<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/freeport-379207520.jpeg" alt="Para prajurit TNI berhasil menyelamatkan belasan karyawan Freeport di Papua yang sempat terjebak di lokasi rawan OPM. (TNI)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI berhasil menyelamatkan belasan karyawan Freeport di Papua yang sempat terjebak di lokasi rawan OPM. (TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 18 karyawan PT Freeport Indonesia terjebak selama 3 hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua Tengah. Lokasi itu merupakan salah satu titik rawan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk menyelamatkan belasan karyawan Freeport tersebut, TNI melaksanakan operasi senyap pada Sabtu (10/1). Berdasar keterangan resmi Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema TNI Mayjen TNI Lucky Avianto yang diterima dari Mabes TNI pada Senin (12/1), belasan karyawan Freeport itu terjebak di tengah medan yang sulit. Mereka juga terancam oleh keberadaan OPM. Untuk itu dilaksanakan operasi senyap oleh TNI untuk mengevakuasi belasan karyawan Freeport tersebut. &rdquo;Operasi penyelamatan ini dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi serta keterbatasan waktu sebagai faktor krusial,&rdquo; ungkap Lucky. Dengan kondisi itu, perwira tinggi (pati) TNI AD dengan dua bintang di pundak tersebut menyatakan bahwa negara tetap hadir melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan profesional. Hasilnya, belasan karyawan Freeport yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat tanpa ada satu pun korban. &rdquo;Pergerakan pasukan dilakukan secara senyap dengan menembus medan ekstrem pegunungan pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut,&rdquo; ujarnya. Guna menjaga keberlangsungan operasi sekaligus memastikan kondisi belasan karyawan Freeport itu tetap stabil. Para prajurit TNI juga mengerahkan dukungan udara berupa penyaluran obat-obatan dan logistik menggunakan drone kargo. Lucky menyebut, operasi itu berlangsung selama dua hari hingga Pos Tower 270 berhasil dikuasai kembali. &rdquo;Sekaligus mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman dan terkendali,&rdquo; imbuhnya. Lucky menyatakan bahwa Pos 270 merupakan salah satu bagian dari Objek Vital Nasional yang harus diamankan oleh TNI. Menurut dia, keberhasilan operasi senyap tersebut membuktikan kesiapsiagaan dan profesionalisme para prajurit TNI dalam menjalankan tugas pokok TNI, yakni melindungi segenap bangsa dari segala ancaman.

Sebanyak 18 karyawan PT Freeport Indonesia terjebak selama 3 hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika.

Belasan Karyawan Freeport Terjebak di Lokasi Rawan OPM, TNI Laksanakan Operasi Senyap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Banten dan Jakarta. Hari ini (18/12), Lembaga Antirasuah juga melaksanakan operasi senyap di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut.&nbsp; Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT tersebut. Dia menyatakan bahwa Tim KPK memang tengah bekerja dalam operasi senyap di Bekasi. Namun demikian, dia belum merinci kasus yang melatari dilakukannya operasi tersebut.&nbsp; &rdquo;Sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan (Bekasi),&rdquo; ungkap Budi kepada awak media pada Kamis malam. Menurut Budi pihaknya belum bisa mengungkap secara detail OTT tersebut lantaran petugas masih bekerja di lapangan. Nama-nama dari 10 orang yang diamankan melalui OTT tersebut juga masih dirahasiakan. Dia belum bisa menyampaikannya kepada publik.&nbsp; &rdquo;Saat ini tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,&rdquo; terang dia singkat. Sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku, KPK punya waktu 1x24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Apakah menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi atau dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus tersebut.&nbsp; Sebelumnya, KPK mengamankan 9 orang melalui OTT di Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12). Rinciannya seorang jaksa, 2 orang penasihat hukum, dan 6 orang pihak swasta. Semua pihak yang terjaring dalam OTT itu sudah dibawah ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. &rdquo;Bahwa sejak sore sampai dengan malam (kemarin), tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,&rdquo; jelasnya. Budi memastikan bahwa OTT di Bekasi berbeda dengan OTT di Banten dan Jakarta. Meski belum disampaikan secara detail ihwal konstruksi kasus mapun kronologi OTT secara terperinci, kedua operasi senyap itu dipastikan tidak memiliki kaitan sama sekali.&nbsp; &nbsp;

KPK mengamankan 10 orang dalam operasi senyap di Bekasi, setelah sebelumnya menangkap 9 orang di Banten dan Jakarta.

