<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/hanif-faisol-1902273501.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) di sela kunjungan kerja di Pontianak. (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) di sela kunjungan kerja di Pontianak. (Humas KLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk urusan pengelolaan sampah, pemerintah memasang target yang cukup besar. Yaitu 100 persen sampah yang dihasilkan masyarakat, harus bisa dikelola seluruhnya pada 2029 nanti. Seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) sampah diminta memenuhi standar lingkungan, diantaranya tidak menggunakan metode open dumping. Open dumping atau pembuangan terbuka adalah metode pembuangan sampah yang sangat sederhana, dimana sampah dibuang di lahan terbuka tanpa pengamanan atau perlakuan lebih lanjut. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa seluruh TPA di Indonesia wajib dikelola sesuai prinsip dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan TPA tidak boleh lagi menggunakan praktik lama. Hanif menyatakan bahwa metode open dumping maupun open burning tidak lagi dapat diterima. Karena terbukti merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. "Kita tidak bisa lagi membiarkan TPA beroperasi secara sembarangan dan mencemari lingkungan. Semua TPA harus memenuhi syarat teknis lingkungan tanpa pengecualian. Di mana pun lokasinya, TPA wajib berizin, dikelola profesional, dan berpihak pada keberlanjutan. TPA berperan langsung dalam menjaga kualitas udara, air, dan tanah," tegas Hanif dalam keterangannya Selasa (20/5). Dia menjelaskan KLH menjalankan amanat untuk tercapainya pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 nanti. Dijalankan melalui transformasi sistem persampahan nasional. Hanif menegaskan pemerintah pusat mendorong daerah menghentikan seluruh praktik pembakaran terbuka di area TPA yang mencemari udara dan mengganggu kesehatan warga. Kemudian sistem sanitary landfill wajib diterapkan agar pengelolaan sampah berlangsung tertib, aman, dan ramah lingkungan.&nbsp; Di sela kunjungan ke TPA Batu Layang, Kota Pontianak, Hanif menemukan beberapa aspek teknis yang masih perlu dibenahi. Diantaranya fasilitas pengolahan air lindi belum optimal berfungsi. Kemudian sistem pengendalian gas metana juga belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah Kota Pontianak diminta segera memperbaiki sistem pengolahan dan pemantauan lingkungan secara menyeluruh.&nbsp; Secara khusus TPA Batu Layang juga harus mulai menerapkan pemilahan sampah dari sumber, penataan zona kerja, dan pengelolaan residu secara tepat. "Kita butuh sistem persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan,&rdquo; tandas Hanif.&nbsp; KLH menyebut partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk itu, mereka mendorong edukasi dan kampanye perubahan perilaku. Diantaranya melalui gerakan nasional olah sampah dan pilah sampah dari sumbernya.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menghentikan praktik open dumping.

KLH Larang Open Dumping Sampah, TPA Tak Boleh lagi Lakukan Pembakaran Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-Komisi-XII-dengan-Menteri-Lingkungan-Hidup_SALMAN-TOYIBI-4JPG-4156472585.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tempat pembuangan akhir (TPA) open dumping atau terbuka, seharusnya sudah dilarang sejak 2013. Hal itu sesuai dengan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi regulasi penghentian metode open dumping baru dieksekusi pemerintah sekarang, atau molor 12 tahun. Sebanyak 343 TPA harus menghentikan metode open dumping. Pengumuman itu disampaikan secara resmi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta kemarin (10/3). Dia mengatakan, jumlah TPA di Indonesia ada 453 unit. Data terbaru sebanyak 110 unit TPA sudah ramah lingkungan karena menggunakan metode landfill. Sisanya ada 343 unit TPA masih menggunakan open dumping dan harus segera berubah jadi landfill atau ditutup total. Sebaran 343 unit TPA open dumping itu ada di seluruh provinsi di Indonesia. Terbanyak ada di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 27 unit. Sementara paling sedikit ada di Gorontalo dan Kalimantan Utara, masing-masing hanya dua unit TPA open dumping. Hanif mengatakan ada dua metode setelah kebijakan penutupan TPA open dumping diterapkan. Pertama, TPA yang menggunakan open dumping ditutup total seluruh aktivitasnya. Contohnya pada TPA di Banjarmasin. Pertimbangannya karena daya tampung sudah overload dan resiko pencemaran lingkungannya tidak bisa diatasi. "Termasuk dekat dengan sungai atau lainnya,&rsquo;&rsquo; kata Hanif. Metode yang kedua adalah dihentikan metode open dumping-nya saja. Sementara lahan TPA tetap beroperasi. Cara ini dilakukan untuk TPA tang masih belum overload dan memiliki lahan mencukupi di sekitarnya. Di lahan itu disiapkan metode TPA landfill dengan cara membuat semacam lubang untuk menimbun sampah. "Kemudian tanah diberi lapisan, supaya air lindinya tidak masuk ke tanah," katanya. Dia mengakui bahwa biaya pengelolaan sampah dengan metode landfill lebih mahal ketimbang open dumping. Biaya untuk metode landfill sekitar Rp 250 ribu per ton. Sementara metode open dumping tidak sampai Rp 100 ribu per ton. Untuk itu Hanif mengatakan pemda setidaknya mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah 3 persen dari APBD-nya. Realitanya saat ini rerata anggaran sampah hanya 0,1 sampai 0,6 persen dari APBD. (wan/bas)

Data terbaru sebanyak 110 unit TPA sudah ramah lingkungan karena menggunakan metode landfill. Sisanya ada 343 unit TPA open dumping.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Hentikan 343 TPA Metode Open Dumping

