<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/TAHUN-BARU-27-4092396531.jpg" alt="Ilustrasi: Pesta kembang api di car free night Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta di malam tahun baru (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pesta kembang api di car free night Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta di malam tahun baru (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Selama Car Free Night (CFN) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M. H. Thamrin berlangsung mulai pukul 18.00 WIB hari ini (31/12) sampai pukul 02.00 WIB besok (1/1), hanya operasional MRT yang tidak terpengaruh. Transjakarta yang biasa melintas Sudirman-Thamrin akan beroperasi terbatas.&nbsp; Karena itu, hanya MRT yang bisa diandalkan untuk menjangkau beberapa titik panggung hiburan di sepanjang jalur tersebut. Berdasar informasi dari Polda Metro Jaya, beberapa titik panggung di sepanjang Sudirman-Thamrin terdiri atas Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Dukuh Atas, Semanggi, SCBD, dan FX Sudirman. Selain itu, titik keramaian juga berada di Taman Lapangan Banteng, Kawasan Monumen Nasional (Monas), Kawasan Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Central Park, dan Kota Tua. Khusus titik-titik panggung yang berada di Jalan Sudirman-Thamrin, Komarudin menyarankan masyarakat menjangkau panggung-panggung itu menggunakan MRT. &rsquo;&rsquo;Saat pukul 18.00 WIB, akses Transjakarta hanya sampai batas Patung Kuda dan Bundaran Senayan. Itu batas Transjakarta. Selebihnya bisa menggunakan MRT,&rdquo; kata Komarudin. Sesuai dengan rencana, pembatasan operasional Transjakarta di Jalan Sudirman-Thamrin berlangsung sampai pukul 02.00 WIB besok. Di luar jalur tersebut, Transjakarta beroperasi penuh selama 24 jam. Sehingga masyarakat yang hendak berangkat dan pulang dari lokasi acara perayaan tahun baru dapat menggunakan moda transportasi tersebut &rsquo;&rsquo;Jam 2 dini hari, masyarakat yang nanti akan kembali setelah malam pergantian tahun, nanti akan dilayani oleh Transjakarta. Kami akan normalkan kembali di atas pukul 02.00 pagi, itu kembali Transjakarta akan dioperasionalkan kembali, dinormalkan kembali,&rdquo; jelasnya. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu sudah menjelaskan bahwa lebih dari 2 ribu personel gabungan TNI-Polri akan disebar di sejumlah simpul-simpul jalan. Khususnya lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kepadatan arus lalu lintas akibat meningkatnya volume dan mobilitas masyarakat di Jakarta selama tahun baru. (*) &nbsp;

Selama Car Free Night, MRT Jakarta jadi andalan dalam transportasi, Transjakarta beroperasi terbatas, akses hingga pukul 02.00 WIB

Hanya Operasional MRT Tak Terpengaruh CFN Sudirman-Thamrin Malam Nanti, Berikut Titik-Titik Panggung Hiburan yang Bisa Dijangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/beroperasi-komersil-mulai-1-april-mrt-akan-keluarkan-kartu-jelajah_m_.jpg" alt="Sekertaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin" width="100%">
<figcaption>Sekertaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Usai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT), akan segera diterbitkan Kartu Jelajah. Namun kartu yang dikerluarkan masih dalam bentuk single trip&nbsp;atau satu kali perjalanan terlebih dahulu.&nbsp; Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin menyatakan bahwa Kartu Jelajah akan menjadi pionir dalam operasional MRT.&nbsp;Menurutnya kartu akan dikeluarkan secara bertahap. "Jadi bertahap, nanti kami akan umumkan tentunya kami berharap penumpang atau calon penumpang bisa mendapat tiketnya lebih awal sebelum 1 April, tapi nanti kami akan umumkan waktunya," tutur Kamaluddin di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Tidak hanya itu, pembayaran MRT juga bisa menggunakan uang elektronik (e-Money) dari BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan Bank DKI. Kelima kartu bank tersebut bisa dipakai saat MRT Jakarta beroperasi komersial pada 1 April 2019 nanti. "Sebagai alternatif juga untuk kartu bank lainnya saya konfirmasi memang sudah bisa digunakan sejak tanggal 1 April, lima bank itu," ucapnya. Sebagai informasi, MRT Jakarta akan dioperasikan secara komersil pada 1 April mendatang. Calon penumpang nantinya harus menggunakan tiket jika akan naik MRT. Sementara itu, tarif MRT yang telah ditetapkan yakni Rp 10 ribu per 10 kilometer. Atau Rp 3.000 untuk tarif terendah dan Rp 14 ribu untuk tarif tertinggi.