KPK Lakukan OTT di Bekasi, 10 Orang Diamankan dalam Operasi Senyap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/VAKSIN-SINOVAC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok bisa dibilang melakukan operasi senyap agar vaksin Covid-19 bisa cepat mendapat izin edar. Tiongkok diam-diam mendekati Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar vaksin Covid-19 mereka segera disetujui. Padahal vaksin itu masih dalam tahapan uji klinis yang belum selesai.  Tiongkok disebut sedang dalam pembicaraan agar vaksin Covid-19 yang diproduksi secara lokal segera dinilai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal itu sebagai langkah agar vaksinnya segera tersedia untuk penggunaan internasional. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/10/2020/hubungan-buruk-tiongkok-as-hambat-tersedianya-vaksin-covid-19/">Hubungan Buruk Tiongkok-AS Hambat Tersedianya Vaksin Covid-19</a></li> </ul> Ratusan ribu pekerja esensial dan kelompok lain yang dianggap berisiko tinggi di Tiongkok telah diberi vaksin yang dikembangkan secara lokal. Padahal uji klinis belum sepenuhnya selesai, yang meningkatkan kekhawatiran keamanan di antara para ahli.  Koordinator WHO untuk obat-obatan esensial dan teknologi kesehatan di kawasan Pasifik Barat, Socorro Escalate, mengatakan pada konferensi pers, Selasa (6/10), Tiongkok telah mengadakan diskusi awal dengan WHO untuk memasukkan vaksinnya ke dalam daftar untuk penggunaan darurat. Prosedur pencatatan penggunaan darurat WHO memungkinkan penilaian terhadap vaksin dan perawatan yang tidak berlisensi untuk mempercepat ketersediaannya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Ini membantu negara-negara anggota WHO dan badan pengadaan PBB untuk menentukan penerimaan vaksin.  "Secara potensial melalui daftar penggunaan darurat, kualitas dan keamanan vaksin ini dan kemanjuran dapat dinilai dan kemudian dapat disediakan untuk pemegang lisensi," kata Escalante seperti dilansir dari <a href="https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-china-who-talks-vaccine-emergency-use-listing-13211530">Channel News Asia</a>, Rabu (7/10).  Tiongkok memiliki setidaknya 4 vaksin eksperimental dalam tahap akhir uji klinis. Dua dikembangkan oleh China National Biotec Group (CNBG) yang didukung negara, dan dua sisanya masing-masing dari Sinovac Biotech dan CanSino Biologics.  Mereka diuji di negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, Brasil, Rusia, dan Uni Emirat Arab. Bulan lalu, Uni Emirat Arab mengesahkan penggunaan darurat vaksin CNBG, izin darurat internasional pertama untuk salah satu vaksin Tiongkok, hanya enam minggu setelah uji coba pada manusia dimulai di negara Teluk Arab. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bulan lalu bahwa dia akan memprioritaskan Tiongkok dan Rusia dalam belanja global negaranya untuk vaksin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCFAGpMTbUs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Vaksin Covid-19 Cepat Dapat Izin Edar, Tiongkok Lakukan Operasi Senyap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang ”Jumat keramat” yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara.  KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua kali dalam seminggu. Tangkapannya, mulai ketua umum partai politik, kepala daerah, direktur BUMN, hingga seorang menteri.  Tapi, itu dulu.  Momen heroik petugas KPK menggiring tersangka koruptor ke Gedung Merah Putih kini nyaris tak ada lagi. Tepatnya setelah ada revisi terhadap UU KPK. Lebih tepatnya lagi sejak era kepemimpinan Firli Bahuri pada Desember 2019.  Padahal, tahun lalu, sebelum Firli dkk menjabat, OTT nyaris dilakukan setiap bulan. Bahkan, sekali waktu, OTT pernah dilakukan di jam yang berdekatan. Misalnya, pada 2 September 2019, Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap tim KPK karena diduga menerima suap terkait dengan 16 proyek jalan. Pada waktu yang sama, KPK mengadakan operasi senyap terkait dengan dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.  Kini Jumat keramat –istilah untuk pengumuman penetapan tersangka yang kerap dilakukan pada Jumat– seolah tak ada lagi.  Sejak UU 19/2019 tentang KPK disahkan 17 September tahun lalu, perubahan mendasar begitu terasa di internal komisi antirasuah tersebut. Khususnya kerja bidang penindakan. Penyelidik dan penyidik yang paling kena dampak. ”Senjata” mereka untuk menangkap koruptor tak setajam dulu lagi. Tumpul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/10/2020/kpk-minta-data-penerima-bsu-dikroscek-ke-ditjen-pajak/">KPK Minta Data Penerima BSU Dikroscek ke Ditjen Pajak</a>  ”Kalau ada laporan (dugaan korupsi, Red), sekarang susah untuk langsung ditangani,” ungkap seorang penyelidik KPK kepada Jawa Pos. Dia mengungkapkan bahwa semua itu terjadi lantaran aturan izin penyadapan kini harus melalui Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Proses tersebut, kata dia, memakan waktu yang tak sebentar. Kadang bisa sampai seminggu.  