<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/JBMPPRcZU43WHPL15TWW0R65zl0CgAs4hoSLt9n5-2338030678.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga majelis hakim yang memutus bebas dengan onslag perkara minyak sawit sebagai tersangka. Ketiganya diduga menerima sejumlah uang bernilai miliaran dalam dua tahap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, M. Arif Nuryanta. Ketiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Djuyamto sebagai hakim PN Jaksel, Agam Syarif Baharuddin menjabat hakim PN Jakpus, dan Ali Muhtarom sebagai hakim adhoc. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidum Kejagung, Abdul Qohar menuturkan bahwa dari pemeriksaan terhadap para saksi diketahui bahwa setelah terbit penetapan sidang, tersangka Arif Nuryanta memanggil Djuyamto selaku Ketua Majelis dan Agam Syarif Baharuddin selaku hakim Anggota. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/HYg0eLW6FkwvD3iGx4M9aX2zU180PIMAu0xfsVQC-3603111655.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> Arif memberikan uang dolar Amerika yang jika dirupiahkan setara Rp 4,5 miliar dengan tujuan untuk uang baca berkas perkara dan agar perkara tersebut diatensi. "Kemudian uang Rp 4,5 miliar tersebut dimasukkan ke dalam goodie bag yang dibawa oleh ASB, kemudian dibagi tiga kepada ASB, AL, dan DJU. Kemudian pada sekira bulan September atau Oktober 2024, tersangka MAN menyerahkan kembali uang dolar Amerika yang setara dengan Rp 18 miliar kepada DJU," terangnya. Kemudian Djuyamto membagi tiga uang tersebut di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian, yaitu Agam Syarif Baharuddin menerima uang dolar yang setara dengan Rp 4,5 miliar, Djuyamto menerima uang dolar setara dengan Rp 6 miliar dan dari uang bagian Djuyamto tersebut diberikan kepada Panitera sebesar Rp 300 juta, dan Ali Muhtarom menerima uang berupa dolar Amerika yang setara dengan Rp 5 miliar. "Sehingga total seluruhnya yang diterima Rp 22 miliar," ujarnya. Abdul Qohar menjelaskan ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang tersebut agar perkara diputus Onslag dan pada tanggal 19 Maret 2025 perkara tersebut diputus Onslag. "Berdasarkan alat bukti yang cukup pada malam hari ini penyidik menetapkan 3 orang hakim sebagai tersangka," paparnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/wAUrH3sD6vjVeqmbzDD97wMMrZSqSqusS6nFBagY-3373174804.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ekspor minyak sawit atau crude oil palm. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp 60 miliar dari advokat Aryanto dan Marcella Santoso melalui Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Kejagung telah menahan keempat tersangka dalam kasus tersebut. Kini didalami soal potensi aliran dana terhadap tiga hakim yang memutuskan onslag dalam kasus ekspor minyak sawit tersebut. Harli menuturkan, saat ini pendalaman juga dilakukan terhadap majelis hakim yang memberikan putusan onslag. Dua hakim anggota yang memutuskan onslag tengah diperiksa oleh penyidik. "Sedang diperiksa keduanya," paparnya. Kedua hakim yakni, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Sedangkan untuk Ketua Majelis Hakim Djuyamto sempat datang ke Kejagung pukul 02.00. Namun, kedatangannya tidak terinformasi ke penyidik. "Untuk itu yang bersangkutan sedang ditunggu, mudah-mudahan datang kembali," terangnya. (idr)

Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan.

