<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200513_213644_1280x775-1.jpg" alt="Dansat Brimob Polda Papua Barat bersama belasan personelnya memburu pelaku hingga markas KNPB di Aifat Maybrat belum lama ini. Brimobda Papua Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Dansat Brimob Polda Papua Barat bersama belasan personelnya memburu pelaku hingga markas KNPB di Aifat Maybrat belum lama ini. Brimobda Papua Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Dua operasi yang dilakukan Polri, Operasi Nemangkawi di Papua dan Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah, dinilai menyerap anggaran yang besar. Karena itu, diharapkan dilakukan evaluasi agar lebih membawa hasil.  Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Imam Sugianto mengatakan, Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Papua diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap operasi di wilayahnya. ”Rekan Kapolda senior, Kapolda Sulteng dan Papua, (dua operasi) ini menyerap biaya yang cukup tinggi,” terangnya dalam rapim Polri di Mabes Polri kemarin.  Karena itulah dibutuhkan evaluasi terhadap dua operasi tersebut. Terkait apa yang telah berhasil dicapai dalam kedua operasi. ”Bila hasil operasi tidak maksimal, tentu Kapolda harus melakukan terobosan,” jelasnya.  Bahkan, perubahan-perubahan yang radikal kalau perlu dilakukan. Dia mengingatkan bahwa dua operasi itu seharusnya selesai 2020. Sekarang, diharapkan target dua operasi tersebut tercapai tahun ini.  Selain itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/operasi-tinombala/">Operasi Tinombala</a> saat ini telah diubah nama sandinya menjadi Operasi Madago Raya. Dalam presentasi Asops diketahui Madago Raya merupakan bahasa Poso yang berarti baik hati dan dekat dengan masyarakat.  Dia menjelaskan, pergantian nama sandi tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021. Yang pada tahap pertama akan berjalan selama tiga bulan. ”Akan diperpanjang hingga semua jaringan teroris MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tertangkap,” urainya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2021/operasi-tinombala-berganti-nama-jadi-operasi-madago-raya/">Operasi Tinombala Berganti Nama Jadi Operasi Madago Raya</a>  &nbsp;

Butuh Anggaran Besar, Operasi Nemangkawi dan Tinombala Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201204_211547-1.jpg" alt="Tim psikolog Biro SSDM Polri dan tim psikolog SDM Polda melakukan dukungan psikososial kepada korban kekerasan yang diduga dilakukan teroris MIT Poso. Sulapto Sali/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim psikolog Biro SSDM Polri dan tim psikolog SDM Polda melakukan dukungan psikososial kepada korban kekerasan yang diduga dilakukan teroris MIT Poso. Sulapto Sali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memutuskan mengganti nama Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah menjadi Operasi Madago Raya 2021. Perubahan nama ini dilakukan berdasarkan pertimbangan matang jajaran Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.  "Operasi Tinombala 2020 yang sekarang sudah berubah menjadi sandinya yaitu menjadi Operasi Madago Raya," kata Asops Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto dalam Rapim Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).  Madago Raya merupakan bahasa lokal di Poso. Kata itu memiliki arti baik hati, atau dekat dengan masyarakat. Sehingga nama tersebut diambil karena memiliki makna yang bagus.  Imam meminta jajaran untuk segera menyosialisasikan perubahan nama itu. Sehingga para jajaran di tingkat Polda jajaran mengetahui adanya perubahan sandi operasi.  "Ini mohon mulai disosialisasikan jadi tidak ada lagi Operasi Tinombala tapi Madago Raya," imbuhnya.  Dalam kesempatan ini, Imam juga mengingatkan jajaran Polri untuk mengelola dengan baik Operasi Nemangkawi di Papua. Sebab operasi ini juga tidak kalah penting dengan Operasi Madago Raya 2021.  "Dalam penyusunan Operasi Nemangkawi tahun yang lalu, di akhir tahun, mohon Pak Intelkam dengan jajaran Direktur Intel terutama menyelenggarakan operasi atau mengoptimalkan Satgas Nusantara untuk mengelola kelompok AMP (Aliansi Mahasiswa Papua)," ucap Imam.  "Artinya kelompok mahasiswa yang ada terpetakan kalau nggak salah di 14 wilayah yang ada di Republik ini betul-betul dilakukan operasi penggalangan sehingga bisa kita lemahkan dukungannya mereka kepada niat-niat yang akan digulirkan di Papua terutama tahun ini agenda yang masih mengemuka yaitu mogok nasional," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/AgBrsSCwbok

