<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-130210-1484314385.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opidi WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opidi WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-192610-2600461716.jpeg" alt="Logo Badan Kesbangpol. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Logo Badan Kesbangpol. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024 bertempat di Sidang Paripurna DPRD Jatim, Surabaya, Kamis (24/4). Penyerahan WTP ditandai dengan prosesi penandatanganan Berita Acara oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djasin, serta pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan kepada Pemprov Jawa Timur. Dimana WTP yang diraih tahun Ini merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut sejak tahun 2015. Gubernur Khofifah mengatakan bahwa raihan Opini WTP sepuluh kalinya berturut sejak 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dan kerja keras seluruh stakeholder terutama wujud komitmen tata kelola pemerintahan yang baik. Raihan WTP ini tidak terlepas dari peran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan stakeholder lain yang memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. &ldquo;Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur,&rdquo; ujarnya. Keberhasilan meraih opini WTP ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jatim telah memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya. "Ini artinya bahwa laporan keuangan daerah berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan sehingga Pemprov Jatim dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik baiknya," katanya. Di tengah tantangan keterbatasan sumber daya dan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Pemprov Jatim tetap konsisten dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup (quality of life) masyarakat. Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. "Semoga hasil dari pemeriksaan laporan keuangan ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta secepat munhkin untuk melakukan perbaikan pengelolan keuangan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," tutupnya. Dalam sambutannya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI Widhi Widayat mengatakan, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Dimana, Pemprov Jatim telah berhasil meraih Opini WTP Sepuluh Kali berturut turut sejak Tahun 2015. Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan bedasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interm, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan hingga kecukupan pengungkapan. Opini sendiri, lanjutnya, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurutnya, pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-190003-2318878249.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima opini WTP dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian interm dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Pihaknya mengapresiasi langkah Jatim yang menyerahkan LHP sehingga menjadi provinsi yang paling awal menyerahkan LHP kepada BPK. Dan ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan akuntablitas negara. "Ini mencerminkan konsistensi akuntabilitas keuangan negara dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim," tegasnya.

BPK kembali memberikan predikat Opini WTP pada LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024.

Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Komitmen Kuat Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/WhatsApp-Image-2024-07-29-at-160021-3631429544.jpeg" alt="TRANSPARAN: BPKH kembali meraih opini WTP untuk kali keenam berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dana haji dengan penuh kehati-hatian dan integritas.(Dok. BPKH)" width="100%">
<figcaption>TRANSPARAN: BPKH kembali meraih opini WTP untuk kali keenam berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dana haji dengan penuh kehati-hatian dan integritas.(Dok. BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali keenam secara berturut-turut. Prestasi itu menunjukkan komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara akuntabel, transparan, syariah, dan penuh kehati-hatian sesuai ketentuan undang-undang. &rdquo;Capaian ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPKH. Opini WTP ini sangat penting sebagai bukti amanah kepercayaan umat yang terus kami jaga. Dana haji dikelola secara akuntabel, transparan, dan penuh kehati-hatian,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Fadlul menambahkan bahwa opini WTP itu menjadi motivasi bagi BPKH untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji di masa depan. BPKH mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian ini. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi calon jemaah haji Indonesia. Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan bahwa laporan keuangan BPKH mencakup neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan laporan realisasi anggaran. Hingga Desember 2023, posisi dana haji yang dikelola BPKH meningkat menjadi Rp 166,74 triliun, naik dari Rp 166,54 triliun pada 2022. Dana tersebut terdiri atas Rp 162,88 triliun untuk alokasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,86 triliun untuk dana abadi umat. BPKH juga berhasil membukukan nilai manfaat sebesar Rp 10,93 triliun pada 2023, meningkat dari Rp 10,13 triliun pada 2022. Nilai manfaat itu digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account bagi jemaah tunggu. Dari sisi solvabilitas dan likuiditas, BPKH menunjukkan kinerja yang baik. Rasio solvabilitas BPKH pada 2023 sebesar 100,56 persen, menunjukkan kemampuan BPKH dalam melunasi utang dan kewajibannya. Rasio likuiditas wajib BPKH pada tahun yang sama mencapai 2,09x biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), menunjukkan kesiapan dana BPKH yang melebihi dua kali pelaksanaan haji. &rdquo;BPKH mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen menyelesaikan untuk perbaikan kinerja terus-menerus. Audit yang dilakukan BPK menjadi bukti bahwa dana haji mendapatkan pengawasan yang sangat ketat,&rsquo;&rsquo; kata Amri Yusuf di Jakarta, Selasa (23/7). Berdasar Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, laporan keuangan disampaikan setiap semester dan tahunan kepada presiden dan DPR. (als/c6/wir) &nbsp;

