<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-3-2173924272.jpg" alt="Suasana gedung bertingkat diselimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana gedung bertingkat diselimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong perusahaan industri untuk mengendalikan emisi serta memenuhi ketentuan baku mutu emisi sebagaimana diatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, perusahaan industri perlu berkomitmen mengelola emisi melalui beberapa upaya. Di antaranya memasang alat pengendali pencemaran udara, memiliki petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara dan operator instalasi pengendali pencemaran udara yang tersertifikasi, serta melakukan pemantauan terhadap emisi yang dihasilkan. Kemudian secara rutin melaporkan secara real time kepada KLHK. &rdquo;Para pelaku industri telah tertib dalam memenuhi baku mutu emisi sesuai peraturan yang berlaku,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif kemarin. Febri menambahkan, untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku industri, hingga masyarakat. &rdquo;Kemenperin sesuai dengan tugas dan fungsinya terus melakukan pembinaan kepada industri melalui pendekatan industri hijau,&rdquo; katanya. Di sisi lain, Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek terus mengidentifikasi sumber-sumber emisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan polusi udara di Jakarta. Baik itu yang bersumber dari pembangkit listrik maupun pembakaran terbuka dan lainnya. Tim melakukan identifikasi sejak Senin (21/8). Kemarin satgas yang dibentuk KLHK tersebut menghentikan kegiatan operasional empat perusahaan gara-gara melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. Keempatnya adalah PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada di Marunda, kemudian PT Maju Bersama Sejahtera di Cakung dan PT Pindo Deli 3 di Karawang. Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek Rasio Rido Sani mengungkapkan, PT Wahana Sumber Rezeki, PT Unitama Makmur Persada, dan PT Maju Bersama Sejahtera bergerak di bidang usaha stock pile. Sedangkan PT Pindo Deli 3 bergerak di bidang usaha pulp and papers. Terkait sanksi, Rasio yang juga menjabat direktur jenderal penegakan hukum KLHK mengatakan, perusahaan yang melanggar dapat dikenai beberapa sanksi. Baik itu perdata, pidana, maupun keduanya. Namun, penjatuhan sanksi harus berdasar fakta hukum yang ditemukan di lapangan. &rdquo;Jadi, kami sekarang juga sedang melakukan pengukuran udara di lokasi tersebut. Kalau memang ternyata hasil pengukuran perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran atau debu-debunya melebihi baku mutunya, kita akan gugat perdata. Termasuk juga bisa pidana,&rdquo; jelas Rasio. Saat ini pihaknya juga melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi lain. &rdquo;Nanti hasilnya akan disampaikan di hari selanjutnya. Termasuk tindak lanjut sanksi dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang sudah kita hentikan operasionalnya saat ini,&rdquo; katanya. Sementara itu, Ketua Harian Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek Sigit Reliantoro mengungkapkan, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara di Jabodetabek. Selain menggalakkan uji emisi dan identifikasi sumber-sumber polusi, dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Sejauh ini upaya itu terkendala minimnya potensi awan hujan. Selain TMC, direktur jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan KLHK tersebut menerangkan, dilakukan teknologi alternatif lain. Di antaranya adalah membuat semprotan air berkabut dari gedung-gedung yang tinggi. Saat ini pihaknya sedang menginventarisasi gedung-gedung tinggi yang potensial untuk dihubungkan dalam kegiatan tersebut. Terpisah, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek. Inmendagri itu memuat sejumlah arahan yang meliputi penerapan sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri. (dee/agf/gih/far/c9/fal)

KLHK menghentikan kegiatan operasional empat perusahaan gara-gara melakukan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan.

