<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Penetapan-Tersangka-Kasus-Dugaan-Korupsi-Kabasarnas-Dery-Ridwansah-1-3547071580.jpg" alt="Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko bersama Ketua KPK Firli Bahuri berjabat tangan usai konferensi pers kasus dugaan korupsi Kabasarnas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (31/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Danpuspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko bersama Ketua KPK Firli Bahuri berjabat tangan usai konferensi pers kasus dugaan korupsi Kabasarnas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (31/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sikap Panglima TNI Yudo Margono terkait kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) dinyatakan sebagai bentuk keseriusan TNI dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota TNI.&nbsp; Pengamat Politik dan Intelijen Muslim Arbi menyatakan, dirinya melihat keseriusan pihak Mabes TNI dalam perkara kasus korupsi yang menyeret Kepala Basarnas.&nbsp; "Dengan Panglima TNI menandatangani, itu kan sudah menunjukkan keseriusan," kata Muslim.&nbsp; Ia menduga adanya operasi intelijen yang melatarbelakangi tindakan OTT kepada Kepala Basarnas tersebut, di tengah tingginya kepercayaan publik pada TNI.&nbsp; "Dari cara OTT oleh KPK yang Ketua&nbsp; Tim Penyidik nya Pati Polri, ada dugaan kuat. Operasi intelejen untuk rontokkan kepercayaan publik setelah TNI mendapat kepercayaan publik yang tinggi selama ini," ujarnya.&nbsp; Ia menjelaskan seharusnya KPK sudah mengetahui aturan terkait perwira TNI aktif adalah hukum militer di bawah Danpuspom.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012435383/harun-masiku-sempat-ke-singapura-polri-saat-itu-belum-diminta-tolong-kpk">Harun Masiku Sempat ke Singapura, Polri: Saat itu Belum Diminta Tolong KPK</a> "Apalagi Firli Bahuri mantan petinggi Polri. Tindakan OTT terhadap perwira aktif itu salahi aturan. Ada kesan kuat TNI di"obok-obok" oleh Kepolisian. Tentunya ini menimbulkan ketegangan," ujarnya lagi.&nbsp; Selain itu, ia juga meminta kepada pihak KPK untuk bisa membuka diri pada bantuan yang akan diberikan oleh pihak TNI dalam menyelesaikan kasus ini.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012435512/pbhi-soroti-tindakan-puluhan-anggota-tni-yang-mendatangi-polrestabes-medan">PBHI Soroti Tindakan Puluhan Anggota TNI yang Mendatangi Polrestabes Medan </a> "Publik hanya menginginkan KPK bisa menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai seperti kasus-kasus yang masih menggantung, seperti kasus Harun Masiku, yag masih buron," ujarnya.&nbsp; Juga lanjutnya, kasus e-KTP yang hanya menyasar Setya Novanto Mantan ketum Golkar dan Ketua DPR RI, padahal sejumlah nama di Elit PDIP disebut-sebut: Ganjar Pranowo, Yasona Laoly, Puan Maharani dll.&nbsp; "Tidak di usut KPK. Laporan masyarakat tentang keterlibatan Luhut dan Erick, dua Mentri Jokowi dalam bisnis PCR. Tidak di sentuh KPK," kata Muslim.&nbsp; Muslim juga menyatakan, ada pernyataan tersirat yang harus dicermati dari diguratkannya tanda tangan Panglima TNI dalam kasus Basarnas ini.&nbsp; "Tanda tangan Panglima dalam kasus kepala Basarnas itu mesti dimaknai, KPK harus mengusut tuntas semua kasus yang terus jadi perbincangan publik hingga hari ini. Jika tidak, kepemimpinan Firli dianggap gagal. Karena itu didesak mundur oleh sejumlah mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjayanto, Saut Situmorang dan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua. Demikian juga oleh sejumlah elemen masyarakat yang kritis ke KPK," pungkasnya.&nbsp;

Ia menduga adanya operasi intelijen yang melatarbelakangi tindakan OTT kepada Kepala Basarnas, di tengah tingginya kepercayaan publik.