Beroperasi Komersial Mulai 1 April, MRT Akan Keluarkan Kartu Jelajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mrt-diresmikan-tanpa-harga-tiket-pengamat-nilai-ada-unsur-politik_m_.jpg" alt="Kereta Ratangga saat dilakukan uji coba" width="100%">
<figcaption>Kereta Ratangga saat dilakukan uji coba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peresmian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada Minggu (24/3) esok, dinilai terlalu memasksakan. Pasalnya hingga kini besaran tarif MRT belum ditetapkan. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga melihat Pemprov DKI dan DPRD DKI tidak sinergi dalam melakukan tugasnya. Padahal hal itu bisa ditetapkan sebelum peresmian. Nantinya angka yang telah ditetapkan bisa dievaluasi kembali. Ia menilai hal ini ada kaitannya dengan unsur politik. Sehingga proses penentuan tarif MRT berjalan lambat. "Penetapan tarif MRT tidak akan tercapai dalam waktu dekat kalau ini lebih terkait dengan alasan politik. Kenapa tidaktetapkan dulu misal Rp 10 ribu nanti dievaluasi lagi setelah Pilpres untuk diturunkan atau diintegrasikan," jelasnya kepada JawaPos.com, Sabtu (23/3). Menurutnya sudah seharusnya tarif tidak membebani masyarakat dan berintegrasi harganya dengan moda transportasi lain, misalnya Transjakarta dan Jak Lingko. Namun, lagi-lagi pejabat mengkaitkan semuanya dengan politik. "Percepatan peresmian MRT tahap 1 dan groundbreaking tahap 2 siap tidak siap harus dilakukan minggu ini. Sebab ini minggu terakhir yang menentukan Pilpres," ungkapnya. Maka dari itu, Nirwono melihat latar belakang politik yang berbeda, bermain dalam penetapan tarif ini. Utamanya di DPRD DKI Jakarta. Padahal menurutnya tarif yang belum ada saat peresmian tidak baik adanya. "Sebenarnya sekarang kalau belum siap tarifnya tapi diresmikan juga akan jadi masalah. Tapi kan susah, Anggota DPRD DKI terlihat alot menyepakati tarif karena latar belakang politik berbeda," tandasnya. Untuk diketahui, penetapan tarif yang sebelumnya dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa diumumkan sebelum peresmian akhirnya batal. Sebab, anggota dewan masih berbeda pendapat. Dipastikan, MRT Jakarta akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo besok (24/3) walaupun tarif komersil daripada kereta cepat tersebut belum ada besarannya. Namun, Anies tetap berharap Rapimgab soal tarif pada Senin (25/3) dapat berjalan dengan lancar.

MRT Diresmikan Tanpa Harga Tiket, Pengamat Nilai Ada Unsur Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-tegaskan-belum-ada-tarif-tidak-menghalangi-peresmian-mrt_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang operasional Moda Raya Terpadu (MRT) berbagai persiapan dilakukan dengan matang. Mulai dari izin hingga sertifikasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan seluruhnya sudah siap. Anies mengatakan pada 24 Maret mendatang MRT akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun untuk operasional secara komersil baru akan dilakukan mulai 1 April. "Semua izinnya sudah siap dan 24 Maret besok peresmian tapi operasional nanti, operasional secara komersial ya tanggal 1 April," tegasnya di Stasiun MRT Istora Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/3). Bahkan setelah mengetahui, DPRD DKI Jakarta akan membahas tarif pada Senin (25/3), Anies terlihat santai. Ia menyatakan asal tidak lewat dari waktu operasional yaitu awal April maka semua akan baik-baik saja. "Kami MRT operasional terus jalan tapi secara komersial baru tanggal 1 April. Dewan juga Alhamdulillah sudah ada kesepakatan tinggal diketok saja nanti hari Senin," tegasnya. Bahkan Anies menyatakan belum adanya besaran tarif operasional, tidak menghalangi adanya peresmian MRT Jakarta. Pasalnya, kereta memang terus berjalan tanpa adanya hambatan. "Tidak (menghalangi) karena kan memang komersialnya baru 1 April. Seluruh kereta Ratangga akan digunakan, baik pada jam padat maupun tidak," pungkasnya.

