<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/dji_fly_20251218_130438_0028_1766052934525_photo-3702293926.jpg" alt="Foto Udara sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang Junjung Sirih, Kab. Solok. Sumatera Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto Udara sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang Junjung Sirih, Kab. Solok. Sumatera Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera. Yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Selama dalam penanganan&nbsp;bencana, publik relatif tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Ketidakpuasan itu tergambar dalam survei opini yang dilakukan Media Survei Nasional (Median). Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, mayoritas responden menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana tersebut. Jumlahnya sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Pusat dalam menangani banjir di Sumatera. Sedangkan responden yang menyatakan puas 38,3 persen. "Beberapa alasan utama ketidakpuasan publik; antara lain 26,8 persen responden menilai respons pemerintah tidak cukup cepat. Selain itu sebanyak 10,4 persen responden menyebut bantuan yang diberikan dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan korban," ungkap Rico Marbun di Jakarta pada Selasa (20/1). Adapun hasil rilis survei opini itu diambil dari pengguna media sosial dalam tema &ldquo;Bedah Opini Penanganan Bencana Sumatera &amp; Isu Politik Lainnya". Survei itu menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Pusat, khususnya Presiden dan kementerian terkait dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sebanyak 2,8 persen responden melihat banyak pejabat tinggi negara memberikan perhatian langsung di lokasi bencana; serta 2,7 persen responden yang menilai respons pemerintah sangat cepat. &ldquo;Suara ketidakpuasan masih lebih dominan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap kehadiran negara dalam penanganan bencana, terutama dari sisi kecepatan, kecukupan bantuan, dan langkah pencegahan,&rdquo; ujar Rico. Survei Median ini dilaksanakan pada 9 hingga 13 Januari 2026 melalui penyebaran kuesioner di media sosial. Responden merupakan pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas, dengan distribusi sampel dilakukan secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Total responden yang terlibat dalam survei ini berjumlah 1.000 orang.

Selama dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, publik relatif tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Publik Tidak Puas dengan Pemerintah Atas Penanganan Banjir di Sumatera

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/IMG_9343JPG-1120255476.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah masuk pembahasan di internal Komisi III DPR RI. Pembahasan ini dipastikan akan berjalan transparan dan terbuka mendengar opini publik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman tak memungkiri ada penolakan dari kalangan tertentu terhadap RUU KUHAP ini sejak dibahas pertama kali pada 2012. Terlebih karena dianggap melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saat itu pun RUU KUHAP disebut oleh ICW sebagai pembunuh KPK karena dihilangkannya penyelidikan dan adanya pengaturan soal Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP) yang memegang kekuasaan menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penahanan dan upaya paksa lainnya. Banyak pihak terutama KPK sendiri yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP dihentikan," ujar Habiburokhman, Kamis (17/4). Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan,&nbsp;pada 2014 pemerintah dan DPR sepakat akan menunda pembahasan RUU KUHAP sembari memprioritaskan pembahasan RUU KUHP. Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa dibahas kembali karena DPR telah berganti periode sampai tiga kali. Selain itu, RUU KUHAP dengan draft tahun 2012 tersebut tidak termasuk dalam status carry over sebagaimana diatur Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Habiburokhman&nbsp;menyatakan, dalam rapat internal Komisi III DPR Masa Keanggotaan 2024-2029 tanggal 23 Oktober 2024, Komisi III melakukan penyusunan RUU Hukum Acara Pidana. Komisi III selanjutnya menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana Dalam proses menyiapkan NA dan RUU Hukum Acara Pidana, Badan Keahlian telah melakukan serangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat berupa diskusi dengan aparat penegak hukum antara lain Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Sosek Polri Iwan Kurniawan hingga Wamenkum Edward Omar Syarief Hiariej, diskusi dengan sejumlah LSM antara lain ICJR, LeIP, IJRS. "Pada tanggal 23 Januari 2025 BK DPR RI mengadakan Webinar dengan narasumber Edward Omar Syarief Hiariej, Jampidum Asep Nana Mulyana, Staf Ahli Kapolri Iwan Kurniawan, Guru Besar FH UNAIR Nur Basuki Wirana, Akademisi Univ Trisakti Albert Aries, Advokat Magdir Ismail, Advokat Teuku Nasrullah, Ketua YLBHI Muhamad Isnur," imbuhnya. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui zoom dan lebih dari 7.300 peserta melalui Youtube DPR RI. Peserta webinar ini berasal dari kalangan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi advokat, dan aparat penegak hukum. Penyerapan aspirasi masyarakat terus berlanjut di Komisi III yang melakukan setidaknya 8 kegiatan yaitu Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial tanggal 10 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI tanggal 12 Februari 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Advokat yaitu Maqdir Ismail, Luhut M.P. Pangaribuan dan Petrus Bala Pattyona, pada tanggal 5 Maret 2025, Publikasi NA dan RUU tentang Hukum Acara Pidana melalui laman www.dpr.go.id pada tanggal Tanggal 20 Maret 2025. DPR&nbsp;juga mengadakan konferensi Pers terkait launching RUU tentang Hukum Acara Pidana tanggal 20 Maret 2025 , RDPU dengan advokat dan akademisi. Dewan pun menyerap aspirasi dari rakyat. "Yang pertama ternyata MA justru menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), yang kedua advokat menginginkan adanya pasal khusus yang mengatur imunitas advokat, yang ketiga seluruh Fraksi setuju agar pasal penghinaan Presiden di KUHP harus diselesesaikan terlebih dahulu dengan RJ dan keempat pasal keharusan adanya izin peliputan media dihapus atas permintaan Aliansi Jurnalis Indepeden," pungkasnya.