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPKH Enam Kali Raih Opini WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/erick-wtp-2235383442.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir." width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus memastikan bisnis BUMN berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. Sekaligus untuk mendukung praktik berjalannya BUMN berlandaskan good corporate governance.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Erick Thohir saat menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP dan LHP, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi. Dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata," kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick Thohir menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi berdasarkan inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun bentuk akuntabilitas yang dimaksud salah satunya menyampaikan blueprint BUMN 2024-2034 yang berfokus pada perbaikan di beberapa bidang. Terlebih, BUMN secara konsisten terus mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan, sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hendra berharap kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)&nbsp;yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK," ujar Anggota VII BPK RI yang juga merupakan pemimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN, Slamet Edy Purnomo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerima secara langsung LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya, persaingan ekonomi"

LKPP dan LHP BUMN Peroleh Opini WTP dari BPK, Erick Pastikan Bisnis Berjalan Transparan-Akuntabel-Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/BOBBY-26-A-2394952713.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Pemko Medan berhasil mencetak hattrick dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara sebanyak tiga kali berturut-turut. Hal ini terungkap saat Bobby Nasution menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Audit Rinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022&nbsp; yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Kamis (25/5). "Atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih atas opini WTP yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama terutama dalam menyajikan laporan yang lebih baik lagi ke depannya," kata Bobby Nasution seraya menambahkan akan segera menindaklanjuti hasil LHK yang telah diberikan tersebut. Sebelum penyerahan LHP, Bobby Nasution, Ketua BPK Perwakilan Sumut dan Ketua DPRD Medan Hasyim SE lebih dahulu melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Sumut atas audit rinci LKPD Kota Medan TA 2022 tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumut dalam sambutannya menyampaikan, Pemko Medan telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA 2022 kepada BPK tepatnya tanggal 27 Maret 2023. Dikatakannya, hal itu sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. "BPK mendapatkan amanat untuk menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima. Selamat kepada Pemko Medan yang telah meraih opini WTP untuk ketiga kalinya," ungkap Eydu.

Pemko Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan TA 2022.

Di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution, Pemko Medan Cetak Hattrick, Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/wtp-sidoarjo.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia. Capain itu untuk yang ke 9 kali berturut-turut diraih Pemkab Sidoarjo sejak LKPD tahun 2013 lalu.  Penghargaan opini WTP 9 kali berturut-turut tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor pada acara penyerahan penghargaan pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11). Acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid.  Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor bersyukur Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya prestasi tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntable sesuai dengan regulasi yang ada.  “Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2021 Pemkab Sidoarjo mendapat opini WTP. Dan menjadi tugas kami kedepan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut, ini”ujar Bupati H. Ahmad Muhdlor.  Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga dari dukungan penuh seluruh masyarakat Sidoarjo. Oleh karenanya, bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajarannya dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah.  “Hasil seperti ini wajib kita jaga, dan ini kewajiban kita bersama supaya dalam setiap pembelanjaan APBD bisa sesuai regulasi dan transparansi,” pintanya.  Bupati muda itu akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Ia menilai pentingnya opini WTP karena itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.  "Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," pungkasnya.

Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan WTP 9 Kali Berturut-turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221114-WA0038.jpg" alt="Kepala daerah menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala daerah menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari kementerian keuangan (kemenkeu) atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Isyana Ballroom Hotel Bumi Kota Surabaya, Senin (14/11).  Capaian opini WTP kali ini merupakan kesepuluh yang diraih Pemkot Surabaya. Pemkot kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.  ”Alhamdulillah, kita sebetulnya sudah mendapatkan penghargaan ini dulu di kementerian keuangan di Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan WTP sepuluh kali berturut-turut,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Selain mendapatkan penghargaan dari kemenkeu, Kota Surabaya juga mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 10 miliar tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kita akan segera pikirkan (penggunaannya). Tetapi untuk WTP sepuluh kali berturut-turut ini, saya dedikasikan untuk seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang kita punya,” ujar Eri.  Untuk mempertahankan capaian tersebut, Eri Cahyadi berharap semua ASN di lingkungan Pemkot Surabaya bisa melaksanakan administrasi secara transparan untuk mempertanggungjawabkan semua anggaran yang dikeluarkan.  ”Harus memulai semuanya dari kelurahan sampai dengan di perangkat daerah (PD), sehingga transparansi itu akan terwujud dan pertanggungjawaban juga benar. Sehingga anggaran yang disahkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, anggaran 2023 lebih bermanfaat bagi masyarakat Surabaya,” ucap Eri.  Penyerahan piagam dan plakat opini WTP diserahkan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penyusunan Laporan Keuangan Bagus, Pemkot Surabaya Dapat Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221114-WA0039.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima penghargaan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta 37 pemerintah kabupaten/kota menerima penghargaan dari menteri keuangan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.  Piagam penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid kepada Gubernur Khofifah dan bupati/wali kota se-Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11). Atas penghargaan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur. Opini WTP diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Jatim.  ”Penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan. Kita berharap outcome dari opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.  Gubernur Khofifah juga menyerahkan opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 kabupaten/kota di Jatim. Gubernur menyerahkan penghargaan opini WTP kepada 5 pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya.  Penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut. Serta 4 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP di bawah lima tahun berturut.  ”Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan produktif pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu juga memotivasi daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya,” kata Khofifah.  Khofifah menyatakan, capaian yang berhasil diraih kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat pada 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.  ”Capaian opini WTP menunjukkan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP,” terang Khofifah.  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid mengatakan, penghargaan itu sudah dilaksanakan selama 15 tahun. Pencapaian WTP diharapkan bisa terus dipertahankan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.  ”Mempertahankan WTP merupakan sebuah reputasi dalam menunjukkan kinerja pemerintah atau good governance telah diterapkan di Jawa Timur. Hal tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Jatim bersama kabupaten/kota patut berbangga atas seluruh capaian yang diterima hari ini,” ucap Taukhid.  Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian predikat 10 tahun berturut-turut, Gubernur Khofifah memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) Rp 10 miliar kepada masing-masing pemerintah daerah yang akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2023.  Daerah yang berhasil mendapatkan BKK pada 2023 adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya yang berhasil memperoleh predikat 10 tahun berturut turut memperoleh opini WTP. Sebelumnya, BKK pada tahun anggaran 2022 juga telah diterima Kota Blitar yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dan Kota Malang yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.

Laporan Keuangan Jatim Dapat Penghargaan 7 Tahun Berturut-turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaik" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyampaik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah daerah atau lembaga terbebas dari kasus korupsi, dikutip dari ANTARA.  Mahfud MD, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9), mengatakan bahwa seperti di wilayah Provinsi Papua yang mendapatkan Opini WTP delapan kali berturut-turut ternyata tidak menjamin bebasnya wilayah itu dari praktik korupsi dengan ditetapkannya Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.  "Papua mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena WTP. WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi," kata Mahfud.  Mahfud menjelaskan selama ini di lembaga-lembaga atau daerah yang terjerat kasus korupsi juga memperoleh status WTP dari Kementerian Keuangan. Ada sejumlah contoh lembaga yang terjerat kasus korupsi meskipun mengantongi status WTP.  Menurut dia, saat dirinya memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendapatkan status WTP sebanyak belasan kali, ternyata masih ditemukan tindak pidana korupsi.  "Saya memimpin MK, itu sampai sekarang sudah belasan kali WTP. Tapi koruptornya ada dua, jadi WTP (tetap) ada korupsinya," katanya.  Ia menambahkan status Opini WTP itu sesungguhnya merupakan kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati meskipun sebuah lembaga atau daerah mendapatkan status WTP, namun tetap ada tindak pidana korupsi.  Salah satu jenis transaksi yang bisa mendapatkan opini WTP namun sesungguhnya merupakan tindak pidana korupsi adalah adanya kick back atau pengembalian uang dalam jumlah tertentu kepada sejumlah oknum setelah transaksi dalam pembukuan dilakukan, katanya.  "Kontrak sudah benar, pembukuan benar, kemudian ada kick back. Jadi misalnya membangun gedung Rp500 miliar, kemudian dikembalikan Rp50 miliar (tidak tercatat). Itu ketahuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.  Pada Juni 2022, Provinsi Papua mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan 2021 dan merupakan yang ke-8 kali secara berturut-turut. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa opini WTP tersebut merupakan kerja keras seluruh pihak.  Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2022 menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9).  Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022. Namun, saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Kasus Lukas Enembe jadi Contoh Status WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Ganjar-Terima-WTP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk kali ke-11, Provinsi Jawa Tengah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun punya pesan tersendiri atas capaian opini WTP yang kesekian kalinya itu. Opini WTP ke 11 itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK perwakilan Jateng Ayub Amali, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5).  Ayub menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis. Yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020. “Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub.  Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.  “Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak. Ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” papar Ganjar.  Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.  “Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.  Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.  “Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu per waktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” tandas Ganjar. (bay/ria).

