<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Ketupat 2020 telah resmi berakhir pada 7 Juni 2020 pukul 00.00 WIB. Kendati demikian, pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta masih tetap diberlakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta diterapkan.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, patroli yang ditingkatkan untuk pemeriksaam SIKM memang sudah ditarik bersamaan dengan berakhirnya Operasi Ketupat. Namun, bukan berarti SIKM sudah tak dibutuhkan untuk kegiatan keluar atau masuk Jakarta.  "PSBB masih berlaku, SIKM masih berlaku. Memang betul patroli yang ditingkatkan ini berakhir tadi malam makannya teman-teman yang menjaga sudah ditarik," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (8/6).  Dengan begitu, pemeriksaan SIKM sudah tidak dilakukan di perbatasan Jabodetabek seperti Tol Bitung, Banten, maupun Tol Cikarang, Jawa Barat. Saat ini pemeriksaan difokuskan digelar di 33 pos check point dan pos pantau yang tersebut diseluruh Jakarta.  Pemeriksaan SIKM pun masih berjalan di bandara, stasiun kereta, dan terminal. Bagi warga yang kedapatan tidak memiliki SIKM maka akan diminta kembali ke tempat asal.  "Anggota di pos-pos pantau masih dilakukan. Ini yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Gugus Tugas Percepatan Covid-19 DKI Jakarta," kata Yusri.  "Di sini intinya kita harapkan kedisiplinan masyarakat sebagai cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan mematuhi kebijakan pemerintah, protokol kesehatan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Operasi Ketupat Berakhir, Polisi Pastikan Pemeriksaan SIKM Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200520_212646.jpg" alt="Kendaraan melintas di Gerbang Tol Semanggi yang menampilkan himbauan dilarang mudik di Jakarta, Rabu (20/5/2020).Pemerintah melarangan untuk mudik Lebaran guna memutus penyebaran virus corona (Covid-19).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di Gerbang Tol Semanggi yang menampilkan himbauan dilarang mudik di Jakarta, Rabu (20/5/2020).Pemerintah melarangan untuk mudik Lebaran guna memutus penyebaran virus corona (Covid-19).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengintruksikan agar Operasi Ketupat 2020 diperpanjang. Operasi ini ditujukan untuk mencegah adanya arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.  "Operasi Ketupat ini akan berakhir sampai tanggal 30 (Mei) tapi saya perintahkan ke Asops dan Kakorlantas untuk lanjutkan selama 7 hari sampai tanggal 7," kata Idham.  Mantan Kabareskrim itu menyampaikan, alasan Operasi Ketupat diperpanjang tak lepas atas pertimbangan kondisi di lapangan. Sebab, sejumlah penumpukan masih ditemukan dibanyak titik.  Perpanjangan Operasi Ketupat juga telah dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Ada arus balik yang kelihatannya besar, ya nggak apa-apa operasi ini kita lanjutkan, kita tingkatkan," kata Idham.  "Itu saja sebenarnya pertimbangannya, syukur-syukur kalau nanti sampai di tanggal 30 nanti semuanya sudah kembali landai dan normal," tambahnya.  Tak hanya memperpanjang Operasi Ketupat, Idham juga telah mengintruksikan agar ada peningkatan pengawasan di lapangan. Dengan tujuan agar pencegaham arus balik bisa maksimal.  "Dengan operasi rutin yang ditingkatkan sehingga kita yakinkan benar-benar setelah tanggal 7 itu semua situasi sudah normal," tandas Idham.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D8jSgA6oArc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7d5WddlAWRc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=P3UUT2J48Iw

Cegah Arus Balik, Operasi Ketupat 2020 Diperpanjang Selama 7 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kakorlantas.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutuskan memindahkan pos penyekatan mudik pintu tol Bitung, Banten. Sejak Rabu (14/5) penyekatan mulai dilakukan di pintu tol Cikupa.  "Iya betul kita pindahkan pos penyekatannya," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi, Kamis (14/5).  Sambodo menjelaskan, pemindahan pos pantau ini dilakukan berdasarkan evaluasi pihak kepolisian. Pertimbangannya tak lepas dari efektivitas proses penyekatan mudik.  "Supaya lebih efektif dan demi peningkatan keamanan anggota yang melakukan pemeriksaan," pungkas Sambodo.  Berdasarkan catatan Ditlantas, pada hari kemarin, sebanyak 59 kendaraan diputar balik di titik penyekatan baru tersebut. Oleh karena itu, keputusan tersebut dianggap sesuai dengan harapan.  Diketahui, Operasi Ketupat 2020 telah memasuki hari ke-20. Fokus utama operasi kali ini yaitu melarang warga mudik di tengah pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, Polda Metro Jaya memiliki 18 pos penyekatan. Seluruhnya tersebar di ruas jalan tol maupun arteri, dan jalan tikus.

Polisi Pindahkan Pos Penyekatan Mudik Bitung ke Cikupa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/larangan-mudik-sulit.jpg" alt="PANTAU KETAT: Pemeriksaan kendaraan selain bernopol AD di perbatasan Kota Solo-Colomadu, Karanganyar, Senin (45). (DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PANTAU KETAT: Pemeriksaan kendaraan selain bernopol AD di perbatasan Kota Solo-Colomadu, Karanganyar, Senin (45). (DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang warga yang hendak mudik masih ditemukan petugas kepolisian disejumlah lokasi. Jika diakumulasikan selama 18 hari Operasi Ketupat 2020, tercatat ada puluhan ribu kendaraan mudik yang diputar balik.  "Total kendaraan yang diputar balik selama 18 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 sebanyak 40.856 kendaraan," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (13/5).  Sementara itu, pada hari ke-18 kata Ahmad, ada 1.444 kendaraan yang diputar balik. Kendaraan ini diduga hendak melakukan mudik, sehingga diminta kembali ke tempat asal.  Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa jenis kendaraan. "Kendaraan pribadi, kendraan sewa, bus, travel dan diperintahkan putar balik karena terindikasi mudik," jelas Ahmad.  Berikut rincian kendaraan yang diputar balik pada hari ke-18 Operasi Ketupat 2020:  1. Polda Metro Jaya 518 kendaraan. 2. Polda Jawa Barat 356. 3. Polda Jawa Timur 308. 4. Polda DIY 11. 5. Polda Banten 171. 6. Polda Lampung 26. 7. Polda Jateng 52.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=86YeNFQA30Y

18 Hari Operasi Ketupat, 40.856 Kendaraan Mudik Diputar Balik