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/WhatsApp-Image-2025-03-01-at-201424-714995437.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan kebijakan strategis dan komprehensif untuk melakukan penutupan terhadap 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)&nbsp;pada hari Kamis (27/2).&nbsp;TPA itu&nbsp;masih menerapkan sistem open dumping di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan kajian teknis yang dilakukan KLH, sistem pembuangan terbuka tersebut telah teridentifikasi secara ilmiah sebagai kontributor utama pencemaran lingkungan multidimensi.&nbsp;Termasuk pencemaran air tanah melalui leachate yang tidak terkendali, emisi gas rumah kaca (terutama metana), dan berbagai gangguan kesehatan masyarakat dengan radius dampak mencapai 3-5 kilometer dari lokasi TPA.&nbsp; "Mengacu pada ketentuan imperatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 44 dan Pasal 45, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penutupan TPA open dumping dalam kurun waktu 5 tahun setelah diberlakukannya undang-undang tersebut," kata&nbsp;Hanif Faisol&nbsp;dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015708465/tak-hanya-rachmat-irianto-andik-vermansah-juga-saksikan-persebaya-surabaya-vs-persib-bandung-di-gelora-bung-tomo">Tak Hanya Rachmat Irianto, Andik Vermansah Juga Saksikan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Gelora Bung Tomo</a> Namun realitasnya, kata dia, hingga kuartal pertama tahun 2025, masih teridentifikasi sebanyak 343 TPA yang beroperasi dengan sistem open dumping yang tidak sesuai dengan kriteria teknis dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dia menambahkan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2025. Selain itu, dia juga&nbsp;menyampaikan surat teguran resmi dengan nomor referensi TPA/KLHK/II/2025/306 kepada 306 Kepala Daerah yang wilayah administratifnya masih mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015708454/orang-yang-hanya-bersikap-baik-saat-suasana-hatinya-sedang-baik-biasanya-menunjukkan-8-perilaku-ini-menurut-psikologi">Orang yang Hanya Bersikap Baik Saat Suasana Hatinya Sedang Baik Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi</a> Dalam surat tersebut, KLH menyatakan akan menerapkan serangkaian sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dengan sanksi maksimal berupa penghentian dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan pencabutan izin TPA bagi daerah yang tidak melakukan perbaikan sistem TPA dalam jangka waktu 12 bulan sejak notifikasi.

Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan kebijakan strategis dan komprehensif untuk melakukan penutupan terhadap 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Menteri Lingkungan Hidup Umumkan Penghentian Open Dumping di 343 TPA 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/IMG-20250202-WA0002-2728307080.jpg" alt="Proses pemasangan segel dan penghentian operasi TPSA Basirih, Kota Banjarmasin oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Proses pemasangan segel dan penghentian operasi TPSA Basirih, Kota Banjarmasin oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). (Humas KLH)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjatuhkan sanksi administratif kepada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, Kota Banjarmasin. Penyebabnya menjalankan pengolahan sampah tidak sesuai peraturan. Yakni menggunakan teknik open dumping atau pengolahan sampah terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap UPTD TPAS Basirih. Sanksi itu sesuai dengan ketentuan Pasal 82B ayat (1) Perubahan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diatur dalam UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perintah tersebut muncul berdasarkan hasil pengawasan, UPTD TPAS Basirih telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada 28 November 2024 lalu, Hanif telah melakukan inspeksi ke TPAS Basirih, Kota Banjarmasin. Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada 29 November hingga 1 Desember 2024, ditemukan 39 pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD TPAS Basirih milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Temuan utama adalah praktik open dumping (pembuangan sampah terbuka) yang telah berlangsung selama 24 tahun sejak tahun 2000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktik ini melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf f UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. "Aturan ini secara tegas melarang penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA," kata Hanif dalam keterangannya Minggu (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu UPTD TPAS Basirih tidak melaksanakan beberapa kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Baik yang tercantum dalam dokumen lingkungan maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil pengujian air limbah pada outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan rawa menunjukkan beberapa parameter melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Permen LHK No. 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi. Parameter yang melampaui baku mutu meliputi Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), dan Derajat Keasaman (pH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menindaklanjuti perintah Menteri Lingkungan Hidup itu, Tim Pengawas Lingkungan Hidup Gakkum LH langsung melakukan pemasangan papan peringatan penghentian kegiatan di lokasi TPAS Basirih. Pemasangan papan peringatan ini dilakukan bersama dengan Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup serta Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sepanjang tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH akan fokus melakukan pengawasan terhadap 306 TPA di seluruh Indonesia. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pengawasan ini adalah untuk menertibkan pengelolaan sampah, mencegah risiko bahaya yang ditimbulkan. Serta menghentikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. "Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan alam," kata Hanif.&nbsp;</div>

KLH/BPLH menjatuhkan sanksi administratif kepada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, Kota Banjarmasin.

Terbukti Kelola Sampah Secara Open Dumping, KLH Segel dan Larang TPAS Basirih Beroperasi

Open Dumping

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Open Dumping

Berita Terkini

KLH Larang Open Dumping Sampah, TPA Tak Boleh lagi Lakukan Pembakaran Terbuka

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Hentikan 343 TPA Metode Open Dumping

Menteri Lingkungan Hidup Umumkan Penghentian Open Dumping di 343 TPA

Terbukti Kelola Sampah Secara Open Dumping, KLH Segel dan Larang TPAS Basirih Beroperasi

Download Aplikasi JawaPos.com