Operasi Tinombala Berganti Nama Jadi Operasi Madago Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200615_155659-1.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Syafril Nursal mengatakan, TNI kembali dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Tinombala untuk perburuan terhadap DPO kelompok sipil bersenjata di wilayah Kabupaten Poso. ”Nanti teman-teman dari TNI memperkuat Operasi Tinombala, TNI akan memberi bantuan kepada Polri dalam menuntaskan persoalan di Poso,” kata Kapolda Sulteng Irjen Pol Syafril Nursal seperti dilansir dari Antara di Palu.  Syafril mengatakan, TNI akan membantu pengejaran dan melakukan penindakan hukum, agar persoalan dugaan DPO kelompok sipil bersenjata di wilayah Poso segara tuntas dan masyarakat bisa merasa aman. Hingga saat ini, kelompok sipil bersenjata anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diduga masih berada di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mereka melakukan teror kepada masyarakat setempat.  Kapolda menambahkan persoalan di Kabupaten Poso tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja. Namun, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak. ”Penyelesaian di Kabupaten Poso tidak hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi harus dilakukan secara komprehensif,” ucap Syafril.  Menurut Kapolda, operasi sudah lakukan bertahun-tahun, namun belum menyelesaikan persoalan di wilayah setempat. ”Dari hasil evaluasi kita, terjadi bahwa ada DPO yang ditangkap tapi ada yang naik (bergabung) lagi, sehingga hasilnya cukup besar dan selama saya memimpin saja DPO sudah ditangkap ada lima,” ujar Syafril.  Selain itu dia menambahkan, telah mengamankan 20 orang yang diduga mau bergabung dengan terduga para kelompok yang keberadaan di atas, dengan membawa sejumlah kebutuhan pendukung.  Kapolda mengatakan, terkait dengan penyelesaian Poso, dia telah berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agar persoalan di wilayah Kabupaten Poso bisa ditangani secara komprehensif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lg8yQktRBcw

Polri Kembali Libatkan TNI Dalam Operasi Tinombala Poso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200615_155659-1.jpg" alt="Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulteng Irjen Polisi Syafril Nursal. Sulapto Sali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Syafril Nursal menegaskan Operasi Tinombala untuk memburu orang-orang yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kelompok sipil bersenjata maupun simpatisan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso akan terus dilakukan. Berdasar evaluasi, operasi tersebut telah berhasil mengamankan terduga pelaku teror yang masuk dalam DPO Mujahidin Indonesia Timur maupun simpatisan dari wilayah Kabupaten Poso.  ”Jangankan dihentikan, dikendorkan saja tidak boleh. Operasi Tinombala terus digelar,” kata Kapolda Sulteng seperti dilansir dari Antara.  Dijelaskan Kapolda, data 2011 jumlah DPO yang di atas gunung berjumlah 11 orang. Operasi Tinombala menangkap empat orang. ”Operasi Tinombala ini juga melakukan penangkapan di luar DPO sejumlah tujuh orang. Itu adalah mereka-mereka yang akan bergabung di atas gunung dengan membawa peralatan untuk mendukung kegiatan di atas Gunung Biru Poso,” jelas Syafril Nursal.  Pada 2012, lanjut  kapolda, ada tujuh orang terduga DPO yang ditangkap dan pada 2013 DPO dari tujuh orang menjadi 24 orang. Pada 2014 turun menjadi 20 dan dua DPO ditangkap. Selain itu, ada 25 orang di luar DPO ikut ditangkap.  ”pada 2015 DPO tersisa 18 orang, ditangkap lima orang, di luar DPO ditangkap 23 orang. Tiba-tiba, 2016 DPO menjadi 41 orang, ditangkap DPO 32 orang dan enam orang di luar DPO,” ujar Syafril Nursal.  Dia menjelaskan, pada 2017, jumlah DPO turun menjadi tujuh orang. Namun pada 2019 naik menjadi 10 orang dan ditangkap tiga orang. Dalam perkembangannya, DPO kembali naik menjadi 18 orang yang bersembunyi di atas Gunung Biru Poso.  ”Dalam Operasi Tinombala tahap II 2020, Polri sudah menangkap lima DPO dan 17 orang di luar DPO yang diketahui membawa peralatan termasuk bahan peledak untuk membuat bom,” jelas Syafril Nursal.  Kapolda Sulteng menegaskan, operasi perburuan terduga teroris baru bisa dihentikan apabila semua terduga teroris di Kabupaten Poso, ditangkap dan diselesaikan masalahnya.  ”Saat ini, hanya dilakukan proses hukum penangkapan untuk yang berada di atas, sedangkan yang di bawah tidak digarap dan persoalan di bawah ini bukan persoalan polisi saja, seperti contoh ada dugaan kelompok-kelompok di sana yang membina teroris,” kata Syafril Nursal.  Kapolda mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk bersama menjaga dan memberantas dugaan aksi terorisme tersebut agar tidak terjadi di tengah masyarakat. Menurut dia, perlu upaya-upaya untuk mengubah pemahaman mereka agar tidak menjadi teroris. ”Pemerintah harus membuat program bagaimana mereka-mereka bisa diberikan pelatihan. Selama yang di bawah tidak dikelola dengan baik, Operasi Tinombala tidak akan berhenti,” tegas Syafril Nursal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Operasi Tinombala Jalan Terus Kejar Kelompok Sipil Bersenjata di Poso 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gempa-dan-tsunami-sulteng-operasi-tinombala-tetap-berjalan_m_.jpg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo melepas 106 personil Satuan Brimob Polda Sumsel untuk bergabung dalam Operasi Tinombala tahap II." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo melepas 106 personil Satuan Brimob Polda Sumsel untuk bergabung dalam Operasi Tinombala tahap II.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah ternyata tak menghentikan Kepolisian dalam melakukan operasi Tinombala. Mereka tetap mengantisipasi kemungkinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) memanfaatkan kondisi di wilayah tersebut. "Sudah diantisipasi oleh Satgas Tinombala. Operasi Tinombala diperpanjang tapi tidak terpusat, dilaksanakan dengan kekuatan Polda setempat," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Bogor, Jakarta, Jumat (12/10). Menurutnya, intelijen TNI dan Polri juga tidak pernah berhenti memantau setiap gerakan kelompok teroris MIT. "Aman. Ada intelijen di sana," imbuhnya. Sementara itu Dedi mengatakan, sebelum kejadian gempa dan tsunami di wilayah Sulawesi Tengah, pihak Kepolisian memindah tujuh orang narapidana teroris ke Lapas Nusakambangan. "Hari Rabu (sebelum gempa dan tsunami), seluruh napiter ada tujuh orang, sudah dievakuasi ke Nusakambangan," tukasnya. Sekadar informasi, sampai saat ini masih ada 7 orang teroris yang tersisa dari kelompok gerakan radikal MIT pimpinan Santoso. Diantaranya, Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon, Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar, Qatar Alias Farel, Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim dan Kholid. MIT sendiri adalah kelompok teroris yang berbaiat kepada pimpinan kelompok Islamic State (ISIS) Abu Bakar Al Baghdadi di Suriah. Seperti diketahui Poso, Sulawesi Tengah, sempat menjadi lokasi pelatihan militer jejaring kelompok radikal wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Sumatra Utara.