Terima Uang Dari Ketua PN Jaksel, Tiga Hakim Pemvonis Onslag Kasus Minyak Sawit Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 miliar. Berikut fakta dan data kasus suap putusan onslag perkara ekspor minyak sawit berujung dengan penerimaan aliran uang. Tersangka Kasus Suap: <ul> <li>Ketua PN Jaksel M. Arif Nuryanta (MAN)</li> <li>Panitera Muda Perdata PN Jakut Wahyu Gunawan (WG)</li> <li>Advokat Aryanto (AR)</li> <li>Advokat Marcella Santoso (MS)</li> </ul> Dugaan Suap: <ul> <li>Saat menjabat Wakil Ketua PN Jakpus, M. Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp 60 miliar dari Aryanto dan Marcella Santoso melalui Wahyu Gunawan.</li> <li>Suap ditujukan untuk membuat putusan onslag dalam perkara ekspor minyak sawit.</li> </ul> <h3>Terdakwa Korporasi Kasus Ekspor Minyak Sawit:</h3> <ul> <li> Permata Hijau Grup:</li> </ul> 1. PT Nagamas Palm Oil Lestari 2. PT Pelita Agung Agrindustri 3. PT Nubika Jaya 4. PT Permata Hijau Palm Oleo 5. PT Permata Hijau Sawit <ul> <li>Wilmar Group:</li> </ul> 1. PT Multi Nabati Asahan 2. PT Multi Nabati Sulawesi 3. PT Sinar Alam Permai 4. PT Wilmar Bioenergi Indonesia 5. PT Wilmar Nabati Indonesia <ul> <li>Musim Mas Grup:</li> </ul> 1. PT Musim Mas 2. PT Inti Benua Perkasatama 3. PT Mikie Oleonabati Industri 4. PT Agro Makmur Raya 5. Musim Mas Fuji 6. PT Megasurya Mas 7. PT Wira Inno Mas <ul> <li>Putusan Hakim:</li> </ul> Dalam perkara korporasi tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41 tanggal 19 Maret 2025 memutuskan vonis onslag atau terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. <ul> <li>Tuntutan JPU:</li> </ul> A. Terdakwa Permata Hijau Group, terdakwa Wilmar Group, dan terdakwa Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah didakwakan yaitu di dalam dakwaan primair. B. Menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar Rp 1 miliar. C. Menjatuhkan pidana tambahan kepada yang pertama terdakwa Permata Hijau Grup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 937 miliar dan Rp 558.181.691. D. Terdakwa Wilmar Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 11.880.351.802.619. E. Terdakwa Musim Mas Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 4.890.938.943.794. Majelis Hakim: - Djuyamto (Ketua) - Ali Muhtarim (Anggota) - Agam Syarief (Anggota)&nbsp; Sumber: Kejagung

Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 M.

Fakta dan Data Kasus Suap Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua orang hakim yang memutus onslag diperiksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini (13/4). Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan, dua hakim anggota yang memutuskan onslag tengah diperiksa oleh penyidik. "Sedang diperiksa keduanya," paparnya. Untuk Djuyamto yang menjadi ketua majelis hakim diketahui sempat ke Kejagung pada pukul 02.00. Namun, kedatangannya tidak terinformasi ke penyidik. "Hari ini yang bersangkutan sedang ditunggu. Mudah-mudahan datang," paparnya. Menurut dia, penyidik juga tengah mendalami soal sejumlah mobil yang disita dari rumah Aryanto. Penyidik ingin memastikan keterhubungan dengan kasus tersebut. "Penyidik sita dulu, kalau uang suapnya kan sampai Rp 60 miliar," tuturnya. Terdapat sejumlah mobil mewah yang disita dari rumah Aryanto. Diantaranya, Ferrari, Nissan GTR, Mercedes Benz, dan Lexus. "Ya barang kali mobil pribadi, tapi kita sita," jelasnya. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya untuk mendalami dugaan majelis hakim yang memutus vonis onslag perkara ekspor minyak sawit menerima aliran dana. Yang telah diketahui, penyidik Kejagung meyakini bahwa M. Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar saat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk mengatur putusan menjadi onslag. Ketiga majelis hakim dalam kasus tersebut yakni Djuyamto sebagai ketua, Ali Muhtarom dan Agam Syarief sebagai hakim anggota. Serta panitera pengganti Agnasia Marliana Tubalawony. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, apakah ketiga majelis hakim mendapatkan aliran dana atau tidak sedang didalami oleh penyidik. "Tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta pemberi suap berupa onslag atau perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tindakan pidana," paparnya. Penyidik juga telah menemukan bukti yang cukup bahwa M. Arif Nuryanta (MAN) telah diduga menerima uang sebesar Rp 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan dinyatakan onslah. "Penerimaan uang itu melalui seorang panitera inisial WG (Wahyu Gunawan.red). WG merupakan orang kepercayaan MAN," paparnya. (idr)

Kejagung memeriksa dua hakim terkait kasus suap putusan onslag ekspor minyak, mendalami keterkaitan dan aliran dana suap sebesar Rp 60 M.