Namun, menurut dia, proses yang lama itu terjadi di level birokrasi KPK. Bukan di dewas.  Karena birokrasi yang lama, beberapa dugaan transaksi suap yang menjadi cikal bakal OTT gagal terkejar.  Dampak dari proses administrasi yang panjang itu juga dialami penyelidik lain. Seorang penyelidik yang tak ingin namanya disebutkan menceritakan bahwa beberapa kali nomor yang diajukan ke dewas untuk disadap tiba-tiba tak aktif.  Penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam paparannya ketika menjadi saksi di sidang gugatan UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan, alur penyadapan melewati beberapa tahapan. Yakni, penyelidik mengajukan izin penyadapan kepada direktur penyelidikan (Dirlidik). Kemudian, dari Dirlidik ke deputi penindakan (Depdak). ”Dari deputi penindakan kepada pimpinan,” jelasnya.  Setelah itu, pimpinan mengajukan izin ke dewas melalui sekretariat dewas. Pengajuan izin penyadapan itu lantas disampaikan ke dewas. Di meja dewas, surat tersebut akan dipertimbangkan untuk diberi persetujuan atau ditolak. ”Dewas kemudian memberikan kepada sekretariat dewas untuk diberikan ke penyelidik,” bebernya.  Belum berhenti sampai di situ, penyelidik lalu berkoordinasi dengan Direktorat Monitor KPK untuk mengambil surat keputusan penyadapan. Selanjutnya, penyelidik menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada direktur penyelidikan untuk mendapatkan surat perintah dari Depdak. ”Baru kemudian penyadapan dilaksanakan dengan bantuan direktorat monitor,” paparnya.  Menurut Novel, setiap alur itu memerlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang ditembusi. ”Padahal, penyadapan ini harus dilakukan secara cepat dan kedap. Kalau banyak pihak yang terlibat, potensi bocornya informasi sangat besar,” tegasnya.  Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengakui, pelaksanaan OTT sebelum berlakunya UU KPK yang baru tak seribet sekarang. Pada era KPK sebelumnya, Depdak tak memiliki kapasitas setuju atau tak menyetujui pengajuan izin penyadapan. ”Dia (Depdak) hanya mengetahui, tidak dalam posisi menolak atau tidak menolak,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos.  Abraham menceritakan, alur birokrasi dalam penanganan perkara pada era KPK dulu sangat cepat. Bahkan sesekali tak sampai satu jam. Sebab, persetujuan lanjut tidaknya penyidikan seperti penyadapan dan penggeledahan hanya ada di level pimpinan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/03/10/2020/pertamina-gandeng-kpk-untuk-awasi-program-strategis/">Pertamina Gandeng KPK Untuk Awasi Program Strategis</a>  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sepinya penindakan di KPK saat ini lebih disebabkan komposisi SDM yang berkurang akibat pandemi. Apalagi, KPK menerapkan kebijakan 25 persen pegawai bekerja di kantor. Selebihnya bekerja dari rumah. ”Ibaratnya membuat bangunan, 10 tukang lebih cepat membangun jika dibandingkan dengan tiga tukang,” ujarnya.  Itu juga berlaku di direktorat monitor, penyelidikan, maupun penyidikan. ”Biasanya, kami mampu menyadap 400 nomor (situasi normal, Red). Karena yang bekerja (di kantor) sekarang 25 persen, nggak mungkin kami melakukan yang sama,” imbuhnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FhLSMH_Dl6A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Setelah Setahun Revisi UU KPK Berlaku, Operasi Senyap Semakin Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/breaking-news-ott-lagi-kpk-tangkap-pejabat-kemenhub_m_152910.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan(OTT) Gubernur Bengkulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT), setelah sehari sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya. Kali, ini dalam operasi senyap yang digelar Rabu(23/8) malam, tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan transaksi suap menyuap . "Baru ditangkap orang Kemenhub, eselon satu," tutur sumber internal KPK, kepada JawaPos.com. Namun, kendati menyebut adanya pejabat Kemenhub yang kembali terjaring OTT, sumber tersebut enggan memberitahu secara detail siapa saja pihak yang ditangkap, apa motif penangkapannya, serta barang bukti yang diamankan tim penyelidik dan penyidik KPK, dalam kegiatan penindakan tersebut. Secara terpisah, ketika dikonfirmasi perihal adanya kabar OTT kembali yang dilakukan pihaknya, juru bicara KPK Febri Diansyah, mengaku belum mengetahui adanya OTT tersebut."Saya belum tahu," kata Febri.