Anies Tegaskan Belum Ada Tarif Tidak Menghalangi Peresmian MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/akan-diresmikan-jokowi-tarif-mrt-baru-ditetapkan-pekan-depan_m_.jpg" alt="Salah satu stasiun MRT Jakarta" width="100%">
<figcaption>Salah satu stasiun MRT Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta akan&nbsp;diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret mendatang. Namun, DPRD DKI Jakarta memastikan kalau tarif angkutan berbasis rel itu belum bisa disahkan pada saat peresmian. Ketua Bidang Keuangan Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menyatakan, saat peresmian kereta yang kerap disebut Ratangga tarif belum ditetapkan. Sebab, hal ini masih dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Senin (25/3). "Belum diputuskan tarifnya. Kami komisi C Senin pagi rapat, nah siangnya Rapimgab," ujar Santoso saat dikonfirmasi, Kamis (21/3). Hal ini tentunya menjadi kebingungan tersendiri di kalangan masyarakat, sebab yang diresmikan hanyalah fisiknya saja. Menurut Santoso ini tidaklah masalah, karena operasional komersil baru dilakukan mulai 1 April mendatang. "Nggak apa-apa (saat peresmian belum ada tarif), kan kita nggak boleh menghambat programnya Presiden," tegasnya. Santoso pun berharap agar saat Rapimgab berlangsung, para anggota dewan bisa menentukan tarif. Sehingga, nilainya bisa langsung diumumkan ke masyarakat yang ingin segera menggunakan Ratangga. "Mudah-mudahan nggak ada kemunduran lagi lah, karena sudah diresmikan," harapnya.

Akan Diresmikan Jokowi, Tarif MRT Baru Ditetapkan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usulan-mrt-dan-lrt-gratis-ternyata-hanya-untuk-warga-dki_m_.jpg" alt="PT MRT Jakarta tengah melakukan uji coba publik" width="100%">
<figcaption>PT MRT Jakarta tengah melakukan uji coba publik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan tarif dua moda teranyar di ibu kota yakni MRT dan LRT masih dalam pembahasan oleh Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta. Namun hingga kini belum ada kesepakatan, padahal pada akhir pekan ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi&nbsp;menyatakan, hasil rapat internal pihaknya akan merekomendasikan harga Rp 10&nbsp;ribu untuk MRT Jakarta dan Rp 6.000 untuk LRT Jakarta. Angka tersebut tak jauh berbeda dengan usulan dari Pemprov DKI Jakarta. "Gini&nbsp;kami&nbsp;menyetujui usulannya Pemprov DKI untuk tarifnya Rp 10 sama Rp 6.000&nbsp;untuk masing-masing MRT dan LRT. Itu berlaku umum ya," ujar&nbsp;Suhaimi saat dihubungi, Kamis (21/3). Tak hanya itu, pihaknya tetap mengusulkan agar kedua moda transportasi itu gratis hingga akhir 2019 ini. Namun fasilitas ini hanya untuk warga yang ber-KTP DKI saja. Sementara untuk warga di luar DKI tetap harus membayar sesuai tarif. Ia pun memiliki alasan khusus dengan usulannya itu. Karena menurutnya&nbsp;yang aktif memakai moda ini adalah warga Jakarta. Sehingga, pola penggunaan transportasi ini agar terbiasa. Suhaimi&nbsp;memastikan bahwa rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edy Marsudi. Sehingga, bisa langsung dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). "Kami&nbsp;berharap masyarakat DKI menikmati dulu. Biar terbiasa dengan itu transportasi massal yang baru ini sekaligus untuk mengukur kira-kira tingkat keterpindahan masyarakat dari masyarakat dari mobil pribadi ke transportasi massal itu seberapa," ujarnya.

