<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan gelar perkara atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi. Sebanyak sembilan orang, termasuk Maidi, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (19/1) malam. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengtakan seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. &ldquo;Dalam peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kota Madiun, malam tadi sejumlah sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk dilanjutkan pemeriksaannya secara intensif di Gedung KPK Merah Putih,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/1). Budi menegaskan, KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara atas OTT tersebut. Hasilnya, perkara tersebut resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. &ldquo;Dalam perkara ini juga telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk di antaranya, apakah Wali Kota Madiun Maidi telah menyandang status tersangka dalam perkara tersebut. OTT yang menyasar Maidi diduga terkait adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di Pemerintah Kota Madiun. Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan uang ratusan juta. Menurut Budi, penetapan status hukum para pihak yang diamankan dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Sampai saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung. &ldquo;Saat ini para pihak tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," pungkasnya. &nbsp;

KPK gelar ekspose OTT Madiun dan periksa 9 orang termasuk Wali Kota Maidi. Proses penetapan tersangka masih berlangsung di Jakarta saat ini.

KPK Gelar Ekspose OTT Madiun, Status Maidi Segera Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0062-4162919349.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). Operasi senyap itu diduga menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya giat operasi tangkap tangan tersebut. Diduga, operasi kedap itu turut mengamankan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Benar," kata Fitroh dikonfirmasi, Senin (3/11). Tim penindakan KPK sampai saat ini masih melakukan proses terkait operasi senyap tersebut. Sehingga, KPK belum dapat membeberkan siapa saja yang diamankan maupun barang bukti dari operasi tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Provinsi Riau.

KPK lakukan OTT di Prov. Riau, menyasar Dinas PUPR, ASN terlibat, status hukum akan ditentukan dalam 1x24 jam.

KPK OTT Pejabat Dinas PUPR Provinsi Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0067-3127867735.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni saat mengikuti Rapat dengan KPK di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan dalam&nbsp;Rapat Kerja (Raker) bersama KPK di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Raker ini dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto berserta beberapa pimpinan lainnya. Sahroni mempertanyakan hal itu menyusul terjadinya OTT yang dilakukan KPK&nbsp;di Makassar, Sulawesi Selatan terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis. Peristiwa ini dinilai membingungkan karena KPK menyatakan melakukan OTT, sedangkan saat itu Azis belum diamankan. &ldquo;Kita kalau berbicara penegakkan hukum, 1000 persen kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu," kata Sahroni, Rabu (20/8). Bendahara Umum Partai NasDem ini menyatakan, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Meski begitu, mekanisme yang dijalankan harus sesuai dengan kaidah. "Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Oleh karena itu, Sahroni tak ingin peristiwa yang terjadi di Makassar terulang. Sehingga tidak membuat kebingungan publik. &ldquo;Saya harap ke depan, momen di Makassar tidak terulang pak. Karena sebenarnya kalau komunikasinya baik, bahkan bisa kita anterin pak terduganya ke KPK. Kami tidak akan melindungi terduga pak. Jika ada oknum yang terbukti bersalah, silahkan tangkap, kami semua pasti mendukungnya," pungkas Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada KPK.

Imbas Penangkapan Bupati Kolaka Timur, Sahroni Pertanyakan Terminologi OTT kepada KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Ott-sidoarjo-3957901555.jpg" alt="Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Komisi&nbsp;Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (25/1). Dilansir dari ANTARA, kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim KPK. Terkait kasus tersebut, KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1). Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari uang tunai, dokumen, hingga mobil. &ldquo;Selasa (30/1), Tim Penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi dimaksud diantaranya adalah Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya,&rdquo; ujar Ali Fikri, selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK di Jakarta, pada Rabu. Ali menyampaikan bahwa tim penyidik dari komisi antirasuah berhasil mengamankan tiga unit mobil, dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Meski begitu, Ali belum menyampaikan lebih lanjut terkait nominal uang yang berhasil diamankan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014058665/kpk-duga-ada-hubungan-spesial-antara-politikus-pkb-andi-dwi-isfani-dengan-eks-anak-buah-syl">KPK Duga Ada Hubungan Spesial Antara Politikus PKB Andi Dwi Isfani dengan Eks Anak Buah SYL</a> &ldquo;Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,&rdquo; pungkasnya Ali. Terkait dokumen yang berhasil diamankan, Ali menyampaikan bahwa dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan pemotongan dana insentif. &ldquo;Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,&rdquo; tutur Ali lebih lanjut. Ali menambahkan bahwa sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan akan menjalani proses analisis oleh tim penyidik. &ldquo;Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,&rdquo; ujar Ali. Sebelumnya diinformasikan bahwa KPK telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara ini, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014056872/qatar-ogah-disebut-mendukung-salah-satu-kubu-dalam-perseteruan-laut-merah-antara-houthi-dan-as">Qatar Ogah Disebut Mendukung Salah Satu Kubu Dalam Perseteruan Laut Merah antara Houthi dan AS</a> "Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," ujar Nurul Ghufron, selaku Wakil Ketua KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (29/1). Pada Kamis (25/1), KPK mendapat informasi bahwa terjadi penyerahan sejumlah uang tunai kepada SW. Berdasarkan informasi tersebut, KPK kemudian melakukan OTT dan berhasil mengamankan 10 orang di Kabupaten Sidoarjo. &nbsp;***

KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo.

KPK Amankan Sejumlah Barang Bukti Ihwal Kasus Dugaan Korupsi di Lingkup BPPD Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berusaha mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga. Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dipanggil tim penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Ali Fikri selaku juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Labura. Selain Yusrial Suprianto Pasaribu, setidaknya terdapat lima saksi lainnya yang turut diperiksa oleh tim penyidik KPK. "Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali kepada wartawan pada Selasa (23/1) siang. Saksi-saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK guna menjalani pemeriksaan yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu selaku anggota DPRD Kabupaten Labura Fraksi PKB, Mahrani selaku Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Wahyu Ramdhani Siregar selaku wiraswasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013963653/pemprov-sumut-dan-kpk-berkoordinasi-terkait-pengajuan-plt-bupati-labuhan-batu">Pemprov Sumut dan KPK Berkoordinasi Terkait Pengajuan Plt Bupati Labuhan Batu</a> Tak hanya itu saja, 3 saksi lainnya yakni Hendra Efendi Hutajulu selaku ASN, Zainuddin Siregar selaku Kepala BKPP Pemkab Labuhanbatu, dan Elviani Batubara selaku honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu. Sebelumnya, telah diinformasikan bahwa KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta. Dalam kasus ini, Erik terlibat secara intensif dengan melakukan intervensi aktif pada berbagai proyek pengadaan di berbagai SKPB di Pemkab Labuhan Batu.&nbsp;Beberapa proyek yang menjadi fokus perhatiannya termasuk di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus Dinas PUPR, terdapat proyek yang melibatkan lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah, dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir atau Kecamatan Panai Hulu. Kedua proyek ini memiliki nilai pekerjaan mencapai Rp19,9 miliar. ***

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusut 6 saksi terkait dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga .

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/Ketua-kpu-labuhan-batu-2178400332.jpg" alt="Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Labuhan Batu saat tampil di hadapan publik.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya yakni Rudi Syahputra dan Fajar Syahputra. Diketahui, Rudi Syahputra yang merupakan mantan anggota DPRD dari PBB, kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Sedangkan Fajar Syahputra yang mencalonkan dirinya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group), hingga saat ini KPU Labuhan Batu masih menunggu putusan hukum&nbsp;dari pihak berwajib. "Kalau sudah ada putusan inkrah yang menyangkut caleg tersebut. Kami tetap menunggu surat keputusan dari KPU pusat terkait hal itu," ujar Zafar selaku Ketua KPU Labuhan Batu. Zafar menambahkan bahwa saat ini kedua Caleg tersebut masih terdaftar pada DCT atau Daftar Calon Tetap hingga pemilu berlangsung. Suara yang diperoleh oleh kedua Caleg tersebut nantinya akan menjadi suara partai masing-masing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013774683/delapan-kali-ott-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-5254-m">Delapan Kali OTT, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 525,4 M</a> "Hal itu berdasarkan PKPU 25 tahun 2023 tentang calon legislatif yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Jika Caleg tersebut menang dalam pemilihan, namun proses hukum masih berjalan, hak sepenuhnya kembali kepada partai masing-masing," pungkas Zafar. Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah melaksanakan aksi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga pada Kamis 11 Januari 2024. Dalam kasus tersebut, KPK menyatakan bahwa Erik melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai. Uang tunai yang berhasil diamankan oleh pihak KPK yakni sebesar Rp551,5 juta yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan yakni sebesar Rp1,7 miliar. ***

Dua calon anggota legislatif (Caleg) Labuhan Batu terjaring dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT).

KPU Buka Suara Terkait 2 Caleg Labuhan Batu yang Terjaring OTT KPK 