Terkait Korupsi Kepala Basarnas, Muncul Dugaan Adanya Operasi Intelijen di Balik OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211110-WA0007_1_1-1.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Puspenkum Kejagung/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Puspenkum Kejagung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin instruksikan jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan segera bergerak lakukan operasi intelijen berantas mafia pelabuhan. Itu disampaikan jaksa agung saat kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.  ”Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan,” kata Burhanuddin seperti dilansir dari Antara, Minggu (14/11).  Dalam pengarahannya, Burhanuddin mengatakan, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik. Hal itu dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah.  ”Sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah,” papar Burhanuddin.  Menurut dia, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan Tiongkok sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen. Tingginya biaya logistik tersebut, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.  ”Pemerintah minta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan,” ucap Burhanuddin.  Dalam rangka merespons pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Burhanuddin memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan, bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.  Berdasar hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih. Sebab, ada dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.

Kejaksaan Agung Lakukan Operasi Intelijen Berantas Mafia Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga, pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan operasi intelijen untuk menyingkirkan para pegawai yang dinilai berintegritas. Terlebih kini terdapat 51 orang yang akan diberhentikan dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK, sementara 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.  "Kalau ini adalah suatu operasi intelijen," kata Novel dalam diskusi daring, Kamis (24/6).  Novel lantas mempertanyakan, pihak-pihak yang mengorder agar para pegawai yang bekerja secara profesional dipecat dari KPK. Menurut Novel, alih status pegawai KPK seharusnya hanya beralih statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan untuk baru mendapftar, apalagi untuk naik jabatan.  "Kami di KPK tidak sedang untuk naik pangkat, tidak ganggu jabatan," tegas Novel.  Novel pun mempertanyakan, pihak-pihak yang justru melakukan profiling terhadap para pegawai KPK secara mendalam. Terlebih kediaman pegawai KPK juga turut didatangi.  "Saya sering mengikuti suatu proses seleksi yang di sana ada assessment dan nggak ada namanya assessment atau atau tes apapun itu ada profile," ucap Novel.  Novel yang kerap kali menangani perkara-perkara besar di KPK ini lantas juga mempertanyakan, terkait operasi intelijen yang justru ingin menyingkirkan para pegawai KPK. Dia pun menyesalkan terjadinya hal ini.  "Saya khawatir kong kalikong yang luar biasa, kalau memang itu operasi intelijen maka apakah boleh ada operasi intelijen yang dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik, ini yang berbahaya dan saya kira ini nggak boleh dibiarkan," papar Novel.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  Dia lantas tak menginginkan, tindakan ini terjadi pada lembaga maupun kementerian lain. Pihak-pihak yang bekerja profesional justru khawatir di singkirkan.  "Kita khawatir ke depan orang-orang baik di tempat-tempat lain, di Kementerian atau lembaga lain atau situasi tertentu itu akan diperlakukan yang sama oleh orang-orang yang punya kepentingan seperti ini, ini yang berbahaya," pungkas Novel.