Pembahasan RUU KUHAP ini di DPR RI dipastikan akan berjalan transparan dan terbuka mendengar opini publik.

 Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan, Serap Masukan dari Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/IMG_20240723_214715-2792197886.jpg" alt="Verrell Bramasta. (instagram: bramastavrl)" width="100%">
<figcaption>Verrell Bramasta. (instagram: bramastavrl)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Verrell Bramasta yang biasanya dikenal sebagai aktor membintangi sejumlah sinetron, series, dan film, kini memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang mungkin belum banyak diketahui orang. Verrell tampil memukau menyampaikan presentasi tentang kekuatan digital diplomasi dan media sosial di Oxford Summer Courses.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Verrell mengupas tentang media sosial bisa digunakan sebagai alat untuk diplomasi digital. Ia pun menjelaskan bahwa di era digital seperti sekarang, media sosial memegang peranan penting dalam menyampaikan pesan dan memengaruhi opini publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Verrell Bramasta menyampaikan presentasinya dengan lancar menggunakan bahasa Inggris, sebagaimana terlihat dalam unggahan TikTok miliknya. Namun yang menarik perhatian adalah ketika Verrel dengan bangga memperkenalkan bahasa Indonesia di depan para peserta dari berbagai negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah Verrell memperkenalkan bahasa Indonesia di forum internasional seperti ini dianggap sebagai bentuk upaya memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah global. Tidak hanya itu, Verrell Bramasta juga menyisipkan unsur Islam ke dalam presentasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya pada saat memulai presentasi, putra Venna Melinda itu mengucapkan salam khas Islam yaitu "Assalamu'alaikum".&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Verrell Bramasta juga menutup presentasinya dengan mengucapkan "terima kasih, salam cinta dari Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presentasi yang dibawakan Verrell tidak hanya memukau, tetapi juga memancing berbagai tanggapan positif dari publik. Banyak yang terkesan dengan cara Verrell membawakan materi dengan santai namun tetap padat informasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya Allah keren banget pak dewan," komentar salah satu netizen ke Verrell Bramasta yang merupakan anggota DPR RI terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bangga banget sekarang tambah sholeh dan rajin ibadah," timpal yang lainnya.</div>

Verrell tampil memukau menyampaikan presentasi tentang kekuatan digital diplomasi dan media sosial di Oxford Summer Courses.

Di Oxford Summer Courses, Verrell Bramasta Presentasikan Kekuatan Media Sosial Membentuk Opini Publik

opini publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#opini publik

Berita Terkini

Publik Tidak Puas dengan Pemerintah Atas Penanganan Banjir di Sumatera

Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan, Serap Masukan dari Publik

Di Oxford Summer Courses, Verrell Bramasta Presentasikan Kekuatan Media Sosial Membentuk Opini Publik

Download Aplikasi JawaPos.com