Terima Opini WTP ke-11 dari BPK, Ganjar: Kita Tak Boleh Asoy-Asoy Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-7-1-2.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin resmi berstatus tersangka dini hari kemarin (28/4). KPK menyangka Ade sebagai pemberi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.  Kasus tersebut berawal ketika Ade Yasin selaku bupati berkeinginan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.  Keinginan itu direspons dengan upaya pengondisian susunan tim audit interim (pendahuluan).  Pada Januari lalu, terjadi kesepakatan pemberian uang antara pegawai BPK Perwakilan Jabar Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan dua pejabat Pemkab Bogor. Yakni, Maulana Adam (sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) serta Ihsan Ayatullah (Kasubbid kas daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah).  Sebagai realisasi dari kesepakatan itu, Maulana dan Ihsan diduga memberikan uang Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah, Kasub auditorat Jabar III yang juga menjabat pengendali teknis di BPK Perwakilan Jabar. ”ATM (Anthon) kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA (Ihsan). Nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu,” beber Ketua KPK Firli Bahuri.  Audit lantas dilaksanakan mulai Februari hingga April dengan hasil beberapa rekomendasi. Di antaranya, tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang memengaruhi opini. Padahal, temuan fakta tim audit menyebut adanya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda–Pakan Sari senilai Rp 94,6 miliar yang tidak sesuai dengan kontrak.  Firli menambahkan, selama audit tersebut, diduga terjadi beberapa kali pemberian uang dari Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa. Di antaranya, dalam bentuk uang mingguan Rp 10 juta. ”Sehingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp 1,9 miliar,” terang Firli.  Selain Ade, KPK menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka pemberi suap. Yakni, Ihsan, Maulana, dan Rizki Taufik selaku pejabat pembuat komitmen dinas PUPR. Sementara itu, tersangka penerima suap adalah empat pegawai BPK Perwakilan Jabar. Selain Anthon dan Hendra, tersangka lain adalah Arko Mulawan (ketua tim audit interim Bogor) dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa).  Tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sementara itu, Ade Yasin mengklaim tidak tahu-menahu tentang transaksi yang dibongkar KPK. Menurut dia, pemberian uang untuk pengondisian opini WTP tersebut adalah inisiatif anak buahnya. ”Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi, sebagai pimpinan saya harus siap bertanggung jawab,” kata politikus perempuan yang juga ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar itu.  Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti penggunaan pasal 5 dan pasal 13 yang diterapkan KPK kepada pemberi suap. Pasal itu cenderung tidak memberikan efek jera lantaran hukuman maksimal yang rendah. ”KPK harus mengembangkan kasus ini agar pelaku pemberi suap juga mendapatkan hukuman yang setimpal, apalagi pelakunya adalah kepala daerah,” ujarnya.

Demi Status WTP, Bupati Bogor Ade Yasin Beri Tim BPK Uang Mingguan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#opini wtp

Berita Terkini