<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/1000032743-1306991335.jpg" alt="Rombongan para kades dan camat terjaring OTT yang dilakukan Kejari Lahat tiba di Kantor Kejati Sumsel, Kamis (24/7). (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rombongan para kades dan camat terjaring OTT yang dilakukan Kejari Lahat tiba di Kantor Kejati Sumsel, Kamis (24/7). (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 23 orang pejabat yang terdiri atas kepala desa, camat, serta pengurus Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejari Lahat. Mereka kemudian diserahkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasar pantauan pewarta rombongan para kades dan camat terjaring OTT yang dilakukan Kejari Lahat tiba menggunakan mobil ke Kantor Kejati Sumsel, Kamis (24/7) pada pukul 22.17 WIB. Saat turun dari mobil para kades dan camat berbaris dan tertampak tertunduk lesuh, beberapa dari mereka bahkan masih menggunakan pakaian dinas. Hingga berita ini diturunkan, para penyidik baik dari Kejari Lahat dan Kejati Sumsel itu masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para kades dan camat. Berdasar informasi yang dihimpun, Kejari Lahat melakukan OTT terhadap para kades dan camat saat sedang melakukan rapat koordinasi menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Dari hasil operasi itu aparat penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp 60 juta. Dana itu diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan atas permintaan camat kepada para kades dengan berbagai alasan.

23 orang pejabat yang terdiri atas kepala desa, camat, serta pengurus Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, terjaring OTT Kejari Lahat

Sebanyak 23 orang pejabat Kecamatan Pagar Gunung Lahat terjaring OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-317390329.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10). Lembaga antirasuah disinyalir meringkus penyelenggara negara dalam operasi senyap tersebut. &ldquo;Benar, KPK melakukan giat penangkapan,&rdquo; jata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi pada Minggu (6/10) malam. Ghufron masih enggan menginformasikan lebih lanjut perihal identitas para pihak yang diamankan tersebuut. Termasuk juga perkara yang diusut KPK tersebut. Lebih lanjut pimpinan KPK berlatar belakang akademisi menyatakan, tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan. &ldquo;Kejelasannya tunggu lebih lanjut. Kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update,&rdquo; pungkas Ghufron. &nbsp;

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10).

KPK Operasi Tangkap Tangan di Kalsel, Oknum Pejabat Negara Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Ali-fikri-KPK-305344384.jpg" alt="Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini pejabat di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang jadi sasarannya.&nbsp; Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), pada Sabtu (27/1), hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Menurutnya, OTT tersebut telah dilakukan sejak Kamis (25/1). "Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,&rdquo; ucap Ali, pada Jumat (26/1). Dalam keterangannya di konferensi pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1), ia menyebutkan setidaknya ada sebanyak 10 (sepuluh) orang yang diamankan. "Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Ali menjelaskan sepuluh pejabat yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat dan juga pegawai bank itu diamankan saat OTT karena terkait dengan dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Kendati telah menyebutkan jumlah pejabat yang tertangkap, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT tersebut. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena menurutnya, saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. &ldquo;Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),&rdquo; bebernya. Sementara itu, meski terdapat beberapa ruangan yang disegel oleh KPK imbas dari OTT tersebut, Pemkab Sidoarjo memastikan layanan di kantor BPPD Sidoarjo masih tetap berjalan normal. "Kami sudah berkoordinasi dan dipastikan layanan tetap berjalan seperti biasa," katanya saat dikonfirmasi via telepon sembari menyebut dirinya telah melakukan rapat koordinasi dengan Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto dan Kepala BKD Sidoarjo Makhmud. Ditanya terkait siapa saja ASN yang diamankan oleh KPK saat OTT, dirinya mengatakan hingga saat ini masih belum bisa memberikan pernyataan pasti terkait hal tersebut. "Saya tidak tahu kalau itu," katanya. (*) &nbsp; . &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kali ini di Lingkungan Pemkab Sidoarjo

