jawa Tengah, Jumat (17/5)." width="100%">
<figcaption>DPP PDI Perjuangan mulai menggelar tahapan acara rapat kerja nasional (Rakernas) ke-5, dengan menyalakan obor dengan api abadi Mrapen di Grobokan, Jawa Tengah, Jumat (17/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPP PDI Perjuangan mulai menggelar tahapan acara rapat kerja nasional (Rakernas) ke-5, dengan menyalakan obor dengan api abadi Mrapen di Grobokan, Jawa Tengah. Api abadi itu akan dibawa ke dalam acara Rakernas ke-V DPP PDIP yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Obor api itu dinyalakan oleh Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, yang kemudian diberikan kepada para pelari untuk dibawa ke Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teman-teman seperjuangan diamanapun berada. Sebagai seorang kader, atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof dr Hj. Megawati Soekarnoputri, dan atasnama dewan pimpinan pusat, saya Sukur Nababan menyulut obor ini,&rdquo; kata Sukur Nababan sambil memegang obor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eriko mudah-mudahan api ini akan membara di dada kita semua. Ini adalah sebuah lambang, sehingga pada perhelatan kita nanti, di Pilkada 2024, dimanapun kita bertarung, PDI Perjuangan, kita menangkan dan kita kembali berkuasa di seluruh kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia,&rdquo; tegas Sukur Nababan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menegaskan proses perjuangan seorang calon pemimpin itu harus melalui bermacam-macam tahapan, bukan secara instan, layaknya dikarbit. Hal ini disampaikan Eriko saat memberi sambutan dalam prosesi pengambilan Api Abadi Mrapen, di Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (17/5).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu tidak kebetulan kenapa api Mrapen ini yang diambil. Bahwa perjuangan itu, adik-adik tidak bisa langsung cess (instan, red). Tetapi seperti lari marathon, memerlukan tahapan-tahapan yang panjang," ucap Eriko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Eriko mengatakan, api perjuangan yang dibawa dari sumber api abadi ini diharap bisa memantik semangat kader PDIP di daerah-daerah untuk solid memenangkan Pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu Rakernas ke IV PDIP yang akan dibuka 24 Mei 2024 oleh ibu ketua umum sampai 26 Mei 2024, yang akan diselenggarakan di Ancol di Jakarta, tentunya harus menghidupkan semangat api nan tak kunjung padam dari Mrapen di Grobogan ini," papar Eriko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, prosesi pengambilan api abadi ini menjadi rangkaian Rakernas ke-IV PDIP. Sejumlah elite PDIP pun hadir di lokasi, di antaranya Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Bupati Grobogan, Sri Sumarni, Wasekjen PDIP, Utut Adianto, Ketua DPP PDIP bidang Olahraga Eriko Sotarduga. Prosesi ini juga dimeriahkan dengan rangkaian kesenian tradisional khas Jateng, yakni tari Gambyong dan tari Anggong.</div> </div>

proses perjuangan seorang calon pemimpin itu harus melalui bermacam-macam tahapan, bukan secara instan, layaknya dikarbit.

Jelang Rakernas ke-V, DPP PDIP Nyalakan Api Abadi Mrapen Simbol Lahirkan Pemimpin Tak Bisa Instan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/JKT_Mega-Pertemuan-Dengan-TPN_MIFTAHUL-HAYAT-06-2037410271.jpeg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  usai pertemuan tertutup di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  usai pertemuan tertutup di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengungkapkan bahwa delapan nama sudah dikantongi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Eriko mengatakan, dari delapan nama tersebut salah satunya terdapat mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Mas Djarot termasuk di delapan nama itu, kira-kira begitu yah, nah termasuk," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eriko menjelaskan, nama-nama yang muncul tersebut masih sebatas perbincangan di internal PDIP. Selain Djarot, ada juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau Hendi. Lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," ujar Eriko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dua nama lainnya, Eriko masih belum mengungkapnya. Dia menyebut akan ada kejutan terkait Pilakada Serentak 2024. Dia pun berseloroh jika nama politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro bisa saja masuk dalam bursa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Eh, jangan-jangan Mas Seno mungkin, anak muda. Jangan bilang tidak mungkin. Dan dua lagi saya tidak mau sebut namanya. Bisa saja kejutan-kejutan," ucap Eriko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Delapan nama itu sebelumnya sempat diutarakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menyebut saat ini pihaknya masih menjaring nama-nama yang akan diusung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan Pilgub Jakarta,ya nama-nama baru dijaring, ini sangat dinamis," ujar Hasto di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, saat ini terdapat delapan nama yang sudah dikantongi Megawati untuk diusung PDIP di Pilgub Jakarta.</div> <div dir="auto">Hanya saja, Hasto enggan mengungkapkan nama-nama tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar 8 nama. Dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Bu Megawati Soekarnoputri," pungkas Hasto.</div>

Ada mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau Hendi. Lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oposisi

Berita Terkini