Gempa dan Tsunami Sulteng, Operasi Tinombala Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/operasi-tinombala-diperpanjang-pasukan-gabungan-diminimalisir_m_229451.jpg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa tugas Satgas Operasi Tinombala yang melibatkan pasukan TNI dan Polri diperpanjang. Selama tiga bulan ke depan, mereka berupaya mengejar sisa-sisa anggota kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MTI) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. "Memang itu (pengejaran kepompok Santoso) harus diselesaikan, menyelesaikan saja itu (dengan) perpanjangan," ujar Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di PTIK, Jakarta, Jumat (20/7). Kendati demikian, jumlah anggota Satgas tidak seperti pada operasi sebelumnya. Sebab, personel yang dipakai berasal dari kepolisian di daerah.&nbsp; Bukan personel khusus yang dikirim dari pusat. "Itu hanya pakai personel di wilayah saja, tapi operasinya tetap. Karena operasi itu bukan hanya menyangkut peralatan atau anggota besar, tapi juga menyangkut anggaran," sebut Syafruddin. Nah untuk anggarannya sendiri, kata dia tetap disokong dari pusat. "Anggaran tetap, anggaran dari pusat ke kewilayahan," pungkas Syafruddin. Diketahui, Operasi Tinombala berjalan sejak 2016 silam dan selalu diperpanjang hingga hari ini. Perpanjangan terakhir dilakukan pada April 2018 hingha 100 hari ke depan, yang kemungkinan berakhir pada September 2018. Komandan MIT Santoso alias Abu Wardah sendiri&nbsp;telah tewas dalam baku tembak di Pegunungan Biru, Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah, 18 Juli 2016 lalu. Kendati demikian, beberapa anak buah santoso masih dalam pelarian. Beberapa lainnya ada yang menyerahkan diri dan ada yang ditangkap karena kelelahan atau tewas. Adapun nama teroris yang tersisa adalah Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon, Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar, Qatar alias Farel, Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim, dan Kholid.&nbsp;

Operasi Tinombala Diperpanjang, Pasukan Gabungan Diminimalisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74989_94321_teroris-ilustrasi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, operasi pengejaran kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) di Poso Sulawesi Tengah bakal diperpanjang. Diketahu, hari ini adalah hari terakhir operasi itu. Operasi yang disebut Operasi Tinombala tersebut akan diperpanjang hingga April 2017. Mereka akan difokuskan memburu sisa anak buah Santoso alias Abu Wardah. &quot;Akan berlanjut sampai dengan bulan April,&quot; kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Rabu (4/1). Menurut Tito, nantinya akan ada pergantian personel dalam operasi Tinombala. Hal ini, kata Tito, sebagai bahan evaluasi operasi tersebut. &quot;Nanti akan ada evaluasi,&quot; ucap Tito. Tito menambahkan, Operasi Tinombala ini masih difokuskan untuk mengejar anggota kelompok teroris MIT yang masih tersisa. Dia memperkirakan, masih ada sekitar sepuluh orang anak buah Santoso yang tersisa dan diduga berada di Napu, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. &quot;Seperti Ali Kalora, Barok, yang sadis itu, nah itu kita akan kejar dia,&quot; tandas Tito. Diketahui, Operasi Tinombala ini berlangsung sejak awal 2016. Selama pelaksanaannya, Polri melibatkan TNI. (elf/JPG)

Kejar Sisa Anak Buah Santoso, Polri Perpanjang Operasi Tinombala