Usulan MRT dan LRT Gratis Ternyata Hanya untuk Warga DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tiga-rekomendasi-ini-bisa-tekan-harga-mahal-tiket-mrt-jakarta_m_.jpg" alt="Ilustrasi MRT Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MRT Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Besaran tarif kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta memang dirasa mahal oleh beberapa warga. Namun ternyata hal ini bisa ditekan jika menerapkan beberapa cara. Sebab, saat ini PT MRT Jakarta pun masih mencari jalan keluar terbaik. Managing Partner Roland Berger Malaysia, Anthonie Versluis melihat pandangan bahwa besar kecilnya harga tiket harus disesuaikan dengan konteks kemacetan Jakarta. Sebab itu menjadi sebuah korelasi nantinya. "Mungkin sekarang itu tergolong mahal, namun itu tergantung beberapa faktor yang mempengaruhi harga, contohnya volume penumpang, cost atau biaya, dan level subsidi," ungkapnya kepada&nbsp;JawaPos.com, Sabtu (16/3). Anthonie jelas melihat bahwa langkah pengurangan harga tiket bisa dengan subsidi. Dia melihat Pemprov DKI Jakarta haruslah menggandeng erat MRT untuk mempromosikan kalau moda berbasis rel itu dapat mengurangi kemacetan. "Pemahaman saya adalah mereka (manajemen PT MRT Jakarta) sedang bernegosiasi dengan pemerintahan kota, terkait level subsidi ke PT MRT Jakarta, baik itu dalam bentuk subsidi langsung ke harga atau dalam bentuk cash flow support (bantuan arus kas)," jelasnya. Cara kedua adalah dengan pemasaran (marketing) agar ridership (level penumpang) naik. Ada beberapa fase untuk projek MRT ini, jika fase-fase tersebut diakselerasi, akan ada interconnectivity (interkonektifitas) lebih tinggi, sehingga ridership (level penumpang) di tiap line/ jalur naik. "Sehingga secara natural, dengan adanya volume penumpang, harga per tiket dapat diturunkan," papar Anthonie. Terakhir adalah, meningkatkan pendapatan non-farebox (non-tiket). Ini termasuk hal-hal seperti advertising (iklan), retail (rental ritil), property (projek-projek properti), tarif parkir, deal-deal WiFi, dan sebagainya. Sementara itu, Pengamat&nbsp;Transportasi Universitas Indonesia Alvinsyah pun menyetujui langkah ketiga tersebut. Namun bagaimanapun semua tergantung daripada Pemprov DKI untuk serius dalam komitmennya ke depan. "Ini perlu keseriusan, komitmen dan extra effort karena bersifat lintas sektor, lintas birokrasi dan terkait berbagai peraturan perundangan yang perlu direvisi," pungkas Alvinsyah. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan subsidi untuk MRT sebesar Rp 21 ribu sebab memang tarif asli pun cukup tinggi yakni Rp 31 ribu. Maka dari itu subsidi yang diusulkan cukup besar. Pemprov DKI Jakarta pun telah menampung beberapa usulan tarif. Seperti dari DKTJ yakni Rp 12 ribu untuk MRT dan sudah termasuk integrasi BRT atau Jak Lingko. Usulan tarif dari BUMD adalah Rp&nbsp;8.500-10&nbsp;ribu dan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri adalah Rp 10 ribu.