KPK Lakukan OTT di Sidoarjo, 10 Orang Diamankan Atas Dugaan Pemotongan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-KETUA-KPK-SEMENTARA-NAWAWI-POMOLANGO-FED-6JPG-3033720446.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepanjang 2023, KPK menangani 127 perkara. Dari jumlah itu, delapan perkara di antaranya dimulai melalui operasi tangkap tangan (OTT). Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyebutkan, sepanjang tahun lalu, pihaknya menerima 5.079 laporan. Ada lima wilayah yang tercatat sebagai pelapor terbanyak. Yakni, Jakarta dengan 759 laporan, Jawa Barat (483 laporan), Jawa Timur (430 laporan), Sumatera Utara (354 laporan), serta Jawa Tengah (270 laporan). &rdquo;Dalam penanganan perkara itu, KPK melakukan delapan kegiatan tangkap tangan,&rdquo; kata Nawawi Pomolango kemarin (16/1). Delapan OTT tersebut, antara lain, perkara manipulasi dan suap pemeriksaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti; suap proyek jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; serta suap proyek pengadaan digital Bandung Smart City. Kemudian, suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, suap pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, pemberian hadiah atau janji pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, suap proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur, serta pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya sampai di situ, KPK juga melakukan pengembangan penanganan perkara ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Total penanganan TPPU oleh KPK selama 2023 mencapai delapan perkara. &rdquo;Dari sejumlah penanganan perkara tersebut, KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 525.415.553.599,&rdquo; ungkap Nawawi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui, 2023 merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan bagi KPK. Banyak persoalan yang muncul di internal lembaga tersebut. &rdquo;Tetapi, itu kan juga tidak menghentikan kerja-kerja kami di KPK,&rdquo; tegasnya. (syn/c14/fal)

Sepanjang 2023, KPK menangani 127 perkara. Dari jumlah itu, delapan perkara di antaranya dimulai melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Delapan Kali OTT, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 525,4 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada Kamis (11/1). Dalam OTT itu, KPK mengamankan total 10 orang,&nbsp;salah satunya Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, pihaknya mengamankan total 10 orang dalam OTT terhadap Bupati Labuhan Batu. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013720872/duet-dengan-iwan-fals-lesti-kejora-bangga-akhirnya-wujudkan-mimpi-lamanya">Duet dengan Iwan Fals, Lesti Kejora Bangga Akhirnya Wujudkan Mimpi Lamanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini yang diamankan sekitar lebih dari 10 orang," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga, terjadi pemberian hadiah atau suap kepada pihak penyelenggara negara. Disinyalir Bupati Labuhan Batu menerima suap, sehingga diamankan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah kabupaten Labuhan Batu terhadap terduga penyelenggara negara yg diduga menerima pemberian hadiah atau suap," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, dalam giat OTT itu tim penindakan KPK mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya. KPK menduga terjadi penerimaan suap terhadap penyelenggara negara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terhadap pihak-pihak yang diamankan, KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat OTT tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami update," pungkas Ghufron.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

KPK Amankan 10 Orang dalam Operasi Tangkap Tangan, Salah Satunya Bupati Labuhan Batu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/ott-maluku-2529893213.jpg" alt="Wasekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru." width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Baru-baru ini, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, sedang jadi topik hangat yang banyak diperbincangkan oleh publik. Diketahui sebelumnya, Abdul Gani Kasuba bersama sejumlah pihak lainnya terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/12) sore. Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru menegaskan bahwa, Gubernur Maluku Utara itu bukanlah kader dari partainya. "Pak Abdul Gani Kasuba bukan kader/anggota PKS," kata Zainudin, seperti yang dikutip Radar Tuban (JawaPos Grup), pada Jumat (22/12). Zainudin mengungkapkan bahwa Abdul Gani Kasuba menjadi Gubernur Maluku Utara pada 2018 itu diusung oleh dua partai politik yang cukup besar. Kendati demikian, partai PKS bukan merupakan satu diantara kedua partai itu. Dengan gambling, Zainudin membeberkan bahwa dua partai politik besar yang mengusung Abdul Gani Kasuba untuk menjadi Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2018 adalah partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). "Pada Pilkada Maluku Utara tahun 2018, beliau maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ir. M. Al Yasin Ali, diusung oleh PDIP dan PKPI,&rdquo; ujarnya, seperti yang dikutip Radar Tuban (JawaPos Grup). Lebih lanjut, Zainudin juga menjelaskan bahwa pada saat Pilkada Maluku Utara tahun 2018 silam, pasangan yang diusung oleh partainya (PKS) beserta dua partai lainnya yakni PAN dan Gerindra adalah Muhammad Kasuba dan Madjid Husen. Dalam Pilkada Maluku Utara itu, beberapa partai lainnya juga mengirimkan nama pasangan yang diusung, seperti Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaludin dari PPP, Hanura, Demokrat, dan NasDem. Lalu ada pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar yang diusung Golkar dan PPP. Dengan fakta-fakta yang dijelaskannya itu, Zainuddin berharap bahwa keterangan yang ia beberkan tersebut dapat meluruskan informasi yang tidak benar, bahwa PKS lah yang mengusung Abdul Gani Kasuba menjadi Gubernur Maluku Utara pada tahun 2018. Sebagai informasi, Abdul Gani Kasuba ditangkap karena terjerat kasus dugaan korupsi lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di Pemprov Maluku Utara. Diketahui, pada 31 Desember mendatang ia memang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur Maluku. Dari OTT terhadap Abdul Gani Kasuba, sebanyak 18 orang diamankan oleh KPK, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara dan pihak swasta lainnya, baik yang berada di Jakarta maupun di Kota Ternate, Maluku Utara. Para pihak yang ditangkap tersebut masih berstatus terperiksa dan sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK. "Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ***

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba diamankan melalui operasi tangkap tangan, partai pengusugnya jadi sorotan.