Dua Hakim Pemutus Onslag Perkara Ekspor Minyak Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-terbukti-peras-dan-pungli-eks-dirut-pelindo-iii-ini-divonis-bebas_m_172465.jpeg" alt="MENYIMAK: Dua terdakwa mendengar vonis hakim, Senin siang (4/12)." width="100%">
<figcaption>MENYIMAK: Dua terdakwa mendengar vonis hakim, Senin siang (4/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin siang (4/12). Dia tidak terbukti melakukan pemerasan dan pungli. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Maxi Sigarlaki itu dibuka sekitar pukul 12.30 WIB. Sidang berlangsung selama kurang lebih tiga jam. ''Dengan ini menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti tuduhan jaksa. Memutuskan membebaskan segala tuntutan hukuman dari dakwaan,'' tegas Maxi. Selain memutus bebas Djarwo, Maxi juga membebaskan istri Djarwo, Mieke Yolanda Fransiska. Maxi menyatakan bahwa Mieke memang terbukti mentransfer uang, tapi itu bukanlah perbuatan pidana. Vonis bebas dua orang tersebut, langsung direspon jaksa. Sebelumnya, jaksa mengajukan tuntutan tiga tahun penjara untuk Djarwo. Sedangkan Mieke, jaksa menuntutnya 1,5 tahun penjara. ''Kami melakukan kasasi,'' kata JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Didik. Berbeda dengan jaksa, vonis itu tentu disambut gembira oleh Djarwo. Dia menilai bahwa putusan itu menunjukkan keadilan. Dia mengaku tidak terbukti memeras, money laundring, dan melakukan pungli. ''Saya dan istri bisa membuktikan bahwa kami sama sekali tidak bersalah tidak terlibat dalam apa kejadian yang didakwakan,'' kata Djarwo seusai mendengarkan putusan bebas. Terpisah, kuasa hukum kedua terdakwa Sudiman Sidabuke justru menyesalkan putusan hakim yang terhadap Mieke dengan dinyatakan onslag (putusan lepas). ''Semestinya kalau dakwaan pertama dibebaskan, maka dakwaan ke dua juga ikut dibebaskan. Ini yang membuat kami bingung dengan pertimbangan majelis hakim,'' kata Sudiman kepada JawaPos.com. Sudiman belum mengetahui tindakan lanjutan klienya, apakah akan mengajukan banding atau tidak. ''Secara hukum, bahasa onslag itu tidak baik karena dinyatakan terbukti tapi bukan pidana. Untuk itu kami akan tanyakan dulu ke klien apakah putusan itu akan dikasasi atau tidak,'' lanjutnya. Penangkapan Djarwo berawal dari pungli Dwelling Time Pelindo III yang dibongkar oleh Tim Saber Pungli Mabes Polri dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, November tahun lalu. Ketika itu polisi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Direktur PT Akara Multi Jaya Augusto Hutapea yang merupakan rekanan Pelindo III. Saat diperiksa, Augusto bernyanyi dan mencakot beberapa nama petinggi Pelindo III, hingga akhirnya Djarwo dan istrinya ikut terseret. Sebelumnya, Djarwo dituntut Kejari Tanjung Perak dengan hukuman 3 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Mieke Yolanda dituntut 1 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tak Terbukti Peras dan Pungli, Eks Dirut Pelindo III Ini Divonis Bebas

onslag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#onslag

Berita Terkini

Terima Uang Dari Ketua PN Jaksel, Tiga Hakim Pemvonis Onslag Kasus Minyak Sawit Ditetapkan Tersangka

Fakta dan Data Kasus Suap Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

Dua Hakim Pemutus Onslag Perkara Ekspor Minyak Diperiksa

Tak Terbukti Peras dan Pungli, Eks Dirut Pelindo III Ini Divonis Bebas

Download Aplikasi JawaPos.com