Novel Baswedan Sebut Penyingkiran Pegawai KPK Operasi Intelijen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/djoksan-ungkap-dalang-isu-pembantain-tionghoa-jika-prabowo-presiden_m_.jpg" alt="Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memastikan pasangan yang diusungnya di pilpres akan melindungi semua golongan jika terpilih menjadi presiden." width="100%">
<figcaption>Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memastikan pasangan yang diusungnya di pilpres akan melindungi semua golongan jika terpilih menjadi presiden.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso memastikan, pasangan yang diusungnya di pilpres akan melindungi semua golongan jika terpilih menjadi presiden. Dia menjamin, ketakutan etnis Tionghoa akan konflik antarras dinilai tak akan terjadi di pemerintahan Prabowo. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Panglima TNI itu saat menjadi pembicara utama dalam diskusi bertema Ngobrol Bareng Bersama Djoksan di Kopi Bos, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/12). Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Djoksan itu menuturkan, salah satu curhatan masyarakat yang hadir tentang kegelisahan diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia yang masih tinggi. "Saya jawab, pertama yang mencalonkan Ahok itu siapa? Prabowo yang di awal menggaransi dan mencalonkan. Jadi bagaimanapun kita ini orang yang dididik di akademi militer itu berdiri di atas semua golongan," katanya. Karena itu, Djoksan meminta rakyat Indonesia tak khawatir dengan adanya isu bakal terjadi diskiminasi terhadap etnis Tionghoa jika Prabowo terpilih. Bagi dia, mantan Danjen Kopassus itu merupakan sosok yang akrab dengan kalangan Tionghoa. "Jadi, jangan dikhawatirkan isu itu. Isu etnis Tionghoa itu bagian dari skenario operasi intelijen jelang pilpres. Faktanya, Prabowo kawan Tionghoa banyak juga," jelasnya. Lebih lanjut, Djoksan bilang, isu tersebut juga masuk ke dalam isu-isu liar 'gorengan' jelang Pilpres 2019. Katanya, mereka memiliki maksud agar menjauhkan Prabowo dengan Tionghoa. Padahal isu tersebut tak sama sekali benar. "Karena waktu pilpres itu ada yang isuin Prabowo. 'Hati-hati loh, kalau Prabowo naik nanti Tionghoa pada dibunuhin'. Faktanya itu enggak mungkin lah," pungkasnya.

Djoksan Ungkap Dalang Isu Pembantaian Tionghoa Jika Prabowo Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiranto-kita-kejar-dan-habisi-mereka_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berjanji akan segera menuntaskan maslah KKB di Papua." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berjanji akan segera menuntaskan maslah KKB di Papua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menyelesaikan kasus pembantaian sadis di Distrik Yigi, kabupaten Nduga, Papua. Pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi salah satu fokus menyelesaikan perkara ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, fenomena adanya KKB bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan di negara lain juga terjadi. "Di negeri ini ada kekuatan bersenjata yang melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan, di negara manapun juga ada. kita kejar kita habisi mereka," ujar Wiranto di Grand Sahid Hotel Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12). Mantan Panglima TNI itu menilai, KKB ini mesti ditindak tegas. Supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan negara yang berujung pada terganggunya sektor kepentingan nasional. "Jangan sampai mengganggu kepentingan negara yang besar ini, jangan mengganggu persatuan negara ini. Yang jelas itu bisa kita selesaikan enggak usah diributkan," jelasnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Hanura itu masih berharap kasus di Nduga bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa kekerasan. Namun, jika KKB ini tetap melakukan perlawan dan melanjutkan aksi kejinya, maka dia pun tidak menolak jika TNI-Polri mengambil langkah represif dalam menangani mereka. "Ingat itu semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI.&nbsp;&nbsp;Mereka KKB yang jelas-jelas melakukan pembunuhan brutal, ya harus kita selesaikan. Artinya ada satu pembenaran bagi polisi dan TNI untuk menghabisi, mengejar mereka," kata Wiranto. "Tapi kalau bisa kita selesaikan dengan cara-cara baik. Itu kalau bisa. Mereka (KKB, Red) sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bagus, tapi kalau tidak bisa dan mengorbankan masyarakat banyak, mengganggu kepentingan nasional, mengganggu stabilitas nasional ya tindak tegas," tandasnya.