Tiga Rekomendasi Ini Bisa Tekan Harga Mahal Tiket MRT Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pesan-warga-dari-uji-coba-mrt-benahi-penunjuk-arah_m_.jpg" alt="Wartawan dan warga ikut merasakan uji coba operasional kereta MRT Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wartawan dan warga ikut merasakan uji coba operasional kereta MRT Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemarin warga Jakarta bisa menjajal naik moda raya terpadu (MRT). Dalam uji coba hari pertama itu, 4 ribu orang bisa menaikinya dengan rute Stasiun Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Setelah itu, setidaknya mereka bisa membandingkan lebih efektif naik mobil ataukah angkutan transportasi masal tersebut. Uji coba naik MRT terus dilakukan hingga 24 Maret mendatang. Total penumpang yang akan diangkut 285.600 orang. Direktur Utama PT MRT William Sabandar mengatakan, uji coba itu tak dipungut biaya. Warga Jakarta juga bisa membayar dengan kartu uang elektronik. ''Sudah bisa pakai kartu uang elektronik dari lima bank, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, dan Bank DKI,'' kata William. Kemarin Jawa Pos juga berkesempatan untuk mencoba naik MRT. Rute yang ditempuh mulai Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju ke Stasiun Lebak Bulus. Sebagaimana diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/opini/12/03/2019/selamat-datang-ratangga-kemacetan-ibu-kota-belum-selesai" target="_blank">MRT Jakarta</a> tahap I melintasi 13 stasiun, yakni dari Stasiun Bundaran HI-Dukuh Atas-Setiabudi-Bendungan Hilir-Istora-Senayan-Sisingamangaraja-Blok M-Blok A-Haji Nawi-Cipete Raya-Fatmawati-Stasiun Lebak Bulus. Perjalanan dimulai pukul 10.33 dari Stasiun Bundaran HI. Saat kereta datang, pintu kereta otomatis terbuka. Kondisi gerbong lumayan sejuk. Di sejumlah tempat di gerbong juga tertempel aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kereta. Selain itu, kereta dilengkapi dengan fasilitas ramah difabel. Sepanjang perjalanan dari HI ke Lebak Bulus, kereta hanya berhenti sekitar satu menit di setiap stasiun. Sementara itu, waktu tempuh dari stasiun satu ke stasiun lainnya paling lama dua menit saja. Sepanjang perjalanan, tak ada guncangan yang terasa. Karena itu, penumpang yang berdiri pun aman jika tidak berpegangan. Momen menarik perjalanan dari HI ke Lebak Bulus adalah ketika dari Stasiun Senayan menuju Stasiun Sisingamangaraja. Stasiun Senayan merupakan stasiun bawah tanah, sedangkan Stasiun Sisingamangaraja adalah stasiun layang. Setelah melewati belasan stasiun, kereta pun sampai di Stasiun Lebak Bulus. Total, perjalanan dari Bundaran HI ke Lebak Bulus sejauh 16 km bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit. Sari, ibu dua anak yang tinggal di daerah Ciputat Timur, kemarin menyempatkan ikut dalam uji coba. Sari memilih Stasiun Lebak Bulus sebagai titik keberangkatan. Perempuan berusia 32 tahun itu kemarin mengajak serta suami dan dua putranya yang masih balita. Sepanjang perjalanan dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI, tak banyak yang dikeluhkannya. ''Nyaman sekali, cepat juga. Paling yang harus dibenahi hanya penunjuk arah dan tong sampah yang kayaknya harus diperbanyak,'' ujarnya. Menurut Sari, kehadiran MRT amat dinanti. Sari menceritakan, biasanya perjalanan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI dengan menggunakan bus Transjakarta membutuhkan waktu 3-4 jam ketika jam pulang kerja.&nbsp;