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Partai Pengusungnya di Pilkada Tahun 2018 Lalu Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total 11 orang beserta sejumlah uang dan alat bukti lain dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur. &rdquo;Ada 11 orang yang kami amankan. Tim KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (24/11). Dia menjelaskan, OTT yang dilakukan pada Kamis (23/11) sekitar pukul 13.00 wita itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. &rdquo;KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur pada sekitar jam 13.00 wita, 23 November,&rdquo; imbuh Nurul Ghufron. Namun, Ghufron belum membeberkan nama-nama yang diamankan, lokasi pasti OTT, nominal uang, maupun detail perkara lain mengenai OTT tersebut. KPK memeriksa sejumlah pihak yang diduga sebagai pelaku dan saksi-saksi, termasuk barang bukti lain yang diamankan. &rdquo;Kami akan sampaikan detail dugaan dan proses tangkap tangan ini setelah kami memperoleh keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan 1x24 jam pertama,&rdquo; ucap Ghufron. Ghufron mengatakan, kegiatan tangkap tangan itu menjadi bukti KPK tetap bekerja memberantas korupsi di tengah hiruk pikuk penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya. &rdquo;Giat tangkap tangan ini dilakukan di tengah hiruk pikuk peristiwa yang terjadi di KPK. Hal ini menunjukkan bahwa insan KPK tetap bekerja dan KPK masih terdepan dalam memberantas korupsi seperti biasa dan tidak terganggu dengan hiruk pikuk yang terjadi pada KPK tersebut,&rdquo; ujar Nurul Ghufron. Sebelumnya, Rabu (22/11) malam, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu (22/11). &rdquo;Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,&rdquo; papar Ade Safri. Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP.

KPK mengamankan total 11 orang beserta sejumlah uang dan alat bukti lain dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur

KPK Amankan 11 Orang dari OTT di Kalimantan Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/47_kpk-3261951673.png" alt="CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Salah satunya melakukan penggeledahan secara maraton. Pada Minggu (19/11), tim KPK menggeledah kantor Kejari Bondowoso. Dari penggeledahan di beberapa ruang kerja tersebut, KPK memperoleh dokumen terkait penanganan perkara yang sedang diselesaikan penyidikannya. &rdquo;Hasil penggeledahan akan dijadikan barang bukti dalam perkara,&rdquo; jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin (22/11). Sehari berselang, pada Senin (20/11), penyidik mendatangi rumah para tersangka. Penggeledahan juga berlangsung di kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Penggeledahan di kantor BSBK tersebut dilakukan lantaran saat OTT ada tiga orang yang bekerja di OPD itu yang ikut ditangkap. Dua orang merupakan ASN dan satu lainnya tenaga honorer. Dari sana, KPK menemukan bukti cukup penting mengenai kasus yang membuat Kepala Kejari Bondowoso Puji Triasmoro menjadi tersangka. Selain tumpukan dokumen, tim menemukan catatan aliran sejumlah uang. Namun, Ali belum membeberkan dari mana aliran uang itu berasal dan ke mana bermuara. Selanjutnya, Selasa (21/11) KPK menggeledah kantor dan rumah dinas bupati Bondowoso. Ali membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia belum secara terperinci mengungkap hasilnya. Yang jelas, dari rangkaian penggeledahan itu penyidik mengamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan. &rdquo;Termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak, termasuk para tersangka,&rdquo; jelasnya. KPK juga menemukan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak. Sebagaimana diketahui, dari OTT di Bondowoso, KPK menetapkan empat tersangka. Yakni, Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen. Dua tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni Yossy S. Setiawan dan Andhika Imm Wijaya. (elo/c6/fal)

Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso

Kelanjutan OTT Kajari Bondowoso, KPK Temukan Catatan Aliran Uang di Dinas BSBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231122_1039012-2944486285.jpg" alt="Ketua DKPP Heddy Lugito." width="100%">
<figcaption>Ketua DKPP Heddy Lugito.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu belum menerima aduan Ketua&nbsp;Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, Sumatera Utara. Polda Sumut tangkap anggota Bawaslu Medan berinisial AH dalam operasi tangkap tangan atas dugaan pemerasan seorang caleg. &rdquo;Untuk kasus Medan, (belum dilaporkan) itu nanti biasanya atasannya dalam hal ini Bawaslu akan melaporkan ke DKPP minta supaya yang bersangkutan diberhentikan, prosesnya seperti itu. Karena Bawaslu tidak bisa memberhentikan anggotanya, tetapi harus DKPP,&rdquo; ujar Ketua DKPP Heddy Lugito seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, untuk kasus bersangkutan, pihak yang memiliki kewenangan melaporkan adalah Ketua Bawaslu Kota Medan dengan mengadukan&nbsp;ke DKPP untuk segera diproses sesuai peraturan berlaku. &rdquo;Jadi, mereka akan minta DKPP, dia (pimpinan) mengadukan pemberhentian. Ini pernah terjadi di beberapa pemilu lalu, ada anggota KPU melakukan pelanggaran hukum ditangkap KPK waktu itu, namanya Wahyu Hidayat diberhentikan karena Bawaslu&nbsp;melaporkan ke DKPP,&rdquo; ujar Heddy. Namun demikian, kata dia, pihaknya masih menunggu perwakilan Bawaslu Kota Medan untuk mengadukan secara resmi terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Sebab, perbuatannya telah melanggar kode etik penyelenggara. &rdquo;Sekarang belum berproses karena Bawaslu&nbsp;masih sibuk. Kayaknya belum mengadukan. Tapi, Bawaslu pasti mengadukan untuk pemberhentian terhadap orang ini. Sekarang masih tunggu proses, belum dilakukan itu (dilaporkan). Jadi, kalau tidak ada pengaduan kita diam. Kita tidak sama seperti KPK bisa OTT,&rdquo; tutur Heddy Lugito. Menurut dia, DKPP bersikap pasif, kalau ada pengaduan baru dilakukan tindakan. Sebab, hanya DKPP yang diberikan kewenangan UU untuk memberhentikan penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran hukum. Sebelumnya, anggota Bawaslu Kota Medan berinisial AH, 32, diketahui menjabat Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas terjaring&nbsp;OTT oleh Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Polda Sumut pada Selasa (14/11) di salah satu hotel di Kota Medan. Selain yang bersangkutan, turut diamankan pula dua pria berinisial IG, 25, dan FH, 29. Mereka dibekuk saat menerima uang atas dugaan pemerasan kepada salah satu caleg yang diduga dipersulit saat mengurus berkas dokumen persyaratan.

DKPP belum terima aduan Bawaslu Kota Medan terkait anggotanya yang ditangkap Polda Sumut dalam OTT atas dugaan pemerasan

DKPP Belum Terima Aduan Pimpinan Bawaslu Medan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/kajari-bondowoso-1186785857.jpg" alt="Kajari Bondowoso Puji Triasmoro." width="100%">
<figcaption>Kajari Bondowoso Puji Triasmoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/11). Dilansir Radar Jember, Kamis (16/11), sebelum Puji Triasmoro dan Alexander Kristian Selaen ditangkap dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut, Kejari Bondowoso tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Sebelumnya di awal bulan November ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menyebut, mereka sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan. Pembangunan proyek itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) reguler tahun 2022 pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Adapun proyek jalan yang sedang ditangani yakni proyek jalan desa Bata-Tagaljati di Kecamatan Sumberwringin. Status kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada awal November ini. Bahkan sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Selaen sempat mengungkap perkembangan penangan kasus itu. Dia mengatakan, sudah ada sekitar 17 orang diperiksa dalam dugaan korupsi infrastruktur tersebut. Bahkan, Kejari Bondowoso menyatakan menurunkan tim ahli untuk memeriksa proyek jalan tersebut. "Kejaksaan telah menaikkan status dugaan korupsi proyek jalan ke tingkat penyidikan," kata dia. Apalagi anggaran proyek konstruksi jalan yang diduga dikorupsi Rp 4,8 miliar lebih. "Tinggal menunggu hasil uji laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya," ucap Puji beberapa waktu lalu. Informasi yang santer beredar dan dihimpun Jawa Pos Radar Jember, perkara itu yang menjadi bahan OTT KPK di Bondowoso. Hingga berita ini dirilis, KPK belum mengungkap secara resmi OTT mengenai kasus melibatkan dua ASN Kejari Bondowoso yang ditangkap.

Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Alexander Kristian Selaen terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#operasi tangkap tangan

Berita Terkini