Wiranto: Kita Kejar dan Habisi Mereka!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ogah-urusi-klaim-opm-wiranto-saya-tidak-berdiskusi-dengan-kriminal_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto mengaku enggan menggubris laim dan propoganda OPM." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto mengaku enggan menggubris laim dan propoganda OPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggungjawab atas aksi pembantaian sadis terhadap pekerja jembatan di Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Hanya saja mereka ngotot bahwa yang dibantainya adalah anggota TNI buan sipil. Menanggapi itu, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menolak membahas klaim dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Dia menegaskan pantang berkompromi dan berdiskusi dengan kelompok kriminal. "Saya tidak berdiskusi dengan kriminal, mereka klaim apa saja enggak saya jawab, enggak benar itu pasti," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/12). "Intinya jelas mereka kriminal. Melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan harus kita lawan," imbuhnya. Mantan Panglima TNI itu menilai bahwa klaim OPM ini hanya bentuk propaganda. Tujuannya untuk menebar keresahan di tengah masyarakat. "Karena mereka melakukan suatu propaganda membuat masyarakat resah membuat masyarakat menjadi sangat ketakutan, jadi untuk apa saya jawab," tegasnya. Lebih lanjut, Wiranto menuturkan, saat ini pemerintah dan aparat fokus dalam upaya menciptakan suasana aman di Papua. Selain itu, fokus lain yaitu upaya penyelamatan dan pencarian korban hilang. "Yang penting negara tetap punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya dan kita lakukan itu. Soal bagaimana klaim OPM biarin aja," tandasnya.

Ogah Urusi Klaim OPM, Wiranto: Saya Tidak Berdiskusi dengan Kriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-kategorikan-kkb-seperti-teroris-wajib-dibasmi-sampai-habis_m_.jpg" alt="Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebut oleh Menhan Ryamizad Ryacudu sebagai pelaku utam pembantaian 31 pekerja Trans-Papua." width="100%">
<figcaption>Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebut oleh Menhan Ryamizad Ryacudu sebagai pelaku utam pembantaian 31 pekerja Trans-Papua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembantaian 31 pekerja proyek Trans-Papua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Senin (3/12) malam, mengundang reaksi keras dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Ia Meminta aparat segera membasmi gerombolan itu selayaknya teroris. "Negara tidak boleh tinggal diam, kejar mereka (KKB) beri hukuman setimpal. Ini aksi biadab, para pekerja itu warga negara tak bersalah, apa salah para pekerja itu," kata Jazuli dengan nada geram kepada JawaPos.com&nbsp; Lebih lanjut, Anggota Komisi I ini mendukung langkah tegas aparat keamanan TNI dan Polri dalam melakukan upaya pemulihan kemanan di Papua. Termasuk menyelamatkan para pekerja yang mungkin masih disandera oleh OPM itu. "Tindak mereka dengan tegas. Nyawa warga negara begitu murah di tangan mereka. Lakukan dengan protap pemberantasan terorisme karena nyatanya mereka terkategori teroris yang menyebarkan teror yang meluas," tegasnya.&nbsp; Jazuli juga menganggap KKB atau&nbsp; OPM itu memiliki motif politik serta mengacaukan keamanan negara khususnya di Papua. Bahkan, mereka juga kerap menyasar aparat dan menyerang objek strategis publik. Dijelaskan, Jazuli pengakategiroan teroris untuk KKB Papua itu menurutnya didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme. Negara, lanjut Jazuli, tidak boleh kalah melawan aksi-aksi terorisme seperti yang terjadi di Papua apalagi korbannya jelas-jelas warga sipil yang tidak bersalah.&nbsp; "Bayangkan para pekerja ini adalah pejuang dan tulang punggung keluarganya. Harus meninggalkan anak, istri dan keluarga tercinta untuk mencari nafkah di Papua. Untuk itu, Pemerintah harus semakin meningkatkan jaminan keamanan bagi warga negara kita di sana," ungkapnya.&nbsp; Tak lupa, Anggota DPR Dapil Banten ini mengungkapkan belasungka yang mendalam kepada keluarga korban dan meminta Pemerintah menjamin keberlangsungan penghidupan mereka.

PKS Kategorikan KKB Seperti Teroris, Wajib Dibasmi Sampai Habis