Kendalikan Polusi Udara Jakarta, KLHK Hentikan Operasional 4 Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IRFAN-SAPUTRA-GARUDA.jpg" alt="Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Garuda Indonesia Tb Irfan Setiaputra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengimbau para kreditur untuk mengoptimalkan periode pendaftaran kewajiban usaha pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal.  Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, hal itu sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mengintensifkan komunikasi bersama kreditur dalam tiap tahapan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang kini tengah berlangsung.  “Tengat waktunya akan berlangsung hingga 5 Januari 2022 besok, pukul 17.00 WIB dengan menghubungi tim pengurus dan mendaftarkan klaimnya,” kata Irfan dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (4/1).  Irfan menjelaskan, proses pendaftaran administratif berupa penagihan kewajiban usaha tercatat dan penyertaan dokumen penunjang pada tahapan PKPU Sementara ini akan diikuti proses pra-verifikasi yang nantinya berlangsung dari tanggal 6 Januari hingga 18 Januari 2022 mendatang.  "Kami tentunya mengharapkan periode pendaftaran bagi kreditur ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para mitra usaha yang memiliki tagihan kewajiban usaha tercatat kepada Garuda Indonesia, untuk selanjutnya dapat berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suaranya atas proposal perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia," ungkapnya.  Irfan mengungkapkan, sejauh ini Garuda telah menerima respons yang positif dan kondusif dari banyak mitra usaha. Hal ini tentunya diharapkan dapat terus berlanjut pada proses pemungutan suara nanti yang menjadi aspek esensial dalam tahapan PKPU Sementara ini.  “Tentunya dengan dimaksimalkannya periode pendaftaran ini bagi para kreditur, nantinya tahapan PKPU Sementara kami harapkan dapat berlangsung secara optimal, efisien, dan juga adil bagi seluruh pihak yang tentunya dengan senantiasa mengedepankan asas transparasi dan akuntabilitas dalam setiap mekanismenya,” pungkasnya.

Bos Garuda: Proses PKPU, Operasional Perusahaan Tetap Berjalan Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/images-1.jpeg" alt="Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Arbitrase Internasional London atau London Court of International Arbitration (LCIA) telah memutuskan PT Garuda Indonesia Tbk kalah dalam kasus gugatan pembayaran sewa pesawat. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari gugatan lessor pesawat Helice Leasing S.A.S dan Atterisage S.A.S (Goshawk) terkait kewajiban pembayaran sewa pesawat perusahaan yang diajukan kepada LCIA diawal 2021. Dengan demikian, maskapai pelat merah tersebut harus membayar seluruh kewajibannya.  Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan, beberapa opsi penyelamatan Garuda paska putusan arbitrase di London. Di antaranya, pemerintah bisa memberikan dana talangan melalui penugasan Badana Usaha Milik Negara (BUMN) jasa keuangan. Khususnya perbankan untuk bisa membentuk kredit sindikasi atau penerbitan surat utang baru.  “Opsi ini paling memungkinkan ditengah dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang cukup tinggi sehingga tidak menganggu likuiditas bank BUMN,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (11/9).  Lulusan University Of Bradford tersebut menyebut, opsi kedua yakni melikuidasi aset perusahaan dan anak usaha yang masih tersisa. Artinya, Garuda menempuh jalur pailit. Dananya kemudian untuk pembayaran utang prioritas kepada kreditur yang memenangkan arbitrase.  Namun, proses tersebut akan memakan waktu lama. Sebab, harus melalui proses kurasi hingga lelang aset. Tapi konsekuensinya, Garuda bisa dihidupkan kembali dengan nama brand yang berbeda. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan maskapai nasional.  Opsi terakhir, kata Bhima, pemerintah menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Baik terhadap Garuda langsung maupun melalui holding BUMN pariwisata. “Opsi ini relatif mahal karena PMN akan mendorong defisit APBN melebar. Padahal target defisit dibawah 3 persen pada 2023 dari posisi kisaran 5,7 persen,” jelasnya.  Terpisah, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menghormati putusan LCIA. Merespons hal tersebut, kini pihaknya akan melakukan koordinasi bersama kuasa hukum untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Komunikasi juga terjalin intensif dengan Goshawk untuk menjajaki kesepakatan terbaik menyelesaikan kewajiban usaha perusahaan di luar proses hukum yang telah berlangsung. Salah satunya dengan mempertimbangkan kemungkinan penjajakan skema restrukturisasi maupun strategi alternatif penunjang lainnya.  “Komunikasi sejauh ini kami cukup optimistis penjajakan yang dilakukan dapat menghasilkan kesepakatan terbaik bagi seluruh pihak. Khususnya dengan memperhatikan aspek keberlangsungan usaha di tengah tekanan kinerja industri penerbangan akibat pandemi,” ucap Irfan.  Dia memastikan, putusan LCIA tersebut tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional Garuda. Penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal.

Garuda Indonesia Pastikan Putusan Gugatan Tak Ganggu Operasional