Pesan Warga dari Uji Coba MRT: Benahi Penunjuk Arah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pt-mrt-usulkan-harga-tiket-operasional-rp-8500-per-10-km_m_.jpg" alt="PT MRT Jakarta mengusulkan tarif sebesar Rp 8.500 per 10 km." width="100%">
<figcaption>PT MRT Jakarta mengusulkan tarif sebesar Rp 8.500 per 10 km.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) masih&nbsp;mendiskusikan terkait penentuan tarif operasional yang akan diberlakukan untuk moda transportasi berbasis rel ini pada Maret 2019. Walaupun PT MRT dapat mengusulkan, namun tetap yang menentukan adalah Pemprov DKI Jakarta. Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar menyatakan, telah mengusulkan tarif sebesar Rp 8.500 untuk setiap perjalanan 10 kilometer. Menurutnya, itu tarif minimal yang layak untuk dikeluarkan dari kantong masyarakat. "Usulan dari kami itu Rp 8.500 per 10 km. Rata-rata Rp 8500 by distance kalau lebih pendek lebih murah. Kalau lebih panjang lebih mahal," jelas William saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/10). William menyatakan perbincangan dengan Pemprov masih alot. Sebab, pihak Pemprov DKI masih dalam mempertimbangkan semua aspek teknis sedangkan dirinya tidak terlalu paham terkait hal tersebut. "Rp 8.500 itu berdasarkan kerelaan membayar masyarakat itupun harus disubsidi jadi kalau harganya makin rendah subsidinya makin tinggi. Dengan optimis, William menyatakan bahwa dalam jangka panjang masyarakat akan menerima harga tersebut. Atas pertimbangan pelayanan yang baik dan kerelaan untuk membayar. "Kalau tiket harganya Rp 15 ribu kami nggak menyarankan untuk rata-rata, itu terlalu tinggi. Saran kami Rp 8.500- Rp 10.000," ujarnya. Sebelumnya, dalam rangkaian uji coba yang telah dilakukan, William telah memastikan jika tidak ada hambatan. Maka pada Maret 2019 masyarakat bisa mencoba moda transportasi yang pertama kali ada di Indonesia ini. William menyampaikan uji coba akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari kereta pertama yang akan memakan waktu 5 minggu. Sementara kereta ke-2 hingga ke-16 hanya akan diuji cobakan 1 minggu, jika percobaan pada kereta pertama berhasil dengan sempurna. "Sampai ke bulan Desember terus, mulai uji coba 3 bulan sampai Maret. Pertengahan Maret kami coba untuk operasi komersial," ujar William.

PT MRT Usulkan Harga Tiket Operasional Rp 8.500 Per 10 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lebih-mahal-dari-krl-tarif-mrt-rp-20-ribu_m_164951.jpeg" alt="Proyek MRT Jakarta sedang berlangsung" width="100%">
<figcaption>Proyek MRT Jakarta sedang berlangsung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) masih berlangsung pengerjaannya. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan besar tarif moda transportasi masal tersebut. Diperkirakan tarifnya sekitar Rp 20 ribu per orang. Jika dibandingkan dengan tarif angkutan masal lainnya seperti kereta rel listrik (KRL), angka ini diangka ini cukup tinggi. Kendati demikian Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan subsidi melalui public service obligation (PSO). Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, subsidi tarif dari pemerintah untuk MRT akan dikombinasikan dengan hasil pengelolaan dari transit oriented development (TOD). "Sampai dengan saat ini belum ada pengajuan untuk PSO-nya. Pasti kalau transportasi ini bersubsidi ya, tetapi nanti ini kan dikombinasikan dengan pengelolaan TOD," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10). TOD tersebut, lanjut Saefullah, diberlakukan seluruh stasiun, baik yang elevated (jalur layang) maupun yang underground (jalur bawah tanah). Nantinya, di sana diperbolehkan untuk komersial sebagai pertimbangan biaya operasional MRT. "Itu boleh saja nanti ada iklan, ada tenant-tenant di situ. Nah, itu nanti diperhitungkan untuk membiayai operasional dari MRT," kata dia. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar pernah menyebut perkiraan tarif yang dibebankan kepada penumpang MRT, yakni kisaran Rp 20 ribu. Namun, Pemprov DKI bersama PT MRT masih bisa menghitung ulang besaran tarif tersebut agar lebih terjangkau masyarakat. "Nanti dihitung lah pada saat menjelang operasional itu, pasti ada kebijakan ini kan bagaimana orang pindah kesitu dulu, ya. Dihitung dengan baik yang terjangkau, ya," tutur Saefullah. Lebih lanjut, dia mengatakan, keputusan PSO MRT berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Gak bisa dihitung secara kasar, nanti kan pasti kita juga banyak diskusi, ya. Apalagi terkait penganggaran pasti dengan dewan. Nanti kepala daerahnya pasti akan bertanya kepada teman-teman dewan," papar Saefullah.

Lebih Mahal dari KRL, Tarif MRT Rp 20 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#operasional mrt jakarta

Berita Terkini