Breaking News : OTT Lagi, KPK Tangkap Pejabat Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/awasi-medsos-jelang-pencoblosan-tim-cyber-jalankan-operasi-senyap_m_104980.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak lama lagi Pilkada serentak 2017 bakal dilaksanakan. Untuk mengamankannya, Polri telah menyiapkan tim untuk memantau berita hoax dan ujaran kebencian yang belakangan merebak di media sosial. "Patroli cyber kita tetap jalan karena cyber bergeraknya silent semua akan monitor dengan ketat," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1). Selain itu, patroli cyber ini juga melibatkan satgas yang dibentuk oleh pemerintah yang melibatkan BIN, TNI, Polri, Kemenkominfo dan Kejaksaan. Operasi ini menurut dia memang dilakukan diam-diam atau senyap. "Satgas ini juga melakukan patroli, internet patrol untuk melihat adakah konten-konten negatif yang hoax dan kemudian melakukan langkah-langkah yang cukup dimulai dari kalarifikasi, bloking, sampai dengan netralisir dengan teknik yang lain termasuk penegakan hukum," katanya. Ke depan tidak hanya untuk gelaran Pilkada serentak 2017 saja, Polri akan terus memantau berita hoax dengan memperkuat Subdit Cyber Crime Bareskrim Polri menjadi Direktorat tersendiri yang dipimpin oleh Jenderal bintang satu. Selanjutnya di Baintelkam, juga akan dibentuk Direktorat khusus untuk menangani cyber crime yang juga dipimpin oleh Jenderal bintang satu. Selanjutnya di Divisi Humas Polri sendiri akan ditambah satu biro yakni Biro Multimedia yang juga dipimpin Jenderal bintang satu. "Kita harapkan dengan peningkatan organisasi dan ini akan meningkatkan kapabilitas kemampuan kita dalam menangani isu hoax di medsos yang merugikan kita," tukasnya. (elf/JPG)

Awasi Medsos Jelang Pencoblosan, Tim Cyber Jalankan Operasi Senyap

operasi senyap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#operasi senyap